Firdaus Minta SMSI Jadi Penanggung Jawab HPN 2027

Firdaus Minta SMSI Jadi Penanggung Jawab HPN 2027

    Juni 19, 2026   No comments

JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengusulkan agar SMSI dipercaya menjadi penanggung jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat saat memberikan sambutan pada Malam Anugerah SMSI 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam sambutannya, Firdaus mengatakan SMSI akan segera menyampaikan surat resmi kepada Dewan Pers terkait usulan tersebut. Menurutnya, penunjukan penanggung jawab HPN perlu dilakukan secara bergiliran dan berkeadilan bagi seluruh konstituen pers.

“Insya Allah, dengan izin Yang Mulia Ketua Dewan Pers, kiranya berkenan nanti penanggung jawab Hari Pers Nasional yang akan datang itu SMSI. Kami akan kirim surat menyusul,” ujar Firdaus.

Ia menegaskan, SMSI tidak bermaksud memonopoli penyelenggaraan HPN. Justru sebaliknya, organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia itu menginginkan adanya prinsip kesetaraan di antara seluruh konstituen Dewan Pers.

“Pada HPN yang akan datang, seluruh konstituen itu harus diberi kesempatan sebagai penanggung jawab demi kesetaraan. AMSI, PRRSNI, ATVLI, ada PWI, ada SMSI dan lainnya. Semuanya harus ditempatkan secara setara dam adil,” katanya.

Firdaus juga berharap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dapat memberikan dukungan terhadap keinginan SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027.

“Mohon izin kembali kepada PWI, kiranya nanti mendukung kami untuk menjadi penanggung jawabnya. Karena ini adalah karya-karya luar biasa yang harus terus dijaga keberlangsungannya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus menjelaskan bahwa Anugerah SMSI 2026 merupakan bentuk apresiasi masyarakat pers kepada para tokoh pemerintah dan masyarakat yang berkontribusi menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

Sebanyak 16 penerima penghargaan terpilih dari 61 nama yang diusulkan pengurus SMSI kabupaten/kota dan provinsi dari seluruh Indonesia. Nama-nama tersebut kemudian disaring menjadi 32 kandidat sebelum akhirnya diputuskan 16 penerima penghargaan oleh dewan juri di bawah koordinasi Sekretaris Dewan Juri Prof. Taufik dan pengawasan Ketua Dewan Pakar SMSI Prof. Yudi Krisnandi.

Dari 16 penerima penghargaan tersebut, tiga tokoh akan masuk nominasi penerima Pin Emas SMSI yang rencananya diserahkan pada peringatan Hari Pers Nasional mendatang.

Firdaus menilai momentum HPN tidak hanya menjadi perayaan insan pers, tetapi juga wadah untuk memperkuat kebersamaan seluruh organisasi konstituen Dewan Pers.

“Seluruh konstituen harus ditempatkan secara setara dan berkeadilan. Itu semangat yang ingin kami bangun,” tegasnya.

Acara Malam Anugerah SMSI 2026 sendiri dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, jajaran pengurus pusat SMSI, para tokoh penerima penghargaan, serta insan pers dari berbagai daerah di Indonesia. (***)

Verifikasi Perusahaan oleh Dewan Pers Dinilai Memberatkan oleh Ketum SMSI

Verifikasi Perusahaan oleh Dewan Pers Dinilai Memberatkan oleh Ketum SMSI

    Maret 09, 2026   No comments

Ketua Umum SMSI Firdaus menyoroti kebijakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers yang menurutnya cukup memberatkan bagi media kecil.

Hal tersebut diungkapkan Firdaus dalam Rapimnas SMSI dan hut SMSI ke 9 tahun di Milenium hotel Jakarta, 6-7 Maret 2027.Ia menyebut banyak pemerintah daerah hanya bersedia bekerja sama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers, sehingga menyulitkan media kecil untuk bertahan hidup.

“Banyak anggota kami merasa seperti ‘dibom’ dengan kebijakan verifikasi itu karena bisa mematikan keberlangsungan hidup media kecil,” ujar Firdaus.Menurut Firdaus, yang lebih penting adalah menjaga kemerdekaan pers, bukan sekadar menambah beban administratif bagi perusahaan media.

“Yang lebih esensial adalah kemerdekaan pers. Jangan sampai kemerdekaan itu justru dibatasi oleh rezim administrasi,” tegasnya.Ia juga menyinggung persoalan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurutnya, sebagian besar media anggota SMSI memiliki wartawan dengan jenjang kompetensi utama, namun organisasi tersebut belum diberi kewenangan sebagai lembaga pelaksana UKW.

“Kami tidak diberi otoritas UKW, tetapi ada lembaga lain dengan sumber daya terbatas yang menjadi lembaga uji. Pengujinya sering meminjam anggota SMSI, yang diuji juga anggota SMSI, bahkan biayanya sering ditanggung anggota kami,” ujarnya.

Rapimnas tersebut dihadiri para Ketua SMSI provinsi dari seluruh Indonesia, serta sejumlah tokoh pers nasional dan pimpinan organisasi pers.Dari Dewan Pers hadir Ketua Dewan Pers. Prof Komaruddin Hidayat, bersama tiga anggota Dewan Pers lainnya, yakni Yogi Hadi Ismanto SH MH (Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers),
Rosarita Niken Widiastuti (Ketua Komisi Kemitraan Hubungan Antar Lembaga dan Infrastuktur Organisasi), dan Dahlan Dahi (Ketua Komisi Digital dan Sustainability)

Kemudian tamu undangan yang hadir dari Konstituen Dewan Pers, antara lain Bambang Santodo, (Ketua Umum ATVLI), Ahmad Munir (Ketua Umum PWI), Elin Y Kristanti (Direktur Eksekutif AMSI), Sopian (Koordinator PFI Pusat), dan Wilson Lumi (Wakil Ketua Bid. Organisasi SPS)

Sementara dari jajaran Dewan Pembina SMSI, tampak hadir Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH., MH., CREL selaku ketua dan Mayjen (Purn) Joko Warsito, S.Ip sebagai wakil ketua. Dari Dewan Pakar SMSI hadir Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E (ketua) dan Prof. Dr. Drs. H. Henri Subiakto, SH., MSi (wakil ketua). Hadir juga Ketua Forum Pemred SMSI, Theodorus Dar Edi Yoga.(*)

Jafarudin Resmi Pimpin SMSI DIY Masa Bakti 2026–2030

Jafarudin Resmi Pimpin SMSI DIY Masa Bakti 2026–2030

    Februari 17, 2026   No comments

YOGYAKARTA - Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (SMSI DIY) resmi memiliki ketua umum baru.

Pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi (Pemred) beritajogja.com, Jafarudin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SMSI DIY masa bakti 2026–2030 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) SMSI DIY yang berlangsung pada 17 Februari, di Warung Inyong, Sleman.

Jafarudin menggantikan Ketua SMSI DIY periode 2022–2026, Sihono HT yang dalam susunan pengurus baru ini, menjabat Ketua Dewan Pembina SMSI DIY.

Secara simbolik, Sihono menyerahkan Pataka SMSI DIY kepada Jafarudin sebagai tanda serah terima jabatan.

Dalam sambutannya, Jafarudin menyatakan siap mengemban tugas yang diamanahkan.

“Program prioritas saya adalah bagaimana menguatkan peran organisasi dan ekosistem media siber sebagaimana tujuan SMSI, yaitu mewujudkan ekosistem industri media siber yang sehat, mandiri, dan bermartabat serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, cerdas, tertib, adil, makmur, dan sejahtera,” kata wartawan yang akrab disapa Fafa ini.

Acara penutupan Musprov SMSI DIY dirangkai dengan bedah buku karya Fafa, yang berjudul Ambang Sandyakala Jurnalisme, Salam Sayang untuk Dewan Pers. Bertindak sebagai pembedah buku dua wartawan senior, yakni Sihono HT dan Hudono yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY.

Fafa menjelaskan buku yang telah dilaunching pada momentum Hari Pers Nasional, 9 Februari  2026 ini membahas problematika pers digital sekaligus tawaran solusi. Menurutnya, di era digital ini tantangan pers semakin kompleks. Algoritma platform global, dominasi influencer dan buzzer politik, disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI), ketergantungan anggaran pemerintah, hingga kebijakan Dewan Pers dinilainya turut berkontribusi menyempitkan ruang gerak pers profesional.

Ia menyoroti kebijakan verifikasi oleh Dewan Pers yang dinilai memberatkan media-media startup atau UMKM. Padahal media startup banyak didirikan oleh wartawan profesional, di antaranya korban PHK perusahaan pers besar.

Media mereka juga banyak yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Pers, yakni berbadan hukum pers.

“Konsepnya profit sharing atau equity sharing, bukan gaji. Ini adalah model bisnis modern yang sudah bertumbuh sejak ledakan industri teknologi digital. Anggota SMSI DIY rata-rata adalah media startup, namun tetap setia dengan jurnalisme berkualitas, professional dan menjaga etika,” ungkapnya.

Fafa meyakini pers profesional, termasuk yang dilaksanakan media-media lokal, tetap menjadi satu-satunya institusi sosial yang memiliki mekanisme verifikasi, koreksi, dan akuntabilitas di tengah gempuran disrupsi informasi.

