Demo, Ketua DPRD Bekasi Duduk Lesehan Di Jalan Bersama Mahasiswa

Demo, Ketua DPRD Bekasi Duduk Lesehan Di Jalan Bersama Mahasiswa

    September 01, 2025   No comments

BEKASI – Pada hari Senin, 1 September 2025, suasana damai dan penuh kehangatan tercipta di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi saat Ketua DPRD, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., bersama jajaran Pemerintah Kota Bekasi, menerima aksi demonstrasi dari perwakilan mahasiswa. Uniknya, pertemuan ini tidak berlangsung secara formal, melainkan dengan cara lesehan yang menunjukkan semangat "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah."

Aksi yang berlangsung dengan tertib dan damai ini mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Ketua DPRD Kota Bekasi, yang didampingi oleh Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, serta Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Metro Bekasi Kota, secara langsung duduk lesehan bersama para mahasiswa untuk mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan.

Ketua DPRD Kota Bekasi juga menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh mahasiswa akan menjadi catatan penting bagi pihak legislatif dan eksekutif untuk ditindaklanjuti. Wali Kota Bekasi juga turut memberikan dukungan.

Aksi lesehan ini menjadi simbol kebersamaan dan kesetaraan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Dengan duduk bersama di lantai, sekat-sekat formalitas seolah hilang, digantikan oleh dialog yang tulus dan jujur.

Pihak kepolisian melalui Kabag Ops Polres Metro Bekasi Kota juga mengapresiasi ketertiban dan kedamaian yang terjaga selama aksi berlangsung dengan situasi kondusif menunjukkan bahwa sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan aparat keamanan sangat baik.

Kondisi aman karena forkompimda kota bekasi yang solid, warganya semagat menjaga kota bekasi dan ini merupakan kerjasama semua stake holder kota bekasi

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus menjalin komunikasi yang intensif guna membahas lebih lanjut aspirasi yang telah disampaikan. Semangat kolaborasi dan dialog damai diharapkan dapat terus menjadi landasan dalam setiap penyelesaian masalah di Kota Bekasi. (Lis)

Kalimalang Disulap Jadi Destinasi Wisata Air, Pembangunan Tahap Awal Dimulai

Kalimalang Disulap Jadi Destinasi Wisata Air, Pembangunan Tahap Awal Dimulai

    Agustus 21, 2025   No comments

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan peletakan batu pertama perencanaan Wisata Air dan Kargo Kuliner Kalimalang Bekasi, nantinya wilayah tersebut diproyeksikan menjadi destinasi wisata air yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, proyeksi pembangunan Wisata Air di Kalimalang, Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi telah mendapatkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Mizu.

"Nilainya kurang lebih Rp 36 Miliar di dalam rangka memulai jembatan. Dengan, nantinya Pemerintah Kota Bekasi akan menyiapkan Rp 30 Miliar untuk membangun pendestriannya. Mudah-mudahan sisa pembangunannya bisa sampai ke Kota Bintang bisa kita selesaikan tahun depan," ucap dia saat ditemui disekitaran wilayah Bekasi Selatan, Kamis (21/08/2025).

Ia menjelaskan, proyeksi pembangunan Wisata Air tersebut, diinformasikan Pemkot Bekasi juga akan mendapatkan tambahan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 60 Miliar.

"Dengan, nantinya ada sebanyak 13 Jembatan disepanjang area Kalimalang akan kita bongkar. Kemudian, 5 jembatan akan kita bangun. Kemudian bentuknya melengkung, supaya tadi sesuai dengan apa yang kita gambarkan dan ada penambahan beberapa lampu penerangan dan kapal-kapal," sambungnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa pihaknya sedari dulu sejak masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta kerap kali menyambangi Kota Bekasi.

Saat itu, Politikus Ulung Asal Partai Gerindra memiliki cita-cita untuk merubah area sekitaran Kalimalang, menjadi destinasi air potensial.

"Saya selalu memandang Kalimalang saya bilang suatu saat terjadi Gubernur saya rapihin nih. Nah ternyata seluruh omongan saya ditangkap dengan cepat oleh Walikota," imbuhnya.

Ia menilai, bahwa pihaknya adalah orang yang belajar tentang sejarah tarumanegara. Dimana, Tarumanegara  orang tua dulu itu sudah ngerti tentang peradaban air bagaimana Sungai yang menjadi sumber kehidupan, Bagaimana Sungai menjadi sumber transportasi, Bagaimana sungai untuk menyelesaikan problem banjir.

"Sehingga ilmunya cuma dua sungai dan Rawa Bekasi itu, kalau bisa mengurus Sungai menjaga Rawa. Bekasi enggak akan banjir, nah kemudian tugas saya apalagi beresin hulunya dan ini bisa menjadi wisata baru yang dapat dinikmati masyarakat Kota Bekasi pada khususnya," tuturnya. (Lis)

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Luncurkan Inovasi untuk Optimalkan Fasilitasi Pokir DPRD

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Luncurkan Inovasi untuk Optimalkan Fasilitasi Pokir DPRD

    Agustus 20, 2025   No comments

Bekasi, 20 Agustus 2025 — Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memperkenalkan sebuah inovasi strategis yang berfokus pada optimalisasi proses input dan verifikasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Inovasi ini digagas oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi sebagai bagian dari proyek kepemimpinan yang sedang dijalani dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Diklat PKN-2).

