Tiga Inpres untuk Lampung: Pemenuhan SDM Kesehatan, Renovasi Fasilitas, dan Penguatan Layanan KJSU

Tiga Inpres untuk Lampung: Pemenuhan SDM Kesehatan, Renovasi Fasilitas, dan Penguatan Layanan KJSU

    Juli 11, 2025   No comments

Jakarta,  — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama para kepala daerah kabupaten di Lampung melakukan audiensi strategis dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, bertempat di kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 9 Juli 2025.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, serta jajaran direktur jenderal dan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Turut mendampingi Gubernur Lampung, hadir secara langsung Bupati Lampung Selatan Radityo Egi, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Tanggamus Saleh Asnawi, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Serta Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur dan para Bupati menyampaikan langsung berbagai permasalahan dan kebutuhan daerah terkait pelayanan kesehatan, mulai dari keterbatasan tenaga medis hingga kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya intervensi pemerintah pusat untuk membantu percepatan peningkatan layanan kesehatan di Lampung.

“Kami menyampaikan kebutuhan nyata di daerah: dari tenaga dokter, spesialis, hingga alat kesehatan dan bangunan yang layak. Harapan kami, semua ini bisa dijawab dalam bentuk kebijakan nasional,” ujar Gubernur Mirza.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang turut hadir dalam pertemuan, menyampaikan bahwa hasil dari audiensi ini sangat positif dan konkret.

“Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan siap mendukung Lampung. Disiapkan tiga langkah strategis dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres),” ujar Marindo.

Menurutnya, tiga Inpres tersebut meliputi:
1. Inpres Pemenuhan SDM Kesehatan, terutama untuk tenaga dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis, dengan mendorong keterlibatan putra-putri daerah untuk memperkuat sistem layanan di wilayah asal mereka.

2. Inpres Renovasi dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan, yang akan mencakup rumah sakit, puskesmas, dan pustu, terutama di wilayah kabupaten/kota yang masih kekurangan infrastruktur dasar kesehatan.

3. Bantuan Peralatan dan Sarana Prasarana Kesehatan, yang difokuskan pada peningkatan layanan untuk penyakit KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi) sebagai bagian dari penanganan beban penyakit utama di Indonesia.

“Ini adalah langkah nyata. Artinya, pertemuan ini tidak hanya simbolik. Ada komitmen konkret pusat untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan di Lampung,” tambah Marindo.

Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, atas respon cepat dan keterbukaan dalam menerima masukan dari daerah.

“Kami optimistis, dengan kolaborasi ini, derajat kesehatan masyarakat Lampung akan meningkat. Ini perjuangan untuk hak dasar rakyat,” tutup Gubernur. (*)

Ketua DPRD Lampung Dukung DPR RI Ukur Ulang HGU SGC

Ketua DPRD Lampung Dukung DPR RI Ukur Ulang HGU SGC

    Juli 11, 2025   No comments

Lampung  — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi II DPR RI yang membahas kepemilikan lahan oleh Sugar Group Companies (SGC) dalam rapat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Senayan.

Langkah ini dinilai penting karena menyangkut pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGC di Lampung—isu yang selama ini menjadi sorotan publik.

Giri mengatakan, jika dirinya mendukung penuh langkah DPR RI, selama itu untuk kepentingan masyarakat, Khususnya warga Lampung.

“Saya sangat menyambut baik hasil RDP DPR RI terkait lahan SGC. Pada prinsipnya, DPRD Lampung mendukung penuh selama ini demi kepentingan masyarakat, khususnya warga Lampung,” kata Giri, Kamis (10/07).

Menurut politisi Gerindra Lampung ini, proses pengukuran ulang HGU yang direncanakan ATR/BPN pusat merupakan langkah awal yang strategis, tidak hanya untuk menata ulang data kepemilikan lahan, tetapi juga membuka jalan menuju transparansi pemanfaatan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar di Lampung.

“Tentu ini bukan hanya soal perbedaan data, tapi menjadi titik awal pemetaan ulang perusahaan besar di Lampung, tidak hanya SGC saja,” ucapnya

Sehingga, kata Giri, ia mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk aktif mengevaluasi kontribusi perusahaan-perusahaan besar, termasuk SGC, terhadap pendapatan daerah.

