Longsor Gunung Rajabasa: Bupati Egi Naik 3 Km, Tanam Pohon Cegah Bencana Susulan

Longsor Gunung Rajabasa: Bupati Egi Naik 3 Km, Tanam Pohon Cegah Bencana Susulan

    April 04, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa, Sabtu (4/4/2026). Ia sekaligus memimpin penanaman pohon sebagai langkah cepat mitigasi bencana guna mencegah longsor susulan.

Langkah tersebut menjadi respons konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terhadap ancaman longsor di kaki Gunung Rajabasa, sekaligus bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan di kawasan hutan lindung.

Didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto serta jajaran pejabat utama, Bupati Egi memulai perjalanan dari Desa Sumur Kumbang. Rombongan menempuh pendakian sejauh kurang lebih tiga kilometer menuju titik longsor yang berada di zona inti kawasan hutan lindung.

Setibanya di lokasi, Bupati Egi bersama jajaran langsung melakukan penanaman pohon sebagai upaya memperkuat struktur tanah. Sebanyak 50 batang pohon ditanam di titik-titik yang dinilai paling rawan.

“Hari ini kita melakukan penanaman pohon sebagai upaya penguatan tanah di area longsor. Ada sekitar 50 bibit pohon yang kita tanam, di antaranya jenis beringin dan aren,” ujar Egi di lokasi.

Ia menjelaskan, jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi medan yang cukup ekstrem dan faktor keselamatan tim di lapangan.

“Tadinya kita targetkan 200 pohon, namun melihat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, kita maksimalkan 50 pohon terlebih dahulu di titik-titik yang paling krusial,” tambahnya.

Lebih lanjut, Egi menegaskan bahwa menjaga kelestarian Gunung Rajabasa merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah penyangga, untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Kita harus sadar bahwa mencegah itu jauh lebih baik. Lebih baik kita antisipasi dengan menanam dan merawat pohon sekarang, daripada kita menyesal di kemudian hari saat bencana terjadi,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor di kawasan tersebut dipicu oleh faktor alam, bukan akibat aktivitas manusia. Hal ini terlihat dari kondisi lokasi yang mulai ditumbuhi vegetasi alami, menandakan kejadian longsor telah terjadi beberapa waktu lalu.

Selain itu, titik longsor berada di zona inti Hutan Lindung Gunung Rajabasa yang tidak terdapat aktivitas pertanian maupun pembukaan lahan oleh masyarakat.
Langkah penanaman pohon ini diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat daya dukung lingkungan sekaligus meminimalkan risiko bencana di wilayah tersebut. (Is-Kmf)

Satuan Relawan Polisi Perhutanan Lampung Selatan Monitoring dan Tanam Pohon Gunung Rajabasa

Satuan Relawan Polisi Perhutanan Lampung Selatan Monitoring dan Tanam Pohon Gunung Rajabasa

    April 02, 2026   No comments

 

Lampung Selatan - Satuan relawan Polisi perhutanan kabupaten Lampung Selatan, melakukan monitoring dan penanaman bibit pohon pada lokasi longsor Gunung Rajabasa.

Kegiatan penanaman bibit pohon pada Kamis 2 April 2026, sekira pukul 13:00 Wib itu dilakukan oleh 15 relawan Polhut, sebagai upaya penanggulangan terjadi longsor susulan yang bisa berdampak lebih luas terjadinya penggundulan area hijau di area Gunung Rajabasa tepatnya di atas Desa Sumur Kumbang, Kalianda.

Selaku koordinator 15 orang relawan Polhut, Dedi Kurniawan, tindakan penanaman bibit pohon yang di lakukan sebagai upaya mempertahankan matrial tanah gunung Rajabasa agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan terawat, Jum'at (03/04/2026).

"Upaya penanaman kembali bibit pohon di lokasi longsor ini sebagai antisipasi agar tidak terjadinya longsor susulan, selain itu juga sebagai bentuk kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah untuk selalu menjaga kelestarian hutan tetap terjaga dan menjaga ketersediaan sumber mata air di gunng Rajabasa," ucapnya.