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan instrumen krusial dalam menjaring aspirasi masyarakat yang kemudian menjadi masukan penting bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, proses fasilitasi dan verifikasi yang seringkali memakan waktu menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat. Menanggapi hal ini, Sekretariat DPRD Kota Bekasi meluncurkan dua inisiatif utama:
1. Penguatan Regulasi: Sekretariat DPRD telah menyusun sebuah Pedoman Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam bentuk draf Peraturan Wali Kota (Perwal). Pedoman ini secara spesifik mengatur peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melakukan verifikasi terhadap pokir, memastikan setiap aspirasi yang disampaikan telah terdata dengan akurat dan sesuai prosedur.
2. Pengembangan Sistem Digital: Bersamaan dengan penguatan regulasi, Sekretariat DPRD juga mengembangkan sistem informasi terpadu yang dirancang untuk mempercepat alur kerja fasilitasi dan verifikasi pokir. Sistem ini akan meminimalisir kesalahan manual dan mempercepat proses, dari tahap penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD hingga verifikasi oleh tim Sekretariat.

Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyatakan bahwa inovasi ini bertujuan untuk menciptakan alur kerja fasilitasi yang lebih efektif dan efisien. "Dengan adanya penguatan regulasi dan pengembangan sistem ini, kami berharap Sekretariat DPRD dapat memfasilitasi pokok-pokok pikiran DPRD dengan lebih optimal. Ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah," ujarnya.

Langkah strategis ini sejalan dengan tugas pokok Sekretariat DPRD untuk membantu kelancaran fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Didukung oleh 147 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di empat bagian dan dua sub-bagian, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk terus berinovasi demi terwujudnya pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Inovasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki proses internal Sekretariat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara DPRD, perangkat daerah terkait, dan masyarakat. Pada akhirnya, tersusunnya pokok-pokok pikiran yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat akan menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang lebih terarah dan bermanfaat bagi seluruh warga. (Lis)

PT Sinergi Patriot Bekasi Raih Penghargaan di City Gas Excellence Awards

PT Sinergi Patriot Bekasi Raih Penghargaan di City Gas Excellence Awards

    Juli 07, 2025   No comments

 

Kota Bekasi - PT Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) meraih penghargaan prestisius dari Pertamina Pertagas Niaga dalam ajang City Gas Excellence Awards 2025 sebagai BUMD Pengelola Jaringan Gas Alam dengan Kategori Pengendalian Piutang Pelanggan Terbaik.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu menjaga performa pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan. Dalam hal ini, SPB dinilai berhasil menjalankan pengelolaan sistem distribusi gas rumah tangga secara efisien dan bertanggung jawab.

Plt. Direktur PT Sinergi Patriot Bekasi, Andrik, menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut. Ia menyebut, pencapaian ini tidak terlepas dari peran aktif dan dukungan penuh Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, yang selama ini memberikan arahan dan dorongan strategis kepada SPB.

“Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan jaringan gas rumah tangga di Kota Bekasi. Kami berharap pengembangan jaringan gas ini dapat terus ditingkatkan ke depannya,” ujar Andrik di sela acara penerimaan penghargaan di Plaza Pemkot Bekasi.

SPB sendiri merupakan BUMD energi yang memiliki unit usaha pengelolaan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) di Kecamatan Rawa Lumbu. Unit ini dikelola oleh anak usaha SPB, yaitu Sinergi Patriot Tangguh (SPT), dengan sistem distribusi yang memanfaatkan jaringan pipa gas milik negara (Pertamina Pertagas Niaga).

Andrik menjelaskan bahwa tugas utama SPB mencakup operasional, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan gas rumah tangga. Meski saat ini jaringan baru melayani sekitar 5.000 pelanggan, kehadirannya dinilai sangat membantu masyarakat karena menawarkan harga terjangkau serta distribusi gas yang stabil dan efisien.

“Warga tidak perlu lagi repot membeli gas di warung. Sekali pasang, layanan langsung bisa dinikmati. Ini menjadi salah satu bentuk nyata pelayanan publik berbasis energi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tambah Andrik.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turut mengapresiasi kinerja SPB. Menurutnya, BUMD di Kota Bekasi saat ini telah menunjukkan transformasi signifikan dengan berbagai capaian di tingkat nasional.

“Ini menunjukkan bahwa BUMD kita telah berbenah dan mampu bersaing. Saya harap ke depan SPB tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi sebagai penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Tri Adhianto.

