Fraksi Nasdem Pesibar Soroti Visi- Misi Jangan Hanya Sebatas Slogan Belaka di RANPERDA RPJMD

Fraksi Nasdem Pesibar Soroti Visi- Misi Jangan Hanya Sebatas Slogan Belaka di RANPERDA RPJMD

    Juli 09, 2025   No comments

PESISIR BARAT– Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung menyoroti sejumlah isu strategis dalam penyampaian Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat yang dilaksanakan Rabu (9/7/2025). 

Melalui juru bicaranya, Elya Triskova, fraksi Nasdem memberikan beberapa catatan kritis dan rekomendasi konstruktif untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat, Fraksi Nasdem mengapresiasi penyusunan RPJMD sebagai langkah awal yang krusial. Namun, faksi ini menekankan pentingnya implementasi yang konkret dan terukur, terutama terkait visi “Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan”.

“Visi ‘Madani dan Religius’ perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur, agar tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat,” ujar Elya Triskova saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian serius Fraksi Nasdem adalah pengelolaan sektor pariwisata, khususnya di ikon wisata Labuhan Jukung. Fraksi Nasdem mengkritik masalah penumpukan sampah yang tak terkendali dan buruknya tata kelola retribusi wisata di lokasi tersebut.

“Keindahan Labuhan Jukung kini mulai tercoreng oleh persoalan serius. Masyarakat dan pengunjung mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana retribusi,” tegas Elya yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Pesibar.

Fraksi ini mendesak adanya kolaborasi nyata antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk mengembalikan citra Labuhan Jukung. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal, bukan hanya dinikmati oleh investor besar.

Selain pariwisata, Fraksi Nasdem juga menyoroti beberapa isu strategis lain yang harus menjadi fokus pemerintah daerah, antara lain pengentasan kemiskinan: Melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan jaminan sosial, Infrastruktur: Peningkatan kualitas jalan, akses air bersih, listrik, sanitasi, dan digitalisasi wilayah terpencil serta tata Kelola Pemerintahan: Mendorong reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja OPD.

Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Nasdem pada akhirnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.tandas Elya.(Aliyubsir). 

RSUDAM Bertransformasi Menuju Pelayanan Kesehatan yang Unggul dan Berdaya Saing

RSUDAM Bertransformasi Menuju Pelayanan Kesehatan yang Unggul dan Berdaya Saing

    Juli 09, 2025   No comments

BANDAR LAMPUNG — Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) terus bertransformasi menuju pelayanan kesehatan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di bawah komando dr. Imam Ghozali, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung ini mengusung sembilan program unggulan yang selaras dengan prioritas nasional Kementerian Kesehatan.

Plt. Direktur RSUDAM dr. Imam Ghozali mengatakan, bahwa di era modern, tolok ukur kualitas rumah sakit bukan lagi sekadar gedung megah atau alat canggih, melainkan kompetensi sumber daya manusianya.

“Kami ingin menegaskan bahwa pelayanan berbasis kompetensi adalah kunci. Sembilan program prioritas yang kami jalankan merupakan langkah konkret dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan masa kini,” kata Imam, Rabu (09/07)

Menurut Imam, Program-program tersebut meliputi layanan spesialistik seperti jantung, stroke, dan paru-paru. Salah satu capaian membanggakan yakni RSUDAM kini telah mampu melakukan pemasangan ring jantung, walaupun masih dalam tahap pendampingan. Target berikutnya: operasi jantung terbuka bisa dilakukan mandiri, tanpa harus merujuk pasien ke Jakarta atau luar daerah lainnya.

“Ini bukan mimpi. Kami ingin masyarakat Lampung percaya bahwa pelayanan kesehatan terbaik kini bisa dinikmati tanpa harus keluar provinsi. Branding dan publikasi akan kami dorong agar masyarakat tahu sejauh mana kami telah berkembang,” ungkapnya.

Namun Imam tidak hanya bicara soal layanan medis. Ia juga membawa filosofi lokal “Puakhi” sebagai ruh pelayanan di RSUDAM. Dalam budaya Lampung, “Puakhi” bermakna menghormati dan menyambut tamu dengan keramahan.

