Siberbusantara net- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu–Rabu (26–29/10/2025).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia.
Rakor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam hal sinkronisasi program dan dukungan anggaran tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan bahwa usulan program dan kegiatan selaras dengan prioritas nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa rakor ini bertujuan memastikan keselarasan antara arah kebijakan pusat dan pelaksanaan program di daerah.
“Sinkronisasi ini menjadi wadah strategis agar program pusat dapat diterjemahkan dan dijalankan sesuai kebutuhan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terarah dan efektif,” ungkap Bima Arya.
Sebelumnya, para peserta diwajibkan menyampaikan daftar usulan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 kepada masing-masing kementerian/lembaga, baik dalam bentuk hardcopy saat registrasi maupun softcopy melalui tautan yang telah disediakan oleh BPSDM Kemendagri.
Sementara itu, Sekda Pesibar Tedi Zadmiko menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan dukungan pemerintah pusat benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
“Melalui pembahasan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, kita berharap dukungan pendanaan dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Pesisir Barat telah memiliki catatan besaran anggaran dan kegiatan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang nantinya menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Kabinet.
“Sinkronisasi ini juga memastikan agar setiap program yang diusulkan tidak tumpang tindih dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Pesisir Barat ke depan,” pungkasnya.(Aliyubsir)
Tidak ada komentar:
Write komentar