MTQ ke-53 Lampung Dibuka Besok Malam, Lampung Selatan Siapkan Sambutan Terbaik bagi Kafilah

MTQ ke-53 Lampung Dibuka Besok Malam, Lampung Selatan Siapkan Sambutan Terbaik bagi Kafilah

    Oktober 25, 2026   No comments

 

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan kesiapan penyelenggaraan dan layanan bagi para kafilah yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.

Ajang keagamaan tingkat provinsi ini akan dibuka pada Minggu malam, 25 Oktober 2026 yang dipusatkan di GOR Way Handak, Kalianda.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Lampung Selatan tidak hanya memastikan kelancaran perlombaan, tetapi juga menyiapkan penyambutan dan layanan agar para kafilah beserta pendamping merasa nyaman selama mengikuti rangkaian kegiatan.

Berdasarkan data sementara hingga Sabtu malam (24/10/2026) pukul 20.22 WIB, tercatat 418 peserta dan 317 pendamping, dengan total sementara 735 orang.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring kedatangan kontingen dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang belum tiba di Lampung Selatan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Qorinilwan, mengatakan berbagai kebutuhan penyelenggaraan terus dipastikan agar seluruh rangkaian MTQ berjalan lancar sesuai jadwal.

“Persiapan mimbar sudah sampai 90 persen. Insyaallah besok sebelum Zuhur sudah selesai, sedangkan mimbar utama sudah 95 persen,” ujar Qorinilwan, Sabtu (24/10/2026).

MTQ ke-53 Tingkat Provinsi Lampung berlangsung pada 25-31 Oktober 2026. GOR Way Handak, Kalianda, menjadi lokasi pembukaan sekaligus pusat kegiatan dan tempat penyelenggaraan penutupan.

Untuk mendukung pelaksanaan musabaqah, Pemkab Lampung Selatan menyiapkan sembilan arena perlombaan yang tersebar di sejumlah lokasi, yakni GOR Way Handak, Aula Rimau Bappeda, Aula Dinas Kesehatan, Aula Kesbangpol, Aula PKK Lampung Selatan, Aula Dinas Pendidikan, SMA Negeri 2 Kalianda, SMP Negeri 1 Kalianda, serta MAN 1 Kalianda.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penerimaan kafilah, registrasi, dan verifikasi faktual peserta pada Minggu (25/10/2026), pukul 08.00-14.00 WIB.

Selanjutnya, pengukuhan dewan hakim dijadwalkan pada pukul 16.00-17.30 WIB, sebelum upacara pembukaan MTQ yang berlangsung pada pukul 19.30-22.00 WIB.

Memasuki tahap perlombaan, babak penyisihan akan berlangsung pada 26-28 Oktober 2026, mulai pukul 07.30 hingga 22.30 WIB. Sementara itu, babak final dijadwalkan pada Kamis (29/10/2026), pukul 08.00-22.30 WIB.

Setelah seluruh cabang musabaqah selesai, dewan hakim akan menggelar rapat pleno pada Jumat (30/10/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai di Grand Elty Krakatoa Resort.

Pengumuman juara sekaligus penutupan MTQ dijadwalkan berlangsung pada malam harinya, pukul 19.30 WIB, di GOR Way Handak, Kalianda.

Adapun pelepasan dan kepulangan kafilah dijadwalkan pada Sabtu (31/10/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Selain kesiapan teknis penyelenggaraan, dukungan masyarakat juga diharapkan turut menciptakan suasana yang ramah dan berkesan bagi para peserta dari berbagai daerah.

Karena itu, Qorinilwan mengajak masyarakat Lampung Selatan untuk menyaksikan perlombaan di sembilan arena yang telah disiapkan sekaligus memberikan sambutan hangat kepada para kafilah dan pendamping.

“Kita berharap penyelenggaraan MTQ ini berjalan sukses, para kafilah merasa nyaman selama berada di Lampung Selatan, dan mereka membawa kesan yang baik setelah mengikuti kegiatan ini. Kami juga berharap kafilah Lampung Selatan bisa meraih prestasi terbaik hingga menjadi juara umum,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan MTQ ke-53 ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kegiatan tersebut tidak hanya berlangsung lancar, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antardaerah, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an, serta memperkuat syiar Islam di Provinsi Lampung. (ptm-Kmf)

Dikeluhkan Pegawai, Dirut RSUD Chasbullah Bekasi Diminta Dievaluasi

Dikeluhkan Pegawai, Dirut RSUD Chasbullah Bekasi Diminta Dievaluasi

    Oktober 24, 2026   No comments

BEKASI – Sejumlah pegawai RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi mengeluhkan situasi kerja di era kepemimpinan Direktur Ellya Niken Prastiwi. Mereka berharap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun tangan.