“Saya ingin pasien merasa seperti keluarga sendiri. Mulai dari cara menyambut, menyapa, hingga memberi layanan—semua harus mencerminkan nilai-nilai penghargaan terhadap sesama. Di sinilah peran filosofi ‘Puakhi’ menjadi pembeda RSUDAM,” tegasnya.

Untuk mewujudkan transformasi ini secara menyeluruh, Imam juga mendorong dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan kelengkapan alat kesehatan. Ia berharap dalam pembahasan APBD perubahan mendatang, kebutuhan vital rumah sakit bisa menjadi perhatian utama.

“Kalau kita ingin RSUDAM jadi rumah sakit kebanggaan dan rujukan utama di Sumatera bagian selatan, maka investasi di sektor kesehatan harus dilakukan secara serius dan terarah,” tambahnya.

Dengan menggabungkan standar kompetensi tinggi dan pendekatan budaya lokal yang humanis, RSUDAM bertekad tidak hanya menjadi pusat layanan medis terbaik, tetapi juga menjadi rumah sakit yang dicintai masyarakat karena menghadirkan kehangatan, kepercayaan, dan harapan.

“Kami tidak sekadar ingin menjadi yang terbaik secara teknis, tapi juga menjadi rumah sakit yang dekat di hati rakyat Lampung,” tandasnya. (Lis)

Ketua MUI Lampung: Negara Harus Hadir dalam Penanggulangan LGBT

Ketua MUI Lampung: Negara Harus Hadir dalam Penanggulangan LGBT

    Juli 09, 2025   No comments

Bandarlampung — Suasana damai dan penuh kehangatan menyelimuti kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Moh. Mukri, saat menerima kunjungan silaturahmi para inisiator Gerakan Lampung Anti LGBT, Selasa (8/7/2025).

Hadir dalam kunjungan itu sejumlah tokoh agama dan masyarakat, antara lain  Firmansyah, Habib Umar Asegaf, KH. Sulaiman, KH. Ansori,  dan Khadafi, mereka datang dengan satu keprihatinan bersama: meningkatnya fenomena LGBT di Lampung yang dinilai sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.

Mewakili rombongan, Firmansyah menyampaikan maksud silaturahmi tersebut sekaligus meminta arahan dari Ketua MUI Lampung, agar langkah-langkah penanggulangan LGBT yang akan ditempuh mendapat landasan moral dan spiritual yang kuat.

Menanggapi hal itu, Mukri yang dikenal luas baik di kalangan akademik maupun pesantren sebagai sosok pemersatu, menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam persoalan ini.

“Pertama-tama, kita harus melakukan analisis sosial yang mendalam. Kedua, negara tidak boleh abai. Pemerintah harus hadir secara nyata. Karena kalau kami di MUI, kami hanya punya petunjuk. Tapi Gubernur, Bupati, Walikota, mereka punya petunjuk dan juga telunjuk,” ucapnya dengan nada berseloroh yang disambut tawa akrab para tamu.

Menurut Prof. Mukri, penanggulangan LGBT bukan sekadar isu moral atau keagamaan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi dan stabilitas sosial.

“Saya percaya kepada adinda-adinda semua yang hadir hari ini. Saya kenal kalian orang-orang baik. Perjuangan ini mungkin tidak mudah, akan ada tantangan, seperti yang Allah firmankan dalam Surat Al-Insyirah: Fa inna ma'al usri yusro — sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat persaudaraan itu ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Mukri. Ia mendoakan agar perjuangan Gerakan Lampung Anti LGBT dapat berjalan dengan istiqomah, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Inisiatif Lampung Anti LGBT merupakan gerakan moral dan sosial yang dipelopori lintas tokoh agama, akademisi, dan aktivis, untuk merespons kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya praktik dan propaganda LGBT, terutama di media sosial dan ruang publik.

Firmansyah selaku salah satu penggagas menekankan bahwa gerakan ini tidak dimaksudkan untuk membenci individu, melainkan fokus pada penyelamatan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Lampung.

“Kita tidak membenci pelaku, tapi menolak propaganda. Kita ingin menyelamatkan generasi muda dari pengaruh yang bertentangan dengan ajaran agama dan Pancasila,” pungkas Firmansyah. (*).

