Komisi I DPRD Kota Bekasi Rekomendasikan Alih Daya sebagai Solusi Alternatif

Kota Bekasi – Komisi I DPRD Kota Bekasi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk mempertimbangkan penerapan sistem alih daya (outsourcing) sebagai alternatif dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik, menyusul diberlakukannya kebijakan larangan pengangkatan tenaga honorer baru oleh pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, menyampaikan bahwa kekurangan guru, khususnya di tingkat SD dan SMP, masih menjadi persoalan serius di Kota Bekasi. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD), terdapat kebutuhan sebanyak 2.600 formasi guru, yang terdiri dari 1.734 untuk SD dan 872 untuk SMP.

“Masalah kekurangan guru tidak boleh terus berlarut. Jika diperbolehkan regulasi, outsourcing bisa menjadi opsi solusi,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

 Rudy menilai bahwa sistem outsourcing dapat menjamin keberlangsungan tenaga pendidik kontrak melalui pihak ketiga, tanpa harus bertentangan dengan aturan pemerintah pusat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus melalui kajian menyeluruh dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan bahwa pihaknya tetap mematuhi kebijakan pusat terkait larangan pengangkatan honorer baru. Namun, ia mengakui bahwa kekurangan tenaga guru masih menjadi tantangan utama di sektor pendidikan.

Saat ini, terdapat 11.249 tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemkot Bekasi, di mana 7.995 di antaranya telah diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tengah menunggu Surat Keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD diharapkan dapat melahirkan solusi konkret untuk menjawab kebutuhan tenaga pendidik di Kota Bekasi. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan agar kualitas pendidikan tidak terdampak oleh kekurangan tenaga pengajar.(ADV)