“Jika negara abai akan hal ini, maka sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan masa depan Pers, melainkan demokrasi itu sendiri. Tidak selalu regulator, dalam hal ini Dewan Pers, merupakan pemegang kebenaran absolut. Jika kita selalu taat kepada pemegang otoritas tanpa mengkritisi, maka tidak ada kontrol publik. Maka rusaklah demokrasi,” ucapnya.

Fafa menegaskan ia tidak bermaksud melawan Dewan Pers, justru ingin mengembalikan marwah Dewan Pers kepada mandatnya sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana tugasnya hanya mendata, bukan memverifikasi. Perlindungan pers bersifat konstitusional, bukan administratif.

“Solusi yang saya tawarkan dalam buku saya di antaranya adalah agar Dewan Pers justru memberikan mandat kepada organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituennya, seperti SMSI, untuk memverifikasi perusahaan pers, lalu Dewan Pers mendata, bukan sebaliknya. Tentu verifikasi mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Fafa menegaskan, meski diberi judul Ambang Sandyakala Jurnalisme, bukunya tidak dimaksudkan untuk menebar pesimisme terhadap masa depan pers Indonesia. Sandyakala dimaknai sebagai transisi menuju fajar yang lebih cerah. Ia meyakini melalui integritas, inovasi, dan keberpihakan pada kepentingan publik, pers akan tetap hidup.

Sementara itu, selaku pembedah buku, Sihono menilai buku ini lahir dari kegelisahan seorang praktisi media yang merasakan bagaimana kebebasan pers yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar pasca-Reformasi 1998 perlahan bergeser, bukan oleh larangan terang-terangan, melainkan oleh mekanisme administratif, tafsir regulatif yang melebar, serta kuasa ekonomi-politik yang kian halus namun efektif.

“Buku ini menegaskan verifikasi idealnya memperkuat ekosistem, bukan menyisihkan. Ketika syarat administratif dan finansial diseragamkan tanpa empati pada realitas media kecil dan daerah, yang tereduksi bukan hanya jumlah perusahaan pers, tetapi juga keberagaman suara publik. Jurnalisme tumbuh dari kedekatan dengan warga, dari kerja tekun di lapangan, bukan semata dari neraca keuangan yang tebal,” tandas Sihono.

Hal senada diungkapkan Hudono. Menurutnya, verifikasi yang terlalu menekankan struktur perusahaan pers dikhawatirkan justru mengabaikan inti jurnalisme, sementara fungsi yang diamanatkan dalam UU Pers hanyalah mendata perusahaan pers, bukan memverifikasi.

“Dalam konteks itulah saya mengapresiasi terbitnya buku Ambang Sandyakala Jurnalisme, Salam Sayang untuk Dewan Pers yang ditulis sahabat saya Mas Fafa. Dalam bukunya ini, beliau mencoba menyampaikan kegelisahannya ketika Dewan Pers berperan bak ‘wasit’ yang menentukan hidup matinya media. Kalau dulu, zaman Orde Baru, media bisa hidup berbekal Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kini, setelah rezim perizinan terbit dihapus, giliran dicekam kekhawatiran keberlanjutan hidupnya terhenti, terutama media level UMKM, lantaran belum mengantongi label verifikasi Dewan Pers,” pungkasnya. (Lis)

Deklarasi Pers Nasional 2026: Hadapi AI dan Platform Global, Pers Tegaskan Agenda Keberlanjutan

Deklarasi Pers Nasional 2026: Hadapi AI dan Platform Global, Pers Tegaskan Agenda Keberlanjutan

    Februari 09, 2026   No comments

Jakarta — Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers menandatangani Deklarasi Pers Nasional 2026 sebagai sikap bersama menghadapi tantangan industri jurnalisme di tengah revolusi kecerdasan buatan (AI) dan dominasi platform digital global. Deklarasi yang memuat delapan poin pernyataan itu menegaskan komitmen pers nasional menjaga kemerdekaan pers, keberlanjutan media, serta kualitas demokrasi.

Deklarasi dibacakan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto dalam Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2026 bertema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026).

Sejumlah organisasi pers menandatangani deklarasi tersebut, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), serta Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Totok menyatakan deklarasi bertajuk “Pers Merdeka, Media Berkelanjutan, Demokrasi Terjaga” menegaskan peran pers dalam menegakkan nilai demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, sekaligus menghormati kebhinekaan serta menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Dalam naskah deklarasi, pers Indonesia juga mengakui masih menghadapi persoalan strategis, mulai dari ancaman terhadap kemerdekaan pers, keberlanjutan ekonomi perusahaan media, hingga keselamatan dan perlindungan wartawan.

“Pers nasional menjalankan peran mengembangkan pendapat umum berbasis informasi yang tepat dan benar, melakukan pengawasan dan kritik untuk kepentingan publik, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran,” ujar Totok dalam keterangan resmi Dewan Pers, Senin (9/2/2026).

Melalui deklarasi tersebut, pers menegaskan komitmen bekerja profesional dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers juga menolak segala bentuk kriminalisasi kerja jurnalistik dan mendesak penegakan hukum yang adil atas kekerasan, intimidasi, serta ancaman terhadap wartawan.

Selain itu, pers mendorong negara memberi dukungan nyata bagi keberlanjutan industri media melalui penyediaan infrastruktur digital, insentif fiskal dengan prinsip no tax for knowledge, pembiayaan publik yang transparan dan independen, serta pengembangan Dana Jurnalisme dan program penyehatan pers BEJO’s (bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri).

Deklarasi juga mendesak pemerintah memastikan perusahaan platform digital menjalankan kewajiban sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, serta mendorong peningkatan regulasi tersebut menjadi undang-undang. Pers nasional juga meminta karya jurnalistik dilindungi hak cipta dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Platform teknologi digital, termasuk AI, didorong memberikan kompensasi yang adil dan proporsional atas penggunaan karya jurnalistik serta mencantumkan sumber media secara jelas dan dapat ditelusuri. Pers juga meminta pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencegah praktik monopoli platform digital dalam ekosistem media.

Percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara partisipatif dan berkeadilan turut menjadi sorotan, disertai usulan moratorium sementara dan terukur terhadap penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) selama proses revisi berlangsung.

Penandatanganan deklarasi ini disaksikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, serta para pemimpin organisasi pers dan jurnalis dari berbagai daerah.

Sementara itu, Komaruddin Hidayat menyoroti dominasi platform digital global yang menyedot pendapatan iklan sebagai pemicu utama gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan media. Menurut dia, iklan yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama media arus utama kini beralih ke media sosial dan layanan berbagi video.

“Media tradisional mengalami penurunan pendapatan karena iklan berpindah ke media sosial. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang adil, kondisi ini akan terus berujung pada PHK,” ujar Komaruddin.

Dewan Pers berharap pemerintah segera menciptakan regulasi yang menyeimbangkan ekosistem bisnis media agar keberlanjutan jurnalisme dan kualitas demokrasi tetap terjaga di era digital. (ihd)

Presiden Prabowo Siap Hadir di HPN 2026

Presiden Prabowo Siap Hadir di HPN 2026

    Januari 23, 2026   No comments

JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026 di Provinsi Banten, dipastikan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kepastian tersebut terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kementerian Kebudayaan RI, yang berlangsung pada Jumat pagi (23/1/2026) di Jakarta.

Audiensi diterima oleh Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik. Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Jumat malam.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menjadwalkan kehadirannya pada HPN 2026 di Banten. Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga siap hadir sekaligus melakukan peletakan batu pertama Museum Siber SMSI,” ujar Muhammad Asrian Mirza.

Dalam rangkaian HPN 2026 yang diselenggarakan SMSI, konstituen Dewan Pers, juga akan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Museum Siber SMSI pada 8 Februari 2026 di Kota Serang. Pada kesempatan peletakan batu pertama museum tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon akan hadir.

Dalam audiensi di Kementerian Kebudayaan, tim SMSI Pusat yang hadir antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si (Dewan Penasihat), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), dr. Nishal (Direktur Media Crisis Center), serta Dyah Kristiningsih (Wakil Direktur Departemen Kesekretariatan dan Keuangan).

Ilona Juwita yang juga dikenal sebagai cucu tokoh seni budaya Pak Ogah, menyatakan kesiapannya mendampingi Menteri Kebudayaan dalam agenda peletakan batu pertama Museum Siber SMSI di Banten.

Ilona juga menyampaikan, bahwa Musium ini, merupakan musium media siber pertama yang akan di bangun di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut juga membahas penguatan aliansi strategis antara media siber dan negara dalam pembangunan peradaban berbasis kebudayaan.

Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap.

Media siber dipandang memiliki peran penting dalam merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai kebudayaan, termasuk memberi ruang bagi tradisi lokal, bahasa daerah, serta pengetahuan komunitas yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus utama pembangunan.

Pembangunan Museum Siber SMSI di Banten, kata Firdaus, diharapkan menjadi simbol kolaborasi negara dan media dalam menjaga memori, identitas, serta perjalanan pers dan kebudayaan Indonesia di era digital.