Pemprov Lampung Kini Hadirkan Pelayanan Publik Terpadu, Transparan, dan Berbasis Digital

Pemprov Lampung Kini Hadirkan Pelayanan Publik Terpadu, Transparan, dan Berbasis Digital

    Juli 09, 2025   No comments

 

BANDARLAMPUNG---Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela meresmikan Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Lampung yang berlokasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rabu (9/7/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menekankan bahwa kehadiran P4 merupakan bentuk keseriusan Pemprov Lampung dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis digital, sebagaimana tercantum dalam visi Gubernur Lampung Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, serta sejalan dengan Tiga Cita pembangunan, khususnya pada misi tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

"Lampung terus berbenah. Peresmian P4 ini adalah langkah besar yang patut kita syukuri. Dengan hadirnya P4, kita memperkuat e-government dan mempersempit peluang praktik kecurangan seperti korupsi dan pungli, serta mempercepat layanan," ujar Wakil Gubernur.

Wagub Jihan menjelaskan bahwa P4 memiliki fungsi serupa dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi kewajiban di tingkat kabupaten/kota, namun P4 di tingkat provinsi, layanan ini bersifat inisiatif atau tidak wajib. Oleh karenanya, ini merupakan suatu kebanggan, karena Lampung menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Riau yang berhasil membangun pusat layanan publik terpadu di tingkat provinsi.

Lebih lanjut, Wagub berharap P4 dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan layanan publik, seperti antrean panjang pada layanan kesehatan dan perizinan usaha, sekaligus menjadi penyangga (buffer) pelayanan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki MPP atau mengalami kelebihan beban pelayanan.

"Kami ingin pelayanan publik di Lampung lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, dan tentu saja lebih transparan," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga memaparkan bahwa realisai investasi Provinsi Lampung memiliki capaian yang positif. Pada triwulan I tahun 2025, investasi di Lampung telah mencapai Rp3,5 triliun atau sekitar 30% dari target tahunan, menempatkan Lampung pada peringkat keempat tertinggi se-Sumatera, di bawah Sumatera Utara, Jambi, dan Kepulauan Riau. Investasi ini berasal dari lebih dari 4.400 proyek dan telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja lokal.

"Ini membuktikan bahwa pelayanan publik yang baik juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegas Wagub.

Sementara itu Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Lampung, Drs. Intizam, dalam laporannya menjelaskan bahwa pembentukan P4 merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan masyarakat. Melalui P4, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dari banyak instansi hanya melalui satu pintu, yang terintegrasi dalam sistem digital.

Adapun tujuan utama dari kehadiran P4 adalah :

1. Memberikan kemudahan layanan publik kepada masyarakat.
2. Mendorong peningkatan iklim investasi.
3. Mengurangi antrean layanan administrasi, seperti BPJS Kesehatan.
4. Mendukung program digitalisasi pelayanan publik.

Penyelenggaraan P4 melibatkan berbagai mitra strategis, antara lain : Kepolisian Daerah Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung, PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSKJI), serta Balai Karantina Ikan. Layanan yang tersedia mencakup perpanjangan SIM, pelayanan sertifikasi hasil perikanan, jasa industri, informasi perbankan, administrasi dan informasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan lain sebagainya.

Sebagai bagian dari penguatan sinergi, kegiatan peresmian ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antar instansi dalam mendukung penyediaan pelayanan publik terintegrasi.

Lebih jauh, dengan dibangunnya P4 ini tentu memiliki dampak yang positif dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung.

Diantaranya akses layanan lebih mudah dan cepat, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu instansi ke instansi lain. Seluruh kebutuhan administrasi dapat diurus melalui satu pintu.

Pengurangan antrian di layanan vital dan pelayanan administrasi seperti BPJS Kesehatan dan perizinan usaha menjadi lebih efisien dan tidak lagi menumpuk.

Dengan sistem layanan digital, P4 diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pungli dan korupsi.

Melalui P4, Investor mendapatkan kemudahan dalam perizinan, yang mendukung pertumbuhan proyek dan penciptaan lapangan kerja. P4 juga menjadi solusi bagi kabupaten/kota yang belum memiliki MPP, memastikan layanan tetap tersedia merata di seluruh wilayah Lampung.

