Pemprov Banten Sambut Baik Sosialisasi Penanganan Media Komunikasi Oleh Kejagung

Pemprov Banten Sambut Baik Sosialisasi Penanganan Media Komunikasi Oleh Kejagung

    Mei 22, 2025   No comments

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyambut baik terkait sinergi dan kolaborasi yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indoesia terkait pengawasan media komunikasi.

Kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka deteksi dini dan pemetaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan multimedia di seluruh Indonesia salah satunya di Provinsi Banten. Kegiatan rapat tersebut berlangsung di Aula Lt. 3 Aula Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Serang, Kamis (22/05/2025).

Kasubdit Peredaran Barang Cetakan dan Media Komunikasi Kejaksaan Republik Indonesia Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Rudy Hartono menuturkan kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dan jajaran Kejaksaan.

"Terdapat beberapa regulasi terkait pengawasan multimedia, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30B huruf e," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rudi Hartono  menyampaikan terdapat sejumlah pelanggaran konten negatif yang harus dapat dihindari oleh masyarakat. Diantaranya terkait  pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoaks, kekerasan kepada anak, perdagangan produk dengan aturan khusus dan radikalisme.

"Kemudian konten separatisme atau organisasi berbahaya, HKI, pemerasan, pelanggaran keamanan informasi, konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor, konten yang meresahkan masyarakat, konten yang melanggar nilai sosial dan budaya, serta konten yang memfasilitasi diaksesnya konten negatif," katanya.

"Yang harus menjadi perhatian kita semua, yaitu penanganan judi online. Ini sudah harus menjadi komitmen bersama," ujar Rudy.

"Manfaat bagi sinergitas ini salah satunya mempercepat deteksi dan klarifikasi hoaks, serta meningkatkan kewaspadaan masyatakat dan instansi terhadap narasi yang tidak informatif," pungkasnya.

Sementara, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Statistik, Persandian Provinsi Banten Arif Agus Rakhman menyampaikan pihaknya terus melakukan langkah-langkah dalam mewujudkan ruang digital Banten yang cerdas dan sehat.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, kita bersama-sama menjadikan ruang digital di Provinsi Banten sehat, ramah dan cerdas," ujarnya.

"Sehat dari unggahan-unggahan hoaks, unggahan-unggahan negatif, cerdas dalam memilah dan memilih informasi, memfilter informasi, serta ramah dengan dikuatkannya ruang digital ramah bagi siapapun yang mengakses," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kejati Banten, Kejari Kabupaten/Kota se Provinsi Banten serta  Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Dan dilanjutkan dengan kegiatan sharing session terkait pengalaman dalam penanganan konten media komunikasi.(lis)

Gubernur Perintahkan Stop! Truk Bermuatan Gabah Tujuan Luar Lampung Dihentikan di Bakauheni

Gubernur Perintahkan Stop! Truk Bermuatan Gabah Tujuan Luar Lampung Dihentikan di Bakauheni

    Mei 22, 2025   No comments

Bakauheni — Pemerintah Provinsi Lampung menindak tegas setiap upaya pengiriman gabah ke luar wilayah Lampung sebagai bagian dari kebijakan strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Tindakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.

Langkah konkret dilakukan melalui operasi monitoring di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Satgas Pangan, dan unsur TNI. Dalam operasi pada Rabu dini hari, 22 Mei 2025 pukul 03.20 WIB, satu unit truk dengan nomor polisi BE 8418 ABU yang dikemudikan Fiki, warga Lampung Tengah, dihentikan karena kedapatan mengangkut gabah yang akan diseberangkan ke luar Provinsi Lampung.

Sebelumnya, tim yang sama juga telah melakukan tindakan serupa pada 14, 15, dan 21 Mei 2025. Beberapa kendaraan yang diamankan di antaranya Coldiesel BE 8721 SV dari Rawajitu dengan tujuan Banten, serta kendaraan Z 9841 NA yang dikemudikan oleh Irfan, warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Seluruh kendaraan diminta untuk tidak melanjutkan pengiriman dan diarahkan kembali ke daerah asal agar gabah disalurkan ke Gudang Bulog setempat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, M. Zulkarnain, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengawasan ini dilakukan atas instruksi langsung Gubernur Lampung sebagai bentuk penguatan kontrol distribusi pangan lintas wilayah.