*Dari Cerita Rakyat ke Ruang Redaksi*

Sejarah Indonesia tidak terlepas dari kekuatan cerita dan tulisan.
Dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun hingga budaya menulis di media massa, kata-kata telah menjadi perekat nilai dan identitas bangsa.

Dalam perjalanan sejarah, wartawan tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi turut membangun kesadaran kolektif dan imajinasi kebangsaan.

Di era digital, peran itu berlanjut melalui media siber yang kini menjadi ruang kebudayaan baru.
Melalui jaringan media hingga ke daerah, SMSI berada pada posisi strategis untuk memastikan cerita Indonesia tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebhinekaan.

Menurut Ketua Umum SMSI Firdaus, audiensi dengan Kementerian Kebudayaan menegaskan kembali pentingnya peran pers dan wartawan sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa.

Di tengah tantangan zaman dan arus informasi yang cepat, wartawan dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga beretika, berakar, dan berpihak pada nilai kebudayaan.

Dari cerita rakyat hingga berita digital, pers tetap menjadi penjaga narasi Indonesia agar jati diri bangsa terus hidup dan berdaulat atas maknanya sendiri. (*)

Dj Abigail Bius Ribuan Pengunjung Coffee shop and Resto Bajawa Flores

Dj Abigail Bius Ribuan Pengunjung Coffee shop and Resto Bajawa Flores

    Desember 31, 2025   No comments

Bekasi,- Malam pergantian tahun baru 2026 di Coffee shop and Resto Bajawa Flores di ibu kota Bekasi Jawa Barat, semula hening kian berubah menjadi riuh.

Kemunculan sosok Disc Jockey (Dj) Abigail dari atas booth Dj, dirinya mulai memainkan musik bergenre breakbeat, sehingga ribuan pengujung yang memenuhi ruangan dasar dan lantai atas tampak riuh berjingkrak seolah terhipnotis oleh musik yang dimainkan.

Di malam pergantian tahun baru itu, penampilan musik yang dimainkan Dj Abigail tampak berbeda dari sebelumnya, dirinya sengaja memainkan musik bergenre breakbeat sehingga larut dalam euphoria para generasi Z.

Salah satu dari ribuan pengunjung yang hadir di Coffee shop and Resto Bajawa Flores tersebut, Puput. Bersama rekan-rekannya merasakan atmosfer itu sehingga tidak mampu untuk bangkit bergoyang. Kamis (31/12/2025).

"Luar biasa musik yang dibawakan oleh Dj. Abigail itu, mampu memukau penonton yang ada di Bajawa Flores ini, genrenya itu lo buat candu pas banget dengan selera para generasi z, " komentarnya Puput yang dilontarkan langsung kepada Manager Abigail.

"Berharapnya sih kami bisa menyaksikan lagi Abigail di acara yang sama mungkin pada event tertentu, " ucap Puput.

Dengan detuman musik berspesialisasi "Genre Fluid" yang di colaborasi dengan bermacam jenis gaya musik yang di mainkan dengan gendre breakbeat di akui oleh Manager Abigail, Alfii. Memang berbeda.

"Malam ini berbeda, yang di tampilkan Abigail tidak seperti biasanya yang di tampilkan di berbagai tempat hiburan yang ada  ibu kota Jabodetabek, " ungkap Alfii.

"Pada puncak malam tahun baru 2026 ini Abigail membawakan musik yang gendrenya breakbeat yang sangat di gandrungi para generasi z, " tambah Alfii.

Diketahui sosok Abigail merupakan pemuda yang berkepribadian santai yang berasal dari Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya desa Canggung Kecamatan Rajabasa, debut perdana dalam meniti karirnya di bidang musik yang beraliran House musik asal negeri Paman Sam tersebut bermula di Ibu Kota Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.(has)

Hadapi Lonjakan Nataru, ASDP Perkuat Layanan di 15 Lintasan Pantauan Nasional

Hadapi Lonjakan Nataru, ASDP Perkuat Layanan di 15 Lintasan Pantauan Nasional

    Desember 15, 2025   No comments

Jakarta, — Menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan layanan penyeberangan nasional agar mobilitas masyarakat tetap berjalan aman, tertib, dan nyaman. Dengan meningkatnya intensitas perjalanan akhir tahun, ASDP memperkuat pengelolaan operasional di 15 Lintasan Pantauan Nasional yang menjadi urat nadi konektivitas antardaerah, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dinamika cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.

Sebanyak 15 lintasan prioritas yang berada di bawah koordinasi 15 cabang pada 33 pelabuhan dipastikan dalam kondisi siap layanan. Lintasan tersebut mencakup Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Jangkar–Lembar, Kayangan–Pototano, Tanjung Api-Api–Tanjung Kelian, Telaga Punggur–Tanjung Uban, Ajibata–Ambarita, Nias–Sibolga, Padangbai–Lembar, Kariangau–Penajam, Bajoe–Kolaka, Bira–Pamatata, Bitung–Ternate, Hunimua–Waipirit, serta Bolok–Rote. Jalur-jalur ini menjadi fokus utama karena perannya yang strategis dalam mendukung arus mudik lokal, pariwisata, dan distribusi logistik selama Nataru.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa kesiapan ini bukan hanya soal armada dan fasilitas, tetapi juga tentang kehadiran negara dalam menjaga rasa aman masyarakat. “ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang andal dengan menempatkan keselamatan, empati, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama pelayanan, terutama di tengah meningkatnya mobilitas dan potensi cuaca ekstrem,” ujar Heru dalam Media Gathering ASDP, Senin (15/12).

Secara nasional, ASDP menyiapkan 222 kapal yang terdiri dari 135 kapal komersial dan 87 kapal perintis, untuk melayani 318 lintasan penyeberangan, termasuk 91 lintasan komersial dan 227 lintasan perintis. Berdasarkan proyeksi, pergerakan penumpang di 15 lintasan pantauan nasional diperkirakan mencapai sekitar 547 ribu orang, tumbuh 4,3 persen dibandingkan Nataru tahun lalu, sementara kendaraan diprediksi mencapai 868 ribu unit atau meningkat 8,9 persen. Puncak kepadatan diperkirakan terjadi pada 23–24 Desember 2025.

Untuk mengantisipasi kepadatan, ASDP mengoptimalkan sistem digital Ferizy yang memungkinkan masyarakat mengatur jadwal perjalanan secara lebih tertib. Tiket penyeberangan hanya dapat dibeli melalui aplikasi atau situs resmi Ferizy serta mitra resmi, dengan pembayaran yang dapat dilakukan melalui ATM, mobile dan internet banking, dompet digital, serta gerai ritel seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret, AgenBRILink, Agen BNI 46, Yomart Group, Kantor Pos, dan Pegadaian. ASDP menegaskan tidak ada penjualan tiket di area pelabuhan, dan pengguna jasa wajib memiliki tiket paling lambat satu hari sebelum keberangkatan serta datang sesuai jadwal yang tertera.

Di sisi layanan, ASDP memperkuat dukungan fasilitas melalui customer service 24/7, pengoperasian layanan Express II di lintasan Merak–Bakauheni, penambahan toilet portable, serta optimalisasi penerangan dan kelistrikan pelabuhan. ASDP juga terus berkoordinasi dengan KSOP, BPTD, Polri/TNI, INFA, GAPASDAP, dan BMKG untuk memastikan kesiapan kapal, pengaturan lalu lintas kendaraan, serta respons cepat terhadap perubahan cuaca.

Seiring prakiraan BMKG yang menunjukkan potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah, ASDP mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca, mengikuti arahan petugas, dan memantau informasi resmi sebelum melakukan perjalanan. Dengan kesiapan menyeluruh ini, ASDP berkomitmen menjaga ritme libur akhir tahun agar tetap lancar, aman, dan mendukung aktivitas masyarakat serta perekonomian nasional. (Is)

Sumber: CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

Membidani Kelahiran BPJS Kesehatan, Fachmi Idris Terima Life Achievement KORPRI Award

Membidani Kelahiran BPJS Kesehatan, Fachmi Idris Terima Life Achievement KORPRI Award

    Desember 02, 2025   No comments

JAKARTA - Perintis lahirnya BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menerima Life Achievement KORPRI Award atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun fondasi jaminan kesehatan nasional.

Ketua Panitia Penghargaan KORPRI Award tingkat nasional, Rasio Ridho, mengatakan Fachmi dipilih karena jasanya yang besar dalam merintis sekaligus membesarkan BPJS Kesehatan selama tujuh tahun awal berdirinya.

“Mengingat jasanya yang besar, Pak Fachmi Idris bukan hanya melahirkan BPJS Kesehatan, namun juga mengasuh dan membesarkannya sampai usia 7 tahun sehingga bisa tegak berdiri dan berjalan sampai saat ini,” ujar Rasio Ridho.

“Jutaan masyarakat dengan kondisi sakit dan biaya tinggi telah terbantu melalui BPJS Kesehatan dengan iuran yang terjangkau, termasuk para ASN anggota KORPRI,” tambah Rasio Ridho yang juga Dirjen Penegakan Hukum KLHK.