Pusat Pelayanan Publik Provinsi ini menjadi cerminan upaya nyata pemerintah dalam menghadirkan birokrasi yang adaptif dan pelayanan publik yang membanggakan bagi masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025

    Juli 08, 2025   No comments

Bandar Lampung ---- Wakil Gubernur Jihan Nurlela membuka acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung Tahun 2025, di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (8/7/2025). 

TP2DD merupakan amanat langsung dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wagub Jihan Nurlela menyebutkan bahwa proses digitalisasi juga menjadi bentuk pelayanan publik yang diharapkan dapat lebih mempermudah masyarakat.

"Kita ingin memastikan bahwa kewajiban masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, maupun kewajiban lainnya dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan aman. Pemerintah hadir untuk mempermudah, bukan mempersulit," ujar Wagub.

Menurut Wagub, High Level Meeting ini menjadi ruang kolaboratif strategis karena Pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan.

"Mari kita bangun ekosistem digital yang menyeluruh, dari pusat hingga ke daerah, dari perencanaan hingga pengawasan, sehingga nantinya, tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertinggal," kata Wagub.

"Dengan tekad dan semangat gotong royong, saya yakin implementasi ETPD di Provinsi Lampung dapat menjadi percontohan nasional dalam transformasi digital pelayanan publik," pungkasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selaku Sekretaris TP2DD Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menjelaskan bahwa indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan seberapa jauh pengimplementasian sistem transaksi yang berbasis elektronik.

Skor yang tinggi dalam indeks ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

"Dengan meningkatkan skor ini, kita juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah," kata Slamet Riadi.

Slamet Riadi selanjutnya mengungkapkan, perolehan skor global Provinsi Lampung pada semester II tahun 2024 mencapai 97,5 % dan masuk pada tahap “DIGITAL”.

Menurutnya, skor tersebut sudah cukup memuaskan. Namun, berdasarkan catatan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, perkembangan Indek Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Lampung atas 16 pemerintahan daerah masih terdapat kendala utama penerimaan, diantaranya :

1. Minat Masyarakat dalam bertransaksi non tunai perlu ditingkatkan.
2. Kesiapan OPD dalam mengadopsi pembayaran non tunai khususnya retribusi (e-retribusi, Kesehatan, kebersihan, parkir, pasar).
3. Kesiapan infrastruktur IT dan Jaringan Internet di beberapa daerah masih menjadi tantangan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyebutkan bahwa digitalisasi tidak hanya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun dari sisi Masyarakat, digitalisasi pembayaran pajak, retribusi, dan layanan publik menjadi lebih cepat dan mudah.

Digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan yang sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menetapkan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap, dimulai dari baseline tahun 2025 sebesar 85,5% dan 97,2% pada tahun 2045 ke dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Pastikan Akhir Bulan Bagikan SK P3K

Pemprov Lampung Pastikan Akhir Bulan Bagikan SK P3K

    Juli 08, 2025   No comments

BANDAR LAMPUNG — Kabar baik bagi para pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang telah lulus seleksi tahap 1.

Pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan akan segera diserahkan kepada ribuan tenaga PPPK pada akhir bulan Juli 2025 ini.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim (Jihan Nurlela) kepada awak media melalui konferensi pers, Selasa (8/7/2025).

Dalam pernyataannya, Jihan mengungkapkan bahwa jumlah tenaga PPPK yang akan menerima SK cukup signifikan, yakni:

• 5.469 orang untuk formasi tahap 1, dan
• 1.122 orang untuk formasi tahap 2.

"SK-nya akan kita bagikan akhir bulan ini untuk PPPK tahap 1. Pemerintah Provinsi tidak tinggal diam, hanya memang ada proses teknis administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu," ujar Jihan, Senin (8/7/2025).

Terkait keterlambatan dalam penyerahan SK PPPK, Wakil Gubernur menyebut hal itu murni bersifat teknis dan bukan karena unsur kesengajaan atau kebijakan yang menghambat. Tetapi butuh proses.

"Memang ada keterlambatan, tetapi hanya bersifat teknis. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini dengan baik dan adil. Jadi mohon bersabar, karena semua sedang disiapkan," tegasnya.

Diberita sebelumnya, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 formasi tahun 2024 Pemprov Lampung masih mandek membuat ribuan Pegawai digantung.

