KOTA BEKASI - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi harus segera lakukan pendataan terhadap wilayah yang rawan bencana, terutama yang berpotensi mengalami penurunan tanah dan longsor, Kamis (10/4/2025).
Selain itu, pria asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah preventif dengan memetakan titik-titik rawan.
"Pemetaan wilayah rawan bencana, khususnya penurunan tanah, itu mendesak. Harus ada data akurat dari Pemkot soal daerah mana saja yang punya potensi kejadian serupa,” katanya.
"Penurunan tanah yang terjadi secara perlahan tapi berkelanjutan bisa menjadi ancaman serius bagi infrastruktur kota," sambungnya.
Terlebih dirinya menyebut dalam waktu dekat akan lakukan pemanggilan kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dalam waktu dekat untuk meminta kejelasan soal rencana jangka panjang pemetaan dan mitigasi bencana.
"Ketahanan tanah makin lemah jika hujan terus-menerus. Tanpa pemetaan yang jelas, kita hanya akan sibuk memperbaiki, tanpa pernah benar-benar menyelesaikan akar masalahnya," ungkapnya. (ADV).
Tidak ada komentar:
Write komentar