Pemkab Pesisir Barat Kejar Pajak Hotel Dan Restoran Yang Bandel

Pemkab Pesisir Barat Kejar Pajak Hotel Dan Restoran Yang Bandel

    Juli 06, 2026   No comments

Pesisir Barat –Di tengah ramainya wisatawan, penerimaan pajak hotel, restoran, dan kafe di Kabupaten Pesisir Barat justru tertinggal. Data Pemkab menyebut hanya 25-30% pelaku usaha yang taat setor pajak.

Untuk menutup kebocoran itu, Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Pesisir Barat turun ke lapangan selama 5 hari, 6-10 Juli 2026. Sasarannya: hotel, restoran, dan kafe yang selama ini diduga mangkir.

Tim gabungan dari Bapenda, PTSP, Disporaparekraf, Koperasi, PUPR, Kesbangpol, Satpol PP, dan Diskominfotik tidak hanya mengecek setoran pajak. Legalitas usaha seperti NIB, KBLI, dan izin bangunan juga diperiksa.

Kepala Bapenda Pesisir Barat, Hendri Dunan, menyebut hotel dan restoran berstatus wajib pungut. Artinya, pajak 10% sudah dibayar konsumen, tinggal disetor ke kas daerah.”Masalahnya, pajak yang sudah dipungut dari tamu tidak semuanya masuk ke pemerintah. Ini rawan mengarah ke penggelapan,” tegas Hendri

Pada hari pertama, tim menyasar usaha-usaha dengan catatan kepatuhan paling rendah. Pendekatannya masih edukasi dan pembinaan. Namun Hendri memperingatkan, jika tetap membandel maka sanksi administratif hingga penyitaan menanti.

Ketua Tim Optimalisasi PAD, Armen Qodar, mengakui pertumbuhan wisatawan domestik dan mancanegara ke Pesisir Barat terus naik. Sayangnya, kenaikan itu belum berbanding lurus dengan setoran PAD.”Kami ingin pelaku usaha nyaman. Tapi nyaman itu harus dibarengi legalitas lengkap. Jangan cuma cari untung, kewajiban ke daerah juga ditunaikan,” kata Armen.

Armen menegaskan, pajak yang dipungut bukan milik pengusaha. “Itu uang rakyat. Harusnya kembali untuk bangun jalan, sekolah, dan pelayanan publik,” ujarnya.
Langkah Pemkab disambut pelaku usaha. Alexis, pemilik salah satu kafe di Pesisir Barat, menyatakan siap bayar pajak.”Kami siap taat. Tapi tolong adil. Jangan yang ini dikejar, yang itu dibiarkan. Awasi semua,” pintanya
Pemkab menargetkan, melalui operasi ini kepatuhan wajib pungut bisa naik secara senigfikan tahun 2026.(aliyubsir).

Sekda Lampung Selatan Minta Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sekda Lampung Selatan Minta Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    Juli 06, 2026   No comments

LAMPUNG SELATAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, saat memimpin Rapat Koordinasi Mingguan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Senin (6/7/2026).

Peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian utama mengingat dalam waktu dekat Kabupaten Lampung Selatan akan menghadapi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Supriyanto mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjadikan capaian tahun sebelumnya sebagai motivasi untuk terus berbenah. Pada Penilaian Kepatuhan Tahun 2025, Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih kategori hijau, yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik.

Namun demikian, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh perangkat daerah berpuas diri. Justru sebaliknya, setiap organisasi perangkat daerah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar nilai kepatuhan semakin baik.

“Tahun lalu kita memperoleh kategori hijau. Tahun ini tentu harus meningkat. Kategori hijau itu memiliki skor yang harus terus kita tingkatkan. Jangan sampai turun menjadi kuning, apalagi merah,” tegas Supriyanto.

Sekda juga meminta perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian agar benar-benar mempersiapkan seluruh indikator yang telah ditetapkan. Menurutnya, pemenuhan setiap aspek penilaian harus dilakukan secara maksimal sehingga hasil yang diraih Kabupaten Lampung Selatan dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tolong perangkat daerah yang sudah diinformasikan untuk penilaian ini benar-benar diperhatikan dan diseriusi. Pastikan penilaiannya berjalan dengan baik sehingga hasil penilaian kita menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Adapun perangkat daerah yang menjadi lokus Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 meliputi Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta SD Negeri 1 Way Urang.

Selain membahas kesiapan menghadapi penilaian Ombudsman, Supriyanto juga menyoroti pelaksanaan penilaian Zona Integritas yang saat ini tengah berlangsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Puskesmas Way Urang, dan Puskesmas Kalianda.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, Supriyanto meminta Inspektorat bersama Bagian Organisasi terus memberikan pendampingan kepada perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian, baik dalam pemenuhan administrasi maupun indikator penilaian.

