Pukul 00.15 Saat Banyak Terlelap, Bupati Egi Berdiri di Tengah Pemudik Motor: Mengawal Harapan Pulang Selamat

Pukul 00.15 Saat Banyak Terlelap, Bupati Egi Berdiri di Tengah Pemudik Motor: Mengawal Harapan Pulang Selamat

    Maret 17, 2026   No comments

LAMSEL, Bakauheni - Di tengah dinginnya angin laut dan deru knalpot yang tak henti, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama berdiri di antara ratusan pemudik sepeda motor di Pelabuhan Bakauheni.

Waktu menunjukkan sekitar pukul 00.15 dini hari, Rabu (18/3/2026), saat sebagian orang terlelap, ia justru memilih turun langsung menyapa warga yang menempuh perjalanan panjang demi pulang ke kampung halaman.

Suara mesin kendaraan dan kepulan asap motor tidak menyurutkan langkahnya. Satu per satu pemudik disapa dengan hangat, menciptakan suasana akrab di tengah padatnya arus kedatangan kendaraan roda dua.

Egi mengaku terharu melihat semangat masyarakat yang tetap memilih mudik menggunakan sepeda motor, meski perjalanan yang ditempuh tidak mudah.

“Alhamdulillah, saya senang melihat masyarakat yang naik sepeda motor tetap semangat pulang ke kampung halaman. Saya doakan perjalanannya aman, selamat sampai tujuan, dan semua bisa berkumpul dengan bahagia bersama keluarga,” ujarnya.

Momen humanis juga terlihat ketika ia menyapa salah satu pemudik yang berboncengan empat menuju Pringsewu. Dengan nada santai, Egi menanyakan kondisi mereka.

“Capek nggak?” tanya Egi.
“Enggak Pak, saya semangat,” jawab pemudik tersebut.

Dialog singkat itu menjadi gambaran semangat para pemudik, sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga keselamatan selama perjalanan.

Egi pun mengingatkan agar para pemudik tidak memaksakan diri jika merasa lelah. Ia menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dibanding kecepatan sampai tujuan.

“Kalau merasa capek, istirahat dulu, jangan dipaksakan. Yang paling penting mudiknya aman, selamat sampai kampung halaman, dan keluarga di sana juga bahagia,” pesannya.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyiapkan berbagai fasilitas, mulai dari posko kesehatan hingga posko keamanan di sejumlah titik strategis.

Selain itu, perbaikan penerangan jalan umum juga tengah dikebut oleh Dinas Perhubungan sesuai arahan gubernur. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pemudik, khususnya yang melakukan perjalanan pada malam hari.

“Dalam beberapa hari ke depan, kami terus memperbaiki penerangan jalan umum agar masyarakat bisa mudik dengan lebih aman dan nyaman,” kata Egi.

Kehadiran langsung kepala daerah di tengah pemudik, terlebih pada dini hari, menjadi simbol kepedulian sekaligus bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat yang tengah menjalani tradisi mudik Lebaran. (Kmf-Is)

Cek Langsung ke Pasar, Sekda Supriyanto Pastikan Harga Sembako di Lampung Selatan Masih Terkendali

Cek Langsung ke Pasar, Sekda Supriyanto Pastikan Harga Sembako di Lampung Selatan Masih Terkendali

    Maret 17, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan mendapat kabar baik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional masih relatif stabil.

Kepastian tersebut disampaikan setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, yang turun langsung melakukan pemantauan di Pasar Inpres Kalianda, Selasa (17/3/2026).

Dalam kegiatan itu, Sekda didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tri Umaryani serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Tim melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan bahan pangan sekaligus memantau pergerakan harga di lapangan.

Supriyanto mengatakan, pemantauan tidak hanya dilakukan di Pasar Kalianda, tetapi juga di sejumlah pasar lain di wilayah Lampung Selatan guna memastikan kondisi pasokan menjelang Lebaran tetap terkendali.

“Kami ingin memastikan dua hal utama, yaitu ketersediaan barang dan perkembangan harga. Secara umum, stok kebutuhan pokok masih cukup dan harga cenderung stabil,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, hanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Daging tercatat naik sekitar Rp5.000 per kilogram, sementara telur mengalami kenaikan berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000.

