Tembus 3 Besar Nasional, Lampung Selatan Buktikan Kualitas di PPD 2026

Tembus 3 Besar Nasional, Lampung Selatan Buktikan Kualitas di PPD 2026

    September 30, 2026   No comments

Jakarta - Kabupaten Lampung Selatan menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menempati peringkat ketiga terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 untuk kategori kabupaten.

Capaian tersebut menjadi pengakuan atas kualitas perencanaan dan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung prioritas nasional sekaligus menghadirkan program yang berdampak bagi masyarakat.

Penghargaan PPD 2026 diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, kepada Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.

Penyerahan berlangsung dalam rangkaian acara Penyerahan PPD 2026 dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas RI, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Dalam pemeringkatan kategori kabupaten, Kabupaten Kendal menempati Terbaik I, disusul Deli Serdang sebagai Terbaik II. Kabupaten Lampung Selatan berada di posisi ketiga, kemudian Sumedang di posisi keempat dan Sleman di posisi kelima.

Bagi Lampung Selatan, capaian tersebut tidak sekadar menjadi penghargaan atas proses perencanaan, tetapi juga menjadi penanda meningkatnya kualitas kinerja pembangunan daerah yang diarahkan pada kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan nasional merupakan agregasi pembangunan daerah. Karena itu, perencanaan pembangunan perlu menjangkau seluruh tingkatan pemerintahan hingga desa.

Menurutnya, pembangunan pada akhirnya diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan yang sederhana ini bukan hadiah, tetapi pemacu supaya bekerja lebih keras,” tegas Rachmat Pambudy.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan PPD 2026 menjadi bukti bahwa kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan.

“Alhamdulillah, Lampung Selatan meraih peringkat ketiga PPD 2026 untuk kategori perencanaan dan kinerja pelaksanaan prioritas nasional di daerah. Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan perencanaan dan kinerja pembangunan demi masyarakat Lampung Selatan,” ujar Egi.

Capaian tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memperkuat kualitas perencanaan, menjaga konsistensi pelaksanaan program, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor.

Capaian nasional tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menerjemahkan perencanaan ke dalam program yang efektif dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. (Kmf)

Karang Taruna Got Talent 2026 Siapkan Panggung Talenta Muda Lampung Selatan, Saatnya Bakat Lokal Tunjukkan Prestasi

Karang Taruna Got Talent 2026 Siapkan Panggung Talenta Muda Lampung Selatan, Saatnya Bakat Lokal Tunjukkan Prestasi

    September 29, 2026   No comments

Kalianda- Banyak talenta muda di Lampung Selatan dinilai masih membutuhkan ruang untuk tampil dan menunjukkan kemampuan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Karang Taruna Kabupaten Lampung Selatan bersiap menghadirkan Karang Taruna Got Talent 2026, sebuah panggung bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, kreativitas, sekaligus meraih prestasi.

Mengusung tema “Nyalakan Potensi, Tunjukkan Prestasi”, ajang tersebut dirancang tidak hanya sebagai kompetisi pencarian bakat, tetapi juga sebagai ruang yang mempertemukan berbagai potensi anak muda Lampung Selatan dalam satu panggung.

Rencana pelaksanaan Karang Taruna Got Talent 2026 dibahas dalam rapat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Lampung Selatan, Selasa (29/9/2026).

Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Selatan, Sahirul Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi dalam memberikan ruang kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi dan kreativitas.

Menurutnya, masih banyak anak muda di Lampung Selatan yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, namun belum memperoleh kesempatan yang cukup untuk memperkenalkan bakat mereka kepada publik.

“Acara ini penting karena banyak talenta luar biasa di Lampung Selatan yang belum memiliki ruang yang layak. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan kemampuan dan prestasinya,” ujar Sahirul.

Karang Taruna Got Talent 2026 terbuka bagi beragam jenis talenta. Peserta dapat mengikuti kategori vokal solo, duet maupun grup, tari tradisional, modern dan kreasi, hingga musik instrumental, akustik dan tradisional.

Ruang kreativitas juga dibuka bagi peserta yang memiliki kemampuan seni peran dan komedi, seperti monolog, puisi dan stand up comedy. Selain itu, bakat unik seperti sulap, beatbox dan berbagai atraksi kreatif lainnya juga dapat ditampilkan.

