Paripurna Gagal Tak Kuorom, Oknum Anggota Dewan Diduga Ini Diduga Asyik Jalan-jalan

Paripurna Gagal Tak Kuorom, Oknum Anggota Dewan Diduga Ini Diduga Asyik Jalan-jalan

    September 15, 2026   No comments

PESISIR BARAT — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat kembali gagal digelar karena tidak memenuhi kuorum. Di tengah persoalan tersebut, aktivitas salah seorang anggota DPRD, Anggun Kurnia Dewi, di luar daerah menjadi sorotan setelah sejumlah aktivitasnya terlihat melalui unggahan akun Instagram pribadinya. Selasa,15 September 2026.

Dari pantauan unggahan media sosial Instagram @anggunkurniadewi, Anggun terlihat tengah berada di Bandar Lampung dan menghadiri konser salah satu artis papan atas. Aktivitas tersebut terlihat berlangsung sejak siang hingga malam hari.

Tak hanya menghadiri konser, dalam unggahan lainnya Anggun juga memperlihatkan aktivitasnya berada di sebuah kafe dengan suasana mewah, lengkap dengan hidangan makanan.

Unggahan tersebut sontak menjadi perhatian publik, terlebih muncul bersamaan dengan persoalan ketidakhadiran anggota DPRD dalam sejumlah agenda rapat paripurna yang berujung pada tidak terpenuhinya kuorum.

Dalam beberapa kali agenda, rapat paripurna DPRD Pesisir Barat disebut harus ditunda karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi ketentuan.

Terbaru, rapat paripurna dengan agenda penyampaian draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2026, Senin (14/9/2026), kembali tidak dapat dilaksanakan.

Dari total 25 anggota DPRD Pesisir Barat, hanya 12 anggota yang hadir. Jumlah tersebut membuat rapat tidak memenuhi kuorum dan akhirnya harus ditunda.

Sebelumnya, rapat paripurna dengan agenda pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta paripurna Nota Penjelasan Usulan Kepala Daerah terkait perubahan Pilperatin dan perubahan inisiatif DPRD juga mengalami persoalan serupa.

Jika dihitung, setidaknya sudah tiga kali agenda paripurna DPRD Pesisir Barat gagal terlaksana karena persoalan kuorum.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab anggota DPRD dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Pasalnya, rapat paripurna merupakan salah satu agenda penting lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, termasuk pembahasan anggaran dan berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, aktivitas Anggun Kurnia Dewi yang terlihat menghadiri konser dan menikmati waktu di Bandar Lampung melalui unggahan media sosialnya menambah sorotan publik terhadap persoalan tersebut.

Namun, belum diketahui apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan ketidakhadirannya dalam agenda rapat paripurna DPRD Pesisir Barat. Anggun Kurnia Dewi juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi terkait unggahan media sosial tersebut maupun kehadirannya dalam sejumlah agenda paripurna.

Publik kini menunggu penjelasan dari pihak DPRD Pesisir Barat maupun Anggun Kurnia Dewi terkait persoalan tersebut, termasuk alasan tidak terpenuhinya kuorum hingga tiga kali dan apakah seluruh anggota yang tidak hadir telah memiliki alasan atau izin yang sah.

Mudah-mudahan saja ada teguran dari ketua fraksinya agar Anggun Kurnia tidak menyepelekan tugas negara yang sudah diamanatkan.

Sementara Oknum Anggota DPRD Pesisir Barat, Anggun Kurnia Dewi belum berhasil dikonfirmasi.(yubsir) 

PT Tirta Indo Karya Beri Paparkan Proyek Tanggul Lampung Selatan

PT Tirta Indo Karya Beri Paparkan Proyek Tanggul Lampung Selatan

    September 14, 2026   No comments

PT Tirta Indo Karya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai penghentian sementara lokasi pengambilan tanah timbun atau quarry yang digunakan dalam proyek rehabilitasi tanggul Sungai Way Katibung–Way Sulan di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan.