“Kita juga minta Pemprov untuk menghitung secara konkret seberapa besar kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap pembangunan daerah,” ungkapnya

Langkah ini, sambung Giri, adalah bagian dari upaya bersama. " memastikan keadilan tata ruang dan optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung secara menyeluruh," tandasnya.

Rembug Warga, Wagub Lampung: Pertanian Pilar Penting Dalam Program MBG

Rembug Warga, Wagub Lampung: Pertanian Pilar Penting Dalam Program MBG

    Juli 10, 2025   No comments

Lampung Selatan — Dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu menggelar kegiatan "Rembug Warga" di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (10/7/2024).

Kegiatan bertajuk "Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan Produk Hasil Pertanian" ini dihadiri langsung oleh Deputi Abdul Haris yang mendorong para petani untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian melalui inovasi dan kolaborasi pemanfaatan alat produksi.

“Pada prinsipnya kita mendorong penerapan resource sharing, yaitu penggunaan fasilitas bersama seperti combine harvester dan pengering gabah agar pemanfaatannya maksimal. Gapoktan dari Sidoharjo dan Bumi Daya bisa memanfaatkan ini secara bergilir. Pemda dan kecamatan juga akan mendukung,” ujar Haris.

Kemenko PMK, lanjutnya, akan terus mendukung program pemberdayaan berbasis ketahanan pangan dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, termasuk Program Desaku Maju yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung.

Program tersebut dinilai membawa dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui penyediaan alat pengering gabah dan fasilitas produksi pupuk organik yang dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi usaha tani.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang turut hadir, menegaskan bahwa potensi pertanian Lampung menjadi pilar penting dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan.

Senada, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Mineral, Pamuji Lestari, menekankan pentingnya proses pengeringan gabah guna meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil panen.

“Kalau gabah dikeringkan, harganya jauh lebih baik. Bulog bisa menyerap gabah kering lebih optimal untuk penyimpanan di gudang,” kata Lestari.

Selain sesi dialog, kegiatan Rembug Warga juga diisi dengan penyerahan bantuan alat pertanian seperti combine harvester dan peralatan produksi lainnya. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenko PMK, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank BRI.

Acara ini turut dihadiri oleh pelaku UMKM, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta masyarakat dari berbagai desa di Lampung Selatan. Hadir pula Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Staf Khusus Menko PMK Lukmanul Hakim, Forkopimda Lampung, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. (*)

Bupati Pesisir Barat Hadiri Rakor Penguatan Sinergi Pemda Bersama KPK RI

Bupati Pesisir Barat Hadiri Rakor Penguatan Sinergi Pemda Bersama KPK RI

    Juli 10, 2025   No comments

PESIBAR– Bupati Pesisir Barat, Lampung, Dedi Irawan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kamis (10/07/2025), bertempat di Ancol, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Bupati turut didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj). Sekda) Pesisir Barat Tedi Zadmiko dan Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.

Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, dengan mendorong sinergi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan KPK RI, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Lampung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, serta para Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Inspektur se-wilayah DKI Jakarta, Lampung, Babel, Sumsel, Banten, dan Jabar.

Dalam forum strategis tersebut, KPK RI menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi sebagai pilar utama dalam pemberantasan korupsi. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi penerapan early warning system, pelaporan gratifikasi secara transparan, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi korupsi sejak dini.

Pj. Sekda Pesisir Barat menyampaikan bahwa kehadiran Bupati beserta jajaran merupakan bentuk komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Ini bukan hanya agenda seremonial, tetapi wujud nyata dari keseriusan kita dalam membangun budaya pemerintahan yang bersih dan melayani. Ke depan, pengawasan akan diperkuat, koordinasi diperluas, dan sistem transparansi akan terus ditingkatkan,” ujar Pj. Sekda.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten menambahkan bahwa forum seperti ini menjadi ruang evaluasi sekaligus refleksi atas pelaksanaan pengawasan internal yang telah dilakukan di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa peran APIP akan terus dimaksimalkan dalam mendampingi setiap perangkat daerah agar terhindar dari praktik yang menyimpang.

Melalui keikutsertaan dalam Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat memperbarui komitmen terhadap sistem integritas daerah, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat langkah-langkah preventif dalam mencegah korupsi di lingkungan birokrasi.