Dengan capaian ini, SPB semakin mempertegas peran strategisnya sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang energi yang profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. (*)

Meriah! Panen Hadiah Simpedes BRI KC Cikarang Beri Mobil, Motor & TV untuk Nasabah Setia

Meriah! Panen Hadiah Simpedes BRI KC Cikarang Beri Mobil, Motor & TV untuk Nasabah Setia

    Mei 26, 2025   No comments

Cikarang, – BRI Kantor Cabang Cikarang kembali menggelar acara Panen Hadiah Simpedes (PHS) sebagai bentuk apresiasi kepada para nasabah setia. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu pagi pukul 09.00–12.00 di Meikarta District 1 ini berlangsung meriah dengan kehadiran ratusan nasabah, serta diwarnai dengan pengundian hadiah spektakuler.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran BRI KC Cikarang, termasuk Pimpinan Cabang (Pinca) Omang Solehudin, para manajer, kepala unit, mantri, serta perwakilan dari Kantor Cabang Pembantu (KCP). Hadir pula Regional Micro Banking Head Regional 7 Jakarta 2, Komaryati Diat Anggerawati, saksi dari notaris, pihak kepolisian, serta perwakilan dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.

Dalam sambutannya, Pinca BRI KC Cikarang, Omang Solehudin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud penghargaan kepada nasabah yang terus mempercayakan layanan keuangan mereka kepada BRI, khususnya melalui produk Tabungan Simpedes.

“PHS adalah bentuk apresiasi kepada nasabah kami. Selain menabung, nasabah juga dapat menikmati berbagai layanan unggulan BRI seperti fasilitas pinjaman, Brimo, QRIS, Qlola dan layanan digital lainnya,” ujarnya.

PHS merupakan program undian berhadiah yang diadakan secara rutin dua kali dalam setahun, di mana nasabah dengan saldo minimal tertentu akan mendapatkan kupon undian dan kesempatan untuk membawa pulang berbagai hadiah menarik.

UMKM binaan KC Cikarang juga turut memeriahkan acara dengan membuka stand kuliner dan produk lokal di lokasi acara, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Deretan Hadiah Spektakuler

Puncak acara ditandai dengan pengundian hadiah utama, termasuk:

• Grand Prize 1 unit Suzuki Ertiga – dimenangkan oleh Haryanti dari nasabah Unit Pasir Gombong

• Grand Prize 1 unit Suzuki Carry Pick Up

• 3 unit Yamaha Mio

• 4 unit TV LG 43”

• 9 unit TV LG 32”

Rasa haru dan bahagia terpancar dari wajah para pemenang. Dalam komentarnya, pemenang Grand Prize Haryanti mengucapkan rasa syukurnya.

“Terima kasih kepada BRI atas acara yang luar biasa ini. Semoga makin banyak yang menabung di BRI dan semakin banyak juga yang mendapatkan hadiah seperti saya,” ucapnya penuh semangat.

Acara juga dimeriahkan oleh hiburan musik, pembagian doorprize, dan antusiasme tinggi dari para nasabah yang hadir.

Melalui PHS, BRI berharap semakin banyak masyarakat yang teredukasi untuk menabung dan memanfaatkan layanan perbankan secara optimal. Dengan semangat "Melayani Dengan Setulus Hati", BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan terbaik untuk seluruh nasabah di Indonesia.

Seleksi Rekrutmen SPI BLUD RSUD CAM Kota Bekasi, Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Seleksi Rekrutmen SPI BLUD RSUD CAM Kota Bekasi, Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

    April 23, 2025   No comments

Kota Bekasi,  – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi kembali membuka seleksi rekrutmen untuk posisi Satuan Pengawas Internal (SPI) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Proses seleksi ini dibuka melalui dua jalur pendaftaran, yakni daring melalui website resmi rumah sakit dan secara manual.

Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Dr. dr. Kusnanto Saidi, MARS, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi. Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya peran SPI dalam mendukung pelaksanaan program dan pengawasan internal rumah sakit.

“Saya berharap hari ini peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian tes dengan baik. Ada tes tulis, wawancara, dan juga presentasi mengenai pengetahuan tentang rumah sakit dan BLUD. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia membantu kami dalam program ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan,” ujarnya, Selasa 23 April 2025

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Yuli Swastiawati, S.H, M.Si, menjelaskan bahwa seleksi kali ini diikuti oleh 12 peserta dari total 13 pendaftar, setelah satu orang menyatakan mengundurkan diri secara langsung kepada direktur.

Tes yang dilaksanakan meliputi tes kompetensi yang berfokus pada pemahaman terhadap BLUD, kelembagaan rumah sakit, serta manajemen. Peserta diberikan 30 soal pilihan ganda dengan durasi 45 menit. Setelah itu, peserta mempresentasikan pemahaman mereka mengenai peran SPI dalam bentuk slide yang telah dikirimkan sebelumnya melalui email rumah sakit. Durasi presentasi dibatasi selama 10 menit.

Selanjutnya, peserta mengikuti sesi wawancara oleh tim asesor independen yang berasal dari Universitas Islam “45” Bekasi (Unisma Bekasi), dari Program Studi Manajemen dan Psikologi. Wawancara mencakup pertanyaan mengenai motivasi, kompetensi, dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai SPI, dengan durasi antara 5 hingga 10 menit.