Salah seorang kepala bagian yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kondisi kerja saat ini terasa berat. Ia mengaku sudah bertahun-tahun bekerja di bawah beberapa direksi, namun baru kali ini merasakan tekanan yang berbeda.

"Tidak layak sekali, saya sudah bertahun-tahun di sini, tapi kali ini yang parah, tidak manusiawi," ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Ia mengaku tekanan kerja terbawa hingga ke keluarga dan pernah mendapat bentakan saat bertugas.

"Saya dimaki-maki, diteriaki saat bekerja, itu tak pantas sebagai panutan. Tolong Pak Wali, tolong kami di sini," katanya.

Ia bahkan menyatakan siap dipindahkan asalkan bisa bekerja lebih tenang.

"Asalkan saya dipindah tidak apa-apa, serba salah bekerja di sini sekarang, semua salah," ungkapnya.

Keluhan serupa disampaikan pegawai lainnya di ruang ICU. Ia khawatir akan ancaman pemecatan dan menilai teguran yang diberikan berlebihan.

"Kalau kami salah dimaki-maki, coba kalau dia yang salah siapa yang memaki, enggak adil," ujarnya.

Selain itu, pegawai juga menyoroti remunerasi yang disebut kerap dipotong.

"Padahal gaji kami di sini sudah kecil, selalu dipotong, mau makan apa kami," keluhnya.

Para pegawai berharap Pemkot Bekasi melakukan evaluasi agar lingkungan kerja di rumah sakit milik Pemda itu lebih baik dan profesional.

Hingga berita ini ditulis, Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi,  Ellya Niken belum berhasil dikonfirmasi, meski upaya konfirmasi di nomor pribadinya aktif namun ia enggan menjawab. (Ndi)

Perjuangkan Kesetaraan HPN, Firdaus Diberhentikan PWI; Makali Kumar Soroti Monopoli Penyelenggaraan

Perjuangkan Kesetaraan HPN, Firdaus Diberhentikan PWI; Makali Kumar Soroti Monopoli Penyelenggaraan

    Oktober 22, 2026   No comments

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, angkat bicara menyusul terbitnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Ketua Umum SMSI, Firdaus.

Makali menilai keputusan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan internal organisasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai ruang kebebasan berpendapat dan kesetaraan antarkonstituen Dewan Pers dalam menentukan arah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN).

Menurut Makali, persoalan mendasar dalam kasus ini berkaitan dengan usulan agar penyelenggaraan HPN dilakukan secara lebih terbuka, proporsional, dan memungkinkan keterlibatan organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers secara bergiliran.

“Keputusan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni perjuangan membangun tata kelola HPN yang adil dan melibatkan seluruh elemen pers nasional. Usulan mengenai kesetaraan semestinya dijawab melalui dialog dan mekanisme kelembagaan yang terbuka,” ujar Makali dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

*Soroti Klaim HPN sebagai Program Strategis PWI*

Makali menyoroti konsideran dalam surat keputusan Dewan Kehormatan PWI yang merujuk pada Peraturan Organisasi PWI Nomor 113.PLP/PP-PWI/X/2026. Dalam keputusan tersebut, HPN disebut sebagai program strategis organisasi PWI, sedangkan usulan Firdaus dinilai berkaitan dengan upaya pengambilalihan kewenangan yang dianggap merugikan legitimasi PWI.

Menurut Makali, pencantuman ketentuan tersebut justru memperlihatkan persoalan mendasar mengenai batas antara kewenangan internal organisasi dan kepentingan pers nasional.

“Ketika HPN ditempatkan sebagai program strategis internal suatu organisasi, sementara ada usulan agar penyelenggaraannya dibuka bagi organisasi konstituen Dewan Pers lainnya, publik patut mempertanyakan bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan. HPN merupakan momentum nasional bagi seluruh masyarakat pers Indonesia, sehingga tata kelolanya perlu mengedepankan keterbukaan, keadilan, dan partisipasi,” tegasnya.