Rangkaian kegiatan akan dimulai dengan pendaftaran yang dibuka pada 21 September hingga 7 Oktober 2026, dengan biaya pendaftaran Rp50 ribu.

Peserta selanjutnya mengikuti verifikasi dan technical meeting pada 8-9 Oktober, kemudian audisi live show pada 10-18 Oktober dan semifinal pada 19-23 Oktober 2026.

Puncak kegiatan atau grand final dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober 2026 di Lapangan Cipta Karya, Kalianda.

Tidak hanya menghadirkan kompetisi bakat, kegiatan tersebut juga akan diramaikan sejumlah agenda pendukung, antara lain wahana permainan, pasar malam, pasar murah serta pelibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sejumlah kegiatan sosial juga disiapkan sebagai bagian dari rangkaian agenda Karang Taruna tahun ini.

Untuk memberikan apresiasi kepada peserta, panitia menyiapkan hadiah bagi para pemenang. Juara pertama memperoleh uang pembinaan Rp2,5 juta beserta trofi dan sertifikat, juara kedua Rp2 juta, serta juara ketiga Rp1,5 juta yang masing-masing juga dilengkapi trofi dan sertifikat.

Selain tiga juara utama, panitia menyediakan hadiah Rp750 ribu untuk kategori juara favorit berdasarkan voting penonton dan Rp750 ribu untuk kategori best performance.

Sahirul menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap dukungan juga dapat terus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Bupati Lampung Selatan selaku pembina utama Karang Taruna, bersama perangkat daerah terkait.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan, M. Darmawan, meminta perangkat daerah memberikan dukungan sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Ia menilai Karang Taruna Got Talent 2026 sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan kreativitas.

“Kami minta kepada rekan-rekan perangkat daerah untuk mendukung sesuai dengan kemampuan. Kegiatan ini sangat mendukung program Pak Bupati, namun jangan sampai menyalahi aturan. Tetap harus berdasarkan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui Karang Taruna Got Talent 2026, Lampung Selatan tidak hanya menyiapkan panggung pertunjukan, tetapi juga membuka ruang bagi anak muda untuk tampil percaya diri, mengasah kemampuan dan membawa potensi lokal ke ruang yang lebih luas.

Karang Taruna berharap ajang tersebut dapat menjadi salah satu wadah tumbuhnya talenta-talenta baru Lampung Selatan yang mampu mengembangkan prestasi sekaligus membawa nama baik daerah. (Kmf)

Kriya Nusa 2026 Resmi Dibuka, Dekranasda Pesisir Barat Pamerkan Wastra Dan Kriya Khas Daerah

Kriya Nusa 2026 Resmi Dibuka, Dekranasda Pesisir Barat Pamerkan Wastra Dan Kriya Khas Daerah

    September 27, 2026   No comments

JAKARTA -. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Pesisir Barat turut ambil bagian dalam Pameran Kriya Nusa 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (26/09/2026).

Pameran Kriya Nusa 2026 dibuka secara resmi oleh Ibu Selvi Gibran Rakabuming selaku Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Keikutsertaan Dekranasda Kabupaten Pesisir Barat dalam ajang tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus memperluas pasar produk kriya dan wastra unggulan daerah ke tingkat nasional.

Pameran tahunan yang digagas oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) tersebut menjadi wadah promosi seni, budaya, dan produk kerajinan unggulan dari berbagai daerah di Indonesia.

Mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”, Kriya Nusa 2026 menjadi panggung bagi para perajin daerah untuk menampilkan kreativitas, inovasi, serta daya saing produk kriya dan wastra kepada masyarakat dan pasar yang lebih luas.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 26 hingga 30 September 2026.

Dalam kegiatan itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Pesisir Barat Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., turut didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat M. Ma’ruf, S.P., Wakil Ketua Dekranasda Dea Derika Topani, S.H., M.Kn., serta Wakil Ketua Harian Dekranasda Elizawati, S.Sos.

