Bapperida Pesisir Barat Ekspos Capaian Program Pembangunan Daerah

Bapperida Pesisir Barat Ekspos Capaian Program Pembangunan Daerah

    Mei 19, 2026   No comments

Pesisir Barat - Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, bersama Kepala Bapperida memimpin ekspos capaian program pembangunan daerah di Ruang Payung Agung, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Payung Agung tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antar bidang guna memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, terarah, dan sesuai target.

Ekspos dibuka langsung oleh Kepala Bapperida Kabupaten Pesisir Barat, Gunawan, didampingi Sekretaris Bapperida Dyka Feriansyah, para kepala bidang, serta jajaran pegawai di lingkungan Bapperida.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing bidang memaparkan progres pelaksanaan program, capaian kinerja, kendala di lapangan, hingga strategi tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan.

Materi paparan meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, hingga infrastruktur dan kewilayahan.

Bupati Dedi Irawan dalam arahannya menegaskan pentingnya pembangunan daerah yang berbasis data dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Menurutnya, setiap program yang disusun harus memiliki target yang jelas, terukur, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui ekspos ini, kita ingin memastikan seluruh program yang direncanakan benar-benar berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar proses pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Bapperida Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, serta inovasi pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar bidang.

Kegiatan ekspos tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang lebih profesional, akuntabel, dan selaras dengan visi pembangunan Pesir bBrat.(ali)

Lampung Perkuat Ketahanan Wilayah Hadapi Ancaman Multidimensi

Lampung Perkuat Ketahanan Wilayah Hadapi Ancaman Multidimensi

    Mei 19, 2026   No comments

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan penguatan pertahanan negara saat ini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman multidimensi.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada pembukaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Tahun Akademik 2025–2026 di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026).

“Pertahanan negara hari ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda," kata Marindo saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.

Gubernur menilai tema "Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi" relevan dengan kondisi global yang diwarnai ancaman siber, disinformasi, konflik geopolitik, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga perubahan iklim.

Kegiatan KKDN Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI berlangsung di Provinsi Lampung pada 17–22 Mei 2026 dengan melibatkan 59 mahasiswa program magister beserta dosen dan staf Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI. Para peserta melakukan riset, pemetaan wilayah, dan audiensi terkait potensi daerah, ekonomi, serta ketahanan nasional di Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan mobilitas manusia dan distribusi logistik nasional. Keberadaan Selat Sunda, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, dan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dinilai menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan dan stabilitas nasional.

Menurut Gubernur, posisi strategis tersebut sekaligus menghadirkan tantangan besar, mulai dari pengawasan distribusi barang ilegal, keamanan jalur perairan, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat mitigasi dan ketahanan wilayah sebagai bagian dari ancaman nonmiliter yang harus diantisipasi secara serius.

Gubernur juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan ekonomi dalam memperkuat pertahanan negara. Lampung saat ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, tebu, udang, dan singkong. Bahkan, Lampung disebut menyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka nasional.

Selain sektor pangan, Gubernur juga mendorong hilirisasi pertanian dan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Penguatan konektivitas melalui jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri logistik juga terus dilakukan untuk mendukung peran Lampung sebagai Gerbang Sumatera.

Di bidang sumber daya manusia, Gubernur menaruh perhatian pada penguatan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Pemerintah daerah ingin menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi transformasi teknologi dan tantangan global di masa depan.

Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Anton Nugroho menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Forkopimda terhadap pelaksanaan KKDN. Ia menilai Lampung memiliki posisi strategis dalam perspektif pertahanan nasional karena menjadi jalur logistik penting sekaligus memiliki potensi pertanian, maritim, dan pariwisata yang besar.

Menurut Anton, kondisi geopolitik global yang tidak menentu saat ini membuat ancaman terhadap negara berkembang menjadi lebih kompleks. Ancaman tersebut tidak hanya berbentuk militer konvensional, tetapi juga perang informasi, ancaman siber, kejahatan lintas negara, hingga ancaman terhadap keamanan maritim dan ketahanan masyarakat.