Ia menilai, penyelenggaraan HPN perlu ditempatkan sebagai agenda bersama masyarakat pers, dengan tetap menghormati ketentuan organisasi serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.

*Pertanyakan Dasar Penjatuhan Sanksi*

Makali juga mempertanyakan penerapan aturan internal PWI terhadap pernyataan dan langkah Firdaus yang, menurutnya, disampaikan dalam kapasitas resmi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat SMSI.

Ia menjelaskan, usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027 disampaikan Firdaus pada 18 Juni dan 10 Juli 2026. Makali menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi kelembagaan SMSI, bukan semata-mata persoalan pribadi Firdaus.

Sebagai organisasi perusahaan media yang menjadi konstituen Dewan Pers, SMSI, menurut Makali, memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan mengenai penyelenggaraan agenda pers nasional.

“Perlu ada kejelasan mengenai batas kewenangan organisasi dalam menilai tindakan seseorang ketika yang bersangkutan menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi lain. Persoalan ini harus dilihat secara proporsional, dengan mempertimbangkan kedudukan kelembagaan masing-masing,” ujarnya.

Makali juga merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Menurutnya, keputusan tersebut menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, sedangkan mekanisme penetapan organisasi penanggung jawab penyelenggaraannya perlu dibahas secara terbuka melalui mekanisme yang melibatkan pemangku kepentingan pers.

Karena itu, ia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog antarkonstituen guna merumuskan tata kelola HPN yang transparan, adil, dan dapat diterima bersama.

*Evaluasi Penyelenggaraan HPN 2026 di Banten*

Dalam keterangannya, Makali turut menyinggung sejumlah hal yang menurut SMSI perlu dievaluasi dari penyelenggaraan HPN 2026 di Banten.

Ia menyebut persoalan keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi anggaran dan sisa hasil usaha (SHU), serta ruang partisipasi organisasi lain dalam panggung utama dan pemberian penghargaan pada acara yang dihadiri Presiden.

Makali mencontohkan kuota undangan delegasi SMSI yang, menurut keterangannya, berkurang dari 171 orang menjadi 48 orang pada acara puncak HPN 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan HPN berikutnya lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dan keterlibatan yang proporsional.

“HPN seharusnya menjadi ruang bersama bagi seluruh konstituen Dewan Pers. Karena itu, aspek keterwakilan, distribusi fasilitas, transparansi anggaran, dan kesempatan berpartisipasi perlu dikelola dengan prinsip keadilan,” kata Makali.

Ia menegaskan bahwa SMSI memandang persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperjuangkan tata kelola pers nasional yang lebih inklusif, bukan sebagai pertentangan antarlembaga.

*SMSI Dorong Pembenahan Tata Kelola HPN*

Makali menyatakan, SMSI Pusat tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk merespons perkembangan tersebut. Ia menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan SMSI diarahkan pada pembenahan tata kelola HPN agar lebih profesional, transparan, dan proporsional.

Menurutnya, Dewan Pers dapat mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan seluruh konstituen dalam merumuskan mekanisme penyelenggaraan HPN yang disepakati bersama.

Ia menawarkan dua opsi yang dapat dibahas, yakni pembentukan kepanitiaan bersama yang melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers atau penerapan sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN secara transparan dan proporsional.

“Dewan Pers perlu memfasilitasi kesepakatan bersama mengenai mekanisme penyelenggaraan HPN. Apakah melalui kepanitiaan bersama atau sistem rotasi, yang terpenting adalah adanya transparansi, keadilan, dan keterlibatan seluruh konstituen,” ujarnya.

Makali berharap polemik yang muncul dapat menjadi momentum konsolidasi pers nasional untuk memperkuat semangat kemajemukan dan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Perjuangan ini bukan semata-mata tentang satu orang atau satu organisasi. Ini tentang bagaimana HPN dapat menjadi panggung bersama bagi seluruh insan pers Indonesia. Kami berharap perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog yang terbuka, mekanisme yang adil, dan semangat menjaga persatuan pers nasional,” pungkas Makali Kumar. (*)

Hari Santri Nasional 2026, Sekda Lampung Selatan Ajak Warga Wujudkan Iman Lewat Aksi Nyata

Hari Santri Nasional 2026, Sekda Lampung Selatan Ajak Warga Wujudkan Iman Lewat Aksi Nyata

    Oktober 22, 2026   No comments

 

LAMSEL, Kalianda - Keimanan tidak cukup diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga perlu tercermin dalam kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulai dari menjaga kebersihan, merawat kerukunan, hingga menghidupkan gotong royong, nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, saat memberikan sambutan pada Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026 di Masjid Agung Lampung Selatan, Kalianda, Kamis (22/10/2026).