“Soal tes telah disiapkan dan disegel, serta baru akan dibuka saat kegiatan dimulai. Selama pelaksanaan, seluruh alat komunikasi peserta dikumpulkan kepada panitia. Tes tulis dimulai pukul 08.30 WIB,” tambah Yuli.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 133 Tahun 2019, dari 12 peserta, akan dipilih maksimal 7 orang untuk mengisi posisi SPI. Peserta yang belum berhasil lolos seleksi kali ini masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi berikutnya, selama memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

Salah satu peserta seleksi menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya peran SPI dalam rumah sakit.

“Prinsipnya, SPI bertugas membantu dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan seluruh prosedur dan SOP di rumah sakit, termasuk pengawasan terhadap kegiatan keuangan dan review laporan. Kami juga memberikan masukan kepada direktur serta mengawasi perencanaan dan sumber daya manusia,” ungkapnya.

Peserta tersebut juga menekankan pentingnya kerja tim dalam menjalankan tugas SPI dan menyatakan bahwa, apabila terpilih, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyusun rencana kerja dan melakukan koordinasi yang efektif.

Turut hadir dalam acara ini Nurjamil, SKM., M.Epid selaku Kepala Bagian Kesekretariatan dan Yeyet Nurhayati, SH selaku Sub Koordinator Hukum, Publikasi, dan Informasi.

DPRD Kota Bekasi: PAD Naik 60 Persen

DPRD Kota Bekasi: PAD Naik 60 Persen

    April 16, 2025   No comments

DPRD Kota Bekasi terus berinovasi memberikan kebijakan yang prorakyat. Baru-baru ini mereka mengunjungi Kota Malang untuk mengadopsi sistem pemungutan pajak berbasis teknologi. 

Upaya Komisi III DPRD Kota Bekasi melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang untuk mempelajari sistem pemungutan pajak berbasis teknologi yang dinilai berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman, menyampaikan bahwa sistem tersebut layak dijadikan percontohan dan diimplementasikan di Kota Bekasi.

Menurut Arif, Kota Malang sebelumnya telah menggunakan alat serupa dengan yang digunakan di Kabupaten Bekasi.

Namun, Kota Malang kemudian mengembangkan penggunaan teknologi dengan membangun sistem soft server untuk mendukung pemungutan pajak daerah secara lebih optimal.

“Ini sangat menarik. Dari PAD yang awalnya hanya sekitar 40 persen pada 2021, setelah dua tahun penggunaan soft server meningkat menjadi 60 persen, dan di tahun 2024 ini naik lagi hingga 80 persen,” ujar Arif Kamis, 17 April 2025.

Sistem ini, lanjutnya, tidak hanya mempermudah pengawasan aliran pajak secara real time, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Masyarakat yang membayar pajak dari aktivitas konsumsi seperti makan atau berbelanja dapat mengunggah bukti pembayaran ke sistem server milik Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).

Setiap bukti pembayaran yang masuk akan diundi untuk mendapatkan hadiah.

“Sampai ada masyarakat yang jajan Rp28.000, kemudian mendapat hadiah karena pajaknya terekam sistem. Ini luar biasa. Sangat menarik minat masyarakat dan pelaku usaha untuk patuh membayar pajak,” ucap dia.(Advertorial).

Kontroversi UU TNI, Ketua DPRD Kota Bekasi Terima Audiensi BEM Ubhara

Kontroversi UU TNI, Ketua DPRD Kota Bekasi Terima Audiensi BEM Ubhara

    April 16, 2025   No comments

Kota Bekasi – Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, menerima audiensi dari lima mahasiswa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara) di Gedung DPRD Kota Bekasi, hari ini.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BEM Ubhara, Hernanda, menyampaikan keprihatinannya terhadap Undang-Undang TNI yang telah disahkan. Ia menilai terdapat sejumlah pasal kontroversial yang perlu dikaji ulang, bahkan mengusulkan agar dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

"Beberapa aspirasi kami yang sempat disuarakan saat aksi pada 4 Maret lalu telah diterima oleh anggota dewan, Bu Adhelia, dan telah ditindaklanjuti. Hari ini, kami membawa hasil kajian lanjutan yang lebih konkret," ungkap Hernanda.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD Kota Bekasi telah menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi penyusunan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat dan DPR RI, sebagai tindak lanjut dari aspirasi dan hasil kajian yang disampaikan mahasiswa.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, menyambut positif aspirasi tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan partisipasi aktif mahasiswa dalam menyuarakan isu-isu strategis nasional.

"Kami sangat menghargai semangat kritis dan konstruktif dari rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat," ujarnya.

Dr. Sardi juga menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi supremasi sipil sebagai bentuk penguatan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ia berjanji akan menindaklanjuti isu yang diangkat mahasiswa dalam pembahasan lebih lanjut di lingkungan DPRD Kota Bekasi. (Adv)

DPRD Kota Bekasi Sikapi Lahan untuk RTH

DPRD Kota Bekasi Sikapi Lahan untuk RTH

    April 15, 2025   No comments

RTH di Kota Bekasi disoal. Permasalahan mencuat karena implementasi pengadaan lahan diduga langgar peraturan. 