Rakor ini juga menjadi simbol bahwa semangat pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat.aliyubsir.

Fraksi Nasdem Pesibar Soroti Visi- Misi Jangan Hanya Sebatas Slogan Belaka di RANPERDA RPJMD

Fraksi Nasdem Pesibar Soroti Visi- Misi Jangan Hanya Sebatas Slogan Belaka di RANPERDA RPJMD

    Juli 09, 2025   No comments

PESISIR BARAT– Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung menyoroti sejumlah isu strategis dalam penyampaian Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat yang dilaksanakan Rabu (9/7/2025). 

Melalui juru bicaranya, Elya Triskova, fraksi Nasdem memberikan beberapa catatan kritis dan rekomendasi konstruktif untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat, Fraksi Nasdem mengapresiasi penyusunan RPJMD sebagai langkah awal yang krusial. Namun, faksi ini menekankan pentingnya implementasi yang konkret dan terukur, terutama terkait visi “Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan”.

“Visi ‘Madani dan Religius’ perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur, agar tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat,” ujar Elya Triskova saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian serius Fraksi Nasdem adalah pengelolaan sektor pariwisata, khususnya di ikon wisata Labuhan Jukung. Fraksi Nasdem mengkritik masalah penumpukan sampah yang tak terkendali dan buruknya tata kelola retribusi wisata di lokasi tersebut.

“Keindahan Labuhan Jukung kini mulai tercoreng oleh persoalan serius. Masyarakat dan pengunjung mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana retribusi,” tegas Elya yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Pesibar.

Fraksi ini mendesak adanya kolaborasi nyata antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk mengembalikan citra Labuhan Jukung. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal, bukan hanya dinikmati oleh investor besar.

Selain pariwisata, Fraksi Nasdem juga menyoroti beberapa isu strategis lain yang harus menjadi fokus pemerintah daerah, antara lain pengentasan kemiskinan: Melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan jaminan sosial, Infrastruktur: Peningkatan kualitas jalan, akses air bersih, listrik, sanitasi, dan digitalisasi wilayah terpencil serta tata Kelola Pemerintahan: Mendorong reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja OPD.

Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Nasdem pada akhirnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.tandas Elya.(Aliyubsir). 

RSUDAM Bertransformasi Menuju Pelayanan Kesehatan yang Unggul dan Berdaya Saing

RSUDAM Bertransformasi Menuju Pelayanan Kesehatan yang Unggul dan Berdaya Saing

    Juli 09, 2025   No comments

BANDAR LAMPUNG — Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) terus bertransformasi menuju pelayanan kesehatan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di bawah komando dr. Imam Ghozali, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung ini mengusung sembilan program unggulan yang selaras dengan prioritas nasional Kementerian Kesehatan.

Plt. Direktur RSUDAM dr. Imam Ghozali mengatakan, bahwa di era modern, tolok ukur kualitas rumah sakit bukan lagi sekadar gedung megah atau alat canggih, melainkan kompetensi sumber daya manusianya.

“Kami ingin menegaskan bahwa pelayanan berbasis kompetensi adalah kunci. Sembilan program prioritas yang kami jalankan merupakan langkah konkret dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan masa kini,” kata Imam, Rabu (09/07)

Menurut Imam, Program-program tersebut meliputi layanan spesialistik seperti jantung, stroke, dan paru-paru. Salah satu capaian membanggakan yakni RSUDAM kini telah mampu melakukan pemasangan ring jantung, walaupun masih dalam tahap pendampingan. Target berikutnya: operasi jantung terbuka bisa dilakukan mandiri, tanpa harus merujuk pasien ke Jakarta atau luar daerah lainnya.

“Ini bukan mimpi. Kami ingin masyarakat Lampung percaya bahwa pelayanan kesehatan terbaik kini bisa dinikmati tanpa harus keluar provinsi. Branding dan publikasi akan kami dorong agar masyarakat tahu sejauh mana kami telah berkembang,” ungkapnya.

Namun Imam tidak hanya bicara soal layanan medis. Ia juga membawa filosofi lokal “Puakhi” sebagai ruh pelayanan di RSUDAM. Dalam budaya Lampung, “Puakhi” bermakna menghormati dan menyambut tamu dengan keramahan.