Menurut Supriyanto, Hari Santri bukan sekadar momentum untuk mengenang perjuangan ulama dan santri dalam sejarah bangsa.

Peringatan ini juga menjadi pengingat agar nilai-nilai keimanan, keilmuan, dan akhlak mulia terus diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat dan tanah air.

“Kepada para santri, jadilah santri yang kuat imannya, luas ilmunya, mulia akhlaknya, dan nyata pengabdiannya,” ujarnya.

Ia menilai, kedisiplinan, kesederhanaan, dan akhlak mulia yang ditanamkan di lingkungan pesantren merupakan bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun lingkungan sosial yang harmonis dan saling peduli.

Semangat pengabdian itu juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam membangun lingkungan desa yang lebih bersih, sehat, tertata, dan nyaman melalui program Desa HELAU (hijau, elok, lestari, aman, dan unggul).

Supriyanto menjelaskan, semangat HELAU dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan terdekat. Menjaga kebersihan rumah, menata halaman, merawat tanaman, serta memastikan kebersihan fasilitas umum dan lingkungan kerja merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan bersama.

“Kemajuan daerah bukan hanya diukur dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari akhlak, kerukunan, dan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Supriyanto.

Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan. Kebiasaan menjaga kebersihan, merawat lingkungan, dan membantu orang lain perlu tumbuh dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, masjid, maupun pondok pesantren.

Menutup pesannya, Supriyanto berharap Tabligh Akbar Hari Santri Nasional 2026 dapat menjadi ruang untuk memperkuat ukhuwah, meningkatkan keimanan, dan menyatukan semangat gotong royong dalam membangun Lampung Selatan.

Melalui semangat tersebut, nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan beragama diharapkan tidak hanya menjadi pedoman pribadi, tetapi juga hadir dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. (Kmf)

Perkuat Kolaborasi dan Sinergi, Kalapas Kalianda Silaturahmi dengan Bupati Lampung Selatan

Perkuat Kolaborasi dan Sinergi, Kalapas Kalianda Silaturahmi dengan Bupati Lampung Selatan

    Oktober 20, 2026   No comments

Lampung Selatan – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, Bapak Badarudin, melakukan kunjungan kepada Bupati Lampung Selatan guna membahas penguatan sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Dalam pertemuan tersebut, Kalapas Badarudin menyampaikan bahwa pembinaan warga binaan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, khususnya dalam pengembangan keterampilan, kemandirian, dan pemberdayaan ekonomi.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menghadirkan program pembinaan yang lebih optimal dan produktif, sehingga warga binaan memiliki keterampilan serta bekal yang bermanfaat untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang mandiri dan mampu berkontribusi positif,” ujar Kalapas.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antara Lapas Kalianda dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan guna mewujudkan pembinaan yang humanis, berkelanjutan, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Pemkab Lampung Selatan dan Lapas Kalianda Jajaki Kolaborasi, Siapkan Bekal Keterampilan bagi Warga Binaan

Pemkab Lampung Selatan dan Lapas Kalianda Jajaki Kolaborasi, Siapkan Bekal Keterampilan bagi Warga Binaan

    Oktober 20, 2026   No comments

Kalianda - Kesempatan membangun masa depan setelah menjalani masa pidana menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak warga binaan masih berada di lembaga pemasyarakatan.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda menjajaki kolaborasi pembinaan melalui pelatihan keterampilan dan penguatan kemandirian ekonomi.

Rencana kerja sama itu dibahas dalam audiensi Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Badarudin, bersama Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama di ruang kerja bupati, Selasa (20/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Badarudin menyampaikan perlunya dukungan pemerintah daerah untuk memperluas program pembinaan, terutama melalui pelatihan yang disesuaikan dengan minat dan bakat warga binaan.

Pembekalan ini diharapkan dapat menjadi modal bagi mereka untuk bekerja atau berwirausaha setelah kembali ke masyarakat.

“Kami ingin memperkuat pembinaan warga binaan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Sebab, mempersiapkan mereka agar siap kembali ke masyarakat merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Badarudin.

