DPRD Kota Bekasi Berbagi Takjil pada Masyarakat

DPRD Kota Bekasi Berbagi Takjil pada Masyarakat

    Maret 11, 2026   No comments

Bekasi, 10 Maret 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar kegiatan berbagi takjil gratis kepada masyarakat dan para pengguna jalan dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Kota Bekasi ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi, S.Pd., M.M. serta Sekretaris DPRD Kota Bekasi Lia Erliani, AP., M.Si. bersama jajaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Puluhan paket takjil dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Para pengendara motor, pengemudi kendaraan, hingga pejalan kaki terlihat antusias menerima takjil yang dibagikan oleh jajaran DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antara lembaga legislatif dengan warga Kota Bekasi, khususnya di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Bekasi Lia Erliani menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Bekasi berharap semangat berbagi dan nilai-nilai kebersamaan dapat terus terjaga, serta semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bekasi. (Lis)

Ratusan Miliar APBD Tak Terserap DLH, Ini Kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi

Ratusan Miliar APBD Tak Terserap DLH, Ini Kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi

    Desember 31, 2025   No comments

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengungkapkan kekecewaannya terhadap realisasi serapan Anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.

Di tengah sorotan terkait banyaknya permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup tidak mampu menyerap seluruh anggaran renja yang sdh disepakati di APBD 2025.

Tercatat dari Alokasi anggaran Renja Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2025 sebesar Rp540 M, per akhir Desember hanya terserap Rp 362 M atau hanya 73% saja dan menyisakan dana Rp 177 M yang belum terserap. Dan penyerapan yang paling rendah ada di program pengelolaan persampahan yang menyisakan anggaran Rp152 M yang tidak terserap.

Data ini di dapatkan dari hasil RDP monitoring dan evaluasi hasil kinerja OPD yang menjadi mitra komisi II pada tanggal 19 Desember Kemarin dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satunya yang kami panggil untuk melakukan pembahasan. Batas waktu cut off penyerapan anggaran hanya sampai tanggal 24 Desember dan Ketua Komisi II memastikan bahwa sampai batas akhir tahun realisasi anggarannya tidak mungkin mencapai 100 %.

Kekecewaan Latu bukan tanpa alasan, ia mengungkapkan bahwa persoalan Dinas Lingkungan Hidup ini sangat banyak, terutama terkait pengelolaan sampah, beberapa diantaranya adalah, longsoran sampah di TPA sumur batu dan TPA Bantar gebang akibat sdh overload nya sampah yang ditumpuk disana, belum lagi tembok pembatas di TPA Sumur Batu yang roboh dan sampai akhir tahun ini belum juga diperbaiki. Ditambah masalah pencemaran lingkungan dari sampah dan air lindi yang sampai ke warga serta segudang permasalahan lainnya yang menuntut untuk segera diselesaikan dengan tuntas.

Latu, mengatakan dana Rp177 M sisanya ini bisa dipergunakan untuk memperbaiki tembok pembatas TPA yang roboh, bisa untuk membeli armada truk sampah yang lebih layak, bisa utk memperbaiki sistem pengelolaan air lindi dari TPA sumur batu/Bantar Gebang, atau bisa untuk membeli excavator utk mengelola sampah atau bisa dibelikan ribuan gerobak motor (Baktor) sebagai sarana penunjang program Bank Sampah, Atau malah bisa dioptimalisasikan utk penunjang kegiatan Bank Sampah atau untuk membeli mesin pengelolaan sampah dengan sistem RDF yang ditaruh di tiap kecamatan.

Ketua Komisi II menegaskan agar untuk tahun 2026 hal seperti ini tidak terulang kembali. Pemerintah kota Bekasi harus lebih serius lagi dalam hal pengelolaan sampah terutama karena kota Bekasi sudah dalam level darurat sampah. Atensi dari presiden Prabowo yang akan membangun PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) atau PSEL (Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik) baru akan terealisasi paling cepat di tahun 2028. Untk sementara selama dua tahun sebelum hal itu terealisasikan kita masih harus berjibaku untuk memberikan solusi terkait banyaknya persoalan terkait hal ini. Jadi, Persiapkan perencanaan dengan baik dan matang, dan yang paling utama serapan anggarannya harus mampu terpenuhi sesuai dengan perencanaan yang ada.(lis)

Demo, Ketua DPRD Bekasi Duduk Lesehan Di Jalan Bersama Mahasiswa

Demo, Ketua DPRD Bekasi Duduk Lesehan Di Jalan Bersama Mahasiswa

    September 01, 2025   No comments

BEKASI – Pada hari Senin, 1 September 2025, suasana damai dan penuh kehangatan tercipta di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi saat Ketua DPRD, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., bersama jajaran Pemerintah Kota Bekasi, menerima aksi demonstrasi dari perwakilan mahasiswa. Uniknya, pertemuan ini tidak berlangsung secara formal, melainkan dengan cara lesehan yang menunjukkan semangat "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah."

