Anggota Polsek Ngaras dan Tim Identifikasi Polres Pesisir Barat Tangani Penemuan Jenazah di Ngambur

Anggota Polsek Ngaras dan Tim Identifikasi Polres Pesisir Barat Tangani Penemuan Jenazah di Ngambur

    Juli 22, 2026   No comments

Pesisir Barat – Personel Polsek Ngaras bersama Tim Identifikasi Satreskrim Polres Pesisir Barat melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP TKP) dan olah TKP terkait penemuan seorang warga yang diduga meninggal dunia akibat gantung diri di Dusun Sumber Sari, Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (22/7/2026).

Korban berinisial I.W. (56), warga Dusun Sumber Sari, ditemukan setelah anak dan menantunya pulang ke rumah sekitar pukul 02.00 WIB usai menghadiri acara keluarga di Kabupaten Tulang Bawang. Saat dipanggil korban tidak merespons. Setelah memeriksa rumah yang seluruh pintunya terkunci dari dalam, saksi melihat korban dalam posisi tergantung di kusen pintu kamar menggunakan tali tambang nilon berwarna hijau melalui celah pintu.

Saksi kemudian membuka akses masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu depan rumah, setelah berhasil masuk saksi melihat korban telah meninggal dunia. Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada aparatur pekon dan Polsek Ngaras.

Menerima laporan itu, personel Polsek Ngaras bersama Tim Identifikasi Satreskrim Polres Pesisir Barat segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan, olah TKP, identifikasi, pendokumentasian, serta pemeriksaan saksi-saksi.

Sekitar pukul 06.30 WIB, jenazah dibawa ke UPTD Puskesmas Ngambur guna menjalani visum luar.

Hasil visum menunjukkan adanya lebam mayat, kaku mayat, tanda pembusukan, serta sianosis (menjadi warna kebiruan) pada bibir korban. Tim medis tidak menemukan luka maupun tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul ataupun benda tajam.

Sementara itu, hasil olah TKP juga tidak menemukan kerusakan pada pintu atau jendela rumah, tidak ada indikasi kehilangan barang, maupun tanda-tanda yang mengarah pada tindak pidana. Berdasarkan pemeriksaan awal dan keterangan keluarga, korban diduga meninggal dunia akibat gantung diri.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana, S.I.K., M.M., melalui Kapolsek Ngaras Iptu Doni Dermawan D., S.Psi., M.M., mengatakan penanganan kasus tersebut telah dilakukan sesuai prosedur.

"Setelah menerima laporan dari masyarakat, personel Polsek Ngaras bersama Tim Identifikasi Satreskrim Polres Pesisir Barat segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan TKP, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan tenaga medis dalam pelaksanaan visum luar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun indikasi tindak pidana.
Seluruh proses penanganan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Iptu Doni.

Kapolsek menambahkan, pihak keluarga telah menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi dengan membuat surat pernyataan penolakan autopsi. Diketahui pula korban tinggal seorang diri di rumah selama beberapa hari sebelum ditemukan.

Polres Pesisir Barat mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap peristiwa yang memerlukan penanganan kepolisian sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan profesional.

(Humas Polres Pesisir Barat)

Pemkab Pesibar Susun Dokumen Kajian Pengembangan Kompleks Perkantoran Terpadu

Pemkab Pesibar Susun Dokumen Kajian Pengembangan Kompleks Perkantoran Terpadu

    Juli 22, 2026   No comments

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menyusun Dokumen Kajian Pengembangan Kompleks Perkantoran Terpadu Berbasis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Lamban Juang, Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa, 21 Juli 2026.

Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dan dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Drs. Gunawan, M.Si., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat Belly Oscar, S.H., M.H., Sekretaris Diskominfotiksan Hamidi, S.Si., M.Ak., perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), narasumber dari PT Bumi Karya Konsultan Riyad Maulana, S.P.W.K., M.R.K., serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui penyediaan sarana pemerintahan yang mampu mendukung pelayanan publik secara efektif, efisien, nyaman, serta berwawasan lingkungan.

