Bupati Pesisir Barat Safari Ramadhan di Pekon Laay

Bupati Pesisir Barat Safari Ramadhan di Pekon Laay

    Maret 05, 2026   No comments

Pesisir Barat - Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri kegiatan Safari Ramadhan 1447 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Jami’ Pekon Laay, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan safari Ramadan gabungan dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong, dan Pulau Pisang.

Safari Ramadhan ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesisir Barat, para camat dan peratin dari empat kecamatan, anggota Dharma Wanita, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah Majelis Taklim setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa Safari Ramadhan merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki makna penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar kunjungan seremonial, tetapi menjadi sarana silaturahmi sekaligus momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menyampaikan berbagai pesan pembangunan kepada masyarakat.

“Safari Ramadhan merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki makna mendalam. Kegiatan ini bukan hanya kunjungan seremonial, tetapi menjadi jembatan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui momentum ini kita memperkuat ukhuwah Islamiyah, menyampaikan pesan-pesan pembangunan, serta mempererat kebersamaan dalam membangun daerah yang kita cintai,” ujar Bupati.

Beliau juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Safari Ramadhan tahun ini digelar dengan konsep yang lebih sederhana. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kebijakan nasional sekaligus langkah pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kesederhanaan tersebut tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap masyarakat.

“Kesederhanaan ini bukan berarti perhatian pemerintah berkurang kepada masyarakat. Justru ini menjadi ikhtiar agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, terutama pada sektor prioritas serta dukungan bagi kegiatan ibadah masyarakat,”

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa dalam suasana yang sederhana tersebut, esensi Safari Ramadhan justru semakin terasa, yakni sebagai sarana mempererat silaturahmi, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, memperkuat gotong royong, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah.
“Keberhasilan pembangunan tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah semata. Diperlukan dukungan, partisipasi, dan doa dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu kami berharap seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat terus bersinergi menjaga persatuan demi kemajuan Pesisir Barat,”

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga menyalurkan bantuan untuk Masjid Jami’ Pekon Laay sebesar Rp10 juta. Selain itu, pemerintah daerah turut memberikan bantuan hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) sebesar Rp5 juta untuk masing-masing kecamatan, yakni Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong, dan Pulau Pisang.

Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat sarana ibadah serta meningkatkan aktivitas keagamaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.

Kegiatan Safari Ramadhan kemudian ditutup dengan doa bersama  agar seluruh rangkaian kegiatan membawa keberkahan.(aliyubsir).

Bupati Pesisir Barat Safari Ramadhan, Serahkan Bantuan Di Masjid Babut Taqwa

Bupati Pesisir Barat Safari Ramadhan, Serahkan Bantuan Di Masjid Babut Taqwa

    Maret 04, 2026   No comments

PESISIR BARAT– Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri Safari Ramadhan 1447 H/2026 M sekaligus penyerahan bantuan masjid Babut Taqwa, Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Rabu (4/3/2026)

Kegiatan yang dimulai pukul 11.30 WIB ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Pantai Barat, anggota Forkopimda Kabupaten Pantai Barat-Lampung Barat, kepala OPD, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Ketua Dharma Wanita, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah Masjid Babut Taqwa.

Dalam sambutanya Bupati Dedi Irawan menekankan bahwa Safari Ramadhan merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten yang memiliki makna strategis. kegiatan ini bukan sekadar kunjungan seremonial, tetapi juga  jembatan persahabatan antara pemerintah daerah dan masyarakat,

“Melalui momentum ini, kita bisa bersilaturahim memperkuat persaudaraan sesama,sehingga timbul senergi yang searah dalam membangun  pesisir barat yang kita cintai,” ungkap Bupati.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Ramadhan Safari tahun ini diadakan secara lebih sederhana sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional serta upaya pengelolaan keuangan daerah yang lebih cerdas, efektif, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, moderasi bukan berarti penurunan perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Bahkan, langkah ini merupakan upaya untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama di sektor prioritas dan dukungan untuk tempat ibadah di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam suasana Ramadhan yang penuh berkah, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai kesederhanaan, kepedulian, dan kejujuran sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pengelolaan pemerintahan.

“Tata kelola pemerintahan yang baik tidak diukur dari kemewahan acaranya, tetapi dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat  tokoh masyarakat, untuk terus bekerja sama, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.

Di akhir sambutannya, Beliau apresiasi atas sambutan hangat dari masyarakat dan memohon doa agar seluruh jajaran pemerintahan daerah selalu diberi kekuatan dan ketulusan dalam menjalankan amanah, serta dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.