Ia menambahkan, hasil penelitian mahasiswa selama KKDN diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan pertahanan negara dan pembangunan ketahanan wilayah di Lampung. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara aspek pertahanan, keamanan, pembangunan daerah, dan stabilitas nasional.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap lahir kolaborasi yang lebih kuat antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan wilayah. Hasil kajian mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi masukan strategis bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Lampung menghadapi berbagai ancaman multidimensi di masa depan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Dapur MBG Serap Produk Petani, Peternak, dan UMKM Lokal

Pemprov Lampung Dorong Dapur MBG Serap Produk Petani, Peternak, dan UMKM Lokal

    Mei 19, 2026   No comments

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pemerataan ekonomi desa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis (Gapenbi) Provinsi Lampung Periode 2025–2030 di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Menurut Gubernur, program MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa negara maju selalu dimulai dari anak-anak yang cerdas dan sehat. Karena itu, kualitas pendidikan harus dibarengi dengan pemenuhan nutrisi yang baik,” ujar Mirza.

Ia menuturkan, gagasan MBG telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menjawab persoalan ketimpangan sosial dan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.

Mirza menjelaskan, Lampung memiliki tantangan besar karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Fluktuasi harga komoditas seperti jagung dan singkong selama bertahun-tahun berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani.

“Program MBG diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Uang negara mengalir langsung ke desa melalui dapur-dapur MBG, sehingga menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat masyarakat,” katanya.

Saat ini, kata Mirza, telah terbentuk lebih dari seribu dapur MBG di Provinsi Lampung yang mulai menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi antara dapur MBG, koperasi desa, petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.

“Ke depan, dapur MBG tidak boleh hanya bergantung pada pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus menjadi bagian utama rantai pasok sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi dari bawah,” tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan mendorong kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi desa dan pelaku usaha lokal di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Tengku Syahdana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap percepatan program MBG.

Ia menyebut Program MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi kerakyatan dalam skala besar.

“Program ini memiliki dampak ekonomi luar biasa. Setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pelibatan UMKM, petani, dan koperasi desa,” ujarnya.

Menurut Tengku, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, hingga masyarakat desa.
Ia juga mendorong agar setiap dapur MBG melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tidak terpusat pada kelompok tertentu.

“Jangan ada masyarakat yang hanya menjadi penonton. Semua harus menjadi bagian dari rantai pasok dan naik kelas bersama,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Gapenbi, Alven Sony, menegaskan bahwa para mitra MBG telah berkontribusi besar dalam mendukung program pemerintah melalui investasi pembangunan dapur secara mandiri.

Menurutnya, ribuan dapur MBG yang telah berdiri di berbagai daerah merupakan hasil investasi para mitra tanpa menggunakan dana pembangunan dari APBN.

“Program ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan tujuan Program MBG.

Pelantikan pengurus Gapenbi Provinsi Lampung tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai penggerak ekonomi desa dan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bupati Pesisir Barat Serahkan Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peratin Dan Perangkat Pekon

Bupati Pesisir Barat Serahkan Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peratin Dan Perangkat Pekon

    Mei 18, 2026   No comments

PESISIR BARAT –Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Simbolis Manfaat Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peratin dan Perangkat Pekon di Kabupaten Pesisir Barat yang digelar di Gedung Marga Sai Batin, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Senin (18/05/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada aparatur pekon agar dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan aman, nyaman, dan terlindungi.

hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Pesisir Barat-Lampung Barat, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Pesisir Barat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung Tengah, Dwi Bhakti Indra Fitriawan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kotabumi, Hedry Nora, para peratin se-Kabupaten Pesisir Barat, insan pers, serta para penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa aparatur pekon memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat pekon. Oleh karena itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai sangat penting guna memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

“Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh peratin dan perangkat pekon mendapatkan perlindungan yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, sinergi antara Pemkab Pesisir Barat dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus perlindungan bagi aparatur pekon beserta keluarganya.