Menurutnya, meningkatnya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat menuntut Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk mempersiapkan kawasan perkantoran yang dirancang secara terpadu, modern, representatif, dan mampu mengakomodasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka panjang.

“Melalui penyusunan kajian ini, kita ingin menghadirkan kawasan perkantoran yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, dokumen kajian tersebut akan menjadi landasan ilmiah dan teknis dalam merumuskan arah pengembangan kompleks perkantoran dengan memperhatikan berbagai aspek penting, mulai dari penataan ruang, efisiensi penggunaan lahan, konservasi lingkungan, efisiensi energi, mitigasi bencana, aksesibilitas, hingga kenyamanan bagi aparatur dan masyarakat.

Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data, informasi, serta masukan yang konstruktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar dokumen yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan selaras dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan penataan ruang.

Kepada tim penyusun, Bupati berpesan agar seluruh tahapan kajian dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berbasis data yang akurat. Selain itu, kajian harus memperhatikan aspek efisiensi, kelestarian lingkungan, mitigasi bencana, serta kemampuan keuangan daerah sehingga menghasilkan perencanaan yang realistis dan berkelanjutan.

Ia berharap kawasan perkantoran yang direncanakan nantinya dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern, hijau, nyaman, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ekspose tersebut sebagai ruang diskusi yang produktif guna menyempurnakan substansi kajian. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan kompleks perkantoran terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai wajah baru pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat pada masa depan.(aliyubsir)

Gelar Nobar Final Piala Dunia di 17 Kecamatan, Pemkab Lampung Selatan Ubah Kemeriahan Jadi Berkah bagi UMKM Lokal

Gelar Nobar Final Piala Dunia di 17 Kecamatan, Pemkab Lampung Selatan Ubah Kemeriahan Jadi Berkah bagi UMKM Lokal

    Juli 19, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar nonton bareng (nobar) partai final Piala Dunia 2026 secara serentak di 17 kecamatan sebagai upaya menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Kegiatan nobar tersebut akan berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026, mulai pukul 02.00 WIB, saat laga final mempertemukan Spanyol melawan Argentina yang bakal digelar langsung di Stadion MetLife, New York, Amerika Serikat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan Pemkab Lampung Selatan telah menyiapkan sejumlah titik strategis dan ruang publik milik pemerintah daerah sebagai lokasi nobar final Piala Dunia 2026. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menyaksikan pertandingan dalam suasana yang aman, nyaman, dan meriah.

Hendry menjelaskan, sesuai arahan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, kegiatan nobar tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola paling bergengsi di dunia, tetapi juga dimanfaatkan sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM di setiap kecamatan.

"Kita akan mengadakan nobar di masing-masing kecamatan. Sesuai arahan Pak Bupati, kita berkolaborasi dengan UMKM lokal di setiap kecamatan untuk menyemarakkan acara," ujar Hendry Kurniawan, Minggu (19/7/2026).

Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat menikmati pertandingan sambil mencicipi beragam kuliner dan produk unggulan UMKM setempat.

Dengan begitu, kegiatan nobar diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan antarwarga.

Adapun lokasi nonton bareng final Piala Dunia 2026 di 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut:

Merbau Mataram: Balai Desa Baru Ranji.

Katibung: Halaman Kantor Kecamatan Katibung.

Jati Agung: Balai Desa Jatimulyo.

Palas: Halaman Parkir Pasar Bumidaya.

Rajabasa: Kantor Desa Way Muli.

Tanjung Sari: Halaman Kantor Desa Bangun Sari.

Sidomulyo: Halaman Kantor Kecamatan Sidomulyo.

Natar: Halaman Kantor Kecamatan Natar.

Way Sulan: Halaman Balai Desa Karang Pucung.