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, menyampaikan kritik terkait pencapaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bekasi. Ia menyoroti praktik pengadaan lahan yang dinilai kurang sesuai aturan.

Faisal meminta pengadaan lahan jangan mengambil lahan milik warga terlebih belum ada ganti rugi lahan. 

“Kalau pemerintah mau tanah itu, beli secara sah lewat BPN. Jangan korbankan hak masyarakat atas nama penghijauan,” ucap Faisal, Rabu, 16 April 2024.

Kata dia, nantinya, pemerintah daerah mengumumkan bahwa tanah warga tersebut diminati untuk kemudian dibeli.

 “Pemerintah tinggal umumkan ke warga, kalau ada tanah seperti ini, laporkan. Lalu dibeli secara bertahap,” ucap dia.

Ia berharap pemerintah tidak perlu membebaskan lahan dalam jumlah besar, bahkan kerap membebani anggaran. Sebaliknya, pembebasan lahan bisa dilakukan secara bertahap dan terencana.

“Fasilitas sosial dan umum bisa dibangun, dan penataan kota pun jadi lebih maksimal,” ujarnya. (advertorial).

Bapemperda DPRD Kota Bekasi Dariyanto Sebut 10 Propemperda Tengah Dirancang

Bapemperda DPRD Kota Bekasi Dariyanto Sebut 10 Propemperda Tengah Dirancang

    April 13, 2025   No comments

BEKASI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi tengah menggodok 10 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. 

Demikian disampaikan oleh Ketua Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, Senin (14/4/2025).

Menurutnya, dari 10 rancangan peraturan daerah ada dua yang sudah dibahas yakni soal BPRS Syariah, dan tentang pajak daeran dan retribusi daerah. 

“Sekarang tinggal tunggu difasilitasi dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan, dalam waktu dekat akan diparipurnakan,” jelas Dariyanto seperti dilansir swara bekasi.

Secara rinci, berikut ini 10 Propemperda DPRD Kota Bekasi Tahun 2025:

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bekasi

Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah DPRD Kota Bekasi

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DPRD Kota Bekasi

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak DPRD Kota Bekasi

Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman DPRD Kota Bekasi

Raperda tentang Sumur Resapan DPRD Kota Bekasi

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Pemerintah Kota Bekasi

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Bekasi

Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Bekasi

Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kota Bekasi. (adv)

Anggota DPRD Kota Bekasi Minta Mutasi ASN Sesuai Prinsip Kompetensi

Anggota DPRD Kota Bekasi Minta Mutasi ASN Sesuai Prinsip Kompetensi

    April 13, 2025   No comments

BEKASI TIMUR – Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, menegaskan bahwa mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus didasarkan pada prinsip kompetensi, prestasi kerja, dan profesionalisme guna meningkatkan kinerja birokrasi. Hal ini disampaikan dalam rangka menyikapi rencana rotasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Menurut Nuryadi, mutasi merupakan instrumen penting dalam pengembangan karier pegawai agar sesuai dengan prinsip “the right man on the right place”. “Mutasi harus dilakukan secara objektif, tidak diskriminatif, dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, bukan sekadar pertimbangan senioritas atau kepentingan kelompok,” ujarnya, Senin (14/4).

Ia mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa mutasi ASN harus mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, klasifikasi jabatan, dan pola karier. “SDM yang handal dan profesional adalah kunci efektivitas organisasi, meskipun peralatan kerja canggih tersedia,” tegas Nuryadi.

Nuryadi memaparkan tiga sistem mutasi yang umum diterapkan. Menurutnya, ada tiga system mutasi dan tantangannya, yakni:

Merit System – Berbasis prestasi dan kompetensi, dinilai paling ideal karena meningkatkan produktivitas dan disiplin.

Seniority System – Berdasarkan masa kerja, namun berpotensi tidak objektif jika tidak diimbangi kemampuan.

Spoiled System – Didasarkan pada relasi atau kepentingan kelompok, yang berisiko merusak tata kelola birokrasi.

“Spoiled system dan seniority system harus dihindari karena berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Nuryadi menyoroti komitmen pimpinan dan payung hukum sebagai faktor pendukung mutasi. Sementara itu, subjektivitas penilaian dan senioritas berlebihan menjadi penghambat utama. “Mutasi harus mempertimbangkan profesionalisme, loyalitas, dan rekam jejak disiplin pegawai,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi antara Wali Kota dan jajarannya. “Meskipun kewenangan mutasi ada di Wali Kota, kebijakan yang bijak harus mempertimbangkan masukan semua pihak demi harmonisasi,” tandasnya. 

Harapannya, kebijakan mutasi di Kota Bekasi dapat memperkuat birokrasi yang efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (adv)

DPRD Kota Bekasi Paparkan Sepuluh Perda pada Propemperda

DPRD Kota Bekasi Paparkan Sepuluh Perda pada Propemperda

    April 10, 2025   No comments

KOTA BEKASI - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi, Dariyanto menjelaskan saat ini pihaknya sedang fokus menggodok sepuluh Peraturan Daerah (Perda) pada Program Pembentukan Daerah (Propemperda) 2025.