Hingga awal Juli 2025, ribuan tenaga PPPK yang dinyatakan lulus seleksi nasional masih belum menerima SK resmi. Akibatnya, nasib mereka kini tergantung-gantung".

Penundaan ini menimbulkan keresahan mendalam di kalangan tenaga PPPK terutama mereka yang telah mengabdi di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. Padahal mereka telah menjalani proses panjang mulai dari seleksi, pengumuman kelulusan, hingga pemberkasan.

“Kami sudah lama lulus, sudah ikut pemberkasan juga, tapi sampai sekarang SK belum keluar. Dari pusat katanya sudah selesai, tinggal dibagikan oleh daerah,” ungkap salah satu tenaga PPPK yang enggan disebutkan namanya, Kamis (3/7/2025). (Tim)

FKMPS Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

FKMPS Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

    Juli 08, 2025   No comments

Jakarta -  Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) menyampaikan apresiasi tinggi atasberbagai langkah strategis Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dari rilis yang diterima Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), FKMPS menyampaikan sejumlah terobosan penting telah menjadi harapan baru bagi bangsa ini, mulai dari pemberantasan korupsi dan perampasan aset hasil kejahatan, termasuk kebun sawit ilegal seluas 3 juta hektar, hingga peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan utang UMKM, serta pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan anggaran yang memadai, Selasa 8 Juli 2025.

FKMPS juga menilai rencana Kementerian Kebudayaan RI untuk menulis ulang sejarahIndonesia sebagai langkah monumental yang layak didukung oleh seluruh komponen bangsa. Ini merupakan momentum strategis untuk menyusun narasi sejarah nasional yang lebih Indonesia-sentris dan membangun karakter kebangsaan.

FKMPS, yang berdiri sejak 4 Desember 2019, adalah forum independen yang fokus pada penelitian sejarah agar generasi mendatang mengenal sejarah Indonesia secara otentik, bukan sejarah yang ditulis dari perspektif asing atau berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. FKMPS mendukung sepenuhnya agenda penulisan ulang sejarah yang membebaskan narasi bangsa dari glorifikasi terhadap kekuatan luar dan memusatkan pada nilai, peran, serta perjuangan rakyat Indonesia sendiri.

Namun demikian, FKMPS mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam proses penulisan ulang ini. Penulisan sejarah memerlukan pendekatan yang hati-hati, jujur, dan komprehensif. Proses yang terburu-buru sangat berisiko menghasilkan distorsi baru dan bahkan memicu perpecahan.

“Sejarah tidak boleh ditulis dengan tergesa-gesa. Ia harus ditulis dengan integritas, disusun oleh mereka yang memahami makna bangsa, dan mampu melihat dengan mata hati serta kebijaksanaan,” ujar Laksamana (Purn.) Tedjo Edhie Pudjiatno, Ketua Dewan Penasehat FKMPS.

FKMPS menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah harus dilengkapi dengan tim yang terpercaya dan objektif, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik, terutama para peneliti dan tokoh dari berbagai kalangan yang memiliki kredibilitas akademik dan komitmen kebangsaan. Jangan sampai semangat meluruskan sejarah justru melahirkan distorsi baru yang lebih berbahaya.

"Penulisan sejarah adalah penulisan arah masa depan bangsa, kita pastikan generasi mendatang mewarisi kebenaran, mewarisi sejarah yang ditulis dengan jujur dan berorientasi pada pembangunan karakter bangsa" ujar DR (HC) Heppy Trenggono, ketua dewan Pembina FKMPS.

Tokoh-tokoh yang tergabung dalam FKMPS antara lain Laksamana (Purn.) Tedjo Edhie Pudjiatno, Batara Hutagalung, DR (HC) Heppy Trenggono, Prof. Taufik Abdullah, Prof. Makarim Wibisono, DR. Rudi Gunawan, Prof. Yuddy Chrisnandi, DR. Mufti Mubarok, Prof Lily Wasitova, Bambang Wiwoho, Laksda (Purn.) Surya Wiranto, serta banyak tokoh bangsa lainnya.

FKMPS menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan proses penulisan ulang sejarah ini berjalan dengan integritas, kecermatan, dan keberpihakan total kepada kepentingan bangsa Indonesia.