Dalam acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sebesar Rp. 10 juta kepada setiap masjid di empat kecamatan, yaitu Pantai Selatan, Krui Selatan, Pantai Tengah, dan Way Krui. Bantuan ini merupakan manifestasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung fasilitas ibadah dan memperkuat kehidupan beragama

Kegiatan tersebut berlangsung dengan khidmat dan ditutup dengan doa bersama, memohon agar rangkaian Safari Ramadhan 1447 H membawa berkah dan manfaat bagi seluruh masyarakat.(aluyubsir)

Bupati Pesisir Barat Buka Bazar UMKM Ramadhan 1447 H

Bupati Pesisir Barat Buka Bazar UMKM Ramadhan 1447 H

    Maret 02, 2026   No comments

Pesisir Barat- Bupati Pesisir Barat, Lampung Dedi Irawan , membuka Bazar UMKM Ramadhan 1447 H Tahun 2026 sekaligus meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Depan Kantor Pemkab Pesisir Barat, Selasa (2/3/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung pelaku UMKM serta menjaga stabilitas harga bahan pokok selama bulan suci Ramadhan

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa bulan suci Ramadhan merupakan momentum istimewa yang tidak hanya mengajarkan umat untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kepekaan hati, memperkuat kepedulian sosial, serta mempererat tali silaturahmi.

“Ramadhan mengajarkan bahwa keberkahan tidak hanya diukur dari banyaknya rezeki, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat kita hadirkan untuk sesama,” ujar Bupati.

penyelenggaraan Bazar UMKM Ramadhan 1447 H dan Gerakan Pangan Murah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Selain mendukung pelaku UMKM lokal, kegiatan ini juga bertujuan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya saat kebutuhan pokok meningkat selama Ramadhan.

Melalui Bazar UMKM Ramadhan 1447 H, Pemkab Pesisir Barat membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menampilkan produk-produk unggulan daerah. UMKM dinilai sebagai tulang punggung perekonomian yang melahirkan produk kreatif sekaligus menjadi identitas daerah.

Sementara itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) hadir sebagai solusi konkret dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok.

Bupati juga berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang transaksi jual beli, tetapi menjadi ruang kebersamaan dalam suasana hangat, penuh persaudaraan, dan semangat gotong royong. Momentum ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya Pesisir Barat yang sejahtera, maju, madani, religius, dan wisata terdepan.

Kepada para pelaku UMKM, Bupati berpesan agar terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, menjaga kepercayaan konsumen, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, tegasnya, akan terus hadir mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan UMKM agar semakin berdaya saing,(Aliyubsir)

Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya

Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya

    Maret 02, 2026   No comments

LAMPUNG SELATAN- Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lampung Selatan yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi kini tidak lagi diperbolehkan menerima gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 700/585/IV.02/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit ketaatan pada satuan pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan untuk periode Januari-Agustus 2025.

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 2 huruf (d).

Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa guru yang dapat diberikan honor dari Dana BOS harus memenuhi syarat belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Dinas Pendidikan menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik pendanaan ganda (double funding) atau double dipping. Guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan menerima dana sertifikasi dari APBN sebesar Rp2 juta per bulan, tidak lagi diperkenankan menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana BOS.

Dengan demikian, Dana BOS dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional sekolah lainnya agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Jadi Temuan Pemeriksaan

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Marko Firzada, mengungkapkan, dalam hasil audit yang dilakukan periode Januari-Agustus 2025, pembayaran honor dari Dana BOS kepada guru yang sudah bersertifikasi dinyatakan sebagai temuan pemeriksaan.

Ia menegaskan, atas temuan tersebut, guru honorer bersertifikasi yang terlanjur menerima gaji dari Dana BOS pada periode tersebut diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Lampung Selatan yang untuk kemudian diteruskan Ke Rekening Kas Umum Negara. Mekanisme pengembalian dapat dilakukan secara bertahap.

"Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Sebelumnya, para guru telah menandatangani surat perjanjian dengan kepala sekolah yang menyatakan kesediaan mengembalikan honor dari Dana BOS apabila di kemudian hari menjadi temuan pemeriksaan,” kata Marko.

Siapa yang Wajib Mengembalikan?

Guru yang menjadi sasaran pengembalian adalah Guru Honorer BOS Tahun 2025 yang menerima dua sumber penghasilan sekaligus, yakni honor dari Dana BOS dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, guru honorer BOS Tahun 2025 yang belum memiliki sertifikasi tidak dikenakan kewajiban pengembalian karena hanya menerima satu sumber penghasilan, yakni dari Dana BOSP.

Kriteria Penerima Honor BOS

Berdasarkan petunjuk teknis BOSP, guru honorer yang dapat dibayarkan honornya melalui Dana BOS harus memenuhi kriteria:
- Berstatus Non-ASN
- Terdaftar di Dapodik
- Memiliki NUPTK
- Belum menerima tunjangan sertifikasi

Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, karena kebijakan ini merupakan perintah dari regulasi pemerintah pusat.

Bagi guru yang ingin mengajukan keringanan pengembalian secara mencicil, dipersilakan berkonsultasi dengan Inspektorat Lampung Selatan.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. (Kmf-Is)

Bupati Pesisir Barat Terima Audiensi Putri Indonesia Lampung

Bupati Pesisir Barat Terima Audiensi Putri Indonesia Lampung

    Maret 01, 2026   No comments

Pesisir Barat— Bupati Pesisir Barat, Lampung, Dedi Irawan menerima audiensi Putri Indonesia Lampung, Sabtu (28/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat Rena Novasari serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Marnentinus.