“Saya minta Pak Inspektur bersama Bagian Organisasi membantu dan memfasilitasi seluruh kebutuhan penilaian. Pastikan prosesnya berjalan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang maksimal,” kata Supriyanto.

Organisasi Sayap Perempuan ABPEDNAS Dikukuhkan

Organisasi Sayap Perempuan ABPEDNAS Dikukuhkan

    Juli 05, 2026   No comments

JAKARTA – Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo,  secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dan Kelurahan, organisasi sayap perempuan ABPEDNAS, di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Dalam pelantikan dan pengukuhan itu, Hashim didampingi Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS yang juga Jamintel Kejagung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M,  Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama dan Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana.

Dalam rangkaian acara pengukuhan Srikandi Jaga Desa, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama dan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menandatangai Perjanjian kerjasama (PKS) pembentukan News Room Jaga Desa di setiap Kabupaten dan Kota seluruh se-Indonesia.

Pengukuhan Srikandi Jaga Desa Dan Pembentukan News Room Jaga Desa tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan peran perempuan di tingkat desa dan kelurahan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memperkokoh ketahanan sosial, ekonomi, dan keluarga.

Acara Pengukuhan Srikandi Jaga Desa dan Penandatanganan Kerjasama ABPEDNAS dan SMSI dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, Jampidum, (Plt.) Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana, Wamen Sosial Agus Jabo, serta Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa yang juga Gubernur Maluku Utars, Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Syuastri Wijaya, Tokoh Inspiring Women 2025.

Sebelum membacakan susunan kepengurusan, Sekjen ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana mencairkan suasana dengan membawakan pantun yang disambut tepuk tangan meriah para tamu undangan.

"Timur ke barat, selatan ke utara, bersama Srikandi Jaga Desa membangun desa menata kota, bersama Bapak Prof. Reda selamanya."

Kemudian ia melanjutkan pantun kedua,

"Makan sambal roa di Minahasa, terima kasih Bapak Hashim berkenan membina, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa, jaga Indonesia jangan lupa bahagia."

Suasana penuh keakraban itu semakin menguatkan semangat kebersamaan seluruh pengurus yang baru dilantik.

Dalam pidato kuncinya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa ketahanan nasional harus dibangun dari desa dengan melibatkan perempuan sebagai penggerak utama pembangunan.

Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan keluarga, membentuk karakter generasi muda, sekaligus menggerakkan roda perekonomian desa melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Ketahanan nasional yang kuat berawal dari ketahanan desa. Di situlah perempuan memiliki peran penting sebagai penjaga moral keluarga sekaligus penggerak ekonomi masyarakat," tegas Hashim.

Sementara itu, Sherly Tjoanda Laos menilai penguatan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun desa yang tangguh dan mandiri.

Menurutnya, perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi akan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan desa.

"Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya," ujarnya.

Senada dengan itu, Dewan Pembina ABPEDNAS yang juga Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi keberhasilan seluruh program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, penguatan ekonomi perempuan desa harus didukung sistem manajemen keuangan yang baik agar seluruh bantuan dan program UMKM dapat tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Adhitya Yusma Perdana menjelaskan bahwa Srikandi Jaga Desa dibentuk sebagai wadah penguatan peran perempuan, khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di seluruh Indonesia.

Selain menghimpun unsur perempuan BPD dan LPMK, organisasi ini juga terbuka bagi para aktivis perempuan, tokoh masyarakat, dan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa dan kelurahan.

"Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap perempuan ABPEDNAS yang akan menjadi mitra strategis pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta LPMK dalam mengawal pembangunan desa dan kelurahan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan," ujar Adhitya.

Ia menambahkan, organisasi tersebut akan memfokuskan program kerjanya pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat desa dan kelurahan.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan pengangkatan pengurus oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, dilanjutkan pengucapan ikrar pelantikan, penyerahan bendera pataka organisasi, peluncuran logo resmi Srikandi Jaga Desa, serta penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara simbolis kepada jajaran pengurus.

Rangkaian kegiatan juga diwarnai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia sebagai bentuk sinergi dalam mendukung publikasi dan penyebarluasan informasi pembangunan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, mewakili ABPEDNAS bersama Ketua Umum SMSI, Firdaus, disaksikan seluruh peserta dan tamu undangan.