Ketua Umum KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut Fachmi Idris sebagai figur teladan yang mencerminkan nilai-nilai pengabdian seorang ASN. Menurutnya, seluruh anggota KORPRI harus mampu menjadi Kompas Moral bagi bangsa.

Sementara Fachmi Idris menyampaikan rasa syukur dan kerendahan hatinya. “Rasanya banyak yang lebih pantas mendapat penghargaan tertinggi sebagai ASN ini, mengingat ada 5,5 juta anggota KORPRI yang mengabdi di seluruh pelosok negeri,” ujarnya kepada awak media.

Diketahui, Fachmi memulai kariernya sebagai abdi negara dengan mengabdi sebagai dokter puskesmas di daerah terpencil sebelum kemudian dipercaya memimpin transformasi besar di bidang jaminan kesehatan nasional.(lis)

Sah, Duet Akhmad Munir dan Atal Depari Resmi Daftar Caketum dan Calon Ketua DK PWI Pusat

Sah, Duet Akhmad Munir dan Atal Depari Resmi Daftar Caketum dan Calon Ketua DK PWI Pusat

    Agustus 22, 2025   No comments

JAKARTA– Direktur Utama LKBN Antara, Akhmad Munir, dan Atal Sembiring Depari,  Jumat (22/8) resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat periode 2025–2030 yang akan ditentukan  melalui Kongres Persatuan PWI 2025,  29-30 Agustus di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi.

Munir dan Atal menyerahkan berbagai dokumen persyaratan yang diwajibkan untuk maju dalam pemilihan, antara lain berkas dukungan dari 15 PWI Provinsi, kartu anggota PWI, hingga dokumen hasil tes kesehatan.

Munir dan Atal menyerahkan berkas pencalonannya pada Tim Verifikasi Kongres Persatuan PWI 2025 di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Atal adalah ketua umum PWI Pusat periode 2018-2023, hasil Kongres PWI di Solo. 

Kedatangan Akhmad Munir dan Atal S Depari didampingi banyak pendukungnya, antara lain mantan Ketua PWI Riau sekaligus Ketua PWI Pusat versi KLB 2024, Zulmansyah Sekedang; Ketua PWI Provinsi Jaya, Kesit Budi Handoyo, Mirza Zulhadi, Auri Jaya,   dan Johny Hardjojo, ketua Dewan Penasihat PWI Jaya.

Rombongan Munir dan para pendukungnya diterima langsung oleh Tim Verifikasi Kongres PWI 2025 yang hadir di Hall Dewan Pers yang disulap menjadi Sekretariat Panitia Kongres PWI, Jakarta.

Ketua Tim Verifikasi, Zulkifli Gani Ottoh, menyampaikan sambutan hangat. “Kami mengucapkan selamat datang kepada Cak Munir beserta tim dan para pendukung. Proses verifikasi akan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan panitia kongres,” ujar Zulkifli Gani Ottoh, yang juga ketua SC Komgres Persatuan PWI 2025.

Dalam pernyataannya, Munir berjanji apabila berhasil terpilih sebagai Ketua Umum, ia akan melakukan rekonsiliasi untuk menyatukan PWI yang sebelumnya terpecah, serta menyiapkan berbagai program kerja bagi organisasi.

"Saya akan mengutamakan kepentingan organisasi," tegar Munir, ketua Siwo PWI Jatim dua periode dan ketua PWI Jatim dua periode pula.

Cak Munir juga menekankan agar SC tetap mematuhi aturan organisasi sebagaimana tertuang dalam PD/PRT, bahwa bakal calon Ketua Umum PWI harus menyerahkan surat dukungan provinsi secara fisik atau hard copy, bukan melalui file PDF maupun surat elektronik.

“Sebab aturan SC kan menyatakan bahwa surat dukungan harus ditandatangani di atas materai. Karena itu, surat dukungan berupa file PDF semestinya tidak diterima. Kami sendiri membawa langsung surat dukungannya,” ujar Cak Munir.

Visi dan Misi Cak Munir

Dalam visi dan misinya, Munir menempatkan konsolidasi organisasi sebagai prioritas utama.

Selain itu, ia menjanjikan peningkatan profesionalitas wartawan dengan memperbanyak Uji Kompetensi Wartawan (UKW), pelatihan berjenjang, workshop digital, serta penguatan media lokal.

Adaptasi terhadap teknologi juga menjadi perhatiannya, termasuk digitalisasi kelembagaan PWI dan literasi jurnalisme berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Seperti kita ketahui, hampir setahun ini di beberapa daerah harus kita konsolidasikan, supaya kembali bersatu,” kata Munir.

Zulmansyah Sekedang yang sempat memimpin PWI versi KLB 2024, menegaskan perlunya mengakhiri konflik internal di tubuh PWI.

“PWI lebih penting kita selamatkan daripada sekadar berebut jabatan. Saran banyak senior PWI berharap PWI bersatu. Mereka khawatir kalau ada gesekan dua ketua umum. Karena itu, kedua ketua umum diminta legowo, dan saya legowo dengan saran-saran senior tersebut. Saya memilih mundur. Kepentingan PWI di atas segala-galanya. Yang paling penting, persatuan akan terwujud kalau semua legowo,” ujar Zulmansyah.

(HUMAS/KONGRESPERSATUAN2025)

PWI Kota Tangsel Periode 2025-2028 Resmi Dilantik, Siap Warnai Demokrasi dengan Karya Jurnalistik

PWI Kota Tangsel Periode 2025-2028 Resmi Dilantik, Siap Warnai Demokrasi dengan Karya Jurnalistik

    Juli 31, 2025   No comments

 BANTEN - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan periode 2025–2028 resmi dilantik, (Kamis, 31/07/2025) di Sekretariat PWI Banten, Jalan Jenderal Sudirman No. 25, Kota Serang.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Provinsi Banten, Rian Nopandra, dan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, serta pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris PWI Banten, Fahdi Khalid.

Edy Riyadi selaku Ketua PWI Tangsel yang baru dilantik, dalam sambutannya mengajak seluruh anggota untuk menjadikan organisasi sebagai rumah bersama, tempat berkarya, sekaligus wadah pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWI Banten, Rian Nopandra yang akrab disapa Opan menekankan pentingnya soliditas dan semangat kolektif dalam menjalankan roda organisasi. Ia mengingatkan bahwa setiap pengurus wajib memahami struktur organisasi PWI, Kode Etik Jurnalistik, serta Peraturan Dasar - Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT).

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tapi momentum untuk memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai organisasi dan meningkatkan kualitas jurnalistik yang etis dan bertanggung jawab,” tegas Opan.

Penyerahan bendera pataka PWI dari Ketua PWI Banten kepada Ketua PWI Tangsel menandai puncak acara, yang disaksikan para anggota dan tamu undangan, termasuk pengurus PWI Banten, Ketua PWI Kota Serang dan jajaran.

Dalam arahannya, Opan juga meminta agar pengurus PWI Kota Tangsel menjaga kekompakan serta mampu mewarnai demokrasi lokal dengan kerja-kerja jurnalistik yang sehat.

“Teman-teman PWI Kota Tangsel harus bisa memberi warna dalam pembangunan dan demokrasi, khususnya di Kota Tangsel dan Banten pada umumnya. Peran wartawan sangat penting, apalagi Tangsel punya potensi ekonomi yang besar,” ujarnya.

Opan juga mengingatkan tantangan kerja jurnalistik di era media sosial yang serba cepat dan instan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas tulisan.

“Jangan asal copy-paste. Perhatikan kreativitas, ejaan, tanda baca, dan tentu saja prinsip 5W1H. Itu dasar yang wajib,” tandasnya.

Ia juga mengajak insan pers untuk peduli terhadap lingkungan sosial. “Jurnalis harus punya kepedulian. Jangan hanya sebagai peliput, tapi juga bagian dari kontrol sosial yang aktif menyuarakan kepentingan publik,” tutupnya.(lis*)

SMSI Sematkan Anugerah Pin Emas Kepada Jaksa Agung RI ST Burhanuddin

SMSI Sematkan Anugerah Pin Emas Kepada Jaksa Agung RI ST Burhanuddin

    Juli 26, 2025   No comments

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Konvensi Nasional bertajuk "Sinergi dalam Membangun dan

Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”, di The Jayakarta Hotel, Jakarta, 25 Juli 2025.

Hadir dalam kegiatan,  Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal SH, mewakili Kadiv Humas POLRI, Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K mewakili Kabaintelkam Polri, Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI mewakili Jaksa Agung, Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, M.Si, Zulmansyah Sakedang Ketua Umum PWI, Sasongko Tedjo Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Prof. Dr. Taufiqurokhman Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Theodorus Dar Edi Yoga Ketua Forum Pemred SMSI Pusat, Banjar Chaerudin Dewan Pakar SMSI Pusat, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budisedjati, M. Rian Ali Akbar Ketua LKBH SMSI Pusat, dan Ketua SMSI Provinsi se- Indonesia dan para tamu undangan lainya.

Pada momen tersebut, SMSI sebagai organisasi  star up
media siber terbesar di dunia versi Menteri Pariwisata RI dan Museum Rekor Indonesia
(MURI), turut memberikan anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas kepada puluhan tokoh nasional.