“Saya ingin pasien merasa seperti keluarga sendiri. Mulai dari cara menyambut, menyapa, hingga memberi layanan—semua harus mencerminkan nilai-nilai penghargaan terhadap sesama. Di sinilah peran filosofi ‘Puakhi’ menjadi pembeda RSUDAM,” tegasnya.

Untuk mewujudkan transformasi ini secara menyeluruh, Imam juga mendorong dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan kelengkapan alat kesehatan. Ia berharap dalam pembahasan APBD perubahan mendatang, kebutuhan vital rumah sakit bisa menjadi perhatian utama.

“Kalau kita ingin RSUDAM jadi rumah sakit kebanggaan dan rujukan utama di Sumatera bagian selatan, maka investasi di sektor kesehatan harus dilakukan secara serius dan terarah,” tambahnya.

Dengan menggabungkan standar kompetensi tinggi dan pendekatan budaya lokal yang humanis, RSUDAM bertekad tidak hanya menjadi pusat layanan medis terbaik, tetapi juga menjadi rumah sakit yang dicintai masyarakat karena menghadirkan kehangatan, kepercayaan, dan harapan.

“Kami tidak sekadar ingin menjadi yang terbaik secara teknis, tapi juga menjadi rumah sakit yang dekat di hati rakyat Lampung,” tandasnya. (Lis)

Ketua MUI Lampung: Negara Harus Hadir dalam Penanggulangan LGBT

Ketua MUI Lampung: Negara Harus Hadir dalam Penanggulangan LGBT

    Juli 09, 2025   No comments

Bandarlampung — Suasana damai dan penuh kehangatan menyelimuti kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Moh. Mukri, saat menerima kunjungan silaturahmi para inisiator Gerakan Lampung Anti LGBT, Selasa (8/7/2025).

Hadir dalam kunjungan itu sejumlah tokoh agama dan masyarakat, antara lain  Firmansyah, Habib Umar Asegaf, KH. Sulaiman, KH. Ansori,  dan Khadafi, mereka datang dengan satu keprihatinan bersama: meningkatnya fenomena LGBT di Lampung yang dinilai sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.

Mewakili rombongan, Firmansyah menyampaikan maksud silaturahmi tersebut sekaligus meminta arahan dari Ketua MUI Lampung, agar langkah-langkah penanggulangan LGBT yang akan ditempuh mendapat landasan moral dan spiritual yang kuat.

Menanggapi hal itu, Mukri yang dikenal luas baik di kalangan akademik maupun pesantren sebagai sosok pemersatu, menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam persoalan ini.

“Pertama-tama, kita harus melakukan analisis sosial yang mendalam. Kedua, negara tidak boleh abai. Pemerintah harus hadir secara nyata. Karena kalau kami di MUI, kami hanya punya petunjuk. Tapi Gubernur, Bupati, Walikota, mereka punya petunjuk dan juga telunjuk,” ucapnya dengan nada berseloroh yang disambut tawa akrab para tamu.

Menurut Prof. Mukri, penanggulangan LGBT bukan sekadar isu moral atau keagamaan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi dan stabilitas sosial.

“Saya percaya kepada adinda-adinda semua yang hadir hari ini. Saya kenal kalian orang-orang baik. Perjuangan ini mungkin tidak mudah, akan ada tantangan, seperti yang Allah firmankan dalam Surat Al-Insyirah: Fa inna ma'al usri yusro — sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat persaudaraan itu ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Mukri. Ia mendoakan agar perjuangan Gerakan Lampung Anti LGBT dapat berjalan dengan istiqomah, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Inisiatif Lampung Anti LGBT merupakan gerakan moral dan sosial yang dipelopori lintas tokoh agama, akademisi, dan aktivis, untuk merespons kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya praktik dan propaganda LGBT, terutama di media sosial dan ruang publik.

Firmansyah selaku salah satu penggagas menekankan bahwa gerakan ini tidak dimaksudkan untuk membenci individu, melainkan fokus pada penyelamatan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Lampung.

“Kita tidak membenci pelaku, tapi menolak propaganda. Kita ingin menyelamatkan generasi muda dari pengaruh yang bertentangan dengan ajaran agama dan Pancasila,” pungkas Firmansyah. (*).