Melalui Kepala Divisi Humas Pusat PT Tirta Indo Karya, Tjakra Ardi Saputra, SH, perusahaan menegaskan bahwa penggunaan material tanah timbunan untuk pekerjaan proyek tidak dilakukan secara sembarangan.

Menurut Tjakra, tanah yang digunakan sebagai material timbunan tanggul berasal dari tanah warga setempat yang, menurut pihak perusahaan, telah memiliki legalitas dari unsur terkait.

"Tanah timbunan yang digunakan untuk timbunan tanggul merupakan tanah warga setempat yang sudah berlegalitas dari unsur-unsur yang ada," ujar Tjakra dalam keterangannya.

Ia mengatakan, selain memastikan aspek legalitas sumber material, pihak pelaksana juga melakukan tahapan teknis sebelum tanah digunakan dalam pekerjaan.

Salah satunya melalui pengujian kualitas material di laboratorium. Pengujian tersebut menjadi bagian dari prosedur teknis untuk memastikan material yang digunakan memenuhi kebutuhan pekerjaan konstruksi tanggul.

Tjakra menegaskan, sebagai penyedia jasa dalam proyek pemerintah, PT Tirta Indo Karya memiliki prosedur kerja yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

"Jadi kami sebagai pelaksana penyedia jasa proyek negara tidak serta-merta asal-asalan dalam melaksanakan segala prosedur kegiatan lapangan yang harus ditempuh sebelum dijalankan dalam metode pekerjaan teknik di lapangan," katanya.

Terkait proyek rehabilitasi tanggul Sungai Way Katibung–Way Sulan, Tjakra menyatakan pihak perusahaan siap mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menjelaskan bahwa hasil pekerjaan nantinya akan melalui mekanisme pemeriksaan oleh unsur terkait sebelum berakhirnya masa kontrak pekerjaan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan melalui proses pemeriksaan hasil pekerjaan akhir atau PHO (Provisional Hand Over) sebagai bagian dari tahapan penyelesaian pekerjaan dan pengakhiran masa kontrak sesuai ketentuan.

"Hak jawab dari pengolahan proyek tanggul Way Katibung–Way Sulan, Candipuro, sudah sesuai teknis aturan yang ada. PT Tirta Indo Karya siap bertanggung jawab secara hukum dengan mekanisme pemeriksaan hasil pekerjaan akhir proyek (PHO) oleh unsur pemeriksa terkait untuk mengakhiri masa kontrak proyek sesuai dengan waktu lamanya pekerjaan," tegas Tjakra.

Sebelumnya, diberitakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Selatan merekomendasikan penghentian sementara aktivitas pengambilan tanah timbun di sejumlah lokasi yang disebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan material proyek rehabilitasi tanggul Sungai Way Katibung–Way Sulan.

Dalam pemberitaan tersebut, DLH menyebut timnya telah melakukan pengecekan ke lokasi quarry dan menemukan persoalan terkait perizinan.

Proyek rehabilitasi tanggul Sungai Way Katibung–Way Sulan sendiri merupakan proyek Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Mesuji Sekampung yang dikerjakan PT Tirta Indo Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp23,99 miliar dan masa pengerjaan 180 hari kalender.

Klarifikasi PT Tirta Indo Karya tersebut menjadi bagian dari hak jawab perusahaan atas pemberitaan mengenai sumber material tanah timbunan yang digunakan dalam pekerjaan proyek tersebut.(rl)

Menko Pangan Zulhas Pastikan Bantuan Beras untuk 33,2 Juta KPM Berlanjut hingga Akhir 2026, Termasuk 182.398 KPM Lampung Selatan

Menko Pangan Zulhas Pastikan Bantuan Beras untuk 33,2 Juta KPM Berlanjut hingga Akhir 2026, Termasuk 182.398 KPM Lampung Selatan

    September 11, 2026   No comments

Penengahan - Pemerintah pusat memastikan penyaluran bantuan pangan beras terus berlanjut hingga akhir 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat yang membutuhkan dukungan pemerintah. 