"Penanaman bibit pohon yang kami lakukan hari ini sebagai contoh kecil saja tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat yang perduli dengan kelestarian hutan," tambah Dedi.

Dedi kurniawan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk peduli lingkungan peduli menjaga kelestarian perhutanan gunung Rajabasa.

"Saya juga menghimbau dan berharap semua elemen masyarakat untuk bersama sama menjaga kelestarian hutan yang ada di lampung khusus nya gunung Rajabasa," ucap Dedi.

Informasi yang diperoleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama serta jajaran terkait pada hari ini akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan akan melakukan penanam bibit pohon tambahan yang lebih banyak lagi ke lokasi longsornya gunung Rajabasa. (Has)

Cukup Kirim “Hallo”, Warga Lampung Selatan Bisa Adukan Keluhan, Bupati Egi: Harus User-Friendly

Cukup Kirim “Hallo”, Warga Lampung Selatan Bisa Adukan Keluhan, Bupati Egi: Harus User-Friendly

    April 02, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersiap meluncurkan layanan pengaduan digital “Hallo Lamsel” yang dirancang agar mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang belum terbiasa dengan teknologi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan layanan tersebut harus benar-benar sederhana dan ramah pengguna (user-friendly) agar tidak menyulitkan masyarakat saat menyampaikan keluhan maupun aspirasi.
Rencana peluncuran “Hallo Lamsel” dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Bupati Egi bersama jajaran pemerintah kabupaten secara hybrid, Kamis (4/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Egi secara khusus meminta para camat memberikan masukan terkait kemudahan penggunaan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah kecamatan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi digital.

“Para camat perhatikan, saya minta tanggapan. Kira-kira masyarakat di kecamatan, khususnya yang mungkin kurang paham teknologi, apakah mudah menggunakan layanan ini,” ujarnya.

Egi juga menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat sebelum layanan resmi diluncurkan.

Menurutnya, uji coba perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung guna memastikan sistem berjalan optimal dan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna.

“Sebelum launching, harus dipastikan sekali kalau layanan digital Hallo Lamsel ini bisa berjalan dan mudah diakses oleh masyarakat. Rancang seuser-friendly mungkin,” tegasnya.

Melalui “Hallo Lamsel”, Pemkab Lampung Selatan berupaya menghadirkan sistem pengaduan yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi.

Salah satu keunggulan layanan ini adalah kemudahan akses melalui aplikasi WhatsApp. Masyarakat cukup mengirimkan pesan “Hallo” ke nomor layanan, kemudian sistem akan merespons secara otomatis dan memandu pengguna dalam menyampaikan laporan.

Alur pengaduan dirancang sederhana. Pengguna hanya perlu memilih jenis layanan, mengisi nama, menjelaskan kejadian, serta mengirimkan bukti foto jika tersedia. Setelah itu, sistem akan menampilkan ringkasan laporan untuk dikonfirmasi sebelum diproses lebih lanjut.

Setelah laporan dikirim, masyarakat akan menerima nomor tiket dan tautan untuk memantau perkembangan penanganan secara berkala.

Pelaksana tugas Kepala Diskominfo Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa sistem ini terhubung langsung dengan masing-masing perangkat daerah, baik melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.

Hal ini memungkinkan komunikasi dua arah antara masyarakat dan instansi terkait berlangsung lebih cepat dan efektif.
Selain itu, seluruh laporan akan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipantau secara menyeluruh oleh pihak terkait.

“Data laporan, baik yang telah selesai, sedang diproses, maupun yang mengalami kendala, dapat diakses untuk memastikan transparansi dan efektivitas penanganan,” jelas Hendry.

Bahkan, dalam tahap lanjutan, Bupati Lampung Selatan juga dapat berkomunikasi langsung dengan pelapor untuk memperoleh umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan.