Dari sepuluh Peraturan Daerah (Perda) yang sedang digodok' oleh Bapemperda, Dariyanto mengungkapkan ada satu Perda yang membahas soal perlindungan anak di Kota Bekasi, Jum'at (11/4/2025).

"Itu kan untuk mencegah terjadinya bulliying atau perundungan terhadap anak di Kota Bekasi," katanya. 

Lebih lanjut, pria asal Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa Perda terkait perlindungan anak akan dibahas usai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi.

"Itu nanti akan dibahas setelah pembahasan LKPJ Wali Kota Bekasi. Karena kita sudah bahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus)," tutupnya.

Berikut sepuluh Peraturan Daerah (Perda) pada Program Pembentukan Daerah (Propemperda) 2025 :

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Usulan Pemerintah Kota Bekasi.

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Usulan DPRD Kota Bekasi.

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Usulan DPRD Kota Bekasi.

4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak Usulan DPRD Kota Bekasi.

5. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman usulan DPRD Kota Bekasi.

6. Raperda tentang Sumur Resapan Usulan DPRD Kota Bekasi.

7. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Usulan Pemerintah Kota Bekasi.

8. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Usulan Pemerintah Kota Bekasi.

9. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Usulan Pemerintah Kota Bekasi.

10. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Usulan Pemerintah Kota Bekasi. (ADV) 

DPRD Kota Bekasi : Perbaikan Infrastruktur Pasca Banjir Harus Terus Dilakukan

DPRD Kota Bekasi : Perbaikan Infrastruktur Pasca Banjir Harus Terus Dilakukan

    April 09, 2025   No comments

KOTA BEKASI - Perbaikan infrastruktur pasca banjir besar yang terjadi di Kota Bekasi harus terus dilakukan. Terlebih beberapa pihak seperti legislatif siap mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas, Kamis (10/4/2024).

“Kami akan fokus pada perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir. Banggar akan memastikan anggaran disesuaikan dengan skala prioritas," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti.

Selain itu, politisi asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut jajaran legislatif dan eksekutif Kota Bekasi harus dapat berkomitmen membangun semangat baru dalam menjalankan tugas.

“Pasca Ramadhan, mari kita bangun kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif demi Bekasi yang lebih baik,” ucapnya. (ADV).

DPRD Kota Bekasi Sebut Pemkot Harus Pemetaan Wilayah Rawan Bencana

DPRD Kota Bekasi Sebut Pemkot Harus Pemetaan Wilayah Rawan Bencana

    April 09, 2025   No comments

KOTA BEKASI - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi harus segera lakukan pendataan terhadap wilayah yang rawan bencana, terutama yang berpotensi mengalami penurunan tanah dan longsor, Kamis (10/4/2025).

Selain itu, pria asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah preventif dengan memetakan titik-titik rawan.

"Pemetaan wilayah rawan bencana, khususnya penurunan tanah, itu mendesak. Harus ada data akurat dari Pemkot soal daerah mana saja yang punya potensi kejadian serupa,” katanya.

"Penurunan tanah yang terjadi secara perlahan tapi berkelanjutan bisa menjadi ancaman serius bagi infrastruktur kota," sambungnya.

Terlebih dirinya menyebut dalam waktu dekat akan lakukan pemanggilan kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dalam waktu dekat untuk meminta kejelasan soal rencana jangka panjang pemetaan dan mitigasi bencana.

"Ketahanan tanah makin lemah jika hujan terus-menerus. Tanpa pemetaan yang jelas, kita hanya akan sibuk memperbaiki, tanpa pernah benar-benar menyelesaikan akar masalahnya," ungkapnya. (ADV).

Penuh Keakraban Saat Wali Kota Bekasi dan Wakil Hadiri Halal Bihalal di DPRD Kota Bekasi

Penuh Keakraban Saat Wali Kota Bekasi dan Wakil Hadiri Halal Bihalal di DPRD Kota Bekasi

    April 08, 2025   No comments

Kota Bekasi – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe beserta istri dan Forkopimda hadiri Halal Bi Halal di DPRD Kota Bekasi.

Kehadiran Wali Kota dan Wawali beserta istri disambut hangat oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi dan jajaran DPRD. Halal Bihalal ini juga dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi

Dalam sambutan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan, Halal bi halal ini merupakan tradisi yang telah membudaya dalam momen perayaan hari Idul Fitri disetiap tahunnya dan juga ini menjadikan sebagai ajang silaturahmi menjadi ikatan kuat untuk saling bersinergi.

“Saya atas nama pribadi, Keluarga dan atas nama seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh masyarakat, Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin,” kata Tri Adhianto, Selasa 8 April. 