Dian Hardiyanti Dedi menyampaikan bahwa keikutsertaan Pesisir Barat dalam Kriya Nusa 2026 tidak hanya menjadi kesempatan untuk memamerkan produk daerah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam melestarikan warisan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin lokal.

“Kehadiran Pesisir Barat dalam Kriya Nusa 2026 bukan sekadar pameran produk, tetapi upaya berkesinambungan untuk melestarikan warisan budaya sekaligus mengangkat kesejahteraan para perajin lokal. Wastra dan kriya unggulan Pesisir Barat memiliki nilai estetika dan keunikan historis yang tinggi, dan kami optimistis karya lokal kita mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional,” ujar Ketua Dekranasda Pesisir Barat.

Pada stan Kabupaten Pesisir Barat, pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai produk unggulan khas daerah, di antaranya wastra khas Pesisir Barat berupa kain Sinjang/Tapis dengan corak khas pesisir yang kaya nilai estetika.

Selain wastra, turut ditampilkan berbagai kriya dan kerajinan tangan (handicraft) berbahan dasar alam lokal yang dipadukan dengan desain modern dan fungsional.

Produk aksesori dan fashion juga menjadi bagian dari produk unggulan yang diperkenalkan, berupa berbagai olahan wastra yang dikembangkan menjadi busana siap pakai, tas, hingga perhiasan etnik dengan mengangkat tema dan identitas lokal Pesisir Barat.

Melalui keikutsertaan dalam Pameran Kriya Nusa 2026, Dekranasda Pesisir Barat berharap dapat membuka peluang kemitraan, memperluas jaringan pemasaran melalui business matching, serta mendorong para perajin dan pelaku UMKM di Pesisir Barat untuk terus bertransformasi dan berinovasi mengikuti perkembangan tren pasar tanpa meninggalkan identitas budaya daerah.

Pameran Kriya Nusa 2026 akan berlangsung hingga 30 September 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan, di antaranya workshop, peragaan busana, serta bazar produk kriya dari berbagai provinsi di Jakarta.(sir)

RDP DPRD Lampung Selatan dan Perwakilan Adat, Tolak Proyek Panas Bumi PT Supreme Energy Rajabasa

RDP DPRD Lampung Selatan dan Perwakilan Adat, Tolak Proyek Panas Bumi PT Supreme Energy Rajabasa

    September 25, 2026   No comments

LAMPUNG SELATAN— Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku Lampung Selatan menyatakan sikap tegas menolak rencana pengembangan proyek panas bumi (geothermal) oleh PT Supreme Energy Rajabasa (SER) di kawasan Gunung Rajabasa.

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Lampung Selatan yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Kamis (24/9/2026) pukul 10.00 WIB.

RDP dihadiri puluhan perwakilan masyarakat adat Segekhi Suku, pimpinan dan anggota DPRD Lampung Selatan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab, Dinas PMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, serta Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan.

Penolakan tersebut didasari 4 alasan utama:

1. Gunung Rajabasa adalah sumber kehidupan. Warga khawatir krisis air bersih dan kerusakan lahan pertanian.

2. Gunung Rajabasa merupakan penyangga hutan dan sumber air yang tidak boleh dirusak.

3. Gunung Rajabasa adalah kawasan sakral, tanah ulayat, tempat leluhur dimakamkan, dan warisan budaya tak ternilai.

4. Meski hak ulayat belum diakui negara secara hukum, lahan adat tersebut telah direncanakan digarap pihak lain.

Perwakilan Adat Segekhi Suku, Arham Alfiyadhi, mempertanyakan keberpihakan DPRD Lampung Selatan.

"Apakah Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Ketua Komisi atau seluruh anggota DPRD mendukung PT Supreme Energy Rajabasa untuk pengembangan panas bumi di Gunung Rajabasa, atau lebih mendukung masyarakat adat Segekhi Suku yang sejak 2012 sudah menolak proyek tersebut?" tanya Arham di forum RDP.

Ia juga menyoroti minimnya transparansi dari PT SER terkait jangka waktu konsesi, luas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), total luas konsesi bawah tanah, jumlah dan titik sumur yang akan dibangun.