Penerima Anugerah Sahabat Pers SMSI 2025, diantaranya, Dr. Rino Afrino. ST.MM,C.APO, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Muhammad Adnan Yasin. SH MKn , Dewan Redaksi Majalah TERAS, AKBP Nantalena Eko Cahyono, S.Kom, M.S, Kapolres Kabupaten Bungo, Polda Jambi, Provinsi Jambi, Fajar Syah Putra , S.H., M.H, Kejari Kota Medan diwakili oleh Dapot Dariarma, SH.,MH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Afni Carolina, S.H., M.H.Kajari Lampung Selatan, serta  Dr. Siswanto, SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang  diwakili oleh Jefri Penanging Makapedua, SH.,MH Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten.

Sementara Anugerah Pin Emas disematkan kepada Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, SH.,MMbyang diwakili  oleh Anang Supriatna, SH.MH selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum ) Kejaksaan RI sekaligus tampil sebagai keynote speaker.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus juga turut memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada para mitra SMSI yang telah mendukung kelancaran kegiatan.

"Terimakasih kepada semua  mitra  yang telah mendukung Konvensi Nasional SMSI 25 Juli 2025,  BRI, Bank BJB,  Bank BJB Syariah, Bank Banten, Pertamina Hulu Indonesia dan juga dukungan dari Polri dan Kejaksaan," ucapnya.

Untuk diketahui, konvensi nasional SMSI kali ini, juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional LKBH SMSI yang sebelumya telah dilantik.

Audensi Ketum SMSI dan Kabaintelkam Polri: Bahas Media Siber yang Profesional dan Berkesinambungan

Audensi Ketum SMSI dan Kabaintelkam Polri: Bahas Media Siber yang Profesional dan Berkesinambungan

    Juli 23, 2025   No comments

JAKARTA - Suasana penuh kehangatan dan canda tawa mewarnai audensi antara jajaran pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Drs Syahardiantono MSi, di Mabes Polri, Jakarta, rabu (23/7/2025) pukul 14.00.

Dipimpin langsung oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, dan Sekretaris Jenderal, Makali Kumar, S.H., pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa. Ada misi penting dibawa rombongan SMSI kali ini: memperkuat sinergi dan kolaborasi antara insan pers siber dengan institusi kepolisian demi membangun  media siber yang profesional dan berkesinambungan.

Dalam kesempatan itu, Ketum Firdaus menjelaskan secara singkat berdirinya SMSI tahun 2017 yang selanjutnya menjadi konstituen Dewan Pers. SMSI kini beranggotakan sekitar 2700 Perusahaan media siber yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

“Kunjungan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tapi juga mengundang secara langsung Komjen Syahardiantono untuk hadir di Konvensi Nasional SMSI pada 25-27 Juli nanti di Hotel Jayakarta – Jakarta,” ujar Firdaus dengan antusias membuka dialog.

Tak hanya itu, dalam konvensi nasional mendatang, SMSI akan meluncurkan dua program strategis, yakni Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SMSI dan  Pers Club Indonesia (PCI).

Keduanya menjadi wujud nyata SMSI dalam memperkuat peran advokasi, edukasi, serta pengembangan jurnalisme yang berbasis etika dan profesionalitas.

Ditambahkan Firdaus, untuk mewujudkan media siber yang profesional dan berkesinambungan, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk media itu sendiri, pemerintah, dan masyarakat. Media siber harus menjaga independensi, akurasi, dan integritas dalam pemberitaan. Pemerintah perlu mendukung iklim yang kondusif bagi media, sementara masyarakat berperan aktif dalam mengonsumsi informasi yang berkualitas dan memberikan umpan balik.

"Media harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas,," jelasnya.

Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan media massa di Indonesia dapat menjadi pilar demokrasi yang profesional dan berkesinambungan, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

Momen menarik terjadi ketika Ipeh, salah satu wartawati senior SMSI, mengenang kisah masa lalu saat masih sering “tour jurnalistik” bareng Komjen Syahardiantono saat beliau masih berpangkat perwira menengah.

“Pak Syahardiantono ini orangnya lurus dan gak neko-neko. Dulu sering bareng kita keliling ke Polda-Polda. Banyak cerita lucu dan inspiratif,” ucap Ipeh disambut tawa hangat hadirin.

Komjen Pol Drs Syahardiantono MSi, yang menerima kunjungan pengurus SMSI Pusat, didampingi jajarannya, antara lain  Irjen Pol Drs H Merdisyam MSi (Waka Kabagintelkam Polri)  dan Brigjen Pol Wawan Muliawan SH SIK MH (Dirkamsus Baintelkam)  Kabag Intelkam Polri  merespon positif rencana besar SMSI.

“Kami apresiasi langkah SMSI. InsyaAllah, kami hadir di konvensi nanti. Polri siap mendukung penguatan pers yang independen, profesional, dan menjadi mitra strategis keamanan nasional,” tegas Syahardiantono.

Rombongan elite SMSI Pusat yang hadir dalam audensi, antara lain,  Firdaus (Ketua Umum), Makali Kumar, S.H. (Sekretaris Jenderal), Ilona Juwita  (Wakil Ketua Umum Bidang Teknologi Digital dan Usaha Media), Iwan Jamaluddin (Bendahara Umum),
Prof. Dr. Taufiqurochman, A. Ks, S.Sos, M.Si (Dewan Penasehat), Penerus Bonar SH (Sekjen Forum Pemred SMSI),  Rian Ali Akbar, SH (Ketua Umum LKBH SMSI)  dan Masripah (Ketua Bid. Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga).

RDP Komisi II DPR RI: Sepakat Ukur Ulang HGU PT. SGC

RDP Komisi II DPR RI: Sepakat Ukur Ulang HGU PT. SGC

    Juli 15, 2025   No comments

Jakarta – Komisi II DPR RI akhirnya mengambil sikap tegas terhadap konflik agraria yang selama ini membelit PT. Sugar Group Companies (SGC) di Provinsi Lampung. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Selasa (15/7/2025), DPR secara resmi memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk mengukur ulang seluruh lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai PT. SGC.

Langkah ini ditempuh setelah muncul berbagai data yang simpang siur soal luas lahan SGC dari sejumlah sumber resmi:

BPN (2019): 75,6 ribu hektare

ATR/BPN Tulang Bawang: 86 ribu hektare

Website resmi DPR RI: 116 ribu hektare

BPS (2013): 141 ribu hektare

Bahkan dalam forum RDPU bersama Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR), perwakilan ATR/BPN hanya menyebutkan data 72,5 ribu hektare di Tulang Bawang dan 14,4 ribu hektare di Lampung Tengah — tanpa menyodorkan dokumen resmi kepada anggota dewan. Parahnya, pihak ATR/BPN bersikukuh menolak menyerahkan data HGU secara terbuka, bahkan kepada pimpinan dan anggota DPR RI.

Sikap tertutup ini dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik dan memunculkan dugaan kuat bahwa PT. SGC selama ini menguasai lahan di luar batas HGU yang sah.

Komisi II DPR RI menilai pengukuran ulang menjadi langkah mendesak untuk mengurai kabut konflik, memastikan kebenaran data, serta mengakhiri polemik yang telah menimbulkan korban jiwa dan sosial berkepanjangan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan Pimpinan RDP dan RDPU, Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan komitmen parlemen.

“Kami sepakat ukur ulang harus dilakukan. Teknisnya kami serahkan ke Kementerian ATR/BPN. Tapi jangan sampai pemerintah tunduk pada korporasi,” kata Dede. 

Rapat yang berlangsung panas ini sempat diwarnai penolakan dari jajaran Dirjen ATR/BPN dengan alasan keterbatasan anggaran. Namun desakan keras dari tiga LSM asal Lampung—Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR),PEMATANK, dan KRAMAT —akhirnya mendorong Komisi II mengambil langkah tegas.

Ketua AKAR, Indra Musta'in, dalam pernyataannya menyoroti dampak konflik berdarah akibat sengketa lahan ini.

“Ini bukan sekadar soal angka di atas kertas. Sudah ada korban. Sudah ada darah. Negara harus berpihak pada rakyat, bukan pada konglomerat perampas tanah,” tegasnya.

Senada, Suadi Romli dari PEMATANK menekankan pentingnya keterbukaan data HGU.

“Ada ratusan hektare tanah rakyat yang dirampas. Bahkan ada makam ahli waris di dalamnya. Miris, rakyat tak bisa lagi berziarah karena tanahnya dikuasai perusahaan," jelas Romli. 

Sudirman dari KRAMAT menyebut dominasi lahan oleh SGC sebagai penyebab kemiskinan struktural di Lampung.

“Penguasaan tanah yang timpang ini adalah bentuk ketidakadilan akut. Kami butuh bukti nyata, bukan janji," tegas Sudirman Dewa. 

Komisi II juga menyepakati untuk memanggil langsung manajemen PT. SGC dan pimpinan Kementerian ATR/BPN dalam rapat lanjutan guna membuka data legalitas HGU secara terang benderang.

Pengukuran ulang dipandang sebagai kunci pembuka tabir gelap pengelolaan lahan SGC. Dari sana, akan terungkap potensi pelanggaran pajak PPN, PPh, hingga PNBP atas hasil tanaman dan dugaan praktik pengelolaan lahan negara secara ilegal selama puluhan tahun—tanpa kontribusi sah ke kas negara.