Melalui pelantikan tersebut, Srikandi Jaga Desa diharapkan menjadi motor penggerak lahirnya perempuan-perempuan tangguh yang mampu berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengawal pembangunan desa dan kelurahan menuju Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. (Lis)

Personel Gabungan Polres Pesisir Barat Evakuasi Korban Tenggelam Di Pantai Way Karuwi

Personel Gabungan Polres Pesisir Barat Evakuasi Korban Tenggelam Di Pantai Way Karuwi

    Juli 05, 2026   No comments

Pesisir Barat – Gabungan Personel Polres Pesisir Barat bergerak cepat menindaklanjuti laporan adanya korban tenggelam di kawasan Pantai Way Karuwi, depan Penginapan Anjung Bang O King, Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Minggu (5/7/2026) sekitar pukul 08.00 WIB.

Korban diketahui bernama Raden Muhammad Apridho (26), warga Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Korban sebelumnya datang bersama tiga rekannya dari Palembang pada Jumat (4/7/2026) dan menginap di Penginapan Anjung Bang O King dengan rencana melanjutkan perjalanan ke Pulau Pisang pada Minggu pagi.

Sebelum berangkat, korban bersama rekan-rekannya berenang di pantai sekitar penginapan. Saat berada di laut, korban diduga terseret arus yang cukup kuat hingga tenggelam.

Korban kemudian berhasil dievakuasi oleh rekan-rekannya bersama masyarakat sekitar dan segera dibawa ke Puskesmas Karya Penggawa kabupaten Pesisir Barat Namun, setelah mendapatkan pemeriksaan medis, korban dinyatakan meninggal dunia.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut dan menolak dilakukan autopsi, selanjutnya jenazah dipersiapkan untuk dipulangkan ke rumah duka di Kota Palembang.

Mendapatkan informasi tersebut, gabungan personel Polres Pesisir Barat yang dipimpin Kasat Polairud AKP Heru Prasetyo, S.T., bersama Kasat Samapta IPTU Hermanto, S.H., beserta personel lainnya, segera menuju Puskesmas Karya Penggawa guna membantu proses evakuasi, mengumpulkan keterangan saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan pihak puskesmas dan keluarga korban untuk memastikan penanganan berjalan aman dan lancar.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana, S.I.K., M.M. melalui Kabag Ops Kompol Rohmadi, S.H.,  menyampaikan belasungkawa atas musibah tersebut dan mengimbau masyarakat serta wisatawan agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai, mematuhi peringatan petugas, serta tidak berenang di lokasi yang memiliki arus laut kuat guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa, " ujar Kompol Rohmadi.

(Humas Polres Pesisir Barat)

Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan Hadiri Dialog Otonomi Daerah

Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan Hadiri Dialog Otonomi Daerah

    Juli 05, 2026   No comments

Deli Serdang – Regulasi penataan tiang dan jaringan kabel internet menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Dialog Otonomi Daerah pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) APKASI ke-26 yang berlangsung di IKM Hall, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Forum yang dihadiri para kepala daerah, KADIN Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), serta sejumlah pemangku kepentingan itu mendorong lahirnya regulasi terpadu terkait penataan infrastruktur telekomunikasi di daerah.

Regulasi tersebut diharapkan mengatur perizinan, penataan jaringan fiber optik, penertiban tiang internet, hingga mekanisme retribusi. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang lebih tertib, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun penyelenggara jaringan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara yang mendampingi Bupati Lamsel Radityo Egi Pratama dalam forum tersebut mengatakan, hasil pembahasan akan menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menyusun kebijakan penataan jaringan internet dan fiber optik.

"Forum ini memberikan banyak praktik baik yang dapat kami adaptasi, termasuk penerapan tiang bersama bagi provider. Ke depan kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR, BPPRD dan Satpol PP untuk menyiapkan langkah penataan melalui Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah," kata Rio.

Rio menambahkan, DPMPPTSP Lampung Selatan saat ini juga tengah memanggil perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk memastikan komitmen mereka dalam mendukung penataan jaringan kabel fiber optik di wilayah Lampung Selatan.

Melalui regulasi yang komprehensif dan pelaksanaan penertiban secara bertahap, pemerintah daerah berharap keberadaan tiang dan kabel internet dapat lebih tertata, mendukung keselamatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di daerah dan tentu iklim investasi yang sehat. (Red).

Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah, Bupati Radityo Egi Ikuti Dialog Otonomi Daerah pada HUT ke-26 Apkasi

Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah, Bupati Radityo Egi Ikuti Dialog Otonomi Daerah pada HUT ke-26 Apkasi

    Juli 05, 2026   No comments

 

LAMSEL, Deli Serdang - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah terus diwujudkan melalui berbagai forum strategis tingkat nasional.