Candipuro: Halaman Kantor Kecamatan Candipuro.

Penengahan: Aula Balai Desa Pasuruan.

Bakauheni: Kantor BUMDes Desa Hatta.

Tanjung Bintang: GOR PB Satria Jatibaru.

Kalianda: Lapangan Korpri Kalianda.

Way Panji: Halaman Kantor Desa Sidoharjo.

Ketapang: Desa Pematang Pasir.

Sragi: Balai Desa Sumbersari.

Pemkab Lampung Selatan mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan momentum nobar final Piala Dunia sebagai ajang mempererat kebersamaan sekaligus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM lokal yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Masyarakat juga diimbau untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di setiap lokasi nobar agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, nyaman, dan kondusif.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung agar suasana nobar tetap nyaman, tertib, dan Kabupaten Lampung Selatan tetap HELAU," kata Hendry Kurniawan. (Kmf-Is)

Turun Langsung ke Sekolah di Natar, Bupati Radityo Egi dan Kajati Lampung Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai SOP

Turun Langsung ke Sekolah di Natar, Bupati Radityo Egi dan Kajati Lampung Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai SOP

    Juli 16, 2026   No comments

Natar - Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Natar, Kamis (16/7/2026).

Peninjauan dilakukan di SD Negeri 1 Candimas, SMP Negeri 1 Natar, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Candimas, Kecamatan Natar.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), tepat sasaran, serta memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan dalam mendukung pemenuhan gizi anak usia sekolah.

Turut mendampingi dalam kegiatan itu Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Erma Yusneli, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Suci Wijayanti, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan memantau secara menyeluruh proses penyelenggaraan Program MBG, mulai dari pengolahan dan pengemasan makanan di SPPG, kualitas higienitas menu, hingga ketepatan waktu distribusi makanan ke sekolah sebelum diterima para siswa.

Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan, Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas menuju Indonesia Emas.

"Kejaksaan bersama pemerintah daerah mendukung penuh program ini sebagai mitra strategis pemerintah. Hari ini kami turun langsung ke sekolah dan SPPG untuk melihat kondisi riil di lapangan, memastikan seluruh proses berjalan sesuai SOP dan tepat sasaran," ujar Danang.

Menurut Danang, pemantauan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan yang dilakukan Kejaksaan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG.

"Kami ingin memastikan program ini berjalan maksimal di seluruh daerah. Karena itu, pemantauan akan dilakukan secara berkala agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

"Secara mayoritas alhamdulillah semuanya sudah berjalan sesuai ketentuan. Memang masih ada beberapa hal yang sifatnya minor dan perlu ditingkatkan oleh pengelola. Itu sudah menjadi catatan kami bersama Kajati, Kajari, dan Ketua DPRD untuk segera ditindaklanjuti," kata Bupati Egi.

Bupati Egi meminta pengelola SPPG segera menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yayasan sebagai dasar perbaikan layanan. Ia juga mendorong adanya inovasi dan variasi menu dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari daerah lain agar kualitas Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Selatan terus meningkat.

Melalui peninjauan tersebut, Pemkab Lampung Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan optimal, sesuai standar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Kabupaten Lampung Selatan. (Kmf)

Dinkes Pesisir Barat Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Percepat Capaian Program Cek Kesehatan Gratis

Dinkes Pesisir Barat Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Percepat Capaian Program Cek Kesehatan Gratis

    Juli 15, 2026   No comments

‎PESISIR BARAT- Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung memperkuat kolaborasi lintas program dan lintas sektor sebagai upaya mempercepat capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Penguatan sinergi tersebut diwujudkan melalui kegiatan implementasi pelayanan kesehatan pemerintah dan komunitas yang digelar di Lamban Juang, Rabu (15/7/2026).