Menurutnya, pembinaan tidak cukup hanya melalui keterampilan teknis, tetapi juga perlu memperkuat mental dan kepercayaan diri agar warga binaan siap kembali ke masyarakat dan memanfaatkan keterampilan yang telah dipelajari.

Untuk mendukung hal itu, Lapas Kalianda membuka peluang keterlibatan perangkat daerah yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memperluas jenis pelatihan sekaligus memberikan bekal yang lebih relevan dengan peluang kerja dan usaha.

Menanggapi usulan tersebut, Bupati Radityo Egi Pratama menyambut baik peluang kolaborasi yang dapat dirumuskan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

“Kalau ada program-program yang bisa kita kolaborasikan, nanti kita rumuskan bersama dan kita tajamkan kegiatannya sesuai dengan kondisi sekarang. Saya terbuka untuk program-program yang bisa memberikan manfaat,” ujar Egi.

Ia menegaskan, setiap program kerja sama perlu dirancang dengan arah yang jelas dan menghasilkan manfaat nyata. Egi juga menekankan tiga nilai yang menjadi perhatian dalam pembangunan daerah, yakni tumbuh, berdampak, dan berkelanjutan.

“Yang menjadi nilai kita ada tiga, yaitu tumbuh, berdampak, dan berkelanjutan. Artinya, program yang kita buat harus memberikan manfaat positif bagi pembangunan masyarakat di sekitarnya,” kata Egi.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Egi juga menerima selendang tapis dan peci tapis hasil karya warga binaan Lapas Kelas IIA Kalianda. Kedua produk itu menjadi gambaran keterampilan yang dikembangkan melalui kegiatan pembinaan di dalam lapas.
Ke depan, Pemkab Lampung Selatan dan Lapas Kalianda akan membahas bentuk kerja sama yang memungkinkan untuk dilaksanakan, termasuk dukungan pelatihan dan pendampingan melalui perangkat daerah terkait.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat bekal warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan, kepercayaan diri, dan peluang membangun kehidupan yang lebih mandiri. (Kmf)

Hasil Musorkab, Dedi Irawan Nakhodai KONI Pesisir Barat Periode 2026-2030

Hasil Musorkab, Dedi Irawan Nakhodai KONI Pesisir Barat Periode 2026-2030

    Oktober 19, 2026   No comments

PESISIR BARAT – Dedi Irawan resmi terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pesisir Barat periode 2026-2030.

Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Pesisir Barat yang digelar di Gedung KONI Pesisir Barat, Senin (19/10/2026).

Sekretaris Tim Penjaringan, Aris Ikhwanda, mengatakan terdapat 23 cabang olahraga (cabor) aktif di bawah naungan KONI Pesisir Barat. Dalam proses penjaringan, hanya satu calon yang menyerahkan berkas pencalonan dan dinyatakan memenuhi persyaratan, yakni Dedi Irawan.

“Calon yang memenuhi persyaratan hanya satu, yaitu Dedi Irawan, dengan dukungan dari 21 cabang olahraga,” ucap Aris Ikhwanda dalam sambutannya.

Dengan dukungan tersebut, Dedi ditetapkan sebagai Ketua KONI Pesisir Barat untuk empat tahun ke depan melalui mekanisme aklamasi.

Wakil Ketua III KONI Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan ucapan selamat kepada Dedi Irawan atas terpilihnya sebagai Ketua KONI Pesisir Barat. Ia berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menjaga kesinambungan pembinaan dan prestasi olahraga daerah.

Yanuar mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal yang tengah dihadapi berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan olahraga, termasuk di Kabupaten Pesisir Barat.

“Tentu prestasi harus terus meningkat meskipun di tengah keterbatasan fiskal,” ujarnya.

Menurutnya, terpilihnya ketua melalui aklamasi diharapkan menjadi semangat baru untuk memperkuat persatuan di lingkungan KONI dan seluruh cabang olahraga. Soliditas organisasi dinilai penting agar program pembinaan atlet tetap berjalan di tengah berbagai keterbatasan.

Ia juga menaruh harapan terhadap capaian Pesisir Barat pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026 mendatang. Prestasi yang telah diraih pada penyelenggaraan sebelumnya diharapkan dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan.

Harapan tersebut menjadi tantangan bagi kepengurusan baru untuk memperkuat pembinaan atlet, mengoptimalkan potensi setiap cabang olahraga, serta menyusun program kerja yang terukur sesuai kemampuan anggaran daerah.(sir)