Sambangi Kejari Pesawaran, Ratusan Warga Desak Usut Proyek SPAM Rp8,2 M yang Mangkrak

Sambangi Kejari Pesawaran, Ratusan Warga Desak Usut Proyek SPAM Rp8,2 M yang Mangkrak

    Juli 14, 2025   No comments

Pesawaran — Dugaan korupsi proyek SPAM Pesawaran memasuki babak baru.

Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran. Mereka menuntut aparat penegak hukum segera memeriksa proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun pada tahun 2022 dengan anggaran fantastis sebesar Rp8 miliar, namun hingga kini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, Senin 14 Juli 2025.

Proyek SPAM tersebut diketahui diperuntukkan bagi warga Kedondong, Pasar Baru, dan Way Kepayang di Kecamatan Kedondong, serta Kubu Batu di Kecamatan Way Khilau. Namun, tiga tahun berselang, masyarakat mengaku belum merasakan aliran air bersih yang dijanjikan.

Selain mempertanyakan kegagalan proyek, massa juga menyoroti kejanggalan dalam pelaksanaannya. Meski proyek berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pelaksana teknis di lapangan justru berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Sudah tiga tahun, dari 2022 sampai 2025, belum ada manfaat yang dirasakan. Tidak masuk akal proyek sebesar ini bisa gagal. Kami curiga ini hanya modus untuk menggelontorkan anggaran pusat demi kepentingan segelintir pihak, dan kami meminta mengusut tuntas sampai ke aktor intelektualnya, ujar Okvia Niza, salah satu orator aksi, dalam wawancara dengan awak media.

Ia juga menambahkan bahwa aksi hari ini merupakan bentuk dukungan moral kepada Kejari Pesawaran untuk bertindak tegas. "Kami percaya Kejari akan menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan profesional. Tapi jika aspirasi kami diabaikan, maka jangan salahkan kami jika nanti ada aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar," ancamnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pesawaran, Tandy Mu’alim, menerima beberapa perwakilan massa dalam audiensi terbatas. Dalam keterangannya kepada media, ia menyampaikan komitmen institusinya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

"Kami akan menelusuri dan menyelidiki informasi yang disampaikan. Kami pastikan hasil penanganan akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik, paling lambat awal Agustus 2025," tegas Kajari. (Brm)

Kinerja TJSL PalmCo 6 Bulan Pertama 2025: Nyata Bangun Indonesia

Kinerja TJSL PalmCo 6 Bulan Pertama 2025: Nyata Bangun Indonesia

    Juli 12, 2025   No comments

 Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Subholding PTPN IV PalmCo terus mempertegas peran sosialnya di tengah masyarakat. Sepanjang Semester I 2025, perusahaan telah menyalurkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) senilai Rp16,78 miliar yang disebar ke ratusan titik di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Aceh, Jawa hingga Sulawesi.

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga penanggulangan bencana. Mulai dari pembangunan dan renovasi masjid, musholla, gereja, ruang kelas, hingga penyediaan air bersih, serta program pencegahan stunting dan masih banyak objek bantuan lainnya.

Dalam keterangan tertulisnya Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjadikan program sosial perusahaan sebagai bukti nyata untuk membangun Indonesia dari desa-desa.

"Kami ingin memastikan bahwa kehadiran perusahaan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tidak hanya lewat kontribusi ekonomi, tapi juga melalui penguatan sisi sosial, pendidikan, dan spiritual," ujarnya Sabtu (12/07) di Jakarta.

Jatmiko menambahkan bahwa seluruh kegiatan TJSL dilakukan secara terukur dengan prinsip legacy sosial dan keterlibatan aktif dari masyarakat serta pendekatan yang partisipatif dan akuntabel.

"Program-program bantuan ini adalah kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat sekitar, yang pada prinsipnya kebutuhan yang paling mendesak itulah yang kami dahulukan," sambungnya.

Meski menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah, PTPN IV PalmCo mengklaim bahwa keseluruhan program dirancang dengan asas manfaat jangka panjang. Jatmiko menyebut bahwa nilai Rp16 miliar itu bukanlah angka akhir.