‎
‎Kegiatan itu dihadiri seluruh kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat, para camat, Tim Penggerak PKK, serta berbagai unsur lintas sektor lainnya yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
‎
‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Septono, mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antarprogram dan antar sektor dalam mendukung pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta program Integrasi Layanan Primer (ILP/IRB) di seluruh puskesmas.
‎
‎"Kami berharap semua lintas sektor dapat mendukung dengan menyebarluaskan informasi kepada jajaran masing-masing guna menyukseskan Program Cek Kesehatan Gratis ini," ujarnya.
‎
‎Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada tenaga kesehatan. Keterlibatan pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, hingga Tim Penggerak PKK menjadi faktor penting agar informasi mengenai layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
‎
‎Ia menjelaskan, target capaian Program Cek Kesehatan Gratis pada semester pertama 2026 ditetapkan sebesar 23 persen. Hingga pertengahan tahun, realisasi program tersebut telah mencapai 37,85 persen. Capaian itu dinilai menunjukkan tren positif sekaligus menjadi modal untuk mengejar target minimal 46 persen pada akhir tahun.
‎
‎Septono optimistis target tersebut dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
‎

‎"Saya optimistis target tersebut dapat tercapai dengan semangat, kolaborasi, dan motivasi bersama seluruh lintas sektor. Saya mengajak semua rekan lintas sektor untuk mendukung program ini sehingga capaian yang diraih bahkan bisa melampaui target yang telah ditetapkan," katanya.
‎
‎Ia menegaskan, Program Cek Kesehatan Gratis merupakan program nasional yang juga menjadi salah satu program prioritasPemerintah Kabupaten Pesisir Barat di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Irawan.
‎
‎Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko penyakit yang lebih berat dapat dicegah.
‎
‎Selain mengejar target cakupan layanan, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan yang lebih promotif dan preventif. Dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin, masyarakat diharapkan mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sehingga kualitas hidup dapat terus meningkat.
‎
‎Karena itu, Dinas Kesehatan mengimbau seluruh masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi dan balita, anak-anak, remaja, usia produktif hingga lanjut usia, untuk memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis di puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
‎
‎"Program Cek Kesehatan Gratis ini bersifat berkelanjutan. Setiap individu berhak memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis satu kali dalam setahun. Kami berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebagai langkah menjaga kesehatan sejak dini.(Aliyubsir)

Jelang Penilaian Ombudsman 2026, Pemkab Lampung Selatan Perkuat Kualitas Pelayanan Publik di Empat Perangkat Daerah

Jelang Penilaian Ombudsman 2026, Pemkab Lampung Selatan Perkuat Kualitas Pelayanan Publik di Empat Perangkat Daerah

    Juli 15, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Menjelang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus mematangkan kesiapan perangkat daerah guna menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pendampingan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap empat perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan itu diikuti RSUD Bob Bazar Kalianda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan. Pendampingan tersebut bertujuan memperkuat kesiapan perangkat daerah sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pendampingan difokuskan untuk memotret kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, mengidentifikasi potensi maladministrasi, mendorong penyempurnaan sistem pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Dodik Hermanto, mengapresiasi komitmen Pemkab Lampung Selatan yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Dodik, pendampingan dilakukan untuk menyampaikan berbagai perkembangan terbaru terkait Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang perlu dipahami dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian.

Ia berharap, melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah, Kabupaten Lampung Selatan mampu meraih hasil terbaik pada penilaian tahun ini.

"Harapan kami, tahun ini Lampung Selatan bisa memperoleh predikat sangat tinggi, bahkan menjadi yang tertinggi. Semua tentu bergantung pada komitmen Bapak dan Ibu. Jika apa yang kami sampaikan ditindaklanjuti dengan baik, insyaallah hasilnya akan maksimal," ujar Dodik.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, mengatakan bahwa pendampingan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah, khususnya pada aspek pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Edy, penilaian dari Ombudsman tidak semata-mata dipandang sebagai target administratif, melainkan menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan pelayanan publik telah berjalan sesuai standar, regulasi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Penilaian bukan satu-satunya tujuan kita. Yang terpenting adalah bagaimana apa yang kita kerjakan selaras dengan ketentuan yang ada dan benar-benar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," kata Edy.