“Tabir gelap SGC hanya bisa dibuka dengan satu cara: ukur ulang! Dari situ, kita bisa bongkar semua pelanggaran—dari tanah hingga pajak,” tegas salah satu perwakilan AKAR.

Rapat dihadiri oleh para Anggota DPR RI, unsur Kementerian ATR/BPN termasuk Dirjen Sengketa dan Tata Ruang, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan dari kabupaten-kabupaten terkait.

Satu pesan mengemuka dari rapat ini, ukur ulang adalah harga mati. Tak ada ruang lagi bagi penguasa tanah rakus yang mengangkangi ribuan hektare, sementara rakyat terusir dari kampung sendiri.(lis/ndi) 

FKMPS Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

FKMPS Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

    Juli 08, 2025   No comments

Jakarta -  Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) menyampaikan apresiasi tinggi atasberbagai langkah strategis Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dari rilis yang diterima Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), FKMPS menyampaikan sejumlah terobosan penting telah menjadi harapan baru bagi bangsa ini, mulai dari pemberantasan korupsi dan perampasan aset hasil kejahatan, termasuk kebun sawit ilegal seluas 3 juta hektar, hingga peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan utang UMKM, serta pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan anggaran yang memadai, Selasa 8 Juli 2025.

FKMPS juga menilai rencana Kementerian Kebudayaan RI untuk menulis ulang sejarahIndonesia sebagai langkah monumental yang layak didukung oleh seluruh komponen bangsa. Ini merupakan momentum strategis untuk menyusun narasi sejarah nasional yang lebih Indonesia-sentris dan membangun karakter kebangsaan.

FKMPS, yang berdiri sejak 4 Desember 2019, adalah forum independen yang fokus pada penelitian sejarah agar generasi mendatang mengenal sejarah Indonesia secara otentik, bukan sejarah yang ditulis dari perspektif asing atau berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. FKMPS mendukung sepenuhnya agenda penulisan ulang sejarah yang membebaskan narasi bangsa dari glorifikasi terhadap kekuatan luar dan memusatkan pada nilai, peran, serta perjuangan rakyat Indonesia sendiri.

Namun demikian, FKMPS mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam proses penulisan ulang ini. Penulisan sejarah memerlukan pendekatan yang hati-hati, jujur, dan komprehensif. Proses yang terburu-buru sangat berisiko menghasilkan distorsi baru dan bahkan memicu perpecahan.

“Sejarah tidak boleh ditulis dengan tergesa-gesa. Ia harus ditulis dengan integritas, disusun oleh mereka yang memahami makna bangsa, dan mampu melihat dengan mata hati serta kebijaksanaan,” ujar Laksamana (Purn.) Tedjo Edhie Pudjiatno, Ketua Dewan Penasehat FKMPS.

FKMPS menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah harus dilengkapi dengan tim yang terpercaya dan objektif, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik, terutama para peneliti dan tokoh dari berbagai kalangan yang memiliki kredibilitas akademik dan komitmen kebangsaan. Jangan sampai semangat meluruskan sejarah justru melahirkan distorsi baru yang lebih berbahaya.

"Penulisan sejarah adalah penulisan arah masa depan bangsa, kita pastikan generasi mendatang mewarisi kebenaran, mewarisi sejarah yang ditulis dengan jujur dan berorientasi pada pembangunan karakter bangsa" ujar DR (HC) Heppy Trenggono, ketua dewan Pembina FKMPS.

Tokoh-tokoh yang tergabung dalam FKMPS antara lain Laksamana (Purn.) Tedjo Edhie Pudjiatno, Batara Hutagalung, DR (HC) Heppy Trenggono, Prof. Taufik Abdullah, Prof. Makarim Wibisono, DR. Rudi Gunawan, Prof. Yuddy Chrisnandi, DR. Mufti Mubarok, Prof Lily Wasitova, Bambang Wiwoho, Laksda (Purn.) Surya Wiranto, serta banyak tokoh bangsa lainnya.

FKMPS menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan proses penulisan ulang sejarah ini berjalan dengan integritas, kecermatan, dan keberpihakan total kepada kepentingan bangsa Indonesia.

Kasus PT SGC, Elemen: Jangan Tutupi Zachop Richard! Jangan Lindungi PT SGC

Kasus PT SGC, Elemen: Jangan Tutupi Zachop Richard! Jangan Lindungi PT SGC

    Juni 25, 2025   No comments

Jakarta - , Suara-suara lantang menggema di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Rabu siang (25/06/25). Ratusan massa dari tiga aliansi LSM  AKAR Lampung, PEMATANK, dan KRAMAT turun ke jalan dengan satu tuntutan: usut tuntas skandal dugaan suap ynag melibatkan PT. Sugar Group Companies (SGC).

Bendera kecil putih-hitam- hijau dikibarkan, spanduk bertuliskan kecaman terhadap praktik oligarki dibentangkan, dan dokumen-dokumen tebal berpindah tangan ke pejabat Jampidsus Kejagung. Aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan akumulasi dari kemarahan panjang atas dugaan pelanggaran hukum yang selama ini dibiarkan.

“Jangan tutupi Zachop Richard! Jangan lindungi SGC!” teriak Indra Mustain, Ketua DPP AKAR Lampung, di tengah barikade aparat.

Dalam orasinya, Indra menyinggung dugaan keterlibatan seorang aktor bernama Richard dalam praktik suap kepada Mahkamah Agung. Ia menyebut skandal ini sebagai bentuk nyata pencemaran lembaga peradilan oleh kekuasaan dan uang.

“Ini bukan kasus biasa. Ini skandal. Ini pidana murni. Harus dibuka ke publik. Negara tidak boleh kalah oleh oligarki,” tegas Indra.

Persoalan itu hanya bagian kecil dari skandal PT.SGC. Indra juga menyoroti dugaan pelanggaran berat oleh PT. SGC dan sejumlah anak usahanya, termasuk PT. Sweet Indo Lampung, PT. Indo Lampung Perkasa (ILP), dan PT. Indo Lampung Distilerri.

“Ada temuan pengemplangan pajak triliunan rupiah, penguasaan tanah melebihi batas Hak Guna Usaha (HGU), pembakaran tebu yang mencemari udara, penyerobotan tanah adat dan rawa gambut. Semua ini bukan perkara sepele. Ini skandal negara,” ujarnya.

Suara lantang lainnya datang dari Suardi Romli, Koordinator PEMATANK. Ia menyuarakan betapa perihnya hati masyarakat adat ketika tanah ulayat mereka, termasuk makam-makam leluhur, dikuasai secara paksa oleh korporasi.

“Kami tidak bicara soal tanah mati. Di sana ada sejarah, ada tulang belulang orang tua kami. Tapi SGC tetap menguasai. Negara tetap diam. Ini bukan sekadar perampasan, ini pelecehan terhadap peradaban,” ucapnya.

Orator lainnya Sando juga menuding adanya kedekatan PT SGC dengan kekuatan politik lokal, sehingga hukum terkesan tumpul.

“Jangan sampai hukum kita kalah oleh uang. Jangan biarkan oligarki mempermainkan undang-undang,” serunya.

Puncak aksi terjadi saat tiga pimpinan aliansi menyerahkan dokumen hasil investigasi mereka kepada Kejaksaan Agung. Indra Mustain (AKAR), Suaidi Romli (PEMATANK), dan Sando (KRAMAT) diterima langsung oleh Bambang, pejabat di bidang Jampidsus Kejagung.

“Kami terima dokumennya dan akan segera menindaklanjuti,” ujar Bambang singkat namun tegas di hadapan massa yang tetap berorasi di bawah terik matahari.

Meski demikian, Indra tetap skeptis.

“Kami sudah terlalu sering dijanjikan. Skandal PT. SGC ini harus dibongkar total oleh Kejagung RI. Jangan ada kompromi. Jangan ada titipan,” tegasnya.

Sementara itu, orasi dilanjutkan oleh Sapriansyah, seorang aktivis Lampung. Ia membeberkan akar panjang konflik lahan antara SGC dan masyarakat adat.

“Sejak awal proses permintaan tanah oleh SGC penuh kejanggalan. Setelah penggusuran dan pembukaan lahan, terjadilah penyerobotan, bahkan kekerasan fisik terhadap warga,” ungkapnya.

Menurut Sapriansyah, konflik ini berlangsung bertahun-tahun tanpa penegakan hukum yang nyata.

“Tahun 2018 terjadi perampasan, pemukulan, kriminalisasi warga. Tapi tidak ada satu pun yang menyentuh SGC,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyebut SGC bukan hanya aktor ekonomi, tapi juga politik.

“Mereka penyokong kekuasaan politik di Lampung. Maka jangan heran, kasusnya selalu kandas. Kami tantang Kejagung untuk buktikan bahwa hukum masih bisa berdiri di negeri ini,” serunya penuh tekanan.

Aksi ini bukan yang pertama, namun dinilai sebagai yang paling terbuka, paling lengkap dalam data, dan paling langsung menyasar pusat kekuasaan hukum.