“Kami menjalankan tugas atas arahan langsung Bapak Gubernur. Prinsipnya jelas: utamakan kebutuhan dalam daerah. Setelah kebutuhan lokal terpenuhi, barulah distribusi ke luar daerah dibuka secara legal dan terkoordinasi,” ujar Zulkarnain.

Zulkarnain juga menjelaskan bahwa peningkatan pengawasan merupakan bentuk nyata pelaksanaan regulasi daerah agar hasil panen petani Lampung tidak langsung keluar provinsi sebelum kebutuhan dalam wilayah terpenuhi. Menurutnya, upaya ini menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gabah di pasar lokal.

Pemeriksaan tidak hanya menyasar kendaraan besar, namun juga kendaraan kecil yang belakangan diduga digunakan untuk mengelabui pengawasan. “Kami menemukan indikasi adanya peralihan modus distribusi menggunakan kendaraan kecil seperti pickup. Itu juga menjadi fokus pemantauan kami,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satpol PP dan Satgas Pangan terus memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan seperti Bulog, Dinas Pertanian, dan pelaku usaha. Tujuannya adalah memastikan distribusi gabah berjalan tertib, adil, dan berpihak pada petani serta masyarakat.

Dengan tindakan ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk menjaga daerah tetap mandiri dalam sektor pangan dan mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. (*)

Lampung Tuan Rumah FESyar Sumatera 2025, Menuju Pusat Ekonomi Syariah

Lampung Tuan Rumah FESyar Sumatera 2025, Menuju Pusat Ekonomi Syariah

    Mei 22, 2025   No comments

BANDARLAMPUNG---Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengapresiasi akan diselenggarakannya Festival Ekonomi Syariah Sumatera Tahun 2025 pada tanggal 20-22 Juni mendatang di Provinsi Lampung.

"Jika melihat Sumatera, baju muslimnya (acuannya) itu biasanya ada di Aceh, namun pada kegiatan Festival Ekonomi Syariah Sumatera Tahun 2025, Lampung sebagai perwakilan Sumatera dipercaya sebagai tuan rumah, semoga ini menjadi stimulus yang baik terhadap ekonomi syariah kita, Pemerintah Provinsi Lampung tentu berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan mensukseskan kegiatan ini," ucap Wagub saat mengikuti Rapat Pemantapan Pelaksanaan Program Kerja Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS), bertempat di Lt.4 Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rabu (21/05/2025).

Wagub berharap agar pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah Sumatera ini tidak hanya sebagai ajang seremonial, tapi menjadi bagian strategi untuk memperkuat Provinsi Lampung khususnya dalam road map pembangunan ekonomi syariah menuju pusat global ekonomi syariah global di tahun 2045.

"Semoga visi besar ini bisa tercapai dan kontribusi terbesarnya ada di provinsi Lampung dengan program-program kerja yang luar biasa dari Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Lampung," harap Wagub.

Untuk itu, Wagub meminta agar KDEKS dapat memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mendorong penguatan ekonomi syariah di Kabupaten Kota.

"Di Lampung ada 15 Kabupaten/Kota, saya berharap, mungkin kita bisa fokus pada satu atau dua daerah yang kedepan bisa dijadikan daerah ekonomi syariah, yang mungkin di daerah tersebut terdapat banyak pesantren, banyak masjid atau kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, ini akan kita optimalkan baik dari literasi maupun inklusi keuangan syariah dan lain sebagainya, agar dapat mendukung program asta cita bapak presiden dan juga program 3 cita Gubernur dan Wakil gubernur Lampung," terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan memaparkan bahwa sesuai arahan Gubernur BI, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan melalui penguatan tiga pilar yakni, penguatan ekosistem produk halal, penguatan keuangan syariah dan penguatan literasi, inklusi, dan halal lifestyle.

Dimana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini dilakukan melalui kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2025, yaitu FESyar Sumatera di Lampung 20-22 Juni 2025, FESyar Kawasan Indonesia Timur di Kalimantan Barat 18-21 Juli 2025, FESyar Jawa di Jawa Timur 5-7 September 2025, dan ISEF di Jakarta 8-12 Oktober 2025.

Fesyar Sumatera 2025 akan diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya kompetisi, seperti Halal Chef Competition, Modest Fashion Designer Competition, Lomba Lembaga ZISWAF Unggulan, Lomba Kemandirian Ekonomi Pesantren, Lomba Dakwah Ekonomi Syariah, dan  Sertifikasi Nazhir.

Selain itu ada juga Gerak Syariah: yakni kegiatan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Pasar KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) Lebak Budi: Peresmian pasar ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal di Lampung.