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli-September 2026 di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (11/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sekaligus memastikan proses penyaluran berjalan lancar hingga tingkat desa.

Program bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 tersebut menyasar 33,2 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk 182.398 KPM di Kabupaten Lampung Selatan.

Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram untuk periode tiga bulan.

Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah juga memastikan program bantuan pangan beras tetap dilanjutkan untuk periode Oktober-Desember 2026 dengan kuota yang sama.

“Bantuan pangan ini kita lanjutkan. Untuk Oktober sampai Desember, kuotanya tetap satu juta ton beras untuk 33,2 juta masyarakat yang membutuhkan, dengan masing-masing penerima mendapat 10 kilogram beras setiap bulan,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurutnya, bantuan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 hingga desil 4, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Keberlanjutan program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akses pangan masyarakat di tengah kebutuhan akan perlindungan sosial yang tetap harus diperkuat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, terutama kelompok penerima pada desil 1 hingga desil 4.

Khusus di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, sebanyak 233 KPM menerima bantuan pangan beras untuk alokasi Juli-September 2026.

Total beras yang disalurkan mencapai 6.990 kilogram, dengan masing-masing penerima memperoleh 10 kilogram per bulan atau 30 kilogram selama tiga bulan.

“Kami bersyukur dapat menyalurkan bantuan pangan ini kepada masyarakat Desa Pisang. Ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI beserta rombongan ke Kabupaten Lampung Selatan sekaligus atas keberlanjutan program bantuan pangan bagi masyarakat.

“Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Dan semoga Bapak Menteri beserta rombongan senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan,” kata M. Syaiful Anwar.

Selain menyalurkan bantuan pangan beras, Menko Bidang Pangan RI juga menyerahkan bantuan beras kepada sejumlah pengemudi ojek online di kawasan Kalianda serta memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Harapan Bangsa.

Dalam kegiatan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan turut didampingi Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Anggota DPRD Provinsi Lampung M. Hazizi, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait. (Kmf)

Pemkab Pesisir Barat Kawal Perpanjangan Runway Dan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Di DPR RI

Pemkab Pesisir Barat Kawal Perpanjangan Runway Dan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Di DPR RI

    September 08, 2026   No comments

JAKARTA -   Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mengawal tindak lanjut pembangunan infrastruktur transportasi strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Hal tersebut dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., CGRE, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat, Mesrawan, S.STP., M.Si., pada Selasa (8/9/2026) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir sejumlah legislator asal Lampung, yakni H. Aprozi Alam, S.E., Al Muzzammil Yusuf, serta Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si.

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya pengembangan bandara dan dermaga pelabuhan.

Untuk sektor bandara, pembahasan diarahkan pada tindak lanjut rencana perpanjangan runway. Pengembangan landasan pacu tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan operasional bandara, sehingga ke depan dapat mendukung penerbangan dengan pesawat berukuran lebih besar.

Perpanjangan runway dinilai penting dalam meningkatkan konektivitas udara Pesisir Barat, sekaligus membuka akses transportasi yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung mobilitas wisatawan, pelaku usaha, dan berbagai aktivitas ekonomi daerah.

Selain pengembangan bandara, pertemuan juga membahas tindak lanjut pembangunan dermaga pelabuhan. Kehadiran infrastruktur transportasi laut tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, perdagangan, perikanan, dan sektor potensial lainnya di Kabupaten Pesisir Barat.

Sekda Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan bahwa koordinasi dan konsultasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus mengawal program pembangunan strategis agar dapat ditindaklanjuti bersama pihak terkait.