Saat ini, fitur pengaduan telah ditempatkan di halaman utama agar mudah diakses masyarakat. Ke depan, layanan ini juga akan dilengkapi fitur tambahan, seperti informasi harga bahan pokok di enam pasar yang terintegrasi melalui aplikasi Go Track.
Dengan berbagai fitur tersebut, “Hallo Lamsel” diharapkan menjadi pusat layanan digital yang mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. (Is-Kmf)

Gandeng BUMN, Bupati Egi Siapkan Pariwisata Lampung Selatan ke Level Nasional

Gandeng BUMN, Bupati Egi Siapkan Pariwisata Lampung Selatan ke Level Nasional

    April 02, 2026   No comments

 LAMSEL, Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menjajaki kolaborasi strategis dengan Danantara untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi desa, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka peluang baru di sektor unggulan daerah.

Langkah tersebut ditandai dengan pembahasan lanjutan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama perwakilan Danantara, InJourney, PTPN, serta sejumlah BUMN lainnya, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan (FSP), Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lampung Selatan dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah pada periode 2026-2027.

Bupati Egi menegaskan, pengembangan pariwisata ke depan akan difokuskan pada konsep berkelanjutan berbasis potensi desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kami ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Keindahan alam Lampung Selatan adalah potensi besar yang belum sepenuhnya dikenal luas,” ujar Egi.

Ia menjelaskan, posisi geografis Lampung Selatan yang strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra menjadi keunggulan tersendiri dalam menarik arus wisatawan, terutama dari Pulau Jawa.

“Lampung Selatan adalah beranda Sumatra. Ini peluang besar untuk mengembangkan pariwisata yang mampu menarik lebih banyak kunjungan,” katanya.

Menurut Egi, kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan memiliki kekuatan pada bentang alam, mulai dari garis pantai hingga panorama alami yang berpotensi menjadi daya tarik wisata kelas menengah ke atas.

Segmentasi tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

“Kami melihat potensi ini sangat besar. Jika dikelola optimal, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi lokal,” jelasnya.

Untuk memperkuat pengembangan tersebut, Pemkab Lampung Selatan juga terus mendorong peningkatan infrastruktur, mulai dari akses jalan menuju destinasi wisata, konektivitas antar kawasan, hingga penguatan layanan digital.

Selain itu, kemudahan investasi menjadi fokus utama melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan publik, serta penciptaan iklim investasi yang transparan dan kondusif.

Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra, menilai potensi kerja sama pengembangan kawasan wisata di Lampung Selatan cukup besar, meski masih membutuhkan kajian lebih mendalam.

“Dari hasil pemaparan, kawasan ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Selanjutnya akan dilakukan kajian lebih detail untuk menentukan skema kerja sama yang tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah berikutnya adalah mendorong penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan awal kolaborasi antar pihak.

Dengan pembahasan lanjutan ini, kolaborasi antara Pemkab Lampung Selatan dan BUMN diharapkan segera terealisasi, sekaligus menghadirkan destinasi wisata baru yang kompetitif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Is-Kmf)

Pemkab Pesisir Barat Musrenbang Susun RKPD 2027

Pemkab Pesisir Barat Musrenbang Susun RKPD 2027

    Maret 31, 2026   No comments

Pesisir Barat– Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Hotel Sartika, Pekon Seray, Senin, 30 Maret 2026.

 Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat.

Musrenbang tersebut dihadiri oleh pejabat penting, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, mewakili Gubernur Lampung Kepala Disdik Provinsi Lampung Thomas Amirico, Kepala PMDT Provinsi Lampung Saipul, serta Ketua DPRD Pesibar, Mohammad Emir Lil Ardi. 

Bupati Pesisir Barat dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zukri Amin, menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna menjawab tantangan ekonomi dan sosial.

“Tema pembangunan tahun 2026 adalah akselerasi pengembangan daerah yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas berbasis potensi lokal. Sinergi sangat diperlukan agar pembangunan di Pesisir Barat mampu menjawab isu strategis nasional,” ujar Zukri Amin.

Dalam forum tersebut, Pemkab Pesisir Barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2027:

1. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

2. Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan dan penurunan angka kemiskinan.

3. Peningkatan kualitas serta daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).

4. Penguatan harmonisasi kehidupan sosial dan pelestarian budaya daerah.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lampung, Dr. Anang Risgiyanto, menyampaikan arahan Gubernur terkait posisi strategis Pesisir Barat dalam Koridor Wilayah III. Wilayah ini diarahkan sebagai pusat pengembangan ekonomi biru, branding pariwisata pesisir, serta industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA).