Adapun program unggulan FESyar Sumatera diantaranya yakni implementasi Zona Khas, Pariwisata Ramah Muslim, Launching Pasar Rakyat Halal, Gerakan Sadar Wakaf, dan ToT Ekonomi Syariah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tim Gateball Lampung Raih Prestasi di Kejurnas Bogor, Sabet Dua Perak dan Satu Perunggu

Tim Gateball Lampung Raih Prestasi di Kejurnas Bogor, Sabet Dua Perak dan Satu Perunggu

    Mei 22, 2025   No comments

Lampung – Tim Gateball Provinsi Lampung berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Gateball yang digelar di Kota Bogor, Jawa Barat, pada 16–21 Mei 2025. Dalam ajang bergengsi tersebut, Lampung berhasil meraih peringkat ke-7 nasional, sekaligus membawa pulang tiga medali dari beberapa nomor pertandingan.

Medali perak berhasil diraih pada nomor single putri oleh Ika Yulistira, yang tampil konsisten dan menunjukkan permainan terbaiknya sepanjang turnamen. Satu lagi medali perak dipersembahkan dari nomor triple putra oleh trio Yudhi Saputra, Budi Utama, dan Jaja Miharja.

Sementara itu, medali perunggu berhasil disumbangkan dari nomor double mix lewat pasangan Ana Juwita dan Uyung, yang tampil solid hingga babak semifinal.

Ketua Umum Persatuan Gateball Lampung Budi Darmawan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap perjuangan para atlet yang telah menunjukkan semangat juang tinggi dan membawa nama baik daerah di kancah nasional.

“Ini merupakan hasil kerja keras para atlet dan pelatih. Kami bangga, meskipun persaingan sangat ketat, Lampung tetap mampu bersaing dan meraih prestasi,” ujarnya.(lis) 

BEM Banten Bersatu: Penunjukan Plh Sekda Cacat Prosedur dan Sarat Kepentingan Politik

BEM Banten Bersatu: Penunjukan Plh Sekda Cacat Prosedur dan Sarat Kepentingan Politik

    Mei 19, 2025   No comments

Kota Serang-- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Gubernur Banten, Andra Soni yang menunjuk Deden Apriandhi Hartawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Penunjukan tersebut dinilai cacat prosedur, sarat kepentingan serta jauh dari prinsip meritokrasi dan transparansi.

Dalam keterangan resminya, Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyatakan bahwa keputusan gubernur tidak hanya mencederai tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga mengancam stabilitas birokrasi di lingkungan Pemprov Banten.

 “Penunjukan ini dilakukan tanpa seleksi terbuka, tidak melibatkan lembaga terkait dan terindikasi melanggar prinsip - prinsip administratif. Ini bukan sekadar persoalan prosedur, melainkan bentuk pelecehan terhadap semangat reformasi birokrasi,” tegas Bagas Senin, (19/5/2025). 

Selain mempertanyakan proses penunjukan, BEM Banten Bersatu juga menyoroti rekam jejak Deden Apriandhi saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Banten (Sekwan). Salah satu kasus yang disorot ialah dugaan markup pengadaan 10 unit kursi kerja berbahan kayu jati berlampu LED, yang dinilai melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahan Perpres No. 12 Tahun 2021.

Menurut BEM, temuan tersebut mengindikasikan potensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang bertentangan dengan janji kampanye Gubernur Andra Soni soal "Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi."

Tuntutan Mahasiswa

BEM Banten Bersatu menyatakan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten:

1. Membatalkan penunjukan Plh Sekda dan membuka proses seleksi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

2. Meminta KASN dan Kemendagri turun langsung untuk mengaudit proses penunjukan.

3. Mendesak DPRD Banten menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

4. Menuntut transparansi nomenklatur program pendidikan gratis, agar benar-benar dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

BEM juga menyoroti dampak langsung dari krisis birokrasi ini, seperti terhambatnya koordinasi antardinas, melemahnya layanan publik, serta ketidakfokusan ASN dalam menjalankan tugas akibat konflik internal.

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada tanggapan konkret dari Gubernur Banten maupun jajaran legislatif, BEM Banten Bersatu menyatakan siap turun ke jalan dengan aksi massa di depan kantor Gubernur dan DPRD Banten.

“Kami akan camping di depan KP3B maupun Pendopo Gubernur sebagai bentuk perlawanan terhadap birokrasi busuk. Banten harus bebas dari KKN" tegas Bagas.

