PESISIR BARAT– Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung menyoroti sejumlah isu strategis dalam penyampaian Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat yang dilaksanakan Rabu (9/7/2025).
Melalui juru bicaranya, Elya Triskova, fraksi Nasdem memberikan beberapa catatan kritis dan rekomendasi konstruktif untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat, Fraksi Nasdem mengapresiasi penyusunan RPJMD sebagai langkah awal yang krusial. Namun, faksi ini menekankan pentingnya implementasi yang konkret dan terukur, terutama terkait visi “Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan”.
“Visi ‘Madani dan Religius’ perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur, agar tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat,” ujar Elya Triskova saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian serius Fraksi Nasdem adalah pengelolaan sektor pariwisata, khususnya di ikon wisata Labuhan Jukung. Fraksi Nasdem mengkritik masalah penumpukan sampah yang tak terkendali dan buruknya tata kelola retribusi wisata di lokasi tersebut.
“Keindahan Labuhan Jukung kini mulai tercoreng oleh persoalan serius. Masyarakat dan pengunjung mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana retribusi,” tegas Elya yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Pesibar.
Fraksi ini mendesak adanya kolaborasi nyata antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk mengembalikan citra Labuhan Jukung. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal, bukan hanya dinikmati oleh investor besar.
Selain pariwisata, Fraksi Nasdem juga menyoroti beberapa isu strategis lain yang harus menjadi fokus pemerintah daerah, antara lain pengentasan kemiskinan: Melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan jaminan sosial, Infrastruktur: Peningkatan kualitas jalan, akses air bersih, listrik, sanitasi, dan digitalisasi wilayah terpencil serta tata Kelola Pemerintahan: Mendorong reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja OPD.
Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Nasdem pada akhirnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.tandas Elya.(Aliyubsir).
Tidak ada komentar:
Write komentar