Ditempat yang sama Wawali Harris Bobihoe mengapresiasi halal bi halal ini dengan nuansa yang sangat sejuk dan momen halal bi halal yang terus digelar pada seusai Idul Fitri ini guna menjaga budaya agar terus erat bersama dalam menjalin silaturahmi dengan para Pimpinan dan anggota DPRD.

“Ajang halal bi halal ini kita akan tetap jaga, terus melestarikan budaya dalam dunia Pemerintahan maupun diluar Pemerintahan. Seperti diketahui bahwa silaturahmi ini adalah suatu pahala yang besar dan bisa memperpanjang usia kita, jadi saya sangat apresiasi dengan Halal bi halal yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat ini," ungkap Wawali Harris Bobihoe

Lanjut Wawali Harris Bobihoe mengatakan, ajang silaturahmi halal bihalal ini juga menjadi momen melestarikan sajian khas Kota Bekasi.

Di momentum Halal bi halal, seluruh hadirin mendengarkan tausiah dan melakukan doa bersama , bersalam-salaman kepada seluruh hadirin yang hadir.(Nad)

Komisi I DPRD Kota Bekasi Rekomendasikan Alih Daya sebagai Solusi Alternatif

Komisi I DPRD Kota Bekasi Rekomendasikan Alih Daya sebagai Solusi Alternatif

    April 08, 2025   No comments

Kota Bekasi – Komisi I DPRD Kota Bekasi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk mempertimbangkan penerapan sistem alih daya (outsourcing) sebagai alternatif dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik, menyusul diberlakukannya kebijakan larangan pengangkatan tenaga honorer baru oleh pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, menyampaikan bahwa kekurangan guru, khususnya di tingkat SD dan SMP, masih menjadi persoalan serius di Kota Bekasi. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD), terdapat kebutuhan sebanyak 2.600 formasi guru, yang terdiri dari 1.734 untuk SD dan 872 untuk SMP.

“Masalah kekurangan guru tidak boleh terus berlarut. Jika diperbolehkan regulasi, outsourcing bisa menjadi opsi solusi,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

 Rudy menilai bahwa sistem outsourcing dapat menjamin keberlangsungan tenaga pendidik kontrak melalui pihak ketiga, tanpa harus bertentangan dengan aturan pemerintah pusat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus melalui kajian menyeluruh dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan bahwa pihaknya tetap mematuhi kebijakan pusat terkait larangan pengangkatan honorer baru. Namun, ia mengakui bahwa kekurangan tenaga guru masih menjadi tantangan utama di sektor pendidikan.

Saat ini, terdapat 11.249 tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemkot Bekasi, di mana 7.995 di antaranya telah diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tengah menunggu Surat Keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD diharapkan dapat melahirkan solusi konkret untuk menjawab kebutuhan tenaga pendidik di Kota Bekasi. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan agar kualitas pendidikan tidak terdampak oleh kekurangan tenaga pengajar.(ADV) 

Forkopimda dan Pejabat Daerah Meriahkan Halal Bihalal DPRD Kota Bekasi

Forkopimda dan Pejabat Daerah Meriahkan Halal Bihalal DPRD Kota Bekasi

    April 08, 2025   No comments

Kota Bekasi – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe beserta istri dan Forkopimda hadiri Halal Bi Halal di DPRD Kota Bekasi.

Kehadiran Wali Kota dan Wawali beserta istri disambut hangat oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi dan jajaran DPRD. Halal Bihalal ini juga dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Dalam sambutan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan, Halal bi halal ini merupakan tradisi yang telah membudaya dalam momen perayaan hari Idul Fitri disetiap tahunnya dan juga ini menjadikan sebagai ajang silaturahmi menjadi ikatan kuat untuk saling bersinergi.

“Saya atas nama pribadi, Keluarga dan atas nama seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh masyarakat, Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin,” kata Tri Adhianto Selasa 8 April. 

Ditempat yang sama Wawali Harris Bobihoe mengapresiasi halal bi halal ini dengan nuansa yang sangat sejuk dan momen halal bi halal yang terus digelar pada seusai Idul Fitri ini guna menjaga budaya agar terus erat bersama dalam menjalin silaturahmi dengan para Pimpinan dan anggota DPRD.

"Ajang halal bi halal ini kita akan tetap jaga, terus melestarikan budaya dalam dunia Pemerintahan maupun diluar Pemerintahan. Seperti diketahui bahwa silaturahmi ini adalah suatu pahala yang besar dan bisa memperpanjang usia kita, jadi saya sangat apresiasi dengan Halal bi halal yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat ini.” Ungkap Wawali Harris Bobihoe

Lanjut Wawali Harris Bobihoe mengatakan, ajang silaturahmi halal bihalal ini juga menjadi momen melestarikan sajian khas Kota Bekasi. Di momentum Halal bi halal, seluruh hadirin mendengarkan tausiah dan melakukan doa bersama , bersalam-salaman kepada seluruh hadirin yang hadir.(ADV)

Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe Bersama Istri Hadiri Silaturahmi Idul Fitri di DPRD

Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe Bersama Istri Hadiri Silaturahmi Idul Fitri di DPRD

    April 08, 2025   No comments

Kota Bekasi – DPRD Kota Bekasi menggelar halal bihalal. Momen kegiatan ini nampak sekali terlihat keakraban antara DPRD Kota Bekasi dan Walikota Bekasi beserta jajaran, Selasa 8 April. 