Pemkab Pesisir Barat berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan legislatif guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

Melalui dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, pembangunan bandara, termasuk perpanjangan runway, serta pembangunan dermaga pelabuhan diharapkan dapat semakin memperkuat konektivitas Pesisir Barat dan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Menatap 2027, Bupati Lampung Selatan Tantang Ratusan Pejabat Baru Temukan Daya Ungkit Terbaiknya

Menatap 2027, Bupati Lampung Selatan Tantang Ratusan Pejabat Baru Temukan Daya Ungkit Terbaiknya

    September 02, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Menatap tantangan pembangunan pada 2027, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menantang ratusan pejabat struktural dan fungsional yang baru dilantik untuk menemukan daya ungkit terbaik dalam dirinya masing-masing.

Menurut Egi, keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh kemampuan bekerja dengan hati, membangun kolaborasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Egi saat memberikan pengarahan kepada para pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang baru dilantik di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu siang (2/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Egi menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar perpindahan jabatan, melainkan momentum untuk melahirkan semangat baru, ide-ide segar, dan kerja-kerja inovatif guna mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Ini menjadi hal yang baru dan juga semangat yang baru, sehingga bisa menghasilkan program-program baru, ide-ide baru, semangat baru, dan kerja-kerja yang baru,” kata Egi.

Menurut Egi, tahun 2027 akan menghadirkan berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan kesiapan seluruh perangkat daerah. Karena itu, ia mengajak para pejabat yang baru dilantik menjadikan momentum tersebut sebagai ruang evaluasi dan introspeksi, baik terhadap kemampuan diri sendiri maupun kapasitas tim yang dipimpin.

Ia menilai, setiap individu memiliki potensi dan kelebihan yang dapat menjadi daya ungkit bagi organisasi. Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan hasil maksimal apabila dibangun melalui kerja sama, kesamaan tujuan, dan semangat untuk tumbuh bersama.

“Temukan daya ungkit diri Anda sendiri, bekerjalah dengan hati serta bekerjalah dengan bersama-sama,” tegasnya.

Bupati Egi mengatakan, kualitas aparatur pada akhirnya akan tercermin dari hasil kerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, setiap tugas dan tanggung jawab harus dijalankan dengan kesungguhan serta tujuan yang jelas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

“Apapun yang kita kerjakan dan kita hasilkan, kualitas itu akan terlihat. Mana kualitas yang bekerja dengan hati dan memiliki tujuan, dan mana kualitas yang bekerja hanya memenuhi tugas dan kewajiban,” ujarnya.

Lebih lanjut, Egi meminta para pejabat untuk terlebih dahulu mengenali potensi dan kekuatan diri masing-masing sebelum membangun kerja sama dengan orang lain. Menurutnya, pemahaman terhadap kelebihan diri akan memudahkan setiap aparatur untuk saling melengkapi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kita harus mengenal diri kita sendiri dulu sebelum kita bekerja. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, kita harus bekerja bersama-sama,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Egi juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk membangun budaya kerja yang mengedepankan kebersamaan.

Kemampuan menerima kelebihan orang lain sekaligus mengoptimalkan kelebihan diri, menurutnya, menjadi fondasi penting untuk menciptakan organisasi yang solid, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Mari kita bekerja dengan rasa, lihat ke diri kita masing-masing, menerima kelebihan orang lain dan menerima kelebihan diri kita. Barulah kita bisa mengisi ruang-ruang kerja sama, sehingga kita tidak berdiri sendiri-sendiri,” katanya.

Menutup arahannya, Bupati Egi mengingatkan bahwa setiap perjalanan karier maupun pengabdian memiliki proses yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Ia mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadikan setiap kesempatan sebagai energi positif dalam memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat.

“Percayalah, semua itu ada awalan dan juga ada akhiran. Di antara keduanya ada proses yang memerlukan pilihan. Mau menjadi pihak yang mensyukuri atau yang tidak mensyukuri, pilihannya ada di tangan masing-masing,” kata Egi.

