Pesisir Barat - Sebanyak 11 pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
tingkat kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menjadwalkan keberangkatan ke Istana Jakarta pada Senin mendatang.
Mereka akan bergabung dengan APDESI dari seluruh Indonesia dalam aksi damai di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang dinilai merugikan desa di seluruh Indonesia.
Ketua APDESI Kabupaten Pesisir Barat, Edison Surya, mengatakan bahwa Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, melalui zoom meeting pada Sabtu (29/11/2025), bersama seluruh kepala desa di Indonesia, sepakat bahwa aspirasi harus segera disampaikan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka agar regulasi tersebut dapat ditinjau ulang dan dibatalkan.
Edison membenarkan bahwa APDESI Pesisir Barat saat ini tengah melakukan persiapan matang agar penyampaian aspirasi nanti berjalan aman dan damai.
“Pelaksanaan aspirasi akan digelar pada 8 Desember 2025 dan murni merupakan suara kepala desa seluruh Indonesia, terkait dana desa tahap II yang tak kunjung dicairkan,” ujarnya.
Diperkirakan ribuan kepala desa bersama perangkat desa dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota akan hadir menyuarakan keresahan atas diberlakukannya PMK 81/2025.
Titik kumpul massa berada di Lapangan Monas Jakarta, kemudian bergerak menuju Istana Negara pada pukul 09.00 WIB. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian khaki lengkap dengan atribut dan identitas resmi kepala desa serta perangkat desa.
Edison menambahkan, APDESI memohon dengan hormat agar Presiden mengabulkan tuntutan tersebut, mengingat kepala desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap Presiden membuka ruang dialog dengan perwakilan APDESI untuk meninjau ulang regulasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi desa di seluruh. (Aliyubsir).
Tidak ada komentar:
Write komentar