Program perlindungan yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata apabila peserta mengalami risiko kerja maupun musibah kematian.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Dedi Irawan juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan sosial kematian kepada lima orang penerima manfaat serta bantuan beasiswa kepada dua orang anak ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan beasiswa tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar anak-anak dari keluarga peserta yang mengalami musibah tetap dapat melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat atas dukungan aktif dalam menyosialisasikan program perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat dan aparatur pekon selama beberapa tahun terakhir.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap seluruh peratin dan perangkat pekon dapat memahami pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan serta terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir kegiatan, Bupati Dedi Irawan secara resmi membuka Sosialisasi dan Penyerahan Simbolis Manfaat Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peratin dan Perangkat Pekon di Kabupaten Pesisir Barat.(yubsir)

Kegiatan Jamnas XII, Kwarcab Lampung Selatan Disoal

Kegiatan Jamnas XII, Kwarcab Lampung Selatan Disoal

    Mei 18, 2026   No comments

Kalianda - Pelaksanaan kegiatan Jambore Nasional XII mendapat sorotan tajam di Kabupaten Lampung Selatan, dimana kegiatan tersebut dinilai memberatkan peserta yang mengikuti untuk dapat membayar biaya campfee.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Kehormatan Kwartir Ranting Kecamatan Kalianda, Dr. Nursyamsi berikan komentar pedas kepada KWARCAB Lampung Selatan dan Pemangku kepentingan lainnya.

Dimana dalam komentarnya, ia mengungkapkan bahwa untuk pembiayaan pengiriman kontingen jangan membebankan kepada orang tua peserta, karena seharusnya Pengurus Kwarcab sudah harus dipikirkan dan dipersiapkan  anggarannya tersendiri. Krna kegiatan ini ada nya 5 th sekali dan bukan baru sekali ini diikuti oleh pihak Kwarcab Lampung Selatan.

"Peserta JAMNAS XII itu kan mewakili nama Daerah Kabupaten Lampung Selatan, kenapa untuk pembiayaan saja harus memberatkan orang tua peserta, setau saya kan peserta ini sudah melalaui seleksi yang ketat artinya sudah disaring dari ribuan peserta didik yang ada di Lampung Selatan, kenapa kok terkesan wanipuro, klw peserta harus membayar ngapain harus diseleksi, intruksikan saja ke pihak kwarran yang ada di Lampung Selatan suruh cari peserta didik penggalang bagi yang mau ikut Jamnas berbayar sekian, saya rasa banyak peserta didik yang mau yang notabennya orang tuanya mampu. Tapi kalau sudah melalui tahap seleksi yang ketat dan yang dinyatakan memenuhi syarat lulus, lalu harus membayar kontribusi Rp4-5 juta saya rasa ini sudah mencederai perasaan peserta dan orang tua siswa, masak iya sebuah prestasi tidak dihargai oleh sekelas Pemda melalui Kwarcab Lampung Selatan," ujarnya dia kepada awak media, Senin (18/05/2026).

Nursyamsi atau sapaan akrabnya Bang Essy ini juga selain menjadi Dewan Kehormatan Kwaran Kaluanda, beliau juga pemerhati pendidikan dan Sebagai Kamabigus di Perguruan Tinggi STAI YASBA Kalianda.