Baca Juga: Cegah Pencemaran Nama Baik, Diskominfotiksan Pesisir Barat Gelar Sosialisasi Internet Sehat

“Pesisir Barat memiliki potensi besar melalui konsep blue and green economy, seperti penguatan pariwisata pantai barat, pelestarian mangrove, hingga sektor perikanan yang tangguh,” jelas Anang Risgiyanto.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal (BPS, BPN, TNBBS), perbankan, akademisi STAI Aminullah, hingga perwakilan Forum Anak. Melalui sinkronisasi kebijakan ini, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat di Negeri Para Sai Batin dan Para ulama.(aliyubsir) 

Apel Pagi Bersama Dan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H, Pemkab Pesibar Perkuat Disiplin dan Pelayanan ASN

Apel Pagi Bersama Dan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H, Pemkab Pesibar Perkuat Disiplin dan Pelayanan ASN

    Maret 30, 2026   No comments

PESISIR BARAT - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, menggelar Apel Pagi Bersama dan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman kompleks perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (30/03/2026).

Apel tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zukri Amin, yang bertindak sebagai pembina apel mewakili Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfotiksan Antoni Wijaya bertugas sebagai perwira apel, dan Doughlas Pratama Pardede, sebagai pemimpin apel. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta apel dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Zukri Amin, menyampaikan ucapan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

“Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas seperti biasa, serta menjadi pribadi yang lebih baik demi mewujudkan Pesisir Barat yang maju, madani, religius, wisata terdepan” ujarnya.

Ia mengajak seluruh ASN untuk terus berbenah diri dan meningkatkan kedisiplinan di lingkungan Pemkab Pesisir Barat sebagai langkah menuju perubahan yang lebih baik.

“Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna mendukung pembangunan di Pesisir Barat,” pungkasnya.

Kegiatan ditutup dengan saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan antara ASN, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkab Pesisir Barat.(aliyubsir).

Heboh UU HKPD, Pemkab Lampung Selatan Tegaskan Tak Ada PHK Massal PPPK

Heboh UU HKPD, Pemkab Lampung Selatan Tegaskan Tak Ada PHK Massal PPPK

    Maret 28, 2026   No comments

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan tidak ada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menyusul kekhawatiran yang berkembang akibat penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Rini Ariasih, meminta para pegawai tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi.

Menurut Rini, isu tersebut mencuat seiring adanya ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam UU HKPD. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan itu perlu dipahami secara utuh dalam konteks pengelolaan fiskal daerah.

“Pembatasan belanja pegawai merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah, bukan kebijakan yang secara langsung mengarah pada pengurangan tenaga kerja, termasuk PPPK paruh waktu,” ujar Rini dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Ia menjelaskan, setiap kebijakan terkait kelanjutan kontrak PPPK tidak dilakukan secara sepihak. Evaluasi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kinerja pegawai, kebutuhan organisasi, serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam praktik penganggaran, Pemkab Lampung Selatan juga memastikan skema pembiayaan gaji telah disusun sesuai regulasi.

Gaji CPNS dan PPPK penuh waktu dialokasikan dalam belanja pegawai, sedangkan PPPK paruh waktu masuk dalam belanja barang dan jasa.

Rini menambahkan, mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri, penganggaran PPPK paruh waktu tidak termasuk dalam komponen belanja pegawai.

Skema ini dinilai memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan APBD, sehingga tidak terdampak langsung oleh batas maksimal belanja pegawai.

Di sisi lain, kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Lampung Selatan tetap mengalami penyesuaian, terutama karena adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.

“Pengisian kebutuhan ASN tetap dilakukan melalui mekanisme pengadaan, baik CPNS maupun PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, berdasarkan hasil analisis beban kerja guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh PPPK untuk terus menjaga etos kerja, meningkatkan kinerja, serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan ASN.

“Seluruh PPPK diimbau tetap tenang, tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, dan tetap menjalankan tugas secara profesional,” tegas Rini.

Pemkab memastikan setiap kebijakan akan dijalankan secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kmf)