Aksi yang berlangsung dengan tertib dan damai ini mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Ketua DPRD Kota Bekasi, yang didampingi oleh Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, serta Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Metro Bekasi Kota, secara langsung duduk lesehan bersama para mahasiswa untuk mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan.

Ketua DPRD Kota Bekasi juga menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh mahasiswa akan menjadi catatan penting bagi pihak legislatif dan eksekutif untuk ditindaklanjuti. Wali Kota Bekasi juga turut memberikan dukungan.

Aksi lesehan ini menjadi simbol kebersamaan dan kesetaraan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Dengan duduk bersama di lantai, sekat-sekat formalitas seolah hilang, digantikan oleh dialog yang tulus dan jujur.

Pihak kepolisian melalui Kabag Ops Polres Metro Bekasi Kota juga mengapresiasi ketertiban dan kedamaian yang terjaga selama aksi berlangsung dengan situasi kondusif menunjukkan bahwa sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan aparat keamanan sangat baik.

Kondisi aman karena forkompimda kota bekasi yang solid, warganya semagat menjaga kota bekasi dan ini merupakan kerjasama semua stake holder kota bekasi

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus menjalin komunikasi yang intensif guna membahas lebih lanjut aspirasi yang telah disampaikan. Semangat kolaborasi dan dialog damai diharapkan dapat terus menjadi landasan dalam setiap penyelesaian masalah di Kota Bekasi. (Lis)

Kalimalang Disulap Jadi Destinasi Wisata Air, Pembangunan Tahap Awal Dimulai

Kalimalang Disulap Jadi Destinasi Wisata Air, Pembangunan Tahap Awal Dimulai

    Agustus 21, 2025   No comments

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan peletakan batu pertama perencanaan Wisata Air dan Kargo Kuliner Kalimalang Bekasi, nantinya wilayah tersebut diproyeksikan menjadi destinasi wisata air yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, proyeksi pembangunan Wisata Air di Kalimalang, Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi telah mendapatkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Mizu.

"Nilainya kurang lebih Rp 36 Miliar di dalam rangka memulai jembatan. Dengan, nantinya Pemerintah Kota Bekasi akan menyiapkan Rp 30 Miliar untuk membangun pendestriannya. Mudah-mudahan sisa pembangunannya bisa sampai ke Kota Bintang bisa kita selesaikan tahun depan," ucap dia saat ditemui disekitaran wilayah Bekasi Selatan, Kamis (21/08/2025).

Ia menjelaskan, proyeksi pembangunan Wisata Air tersebut, diinformasikan Pemkot Bekasi juga akan mendapatkan tambahan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 60 Miliar.

"Dengan, nantinya ada sebanyak 13 Jembatan disepanjang area Kalimalang akan kita bongkar. Kemudian, 5 jembatan akan kita bangun. Kemudian bentuknya melengkung, supaya tadi sesuai dengan apa yang kita gambarkan dan ada penambahan beberapa lampu penerangan dan kapal-kapal," sambungnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa pihaknya sedari dulu sejak masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta kerap kali menyambangi Kota Bekasi.

Saat itu, Politikus Ulung Asal Partai Gerindra memiliki cita-cita untuk merubah area sekitaran Kalimalang, menjadi destinasi air potensial.

"Saya selalu memandang Kalimalang saya bilang suatu saat terjadi Gubernur saya rapihin nih. Nah ternyata seluruh omongan saya ditangkap dengan cepat oleh Walikota," imbuhnya.

Ia menilai, bahwa pihaknya adalah orang yang belajar tentang sejarah tarumanegara. Dimana, Tarumanegara  orang tua dulu itu sudah ngerti tentang peradaban air bagaimana Sungai yang menjadi sumber kehidupan, Bagaimana Sungai menjadi sumber transportasi, Bagaimana sungai untuk menyelesaikan problem banjir.

"Sehingga ilmunya cuma dua sungai dan Rawa Bekasi itu, kalau bisa mengurus Sungai menjaga Rawa. Bekasi enggak akan banjir, nah kemudian tugas saya apalagi beresin hulunya dan ini bisa menjadi wisata baru yang dapat dinikmati masyarakat Kota Bekasi pada khususnya," tuturnya. (Lis)

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Luncurkan Inovasi untuk Optimalkan Fasilitasi Pokir DPRD

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Luncurkan Inovasi untuk Optimalkan Fasilitasi Pokir DPRD

    Agustus 20, 2025   No comments

Bekasi, 20 Agustus 2025 — Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memperkenalkan sebuah inovasi strategis yang berfokus pada optimalisasi proses input dan verifikasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Inovasi ini digagas oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi sebagai bagian dari proyek kepemimpinan yang sedang dijalani dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Diklat PKN-2).