Kini, di tangan Kejagung hanya ada dua pilihan, menjadikan laporan ini sebagai pintu masuk pengusutan besar, atau kembali membiarkan siklus pengabaian hukum yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Dan di Tulang Bawang tempat ribuan hektare tanah diubah jadi ladang tebu masyarakat masih menunggu. Mereka masih menyimpan ingatan tentang jerit nenek mereka yang kehilangan pohon pohon tua dan besar, atau nisan tua yang hilang ditelan alat berat.

Mereka masih percaya, bahwa hukum suatu hari bisa berpihak kepada yang lemah.

“Kami akan lanjutkan orasi di depan Istana Negara agar Presiden Prabowo, sebagai macan Asia, menegakkan keadilan di Lampung,” tutup Indra, disambut sorak ratusan massa aksi. (Lis/ndi) 

Jenderal Dudung Jalankan Misi Negara Sebagai Amirulhajj 2025

Jenderal Dudung Jalankan Misi Negara Sebagai Amirulhajj 2025

    Mei 31, 2025   No comments

Amirulhajj Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 telah resmi bertolak ke Arab Saudi pada 29 Mei 2025 lalu.

Keberangkatan tersebut menandai dimulainya misi kenegaraan penting dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Amirulhaj membawa amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji. Ini adalah tugas kenegaraan yang sangat penting.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Amirulhajj memiliki mandat untuk memimpin misi haji Indonesia serta menjalankan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi.

Hingga hari ke-29 operasional haji kemarin,  tercatat 189.734 jemaah haji reguler telah tiba di Tanah Suci dalam 482 kloter. Dari jumlah tersebut, 55% merupakan jemaah perempuan (105.085 orang), dan 45% laki-laki (84.649 orang). Selain itu, sebanyak 15.033 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Fase kedatangan jemaah gelombang pertama ke Madinah telah berakhir pada 25 Mei 2025. Seluruh jemaah kini telah berada di Makkah dan bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Tahun ini, Amirulhaj didampingi oleh 12 anggota, terdiri dari enam unsur pemerintah salah satunya adalah Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dan enam unsur organisasi masyarakat Islam.

Berikut Struktur Amirulhajj 1446 H/2025 M:

a. Amirulhaj: Nasaruddin Umar

b. Naib Amirulhaj:

1) Mochamad Irfan Yusuf dan
2) Romo R. Muhammad Syafi’i

c. Sekretaris: Dahnil Anzar Simanjuntak

d. Anggota:

1) Muhadjir Effendy;
2) Dudy Purwagandhi,
3) Taruna Ikrar;
4) Amirsyah Sanusi Tambunan;
5) Dudung Abdurachman;
6) Syamsul Anwar;
7) Arif Satria;
8) Akhmad Said Asrori;
9) Arifatul Choiri Fauzi

d. Sekretariat:

1) Arskal Salim dan
2) Jojon Novandri

Ketum Firdaus Bersama Pengurus SMSI Pusat Audiensi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti

Ketum Firdaus Bersama Pengurus SMSI Pusat Audiensi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti

    Mei 26, 2025   No comments

JAKARTA - Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat yang dipimpin langsung Ketua umumnya Firdaus, menggelar audensi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof Dr H. Abdul Mu’ti MA, pada Senin sore (26/5/2025) di Ruang Kerja Mendikdasmen, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat.

Pertemuan penuh keakraban tersebut, selain bersilaturahmi, juga membahas program sinergitas dan kolaborasi antara SMSI dengan Kemendikdasmen dalam mengedukasi dan mensosialisasikan pers yang berkualitas dan professional. Salah satunya untuk kalangan pendidikan di Indonesia.

Abdul Mu’ti sendiri adalah bagian dari SMSI Pusat, yakni Ketua Dewan Penasehat. Sehingga pertemuan yang cukup singkat itu, layaknya pertemuan internal organisasi. Rombongan SMSI Pusat tersebut dipimpin langsung Ketua Umumnya, Firdaus dengan didampingi Sekretaris Jenderal, Makali Kumar SH, Wakil Ketua Dewan Pembina KH M Mashum Hidayatullah MSi, Wakil Ketua Dewan Penasehat Bunyan Saptomo, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan H. Moh Nasir, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Tehnologi Digital dan Usaha Media Siber Ilona Juwita, dan Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Dr Retno Intani.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyampaikan tujuan audiensi ini adalah untuk mempererat silaturahmi, melaporkan kepada Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan sekaligus membangun sinergitas dan kolaborasi, serta kemitraan dalam mensukseskan kemajuan pers dan dunia pendidikan di Indonesia.

“Pak Abdul Mu’ti selaku Mendikdasmen yang juga Ketua Dewan Penasehat SMSI, kami datang berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan baru-baru ini. Salah satunya, SMSI Pusat telah sukses melaksanakan kegiatan Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan,” ujar Ketum Firdaus, saat membuka audensi tersebut.

Dijelaskan Firdaus, pada kegiatan Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan yang dilaksanakan SMSI Pusat di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025 itu, berisi penyerahan penghargaan bergengsi Anugerah Sahabat Pers Indonesia kepada sejumlah kepala daerah, baik Bupati dan Gubernur, serta tokoh masyarakat. Atas dedikasinya dalam memajukan pers dan pembangunan.

Kemudian, dalam Dialog Kebangsaan sendiri, agenda utamanya adalah membahas dukungan kuat masyarakat dari berbagai pelosok Indonesia terhadap tokoh masyarakat yang diusulkan SMSI menjadi calon Pahlawan Nasional, yakni RM Margono Djojohadikusumo. Hal itu tak lepas dari kiprah semasa hidupnya, RM Margono Djojohadikusumo (Kakek Presiden Prabowo Subianto),  yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pendirian Bank Negara Indonesia (BNI).

“Selanjutnya, SMSI kedepan, ingin menjalin kerjasama dengan Kemendikdasmen dalam mengedukasi masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan pendidikan tentang kode etik jurnalistik. Untuk menunjang terwujudnya pers yang berkualitas dan professional di Indonesia,” jelas Firdaus yang mengenakan baju batik berwarna coklat tersebut.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam kesempatan itu, tampak antusias menyambut kedatangan rombongan SMSI Pusat. Dia didampingi sejumlah pejabat Kemendikdasmen, diantaranya Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto SE MA.

Abdul Mu’ti yang sekarang masih sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 itu, menyampaikan respon positifnya atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SMSI, diantaranya dalam pengusulan calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo.  Untuk terus menumbuh kembangkan semangat perjuangan dan pembangunan perekonomian bangsa.

“Kami juga setuju adanya sinergitas antara SMSI dengan Kemendikdasmen dalam menssosialisasikan kode etik jurnalistik kepada pendidik dan siswa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang etika profesi jurnalistik dan mencegah pelanggaran,” ujarnya.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan,  pemahaman kode etik membantu jurnalis menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, serta menjaga kredibilitas media. Selain itu, sosialisasi juga penting untuk membentuk generasi yang sadar akan nilai-nilai jurnalistik yang baik. (Lis)

Tumbuhkan Cinta Tanah Air, Komandan Lanud Husein Sastranegara Ajak Pelajar Jadi Harapan Bangsa

Tumbuhkan Cinta Tanah Air, Komandan Lanud Husein Sastranegara Ajak Pelajar Jadi Harapan Bangsa

    Mei 26, 2025   No comments

Bandung – Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Pnb Alfian, S.E., M.Han., memimpin langsung upacara bendera di SMK Angkasa Lanud Husein Sastranegara, Senin (26/05/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan karakter dan penanaman nilai-nilai cinta tanah air kepada generasi muda.

Dalam amanatnya, Danlanud menyampaikan pentingnya menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia sejak dini. Danlanud juga mengingatkan para siswa untuk selalu disiplin, menjauhkan diri dari hal-hal negatif, serta meningkatkan kompetensi diri.

“Sebagai pelajar, kalian adalah harapan bangsa. Jadilah generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tegas Danlanud di hadapan para siswa dan guru.

Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan mental dan kedisiplinan, sekaligus menjalin kedekatan antara TNI Angkatan Udara dengan dunia pendidikan. Dengan kegiatan ini, diharapkan semangat kebangsaan di kalangan pelajar terus tumbuh dan berkembang, sejalan dengan misi TNI AU dalam membentuk generasi muda yang cinta tanah air dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Upacara bendera diikuti oleh Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Husein Satranegara Ny. Annisa Allfian beserta pengurus, Kasi Bamin Mayor Kal Yoga serta seluruh siswa, guru, dan staf SMK Angkasa.

Ini Kata Anggota Komisi III DPR-RI Soal Tudingan Pelanggaran SOP Kapolres Belawan

Ini Kata Anggota Komisi III DPR-RI Soal Tudingan Pelanggaran SOP Kapolres Belawan

    Mei 16, 2025   No comments

 Anggota DPR RI Komisi III Hinca Pandjaitan mengkritik pernyataan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) terkait dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan atas tewasnya seorang remaja yang ditembak saat aksi tawuran. 

Dia menyampaikan kritikan tajam terhadap langkah Kompolnas yang dianggap tergesa-gesa dalam menyampaikan pernyataan publik.