Ia juga melanjutkan, organisasi besar sekelas Kwarcab di dalam pembinaan peserta didik setiap tahun pasti ada yang namanya dana hibah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kenapa diawal tahun atau tahun sebelumnya dipikirkan, dianggarkan.
"Saya rasa kawan-kawan anggota DPRD saat paripurna anggaran pasti mendukung jika anggaran itu benar-benar berpihak kepada prestasi siswa. Jadi kalau pihak Kwarcab mengatakan tidak ada anggaran untuk Jamnas tahun 2026, sungguh naif, "heh lo pada pengurus kemana aja ?" Ini Jamnas 5 th sekali loh masak iya tidak diprogram, dirancang, dianggarkan jauh hari, jadi bukan kegiatan nasional yang baru ditetima kabarnya oieh pihak Kwarcab kemaren sore. Apalagi orang tua peserta harus membayar administrasi sebesar Rp 4-5 juta/peserta ini kan lucu ? Untuk makan aja susah. Ini harus menjadi tanggung jawab Kwarcab dan Pemerintah Daerah, karena ini adalah ajang bergengsi untuk dapat mengharumkan nama Daerah Kabupaten Lampung Selatan bukan hanya untuk dijadikan keuntungan individual, atau ABS saja," pungkasnya. (Red)

DWP Lampung Perkuat Peran Ibu sebagai Garda Terdepan Kesehatan Keluarga

DWP Lampung Perkuat Peran Ibu sebagai Garda Terdepan Kesehatan Keluarga

    Mei 18, 2026   No comments

Bandar Lampung — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan literasi kesehatan keluarga bagi kaum ibu melalui Seminar Kesehatan bertema “Jaga ION Tubuh Saat Tubuh Demam” yang digelar di Kantor DWP Provinsi Lampung, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan dokter spesialis anak, dr. Oktadoni Saputra., sebagai narasumber dan diikuti pengurus serta anggota DWP Provinsi Lampung.

Ketua DWP Provinsi Lampung, Agnes Bulan Marindo, mengatakan seminar kesehatan ini menjadi wadah edukasi penting bagi para ibu agar lebih tenang, sigap, dan tepat dalam menangani anak saat mengalami demam.

Menurutnya, masih banyak orang tua yang langsung panik ketika anak mengalami kenaikan suhu tubuh, padahal demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi.

“Sebagai orang tua, melihat anak tiba-tiba badannya terasa panas adalah momen yang pasti memicu rasa khawatir. Seringkali, reaksi pertama kita adalah panik. Padahal, demam sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh untuk melawan infeksi,” ujar Agnes dalam sambutannya.

Namun demikian, Agnes mengingatkan bahwa ada kondisi yang kerap luput dari perhatian saat anak demam, yakni dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh yang meningkat drastis.

Ia menilai pemahaman mengenai pentingnya menjaga keseimbangan cairan dan ion tubuh menjadi hal yang sangat penting diketahui para ibu, terutama dalam memberikan penanganan pertama di rumah.

“Anak-anak memiliki metabolisme yang berbeda dengan orang dewasa. Saat suhu tubuh mereka naik, risiko kehilangan cairan juga meningkat drastis. Jika kita terlambat menyadari tanda-tandanya, dampaknya bisa sangat serius bagi organ tubuh mereka,” katanya.

Melalui seminar tersebut, DWP Provinsi Lampung ingin membekali para ibu dengan pengetahuan praktis dan berbasis medis agar tidak hanya mengandalkan kepanikan saat menghadapi kondisi anak demam.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan edukasi mengenai kapan demam pada anak perlu diwaspadai, cara mengenali tanda-tanda dehidrasi sejak dini, hingga langkah pertolongan pertama yang tepat sebelum mendapatkan penanganan lanjutan.

Agnes berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para ibu sebagai garda terdepan kesehatan keluarga.

“Kami ingin Ibu-Ibu tidak lagi merasa cemas berlebihan, tetapi tetap waspada dan memahami langkah yang tepat saat anak mengalami demam,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada dr. Oktadoni Saputra selaku narasumber serta kepada tim Pocari Sweat yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan seminar kesehatan tersebut.