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan instrumen krusial dalam menjaring aspirasi masyarakat yang kemudian menjadi masukan penting bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, proses fasilitasi dan verifikasi yang seringkali memakan waktu menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat. Menanggapi hal ini, Sekretariat DPRD Kota Bekasi meluncurkan dua inisiatif utama:
1. Penguatan Regulasi: Sekretariat DPRD telah menyusun sebuah Pedoman Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam bentuk draf Peraturan Wali Kota (Perwal). Pedoman ini secara spesifik mengatur peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melakukan verifikasi terhadap pokir, memastikan setiap aspirasi yang disampaikan telah terdata dengan akurat dan sesuai prosedur.
2. Pengembangan Sistem Digital: Bersamaan dengan penguatan regulasi, Sekretariat DPRD juga mengembangkan sistem informasi terpadu yang dirancang untuk mempercepat alur kerja fasilitasi dan verifikasi pokir. Sistem ini akan meminimalisir kesalahan manual dan mempercepat proses, dari tahap penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD hingga verifikasi oleh tim Sekretariat.

Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyatakan bahwa inovasi ini bertujuan untuk menciptakan alur kerja fasilitasi yang lebih efektif dan efisien. "Dengan adanya penguatan regulasi dan pengembangan sistem ini, kami berharap Sekretariat DPRD dapat memfasilitasi pokok-pokok pikiran DPRD dengan lebih optimal. Ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah," ujarnya.

Langkah strategis ini sejalan dengan tugas pokok Sekretariat DPRD untuk membantu kelancaran fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Didukung oleh 147 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di empat bagian dan dua sub-bagian, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk terus berinovasi demi terwujudnya pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Inovasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki proses internal Sekretariat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara DPRD, perangkat daerah terkait, dan masyarakat. Pada akhirnya, tersusunnya pokok-pokok pikiran yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat akan menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang lebih terarah dan bermanfaat bagi seluruh warga. (Lis)

PT Sinergi Patriot Bekasi Raih Penghargaan di City Gas Excellence Awards

PT Sinergi Patriot Bekasi Raih Penghargaan di City Gas Excellence Awards

    Juli 07, 2025   No comments

 

Kota Bekasi - PT Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) meraih penghargaan prestisius dari Pertamina Pertagas Niaga dalam ajang City Gas Excellence Awards 2025 sebagai BUMD Pengelola Jaringan Gas Alam dengan Kategori Pengendalian Piutang Pelanggan Terbaik.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu menjaga performa pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan. Dalam hal ini, SPB dinilai berhasil menjalankan pengelolaan sistem distribusi gas rumah tangga secara efisien dan bertanggung jawab.

Plt. Direktur PT Sinergi Patriot Bekasi, Andrik, menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut. Ia menyebut, pencapaian ini tidak terlepas dari peran aktif dan dukungan penuh Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, yang selama ini memberikan arahan dan dorongan strategis kepada SPB.

“Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan jaringan gas rumah tangga di Kota Bekasi. Kami berharap pengembangan jaringan gas ini dapat terus ditingkatkan ke depannya,” ujar Andrik di sela acara penerimaan penghargaan di Plaza Pemkot Bekasi.

SPB sendiri merupakan BUMD energi yang memiliki unit usaha pengelolaan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) di Kecamatan Rawa Lumbu. Unit ini dikelola oleh anak usaha SPB, yaitu Sinergi Patriot Tangguh (SPT), dengan sistem distribusi yang memanfaatkan jaringan pipa gas milik negara (Pertamina Pertagas Niaga).

Andrik menjelaskan bahwa tugas utama SPB mencakup operasional, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan gas rumah tangga. Meski saat ini jaringan baru melayani sekitar 5.000 pelanggan, kehadirannya dinilai sangat membantu masyarakat karena menawarkan harga terjangkau serta distribusi gas yang stabil dan efisien.

“Warga tidak perlu lagi repot membeli gas di warung. Sekali pasang, layanan langsung bisa dinikmati. Ini menjadi salah satu bentuk nyata pelayanan publik berbasis energi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tambah Andrik.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turut mengapresiasi kinerja SPB. Menurutnya, BUMD di Kota Bekasi saat ini telah menunjukkan transformasi signifikan dengan berbagai capaian di tingkat nasional.

“Ini menunjukkan bahwa BUMD kita telah berbenah dan mampu bersaing. Saya harap ke depan SPB tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi sebagai penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Tri Adhianto.

Dengan capaian ini, SPB semakin mempertegas peran strategisnya sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang energi yang profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. (*)