Seruan ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak kepada rakyat. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Banten. (Yuyi)

DPD Gerindra Sumut Gelar Rakernis Bersama DPC, Sayap Partai, dan Anggota DPRD di Sergai-Tebing Tinggi

DPD Gerindra Sumut Gelar Rakernis Bersama DPC, Sayap Partai, dan Anggota DPRD di Sergai-Tebing Tinggi

    Mei 19, 2025   No comments

Serdang - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sayap partai, dan anggota DPRD daerah pemilihan Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Kegiatan ini berlangsung dengan semangat soliditas dan penguatan struktur partai menjelang pemilu 2029. Acara di Pantai Bali Lestari, Senin 19 Mei 2025.

Budi, Anggota DPRD Sumut dari dapil Sergai-Tebing sekaligus Ketua DPC Gerindra Serdang Bedagai, menyambut baik pelaksanaan rakernis tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja maksimal demi menyukseskan seluruh program partai.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah unsur pengurus DPD Gerindra Sumut, antara lain Yin Map Bendahara DPD Gerindra Sumut, Wakil Ketua DPD Robert L. Tobing, Aripay Tambunan, Ikrimah Hamidy, Harun NST, Bobby O. Zulkarnain, Khalid Prabowo, Muhammadsyah, serta tim media Indonesia Raya Sumut.

Dalam sambutannya, Bendahara DPD Partai Gerindra Sumut Yin MAP menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kewajiban iuran bulanan anggota DPRD. Ia juga menekankan target rekrutmen sebanyak 500 anggota baru untuk setiap DPC, sayap partai, dan anggota DPRD. Target ini akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan.

Untuk meningkatkan eksistensi partai di tengah masyarakat, seluruh struktur partai diminta aktif mempublikasikan kegiatan melalui platform media internal Partai Gerindra, yang akan dimonitor selama tiga bulan ke depan.

Wakil Ketua DPD Robert L. Tobing menambahkan bahwa Rakernis ini bertujuan memberikan pemahaman utuh kepada seluruh kader mengenai arah dan strategi partai, khususnya dalam penguatan kaderisasi.

Sementara itu, Aripay Tambunan dan Ikrimah Hamidy memaparkan teknis pelaksanaan rekrutmen anggota baru secara sistematis dan terukur.

Yin MAP menutup pertemuan dengan pesan strategis bahwa kemenangan Pemilu 2029 harus dipersiapkan sejak sekarang, mencakup aspek keuangan, keanggotaan, dan publikasi. Ia menekankan bahwa sinergi antara struktur partai, sayap partai, dan anggota legislatif menjadi kunci utama keberhasilan.(lis) 

Walikota Bandar Lampung Buka Pendidikan dan Pelatihan Satgas RETINA

Walikota Bandar Lampung Buka Pendidikan dan Pelatihan Satgas RETINA

    Mei 19, 2025   No comments

BANDAR LAMPUNG – Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, membuka secara resmi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Satuan Tugas (Satgas) Remaja Anti Narkoba, Anti Kekerasan, dan Anti Judi Online (RETINA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bumi Perkemahan Cabang Kota Bandar Lampung, Senin (19/5/2025).

Acara ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota untuk membentuk generasi muda yang tangguh dan bebas dari pengaruh negatif, seperti narkoba, kekerasan, dan judi online. Pelatihan ini diikuti oleh para pelajar dan perwakilan organisasi kepemudaan sebagai generasi perubahan di lingkungan masing-masing.

Dalam sambutannya, Eva Dwiana menegaskan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi muda.

“Harapan kita, Kota Bandar Lampung bisa menjadi pacuan untuk anti narkoba, anti kekerasan, dan anti judi online. Kalau kita semua dari anak-anak, remaja, sampai orang tua mendapat sosialisasi dan edukasi, saya yakin Kota Bandar Lampung bisa menjadi kota yang bersih dari pengaruh-pengaruh negatif ini,” ujar Eva.

Walikota juga mengajak seluruh peserta untuk menjadi pelopor di lingkungannya masing-masing dan menularkan semangat positif kepada sesama remaja agar terhindar dari perilaku menyimpang.

Turut hadir mendampingi Walikota dalam kegiatan tersebut yakni Kapolresta Bandar Lampung, Dandim 0410/KBL, Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membentuk wadah remaja peduli lingkungan sosial yang bersih, sehat, dan produktif, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan perjudian online.