“Kami menargetkan hingga akhir tahun 2025, nilai realisasi bisa mencapai lebih dari Rp30 miliar. Yang lebih penting dari jumlahnya adalah dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PalmCo Irwan Perangin-angin mengungkapkan bahwa masjid, sekolah, gereja, dan pondok pesantren masih menjadi permintaan terbanyak dari masyarakat. Menurutnya, hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang representatif dan layak.

“Banyak masyarakat yang mengajukan permohonan renovasi ruang ibadah atau ruang kelas. Sebagian besar dari mereka sudah bertahun-tahun menunggu bantuan, dan ketika akhirnya bisa kami bantu, itu menjadi kebahagiaan tersendiri,” kata Irwan.

Ia menyebut, pada enam bulan pertama tahun 2025 saja, pihaknya telah membantu lebih dari 500 objek bantuan yang 150an objek nya adalah  pembangunan atau perbaikan fasilitas ibadah dan pendidikan.

Data internal perusahaan juga menunjukkan bahwa PalmCo aktif memberikan bantuan tanggap darurat terhadap bencana. Antara lain berupa sembako dan logistik pasca banjir di Riau, Sarolangun, Landak, hingga Jabodetabek. Perusahaan juga mengintervensi langsung wilayah-wilayah rawan stunting dengan penyediaan makanan tambahan, edukasi gizi keluarga, dan penguatan posyandu.

Salah satu bentuk program yang mendapat respons positif dari masyarakat adalah PalmCo Goes to School. Melalui program ini, PalmCo turut berbagi ilmu kepada siswa-siswi dengan memberikan narasumber yang berkompeten di bidangnya sekaligus memberikan bantuan seperti komputer, Air Conditioner (AC), serta bantuan lainnya di berbagai kota/kabupaten.

Plt Kepala SMANTig Medan, Susianto SPd MSi, menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan apresiasinya kepada PTPN IV Regional I. Ia menilai program ini sangat positif dan membuka cakrawala berpikir siswa.

Dirinya pun berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan agar siswa bisa belajar langsung dari praktisi industri.

"Kami ucapkan terimakasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan PTPN IV Palmco, karena pastinya banyak hal serta pengetahuan yang didapat para siswa. Di antaranya pengetahuan baru, khsususnya bagaimana pola kelapa sawit bisa bermanfaat dan memberikan menfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” katanya.

Tiga Inpres untuk Lampung: Pemenuhan SDM Kesehatan, Renovasi Fasilitas, dan Penguatan Layanan KJSU

Tiga Inpres untuk Lampung: Pemenuhan SDM Kesehatan, Renovasi Fasilitas, dan Penguatan Layanan KJSU

    Juli 11, 2025   No comments

Jakarta,  — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama para kepala daerah kabupaten di Lampung melakukan audiensi strategis dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, bertempat di kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 9 Juli 2025.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, serta jajaran direktur jenderal dan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Turut mendampingi Gubernur Lampung, hadir secara langsung Bupati Lampung Selatan Radityo Egi, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Tanggamus Saleh Asnawi, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Serta Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur dan para Bupati menyampaikan langsung berbagai permasalahan dan kebutuhan daerah terkait pelayanan kesehatan, mulai dari keterbatasan tenaga medis hingga kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya intervensi pemerintah pusat untuk membantu percepatan peningkatan layanan kesehatan di Lampung.

“Kami menyampaikan kebutuhan nyata di daerah: dari tenaga dokter, spesialis, hingga alat kesehatan dan bangunan yang layak. Harapan kami, semua ini bisa dijawab dalam bentuk kebijakan nasional,” ujar Gubernur Mirza.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang turut hadir dalam pertemuan, menyampaikan bahwa hasil dari audiensi ini sangat positif dan konkret.

“Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan siap mendukung Lampung. Disiapkan tiga langkah strategis dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres),” ujar Marindo.

Menurutnya, tiga Inpres tersebut meliputi:
1. Inpres Pemenuhan SDM Kesehatan, terutama untuk tenaga dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis, dengan mendorong keterlibatan putra-putri daerah untuk memperkuat sistem layanan di wilayah asal mereka.

2. Inpres Renovasi dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan, yang akan mencakup rumah sakit, puskesmas, dan pustu, terutama di wilayah kabupaten/kota yang masih kekurangan infrastruktur dasar kesehatan.

3. Bantuan Peralatan dan Sarana Prasarana Kesehatan, yang difokuskan pada peningkatan layanan untuk penyakit KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi) sebagai bagian dari penanganan beban penyakit utama di Indonesia.