Dia menekankan pentingnya verifikasi yang lebih mendalam dan akurat sebelum mengeluarkan statemen yang bisa berpotensi memperburuk situasi.

" Sebaiknya Kompolnas cari data dan informasi yang akurat (5W1H) sebelum melepas statemen, apalagi terasa keraguan dan kegamangan Kompolnas dalam menangani masalah ini. Terutama eskalasi di lapangan yang terus berlanjut. Apalagi tingkat kriminalitas tawuran, begal dan peredaran narkoba di Belawan sangat tinggi," paparnya pada pers, belum lama ini.

Menurut  dia, penilaian yang terburu-buru terhadap tindakan Kapolres sangat tidak adil, mengingat risiko yang dihadapi aparat di lapangan sangat besar.

" Kapolres Belawan, yang adalah seorang pejabat polisi yang memimpin upaya pengamanan, berada di tengah situasi yang sangat berbahaya," ungkapnya.

Tawuran antar kelompok yang melibatkan senjata tajam dan ancaman terhadap warga membuat keadaannya semakin mencekam.

" Pada saat itu, dia harus bergerak cepat untuk melindungi masyarakat, menenangkan ketegangan yang ada dan mencegah kerusuhan yang lebih besar. Di saat-saat seperti itu, apakah kita akan menyalahkan Kapolres hanya karena dia mengambil tindakan tegas?," tanyanya.

" Jika situasinya seperti yang saya dengar, yaitu tawuran terjadi dimana banyak orang membawa senjata tajam dan menyerang, serta ada ancaman langsung terhadap nyawa masyarakat, maka Kapolres memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan cepat. Kapolres harus bertindak untuk melindungi warga dan menanggulangi kerusuhan, meskipun risikonya adalah mengambil keputusan yang berat, yaitu menggunakan kekuatan senjata. Tindakan seperti itu adalah bagian dari tugasnya sebagai penegak hukum di lapangan," tuturnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh aparat harus dilihat dengan objektif.

Proses penyelidikan yang dilakukan Kompolnas, harus dilakukan secara lebih cermat dan profesional.

" Ini bukan masalah mudah. Kalau Kompolnas merasa ada pelanggaran, pastikan dulu ada bukti yang jelas, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan hanya berdasar pada dugaan. Kita berbicara soal nyawa, keadilan dan juga citra kepolisian," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa Kompolnas seharusnya menunggu hingga penyelidikan tuntas sebelum memberikan pernyataan yang dapat memengaruhi opini publik.

" Bicara soal SOP itu memang penting, tapi jangan sampai kita menilai berdasarkan dugaan semata. Apa jadinya kalau setelah pemeriksaan ternyata semua ini tidak sesuai dengan dugaan awal? Jadi, saya minta Kompolnas untuk lebih teliti dan profesional," ucapnya.

Sebelumnya, Kompolnas menyatakan dalam dugaan awal bahwa Kapolres Belawan, AKBP Oloan Siahaan, telah melanggar SOP dalam penanganan tawuran yang berujung pada penembakan.

Komisioner Kompolnas, Chairul Anam, mengungkapkan bahwa meskipun ada senjata tajam yang digunakan dalam tawuran, pihaknya merasa perlu mendalami lebih lanjut mengenai keputusan Kapolres untuk melepaskan tembakan.

" Kompolnas sedang mendalami apakah ancaman yang dihadapi Kapolres benar-benar setinggi yang diklaim. Namun, kami juga masih perlu memastikan apakah tembakan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku," jelasnya.

Namun, Hinca menilai bahwa keputusan Kompolnas untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran tanpa adanya konfirmasi lengkap hanya akan memperburuk citra kepolisian, yang sudah bekerja keras di lapangan.

Dia menegaskan bahwa meskipun insiden tersebut memunculkan banyak pertanyaan, semua pihak harus bisa menahan diri dan memberikan ruang bagi penyelidikan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

" Kita harus menunggu hasil pemeriksaan yang akurat dan transparan. Ini adalah soal keadilan, baik bagi korban, keluarga korban, maupun aparat yang terlibat. Hanya dengan cara itu kita bisa mencapai kebenaran yang sesungguhnya," imbuhnya.

Kritik juga datang dari masyarakat Belawan yang menilai Kompolnas tidak cukup peka terhadap realitas di lapangan.

Terpisah, hal senada juga dikatakan seorang warga yang menyatakan bahwa Kompolnas seharusnya lebih banyak turun langsung ke lokasi untuk memahami dinamika yang terjadi, dari pada hanya mengandalkan laporan.

" Kompolnas harus turun langsung ke Belawan, tanpa pengawalan atau protokol yang ribet. Mereka perlu melihat langsung bagaimana para petugas di lapangan bekerja dan apa yang sesungguhnya yang terjadi. Hanya dengan cara itu mereka bisa memberikan penilaian yang objektif," katanya.

Warga Belawan merasa bahwa selama ini Kompolnas lebih reaktif ketimbang preventif. " Setiap kali ada korban baru, Kompolnas baru mulai berbicara. Padahal masalah tawuran ini sudah ada sejak lama dan kenapa baru sekarang mereka muncul? Kami butuh kehadiran mereka di sini, bukan hanya saat sudah ada korban," tambahnya.

Tawuran antar kelompok remaja yang kerap terjadi di Belawan, disertai dengan meningkatnya peredaran narkoba, menambah kerumitan situasi keamanan di kawasan tersebut.

Setelah penembakan yang menewaskan MS, tawuran serupa kembali pecah pada 10 Mei 2025, yang mengakibatkan seorang remaja, Ibnu Saddam Husairi Lubis, tewas mengenaskan dengan luka bacok.

"Jika situasinya terus seperti ini, kami takut semakin banyak korban yang jatuh. Polisi harus bekerja dengan lebih tegas, tapi jangan sampai mereka disalahkan ketika berusaha menegakkan hukum dalam keadaan darurat seperti ini," pungkas warga. (Rls)

SMSI Dorong Proses Hukum Direktur Pemberitaan JakTV: Dilakukan Secara Akuntabel dan Proporsional

SMSI Dorong Proses Hukum Direktur Pemberitaan JakTV: Dilakukan Secara Akuntabel dan Proporsional

    April 25, 2025   No comments

JAKARTA - Penetapan tersangka dan penahan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar, dalam kasus yang disebut Kejaksaan Agung sebagai permufakatan jahat untuk merintangi pemeriksaan perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula, mendapat perhatian khusus bagi Serikat Media Siber Indionesia (SMSI). Organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia ini,  mendorong, supaya proses hukum Direktur Pemberitaan JakTV dilakukan secara akuntable dan proporsional.

“Karena yang berkembang saat ini, menimbulkan pesepsi yang beragam dimata publik, terutama dari kalangan pers. Hal itu tak lepas dari karya jurnalistik yang menjadi barang-bukti dan bagian dari pertimbangan hukum,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar SH, jumat (25/4/2025).
Sehingga, ada permintaan Kejagung untuk meninjau ulang penggunaan delik Pidana Obstruction of Justice dan membuka akses atau menjelaskan substansi konten yang dijadikan alat bukti, agar publik dapat menilai apakah konten tersebut memenuhi unsur pidana atau sekadar kritik terhadap proses hukum.
Di sisi lain, Kejagung Kejagung menilai  Direksi JakTV (TB)  bersama dua tersangka lainnya ( Tersangka MS dan Tersagka JS), bahwa para tersangka berupaya membuat narasi negatif melalui publikasi sejumlah berita untuk mengganggu konsentrasi penyidik. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Dalam siaran persnya Kejagung, menyebutkan Terdapat pemufakatan jahat antara Tersangka MS, Tersangka JS bersama-sama dengan Tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan sementara berlangsung dengan biaya sebesar Rp478.500.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan Tersangka JS kepada Tersangka TB.
“Dewan Pers sendiri akhirnya menyikapinya dengan melakukan kunjungan resmi ke Kejaksaan Agung dan bertemu dengan Jaksa Agung pada Selasa 22 April 2025. Kemudian, dilanjutkan pada tanggal 24 April 2025, Kejaksaan Agung yang mengunjungi Dewan Pers sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut,” tambah Makali.
Dewan Pers melalui siaran persnya, antara lain meminta agar Kejaksaan Agung melakukan  pengalihan penahanan terhadap Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers juga akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar, namun Dewan Pers akan menyampaikan hasilnya pada semua pihak sesegera mungkin.
Ketua Umum SMSI, Firdaus menambahkan, menyikapi  kondisi tersebut, SMSI Pusat menyampaikan sikapnya. Pertama, mendukung upaya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia  dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula, sampai tuntas, demi tegakknya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Dengan proses hukum secara akuntabel dan proporsional, tanpa melanggar prinsip-prinsip kebebasan pers,” jelas Firdaus.
Kedua, mendukung langkah Dewan Pers untuk meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus Penetapan tersangka dan penahan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999.
Ketiga, SMSI mendorong Kejagung dan Dewan Pers untuk untuk saling menghormati wewenang masing-masing, dan segera  membuat nota kesepahaman berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan (produk jurnalistik). Supaya ada kepastian proses hukum terkait karya jurnalistik yang ditangani pihak kejaksaan. (***)