Audiensi tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus memohon dukungan dan doa restu dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mengemban amanah sebagai duta daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Bupati Dedi Irawan menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih. Ia berharap, kehadiran Putri Indonesia Lampung dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Pesisir Barat untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah.

“Kami Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendukung penuh setiap putra-putri terbaik daerah yang berprestasi. Semoga dapat membawa nama baik Lampung dan menjadi teladan bagi generasi muda,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mempromosikan potensi daerah, baik di sektor pariwisata, budaya, maupun ekonomi kreatif, sehingga sinergi antara pemerintah dan duta daerah dapat semakin memperkuat promosi serta pembangunan Pesisir Barat.(aliyubsir)

Satpol PP Banten Dukung Gerakan Nasional Indonesia Asri Lewat Instruksi Gubernur

Satpol PP Banten Dukung Gerakan Nasional Indonesia Asri Lewat Instruksi Gubernur

    Februari 27, 2026   No comments

Serang - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Nana Suryana menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Nasional Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik dan Indah yang tengah digalakkan pemerintah.

Di Provinsi Banten, gerakan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Gerakan Banten Bersih di Kawasan Wisata, Sungai, Jalan Protokol, Kawasan Permukiman, dan Perkantoran pada Jumat (27/2).

Nana mengatakan pihaknya siap mengawal pelaksanaan instruksi gubernur tersebut, terutama dalam aspek penegakan ketertiban umum dan pengawasan di lapangan.

“Satpol PP Provinsi Banten siap mendukung penuh pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Gerakan Banten Bersih. Kami akan memperkuat pengawasan dan penegakan ketertiban di kawasan wisata, sungai, jalan protokol, permukiman, hingga perkantoran, agar terwujud lingkungan yang asri, aman, sehat, resik, dan indah di seluruh wilayah Banten,” kata Nana.

Ia menegaskan kebersihan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat. Kawasan wisata dan sungai, menurutnya, menjadi perhatian karena kerap menghadapi persoalan sampah dan penataan lingkungan.

Selain itu, jalan protokol, kawasan permukiman, dan perkantoran juga menjadi fokus dalam gerakan tersebut guna menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Melalui penguatan regulasi tersebut, Pemprov Banten berharap terbangun sinergi antara perangkat daerah, aparat penegak peraturan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Banten yang bersih dan indah.

Sekda Pesisir Barat Bersama Plt. Kadis Lingkungan Hidup Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah

Sekda Pesisir Barat Bersama Plt. Kadis Lingkungan Hidup Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah

    Februari 25, 2026   No comments

Sibernusantara.net– Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, didampingi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026. Di Jakarta ,25-26 Februari 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup,merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam penanganan darurat sampah nasional serta bagian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 l.yang mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah)”.

Rakornas tsb bertujuan mendorong percepatan penyelesaian permasalahan sampah secara sistematis dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan isu strategis nasional yang berdampak pada ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pariwisata, serta keberlanjutan lingkungan.
Ia mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berorientasi pada ekonomi sirkular.ungkapnya.

Selain itu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian,menyampaikan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengelolaan sampah. Ia meminta kepala daerah untuk memastikan tersedianya regulasi yang memadai, alokasi anggaran yang proporsional, serta pengawasan yang konsisten terhadap operasional pengelolaan sampah di daerah. Mendagri juga mendorong integrasi indikator kinerja pengelolaan sampah dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Menteri Pekerjaan Umum dalam paparannya bertema “Pembangunan dan Optimalisasi Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan” menegaskan pentingnya transformasi sistem TPA dari open dumping menuju sanitary landfill yang ramah lingkungan.

Disamping itu, pembangunan TPS3R dan fasilitas pengolahan sampah terpadu harus direncanakan berbasis kebutuhan daerah serta didukung oleh skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyoroti pentingnya peran desa sebagai garda terdepan dalam perubahan perilaku masyarakat. Ia mendorong optimalisasi dana desa untuk program pengelolaan sampah berbasis komunitas, pembentukan bank sampah, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomis.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN menyampaikan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar lingkungan. Edukasi sejak dini mengenai pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat harus dimulai dari rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam arahannya bertema “Target Reformasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Hulu ke Hilir” menegaskan bahwa reformasi pengelolaan sampah harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ia menyampaikan pentingnya pencapaian target pengurangan sampah di sumber, peningkatan persentase daur ulang, serta pengurangan ketergantungan pada TPA.

Pemerintah daerah diminta menyelaraskan perencanaan, penganggaran, serta indikator kinerja agar target nasional dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat sampah melalui penguatan kebijakan pengurangan sampah di sumbernya, peningkatan kapasitas daur ulang, pengawasan terhadap TPA open dumping, serta penegakan hukum bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan. (Yubsir)