“Ini adalah langkah nyata. Artinya, pertemuan ini tidak hanya simbolik. Ada komitmen konkret pusat untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan di Lampung,” tambah Marindo.

Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, atas respon cepat dan keterbukaan dalam menerima masukan dari daerah.

“Kami optimistis, dengan kolaborasi ini, derajat kesehatan masyarakat Lampung akan meningkat. Ini perjuangan untuk hak dasar rakyat,” tutup Gubernur. (*)

Ketua DPRD Lampung Dukung DPR RI Ukur Ulang HGU SGC

Ketua DPRD Lampung Dukung DPR RI Ukur Ulang HGU SGC

    Juli 11, 2025   No comments

Lampung  — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi II DPR RI yang membahas kepemilikan lahan oleh Sugar Group Companies (SGC) dalam rapat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Senayan.

Langkah ini dinilai penting karena menyangkut pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGC di Lampung—isu yang selama ini menjadi sorotan publik.

Giri mengatakan, jika dirinya mendukung penuh langkah DPR RI, selama itu untuk kepentingan masyarakat, Khususnya warga Lampung.

“Saya sangat menyambut baik hasil RDP DPR RI terkait lahan SGC. Pada prinsipnya, DPRD Lampung mendukung penuh selama ini demi kepentingan masyarakat, khususnya warga Lampung,” kata Giri, Kamis (10/07).

Menurut politisi Gerindra Lampung ini, proses pengukuran ulang HGU yang direncanakan ATR/BPN pusat merupakan langkah awal yang strategis, tidak hanya untuk menata ulang data kepemilikan lahan, tetapi juga membuka jalan menuju transparansi pemanfaatan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar di Lampung.

“Tentu ini bukan hanya soal perbedaan data, tapi menjadi titik awal pemetaan ulang perusahaan besar di Lampung, tidak hanya SGC saja,” ucapnya

Sehingga, kata Giri, ia mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk aktif mengevaluasi kontribusi perusahaan-perusahaan besar, termasuk SGC, terhadap pendapatan daerah.

“Kita juga minta Pemprov untuk menghitung secara konkret seberapa besar kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap pembangunan daerah,” ungkapnya

Langkah ini, sambung Giri, adalah bagian dari upaya bersama. " memastikan keadilan tata ruang dan optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung secara menyeluruh," tandasnya.

Rembug Warga, Wagub Lampung: Pertanian Pilar Penting Dalam Program MBG

Rembug Warga, Wagub Lampung: Pertanian Pilar Penting Dalam Program MBG

    Juli 10, 2025   No comments

Lampung Selatan — Dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu menggelar kegiatan "Rembug Warga" di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (10/7/2024).

Kegiatan bertajuk "Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan Produk Hasil Pertanian" ini dihadiri langsung oleh Deputi Abdul Haris yang mendorong para petani untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian melalui inovasi dan kolaborasi pemanfaatan alat produksi.

“Pada prinsipnya kita mendorong penerapan resource sharing, yaitu penggunaan fasilitas bersama seperti combine harvester dan pengering gabah agar pemanfaatannya maksimal. Gapoktan dari Sidoharjo dan Bumi Daya bisa memanfaatkan ini secara bergilir. Pemda dan kecamatan juga akan mendukung,” ujar Haris.

Kemenko PMK, lanjutnya, akan terus mendukung program pemberdayaan berbasis ketahanan pangan dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, termasuk Program Desaku Maju yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung.

Program tersebut dinilai membawa dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui penyediaan alat pengering gabah dan fasilitas produksi pupuk organik yang dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi usaha tani.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang turut hadir, menegaskan bahwa potensi pertanian Lampung menjadi pilar penting dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan.

Senada, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Mineral, Pamuji Lestari, menekankan pentingnya proses pengeringan gabah guna meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil panen.

“Kalau gabah dikeringkan, harganya jauh lebih baik. Bulog bisa menyerap gabah kering lebih optimal untuk penyimpanan di gudang,” kata Lestari.

Selain sesi dialog, kegiatan Rembug Warga juga diisi dengan penyerahan bantuan alat pertanian seperti combine harvester dan peralatan produksi lainnya. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenko PMK, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank BRI.