"Kami mendapatkan informasi dari website resmi PT Supreme, permukaan tanah seluas 50 hektare kawasan hutan Gunung Rajabasa akan dibuka," ungkapnya.

Arham juga memaparkan hasil audiensi dengan Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) pada 1 September 2026.

"Pada audiensi tersebut kami mendapat penerangan tentang risiko potensi bencana. Akan ada potensi negatif, pertama potensi banjir, kemudian berpotensi matinya sumber mata air atau kekeringan, perubahan cuaca atau iklim, dan yang kita takutkan adanya potensi gempa berkala. Ini yang menjelaskan adalah Dekan Fakultas Teknik Unila," jelasnya.

Selain itu, proyek tersebut dinilai berpotensi menimbulkan paparan gas beracun Hidrogen Sulfida (H2S) yang mudah terbakar dan berbau busuk, serta merusak cagar budaya karena pembukaan 50 hektare hutan.

"Bahwa masyarakat adat Segekhi Suku telah berada sejak abad ke-16, yang artinya memiliki hak secara geologis dan hak asal-usul untuk menjaga kelestarian Gunung Rajabasa," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan kerja sama Pemkab Lampung Selatan dengan PT SER, termasuk hasil audiensi pada 3 Juni 2026 antara PT SER dengan Kementerian ESDM dan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.

Menanggapi aspirasi tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Lampung Selatan menyatakan sikap secara lisan dan penandatanganan dukungan kepada Forum Segekhi Suku.

Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Merik Havit, menegaskan dukungannya.

"Dan saya jangankan tanda tangan, cap darah saya siap. Dan saya bagian dari Segekhi Suku, saya lahir di Desa Batu Balak, ayah saya lahir di Batu Balak. Yang kena dampak itu kita, saya sendiri," kata Merik.

"Saya mendukung, nggak usah diperpanjang lagi ya. Karena prosesnya sudah lama, ini jadi perhatian kenapa sih dari tahun 2014 izin sudah ada nggak dieksploitasi tidak selesai sampai sepuluh tahun," ucapnya.

"Kalau Pak Kadis kan tinggalnya di Bandar Lampung. Secara pribadi dan selaku pimpinan DPR, saya siap mendukung apa yang menjadi aspirasi saudara-saudara Segekhi Suku. Contohnya masalah kemarau kemarin, jangan dianggap enteng, yang kering itu cuma satu titik semuanya kering sumber dari PDAM. Maka saya tidak mau panjang lebar, saya siap tanda tangan," tegas Merik.

Sementara Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua Komisi I Jenggis Khan Haikal,  mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung penolakan tersebut.

"Tadi sudah kita sampaikan dan mungkin masyarakat sudah mendengar, komitmen kita akan mendukung aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan terkait penolakan eksploitasi di Gunung Rajabasa," kata Erma.

"Nanti kita akan menjadwalkan dulu, mengingat jadwal bupati agak padat. Kita akan sesuaikan dengan jadwal bupati dan akan kita berikan tembusan kepada bupati kapan akan menerima pihak dari masyarakat," jelasnya.

"Nanti kita akan memfasilitasi, kita panggil PT Supreme untuk bertemu langsung dengan bupati dan DPRD akan mendampingi langsung," pungkasnya.(san)

Tingkatkan Kemampuan Personel, Wakapolres Pesisir Barat Pimpin Latkatpuan Fungsi Teknis Reskrim

Tingkatkan Kemampuan Personel, Wakapolres Pesisir Barat Pimpin Latkatpuan Fungsi Teknis Reskrim

    September 24, 2026   No comments

Pesisir Barat – Wakapolres Pesisir Barat Kompol Sugeng Sumanto, memimpin pelaksanaan Latihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) fungsi teknis Reserse Kriminal (Reskrim) bagi personel Polres Pesisir Barat dan Polsek jajaran.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026, bertempat di Ruang Vicon Polres Pesisir Barat. Kegiatan diikuti oleh personel Polres Pesisir Barat serta personel Polsek jajaran.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Pesisir Barat Kompol Sugeng Sumanto, S.E., M.H., mengatakan bahwa Latkatpuan fungsi teknis Reskrim dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman personel dalam melaksanakan tugas kepolisian, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kemampuan personel dalam menangani perkara dapat terus ditingkatkan, sehingga setiap proses penyelidikan maupun penyidikan dapat dilaksanakan secara profesional, sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Wakapolres juga menekankan kepada seluruh personel agar terus meningkatkan ketelitian, profesionalisme dan pemahaman terhadap perkembangan modus operandi tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, personel diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga mampu memberikan pelayanan dan penegakan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Kegiatan Latkatpuan berlangsung dengan tertib dan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Polres Pesisir Barat dan Polsek jajaran dalam pelaksanaan tugas fungsi teknis Reskrim.