Turut mendampingi Bupati Lampung Selatan dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhamad Darmawan, Inspektur Kabupaten Badruzzaman, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Mhd Dharma Kurniawan. (Is-lmhr)

Bupati Pesisir Barat Letakkan Pembangunan Batu Pertama Jembatan Way Pemerihan

Bupati Pesisir Barat Letakkan Pembangunan Batu Pertama Jembatan Way Pemerihan

    Agustus 27, 2026   No comments

PESISIR BARAT –  - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah yang membutuhkan. Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan di Kecamatan Bangkunat.

Komitmen tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan yang dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, pada Kamis (27/08/2026), bertempat di lokasi pembangunan jembatan di Kecamatan Bangkunat.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa pembangunan sarana transportasi memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar akses, serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat.

“Pembangunan sarana transportasi memiliki peranan yang penting dalam hal mobilitas masyarakat guna menuju ke pusat kegiatan pemerintahan, kesehatan, pendidikan serta menunjang pertumbuhan perekonomian,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang memiliki banyak aliran sungai yang membentang di sejumlah wilayah. Kondisi geografis tersebut menjadikan pembangunan jembatan sebagai salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pembangunan jembatan merupakan hal yang penting guna konektivitas serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mewujudkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah,” jelasnya.

Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan secara khusus diharapkan dapat mempermudah akses transportasi masyarakat Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Way Tiyas, dan Siring Gading menuju berbagai pusat kegiatan, seperti sekolah, puskesmas, pasar, serta fasilitas pelayanan lainnya.

Sebelum pembangunan kembali jembatan tersebut, masyarakat harus menempuh rute yang lebih jauh dengan waktu perjalanan yang cukup lama. Kondisi tersebut juga dinilai dapat menimbulkan risiko dan membahayakan keselamatan masyarakat.

“Dimana sebelum dibangun ulang jembatan ini masyarakat harus mengambil rute yang lebih jauh dan memakan waktu yang cukup lama, serta membahayakan masyarakat,” ungkapnya.

Bupati menegaskan, meskipun dalam pelaksanaan pembangunan masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan terus berupaya mengatasi berbagai kendala yang ada serta memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat secara bertahap.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja dan berupaya dalam mendukung proses pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan.

Ia sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

“Untuk masyarakat Bangkunat, khususnya masyarakat Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Way Tiyas, dan Siring Gading agar sama-sama menjaga dan merawat jembatan ini,” pesan Bupati.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan, kepedulian, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

Dengan adanya kepedulian bersama, infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung peningkatan aktivitas di berbagai sektor.

Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan diharapkan memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, sosial, dan pertumbuhan perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Bangkunat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur.(yasir)

Kapolres Pesisir Barat Coffee Morning Bersama BPBD dan Basarnas Bahas Penanganan Karhutla

Kapolres Pesisir Barat Coffee Morning Bersama BPBD dan Basarnas Bahas Penanganan Karhutla

    Agustus 24, 2026   No comments

Pesisir Barat, 24 Agustus 2026 — Kapolres Pesisir Barat AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan coffee morning bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Basarnas dalam rangka membahas penanganan serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (24/8/2026) di Ruang Vicon Polres Pesisir Barat. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi potensi karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Dalam kegiatan tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis terkait pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan cepat, serta mitigasi apabila terjadi karhutla di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Koordinasi antarinstansi dinilai penting untuk memastikan setiap potensi kejadian dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan efektif.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerja sama dan sinergitas seluruh pihak.

“Penanganan karhutla membutuhkan sinergitas dan koordinasi yang kuat antara Polri, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait. Kita harus mengedepankan langkah pencegahan dan mitigasi sehingga apabila terjadi kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas,” ujar AKBP Rinto.

Kapolres juga menekankan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan personel serta memperkuat komunikasi dan koordinasi di lapangan. Dengan adanya sinergitas tersebut, diharapkan potensi karhutla di Kabupaten Pesisir Barat dapat diminimalisir serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat dicegah.

Polres Pesisir Barat bersama BPBD dan Basarnas berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dan langkah-langkah preventif sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi potensi karhutla, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. (Yubsir)