Salah satunya ditunjukkan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat mengikuti Dialog Otonomi Daerah dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), sebagai upaya memperkuat. kapasitas daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Dialog yang berlangsung di Convention Hall, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Kamis (2/7/2026), tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto.

Forum dialog tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian HUT ke-26 Apkasi yang mempertemukan para bupati dari seluruh Indonesia.

Selain mempererat sinergi antarpemerintah kabupaten, kegiatan itu juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai strategi penguatan otonomi daerah, peningkatan daya saing, hingga kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam forum tersebut mengemuka bahwa pemerintah daerah dituntut semakin adaptif dan inovatif di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Kondisi tersebut mendorong setiap daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan efektivitas belanja, serta membangun berbagai bentuk kolaborasi antardaerah.

Bupati Radityo Egi Pratama, mengatakan Dialog Otonomi Daerah memiliki peran penting sebagai wadah bertukar gagasan sekaligus memperkuat sinergi antarpemerintah kabupaten dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

"Apkasi menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah kabupaten untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat sinergi. Berbagai inovasi yang lahir dari forum ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan," ujar Bupati Egi.

Menurut Egi, penguatan jejaring antardaerah menjadi modal penting dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi dan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Selama 26 tahun, Apkasi terus berperan sebagai wadah strategis bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dalam memperjuangkan aspirasi daerah, memperkuat kerja sama antardaerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui keikutsertaannya dalam forum nasional tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap dapat memperluas jejaring kerja sama sekaligus mengadopsi berbagai praktik terbaik dari daerah lain guna mendorong pembangunan yang inovatif, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Is-Kmf)

Bupati Buka Turnamen Sepak Bola Bupati Cup II Pesisir Barat

Bupati Buka Turnamen Sepak Bola Bupati Cup II Pesisir Barat

    Juni 30, 2026   No comments

PESISIR BARAT –Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, membuka secara resmi Turnamen Sepak Bola Bupati Cup II Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Krui, Senin (29/6/2026).

Turut hadir dalam pembukaan turnamen tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., Ketua II dan Ketua III DPRD Kabupaten Pesisir Barat, unsur Forkopimda Pesisir Barat–Lampung Barat, para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Ketua KONI Kabupaten Pesisir Barat, Ketua PSSI Kabupaten Pesisir Barat, para camat se-Kabupaten Pesisir Barat, peserta turnamen, insan pers, serta masyarakat.

Mengawali sambutannya, Bupati Dedi Irawan mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselenggaranya Turnamen Bupati Cup II sebagai salah satu agenda pembinaan olahraga sekaligus ajang mempererat kebersamaan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Bupati menegaskan bahwa sepak bola bukan sekadar pertandingan untuk menentukan pemenang, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter melalui nilai-nilai disiplin, kerja sama, sportivitas, semangat juang, serta kebersamaan. Menurutnya, keberhasilan tidak diraih oleh individu semata, melainkan melalui kekompakan dan kerja sama tim yang solid.

"Melalui turnamen ini, kita berharap lahir atlet-atlet sepak bola berbakat yang mampu membawa nama baik Kabupaten Pesisir Barat di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional," ujar Bupati.

Bupati berharap Turnamen Bupati Cup II dapat menjadi wadah mempererat tali silaturahmi, membangun persaudaraan, sekaligus menjadi sarana pembinaan dan pengembangan bakat generasi muda di bidang sepak bola. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga sebagai bagian dari upaya mencetak atlet-atlet berprestasi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh panitia penyelenggara, sponsor, aparat keamanan, perangkat pertandingan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Turnamen Sepak Bola Bupati Cup II Tahun 2026 dapat terselenggara dengan baik.

Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, Bupati menilai penyelenggaraan turnamen ini turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Kehadiran para pemain, ofisial, dan penonton menjadi peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang lokal untuk meningkatkan pendapatan. Karena itu, masyarakat diajak untuk mendukung UMKM dengan membeli produk-produk lokal yang dijual di sekitar lokasi pertandingan sebagai bentuk nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepada seluruh peserta, Bupati berpesan agar menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Sementara kepada para wasit diharapkan memimpin pertandingan secara adil dan profesional, serta kepada suporter dan penonton diminta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama turnamen berlangsung.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Bupati Cup II Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026. Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Bupati sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian pertandingan.

Usai seremoni pembukaan, laga perdana Turnamen Sepak Bola Bupati Cup II Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 mempertemukan Pamura FC menghadapi GCK FC. Pertandingan pembuka tersebut menjadi awal persaingan antartim dalam memperebutkan gelar juara Bupati Cup II Tahun 2026.

Melalui penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap semangat olahraga, persatuan, dan kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat. Selain itu, turnamen ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Barat,(Aliyubsir)