Edy juga menegaskan pentingnya komitmen kolektif dari seluruh perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian. Pasalnya, hasil akhir yang diperoleh merupakan akumulasi dari capaian masing-masing perangkat daerah.

"Kita harus sama-sama berkomitmen. Jangan sampai ada perangkat daerah yang nilainya tinggi sementara yang lain rendah, karena hasil penilaian ini merupakan akumulasi. Tujuan kita tentu agar Lampung Selatan menjadi lebih baik," tegasnya.

Melalui pendampingan tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap seluruh perangkat daerah semakin siap menghadapi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 sekaligus menjadikan proses tersebut sebagai momentum untuk terus memperkuat budaya pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Nsy-Is)

Sekda Lampung Selatan: Lomba Desa HELAU Bukan Soal Dokumen

Sekda Lampung Selatan: Lomba Desa HELAU Bukan Soal Dokumen

    Juli 14, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 tidak boleh dimaknai sebatas pemenuhan dokumen administrasi.

Lebih dari itu, lomba tersebut harus menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) sebagai budaya yang tumbuh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Supriyanto saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (13/7/2026).

Dalam arahannya, Supriyanto meminta seluruh camat agar terus mengawal implementasi nilai-nilai HELAU di wilayah masing-masing, meskipun tahapan pengisian dokumen lomba telah selesai.

Menurutnya, keberhasilan Lomba Desa HELAU tidak diukur dari kelengkapan administrasi semata, tetapi dari sejauh mana semangat HELAU mampu membentuk perilaku dan kebiasaan positif di tengah masyarakat.

"Saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa selesainya pengisian dokumen bukan berarti tahapan Lomba Desa HELAU juga selesai. Yang lebih penting adalah memastikan semangat dan nilai-nilai HELAU benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Supriyanto.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Supriyanto juga menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan agar terus menghadirkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai konten kreatif di media sosial.

Ia meminta konten yang diproduksi berupa video-video pendek yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami masyarakat, dengan mengangkat contoh perilaku positif maupun kebiasaan yang masih perlu diperbaiki.

“Seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, serta berbagai bentuk edukasi yang mendukung terwujudnya budaya HELAU,” kata Supriyanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan, Erdiyansyah, melaporkan bahwa pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 secara resmi telah ditutup pada 7 Juli 2026 dengan tingkat partisipasi mencapai 100 persen dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan.

Erdiyansyah menyampaikan, tingkat keterisian seluruh indikator penilaian yang terdiri atas 55 bobot mencapai sekitar 94 persen. Adapun proses pengiriman (submit) dokumen telah mencapai 99 persen. Hanya satu desa, yakni Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, yang belum dapat menyelesaikan proses pengiriman dokumen akibat kendala teknis.

"Pada bulan Juli ini, panitia akan memasuki tahapan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendukung yang telah diunggah peserta. Dari hasil verifikasi tersebut akan dipilih 40 desa terbaik, kemudian diseleksi kembali menjadi 10 besar," jelas Erdiyansyah.

Selanjutnya, pada awal Agustus 2026, tim penilai akan melaksanakan verifikasi lapangan untuk menentukan lima desa terbaik atau best of the best. Kelima desa tersebut kemudian mengikuti tahapan pemaparan di tingkat kabupaten yang akan dinilai oleh tim akademisi bersama tim penilai terkait guna menentukan pemenang Lomba Desa HELAU Tahun 2026.

Melalui pelaksanaan Lomba Desa HELAU, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap semangat Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul tidak berhenti sebagai indikator penilaian, melainkan menjadi budaya bersama yang mampu mendorong terwujudnya desa-desa yang semakin maju, tertib, bersih, aman, dan berdaya saing. (Is-lmhr)