Acara ini turut dihadiri oleh pelaku UMKM, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta masyarakat dari berbagai desa di Lampung Selatan. Hadir pula Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Staf Khusus Menko PMK Lukmanul Hakim, Forkopimda Lampung, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. (*)

Bupati Pesisir Barat Hadiri Rakor Penguatan Sinergi Pemda Bersama KPK RI

Bupati Pesisir Barat Hadiri Rakor Penguatan Sinergi Pemda Bersama KPK RI

    Juli 10, 2025   No comments

PESIBAR– Bupati Pesisir Barat, Lampung, Dedi Irawan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kamis (10/07/2025), bertempat di Ancol, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Bupati turut didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj). Sekda) Pesisir Barat Tedi Zadmiko dan Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.

Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, dengan mendorong sinergi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan KPK RI, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Lampung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, serta para Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Inspektur se-wilayah DKI Jakarta, Lampung, Babel, Sumsel, Banten, dan Jabar.

Dalam forum strategis tersebut, KPK RI menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi sebagai pilar utama dalam pemberantasan korupsi. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi penerapan early warning system, pelaporan gratifikasi secara transparan, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi korupsi sejak dini.

Pj. Sekda Pesisir Barat menyampaikan bahwa kehadiran Bupati beserta jajaran merupakan bentuk komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Ini bukan hanya agenda seremonial, tetapi wujud nyata dari keseriusan kita dalam membangun budaya pemerintahan yang bersih dan melayani. Ke depan, pengawasan akan diperkuat, koordinasi diperluas, dan sistem transparansi akan terus ditingkatkan,” ujar Pj. Sekda.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten menambahkan bahwa forum seperti ini menjadi ruang evaluasi sekaligus refleksi atas pelaksanaan pengawasan internal yang telah dilakukan di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa peran APIP akan terus dimaksimalkan dalam mendampingi setiap perangkat daerah agar terhindar dari praktik yang menyimpang.

Melalui keikutsertaan dalam Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat memperbarui komitmen terhadap sistem integritas daerah, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat langkah-langkah preventif dalam mencegah korupsi di lingkungan birokrasi.

Rakor ini juga menjadi simbol bahwa semangat pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat.aliyubsir.

Fraksi Nasdem Pesibar Soroti Visi- Misi Jangan Hanya Sebatas Slogan Belaka di RANPERDA RPJMD

Fraksi Nasdem Pesibar Soroti Visi- Misi Jangan Hanya Sebatas Slogan Belaka di RANPERDA RPJMD

    Juli 09, 2025   No comments

PESISIR BARAT– Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung menyoroti sejumlah isu strategis dalam penyampaian Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat yang dilaksanakan Rabu (9/7/2025). 

Melalui juru bicaranya, Elya Triskova, fraksi Nasdem memberikan beberapa catatan kritis dan rekomendasi konstruktif untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat, Fraksi Nasdem mengapresiasi penyusunan RPJMD sebagai langkah awal yang krusial. Namun, faksi ini menekankan pentingnya implementasi yang konkret dan terukur, terutama terkait visi “Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan”.

“Visi ‘Madani dan Religius’ perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur, agar tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat,” ujar Elya Triskova saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian serius Fraksi Nasdem adalah pengelolaan sektor pariwisata, khususnya di ikon wisata Labuhan Jukung. Fraksi Nasdem mengkritik masalah penumpukan sampah yang tak terkendali dan buruknya tata kelola retribusi wisata di lokasi tersebut.

“Keindahan Labuhan Jukung kini mulai tercoreng oleh persoalan serius. Masyarakat dan pengunjung mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana retribusi,” tegas Elya yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Pesibar.

Fraksi ini mendesak adanya kolaborasi nyata antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk mengembalikan citra Labuhan Jukung. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal, bukan hanya dinikmati oleh investor besar.

Selain pariwisata, Fraksi Nasdem juga menyoroti beberapa isu strategis lain yang harus menjadi fokus pemerintah daerah, antara lain pengentasan kemiskinan: Melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan jaminan sosial, Infrastruktur: Peningkatan kualitas jalan, akses air bersih, listrik, sanitasi, dan digitalisasi wilayah terpencil serta tata Kelola Pemerintahan: Mendorong reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja OPD.

Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Nasdem pada akhirnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.tandas Elya.(Aliyubsir).