TNI AU Latihan Kesiagaan Evakuasi Medis Udara Tahun 2026 di Pesisir Barat

TNI AU Latihan Kesiagaan Evakuasi Medis Udara Tahun 2026 di Pesisir Barat

    September 23, 2026   No comments

 

Pesisir Barat - Untuk memastikan kesiapan penanganan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat, TNI Angkatan Udara (TNI AU) melalui Pusat Kesehatan TNI AU (Puskesau) menggelar Latihan Kesiagaan Evakuasi Medis Udara Tahun 2026 di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Latihan yang berlangsung pada 22 hingga 24 September 2026 tersebut salah satunya dilaksanakan di Bandara M. Taufik Kiemas, Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, pada Rabu (23/09/2026), dengan melibatkan personel gabungan dan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU.

Kegiatan ini menguji kesiapan proses evakuasi medis melalui jalur udara, mulai dari penjemputan korban di lokasi kejadian, pemindahan pasien, hingga proses rujukan lanjutan menuju fasilitas kesehatan yang lebih tinggi di Bandar Lampung.

Dalam latihan tersebut dilibatkan empat unit alutsista udara, yakni 1 unit pesawat Cassa C-212i dari Skadron Udara 4, 1 unit helikopter H-225 Caracal dari Skadron Udara 8, serta 2 unit helikopter EC-120B Colibri.

Pelibatan berbagai jenis pesawat dan helikopter tersebut menjadi bagian dari skenario untuk menguji kesiapan unsur udara dalam mendukung proses evakuasi medis secara cepat dan terkoordinasi.

Selain Bandara M. Taufik Kiemas, rangkaian latihan juga mencakup pengecekan kesiapan helipad RSUD KH. M. Thohir Krui serta pemetaan titik pendaratan alternatif yang dapat digunakan dalam skenario keadaan darurat.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Pusat Kesehatan TNI AU Marsda TNI dr. M. Roikhan Harowi, Sp. THT-KL., M.Kes.; Komandan Grup 2 Helikopter Marsma TNI R. Endri Kargono, M.Han.; Komandan Wing Udara 2.2 Kolonel Pnb Lucky Indrawan, S.A.P.; Direktur Pembinaan Dukungan Kesehatan Puskesau Kolonel Kes dr. Yanuar T. Sastranegara, Sp.OT.; Wakil Komandan Grup 2 Helikopter Kolonel Pnb Yanwar Efendi, S.H.; Komandan Skadron Udara 7 Letkol Pnb Tri Wanto, S.Sos.; serta Paban IV/Dukopslat Sopsau Kolonel Pnb Taufik Agus Hidayat.

Dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia serta TNI Angkatan Udara sebagai pelaksana kegiatan atas terselenggaranya latihan kesiagaan evakuasi medis udara di Pesisir Barat.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi Pesisir Barat mengingat karakteristik wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada TNI Angkatan Udara sebagai pelaksana kegiatan ini. Kita menyadari bahwa karakteristik wilayah kita merupakan wilayah yang rawan bencana, sehingga dengan adanya kegiatan ini secara tidak langsung melatih tenaga medis, nonmedis maupun unsur pendukung, mulai dari puskesmas, BPBD, rumah sakit hingga ambulans,” ujar Sekda Pesisir Barat.