Seminar berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti sesi edukasi dan diskusi mengenai kesehatan anak, hidrasi tubuh, serta pola penanganan demam yang aman dan tepat di lingkungan keluarga.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

PWI Gandeng KONI Lampung Siapkan Penyelenggaraan Sekaligus Prestasi di Porwanas

PWI Gandeng KONI Lampung Siapkan Penyelenggaraan Sekaligus Prestasi di Porwanas

    Mei 18, 2026   No comments

BANDAR LAMPUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung mulai mematangkan persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Salah satunya dengan belajar tata kelola penyelenggaraan event olahraga ke KONI Lampung.

Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat menegaskan dukungannya terhadap kesiapan Lampung sebagai tuan rumah Porwanas 2027. Dia optimistis Lampung tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu bersaing dalam perolehan medali.
“Kita targetkan Lampung masuk lima besar Porwanas 2027. Semangatnya sinergi untuk prestasi, termasuk sukses penyelenggaraan ajang nasional ini,” ujar Taufik saat menerima kunjungan pengurus PWI Lampung di sekretariat KONI, Senin (18/5).
Menurut dia, Lampung memiliki rekam jejak prestasi di sejumlah cabang olahraga, termasuk angkat besi. Karena itu, KONI meminta data atlet dari 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan untuk memetakan potensi sejak dini.
Terkait venue pertandingan, KONI membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun Pemkot Bandar Lampung. “Kita bisa bekerja sama memanfaatkan fasilitas kampus dan pemerintah daerah,” katanya.
KONI juga siap mendukung program pemusatan latihan atlet Porwanas. Taufik menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel selama persiapan hingga pelaksanaan event.
“Hal penting dalam pengelolaan anggaran, kita harus mengusung keterbukaan dan transparansi,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum II KONI Lampung Riagus Ria mengusulkan gajah sebagai maskot Porwanas 2027. Menurut dia, ikon tersebut selaras dengan identitas Lampung sekaligus sejalan dengan maskot PON XXIII 2032.
Dia juga mengusulkan survei bersama untuk penentuan sumber api Porwanas. “Bisa dari Suoh atau Ulubelu, sekalian untuk kebutuhan PON 2032,” ujarnya.
Sementara itu, Waketum IV KONI Lampung Krisna Putra menilai pemetaan potensi medali dan penentuan venue menjadi langkah penting sejak awal. Dia menyarankan PWI belajar dari pelaksanaan Porwanas Bandung yang terpusat di kawasan kampus.
“Kita analisa venue yang bisa dijadikan pusat Porwanas, misalnya di UIN atau Unila,” katanya.
Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah mengatakan pihaknya mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi Porwanas 2027. Lampung terakhir kali menjadi tuan rumah pada 1993.
“Saat itu dibuka langsung Presiden Soeharto. Sekarang kami ingin mengulang kesuksesan penyelenggaraan HPN dan Porwanas,” ujarnya.
Menurut Wira, Porwanas 2027 akan mempertandingkan 14 cabang olahraga. PWI Lampung melalui SIWO mulai menyiapkan atlet sekaligus berkoordinasi dengan KONI terkait perangkat pertandingan hingga pelaksanaan event.
Lampung sebelumnya meraih medali emas dari sejumlah cabang, seperti bridge, catur, dan futsal. “Ada cabang baru mini soccer, saat ini masih tahap seleksi atlet,” katanya.
Selain olahraga, Porwanas juga akan diisi lomba karya jurnalistik dan fotografi dengan lokasi destinasi wisata dan kawasan bersejarah. “Ini momentum promosi wisata Lampung,” ujar Wira.
Wakil Ketua PWI Lampung Segan Petrus Simanjuntak menambahkan, PWI ingin mengadopsi sistem tata kelola dan pengelolaan keuangan KONI sebagai acuan penyelenggaraan Porwanas.
“Kami belajar dari KONI untuk menyusun rancang bangun pelaksanaan, mulai dari juri, wasit, venue, hingga dasar penganggaran di APBD,” katanya. (*)