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe beserta istri dan Forkopimda hadiri Halal Bi Halal di DPRD Kota Bekasi.

“Saya atas nama pribadi, Keluarga dan atas nama seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh masyarakat, Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin,” kata Tri Adhianto, Selasa 8 April 2025.

Ditempat yang sama Wawali Harris Bobihoe mengapresiasi halal bi halal ini dengan nuansa yang sangat sejuk dan momen halal bi halal yang terus digelar pada seusai Idul Fitri ini guna menjaga budaya agar terus erat bersama dalam menjalin silaturahmi dengan para Pimpinan dan anggota DPRD.

“Ajang halal bi halal ini kita akan tetap jaga, terus melestarikan budaya dalam dunia Pemerintahan maupun diluar Pemerintahan. Seperti diketahui bahwa silaturahmi ini adalah suatu pahala yang besar dan bisa memperpanjang usia kita, jadi saya sangat apresiasi dengan Halal bi halal yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat ini.” Ungkap Wawali Harris Bobihoe

Lanjut Wawali Harris Bobihoe mengatakan, ajang silaturahmi halal bihalal ini juga menjadi momen melestarikan sajian khas Kota Bekasi.

Di momentum Halal bi halal, seluruh hadirin mendengarkan tausiah dan melakukan doa bersama , bersalam-salaman kepada seluruh hadirin yang hadir.

Kehadiran Wali Kota dan Wawali beserta istri disambut hangat oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi dan jajaran DPRD. Halal Bihalal ini juga dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi

Dalam sambutan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan, Halal bi halal ini merupakan tradisi yang telah membudaya dalam momen perayaan hari Idul Fitri disetiap tahunnya dan juga ini menjadikan sebagai ajang silaturahmi menjadi ikatan kuat untuk saling bersinergi.(ADV) 

DPRD Kota Bekasi Responsif Kabar Longsor di Jatiluhur

DPRD Kota Bekasi Responsif Kabar Longsor di Jatiluhur

    April 08, 2025   No comments

Bekasi — Peristiwa longsor yang terjadi di Jalan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, menuai perhatian luas dari masyarakat setelah viral di media sosial, salah satunya melalui akun Instagram @infobekasi. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, langsung menyampaikan sikap responsifnya atas aspirasi warga.

“Saya selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi yang berada di Dapil Jatiasih, berkewajiban untuk bisa merespons aspirasi dari warga. Kami mendengar dan kami hadir,” ujar Latu Har Hary dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Ia juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang langsung turun ke lokasi untuk meninjau dampak kerusakan akibat longsor tersebut.

“Terima kasih juga atas respon cepat Wali Kota Bekasi @mastriadhianto yang langsung mengecek lokasi musibah. Semoga bisa segera diperbaiki untuk kepentingan bersama,” tambahnya.

Insiden longsor ini menjadi pengingat pentingnya kesiapan infrastruktur dan respon cepat pemerintah terhadap bencana yang terjadi di lingkungan permukiman. Latu menegaskan bahwa pihaknya di DPRD, khususnya Komisi II, akan terus mendorong perbaikan dan penanganan cepat terhadap titik-titik rawan bencana.

Aksi cepat dari para pemangku kebijakan di Kota Bekasi ini mendapat apresiasi dari warga, yang berharap tindak lanjut konkret segera dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan bersama.(ADV) 

DPRD Kota Bekasi Sikapi Arus Urbanisasi

DPRD Kota Bekasi Sikapi Arus Urbanisasi

    April 08, 2025   No comments

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil mengatakan pemerintah bakal menghadapi sebuah tantangan pengangguran akibat urbanisasi setelah lebaran. Masyarakat yang melakukan urbanisasi tak bisa dicegah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebutkan bahwa angka pengangguran di Kota Bekasi mencapai 7,9 persen atau sejumlah 104.170 jiwa dari total penduduk 2.039.296 jiwa.

Menurut dia, Pemerintah Kota Bekasi harus memiliki upaya dan strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah pengangguran.

“Pemerintah harus memiliki program yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja,” ujar Kamil dalam keterangannya, Rabu (9/4).

Ia mengatakan, ada beberapa ide yang dapat mengatasi masalah pengangguran di Kota Bekasi, antara lain: Inkubator Bisnis dan kerja sama dengan perusahaan.

“Inkubator Bisnis sendiri berfungsi untuk mendukung pengembangan UMKM di Kota Bekasi. Sementara, kerja sama dengan perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat ber KTP Kota Bekasi,” terangnya.(ADV) 

Pihaknya juga mendorong agar Pemkot Bekasi pro-aktif terkait dengan banyaknya program-program bantuan sosial khusus untuk pengangguran dan juga menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 7,9 persen menjadi 4,5 persen pada tahun 2025 ini. (advertorial)