Ia mengatakan, latihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan seluruh unsur dalam mengambil langkah-langkah mitigasi apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan atau bencana yang membutuhkan penanganan medis dan evakuasi melalui jalur udara.(sir)

Dimediasi Pemkab dan Kodim 0421/LS, Persoalan Pembayaran Pembangunan Gerai KDMP Pulau Jaya Tuntas Secara Musyawarah

Dimediasi Pemkab dan Kodim 0421/LS, Persoalan Pembayaran Pembangunan Gerai KDMP Pulau Jaya Tuntas Secara Musyawarah

    September 23, 2026   No comments

Palas - Persoalan pembayaran kepada sejumlah penyedia material dan jasa dalam pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Pulau Jaya, Kecamatan Palas, yang sempat menjadi perhatian publik, akhirnya berhasil diselesaikan secara musyawarah.

Berkat mediasi yang difasilitasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Kodim 0421/Lampung Selatan, seluruh pihak mencapai kesepakatan sehingga situasi kembali kondusif.
Mediasi berlangsung di Balai Desa Pulau Jaya, Kecamatan Palas, Rabu (23/9/2026), dipimpin langsung Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan, Cahyadi, serta dihadiri Danramil 421-08/Palas Kapten Inf Ujang Haerudin.
Turut hadir juga Ketua KDMP Pulau Jaya Mukhlis, Sekretaris Desa Pulau Jaya, dan para penyedia material maupun jasa yang sebelumnya belum menerima pembayaran.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan, Cahyadi menjelaskan, persoalan yang berkembang bukan berkaitan dengan operasional maupun kelembagaan KDMP, melainkan menyangkut kewajiban pembayaran antara penyedia material dan jasa dengan pihak pelaksana pembangunan gerai, yakni pemborong dan mandor.
Menurutnya, pembangunan Gerai KDMP Pulau Jaya berlangsung sejak Februari hingga Agustus 2026. Selama proses tersebut, mandor lapangan memesan berbagai kebutuhan, mulai dari material bangunan, konsumsi pekerja, hingga jasa penjagaan malam kepada sejumlah penyedia secara bertahap.
Namun hingga pekerjaan selesai, sebagian pembayaran belum diselesaikan sehingga beberapa pihak terpaksa menalangi biaya yang telah dikeluarkan.

Kondisi tersebut kemudian memicu keluhan dari salah satu penyedia material yang disampaikan melalui media sosial. Informasi yang beredar selanjutnya berkembang luas dan menarik perhatian masyarakat hingga tingkat kabupaten.
Menindaklanjuti hal itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan klarifikasi dan memfasilitasi dialog antara seluruh pihak yang berkepentingan agar permasalahan dapat diselesaikan secara baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Melalui fasilitasi yang dilakukan, para penyedia material dan jasa akhirnya memperoleh penyelesaian atas hak-hak mereka.
Sebagai bentuk kesepakatan bersama, para penyedia juga membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa hak mereka telah diterima melalui mekanisme yang disepakati dalam mediasi.
Sementara itu, pihak pemborong dan mandor tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, meskipun keduanya tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, seluruh pihak berkomitmen menjaga kondusivitas lingkungan, memperkuat komunikasi, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog dan musyawarah.
Cahyadi, menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi merupakan sengketa pembayaran antara penyedia material dan jasa dengan pihak pelaksana pembangunan gerai KDMP, yang kemudian berkembang menjadi perhatian publik akibat penyebaran informasi di media sosial.
“Melalui mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan dan Koramil 421-08/Palas pada tanggal 23 September 2026, para pihak telah mencapai kesepakatan penyelesaian sehingga situasi dapat kembali kondusif,” ujar Cahyadi.
Ia berharap kesepakatan yang telah dicapai dapat menjadi solusi bersama sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan komunikasi yang baik di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua KDMP Pulau Jaya, Mukhlis, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan jajaran Kodim 0421/Lampung Selatan yang telah membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
“Alhamdulillah permasalahan sudah selesai. Kami dimediasi oleh Danramil Palas dan Kadis Koperasi. Permasalahan yang kemarin sudah selesai, tidak ada masalah lagi, semuanya sudah diselesaikan,” kata Mukhlis.
Mukhlis berharap permasalahan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan dapat berjalan lebih baik sehingga persoalan dapat dicegah sejak awal.
“Mudah-mudahan ke depan tidak ada permasalahan seperti ini lagi,” ujarnya. (Kmf)