Namun demikian, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan tidak signifikan dibandingkan lonjakan harga yang biasanya terjadi menjelang hari besar keagamaan.

“Alhamdulillah, beberapa hari menjelang Lebaran ini, kebutuhan pokok masih tersedia cukup banyak dan harga relatif stabil. Kenaikan hanya terjadi pada beberapa komoditas dan tidak terlalu besar,” jelas Supriyanto.

Selain melakukan pemantauan, Sekda juga berdialog langsung dengan para pedagang. Ia memberikan semangat agar aktivitas jual beli semakin meningkat seiring mendekatnya Idulfitri.

“Semoga pembeli semakin ramai, apalagi ini sudah mendekati Lebaran. Insyaallah pasar akan semakin hidup,” katanya.

Pemantauan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Lampung Selatan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dan menyambut Idulfitri dengan lebih tenang. (Nsy-Is)

Bupati Egi Terapkan Standar Kebersihan Baru, Mulai 2026 Warga Lampung Selatan Wajib Pilah Sampah

Bupati Egi Terapkan Standar Kebersihan Baru, Mulai 2026 Warga Lampung Selatan Wajib Pilah Sampah

    Maret 15, 2026   No comments

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menerapkan standar baru dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama resmi mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, yang menjadi pedoman baru bagi seluruh instansi pemerintah, fasilitas publik, hingga masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Peraturan ini menandai perubahan cara pandang terhadap kebersihan di Lampung Selatan. Jika sebelumnya kebersihan lebih dipahami sebatas kondisi bersih secara umum, kini pemerintah daerah menetapkan standar yang lebih terukur dan sistematis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa Perbup tersebut mengatur penerapan tiga konsep utama, yakni ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah.

“Mulai 2026, kebersihan di Lampung Selatan tidak lagi hanya soal bersih secara kasat mata, tetapi memiliki standar yang jelas melalui Peraturan Bupati,” ujar Hendry dalam keteranganya resminya, Minggu, 15/3/2026.

Menurut Hendry, aturan ini berlaku bagi seluruh kantor pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, kecamatan, desa dan kelurahan, sekolah, puskesmas, serta berbagai fasilitas pelayanan publik yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

*Konsep ABRI: Asri, Bersih, Rapi, Indah*

Dalam peraturan tersebut, setiap instansi diwajibkan menerapkan konsep ABRI, yaitu Asri, Bersih, Rapi, dan Indah.

Konsep *asri* diwujudkan melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman hias, pohon pelindung, serta ruang terbuka hijau di lingkungan kantor maupun fasilitas publik.

Sementara itu, aspek *bersih* menekankan pembersihan rutin area kerja, ruang pelayanan, halaman kantor, hingga area publik dari sampah, debu, maupun bau tidak sedap.

Kemudian aspek *rapi* mengatur penataan dokumen, ruang kerja, area parkir, dan fasilitas pelayanan agar tertata dengan baik dan mudah diakses masyarakat.

Sedangkan aspek *indah* diwujudkan melalui pengecatan bangunan, penataan ornamen estetika, serta pengaturan elemen visual yang memberikan kenyamanan sekaligus mencerminkan kearifan lokal Lampung Selatan.

*Standar Toilet BKW*

Selain lingkungan kerja, Perbup ini juga mengatur standar fasilitas sanitasi melalui konsep *BKW, yaitu Bersih, Kering, dan Wangi.*

Toilet di kantor pemerintah maupun fasilitas publik diwajibkan bebas dari kotoran dan bau, tidak memiliki genangan air, serta memiliki ventilasi dan sistem sanitasi yang baik.

“Standar BKW ini bertujuan memastikan fasilitas sanitasi yang layak dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan layanan publik,” kata Hendry.

*Strategi Bijak Kelola Sampah*

Perbup ini juga menekankan strategi pengelolaan sampah yang lebih terstruktur melalui konsep *Bijak Kelola Sampah.*

Beberapa langkah yang diwajibkan antara lain pemilahan sampah minimal menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik yang dapat didaur ulang, dan sampah residu.

Pemerintah daerah juga mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, optimalisasi barang tahan lama, serta penerapan prinsip *3R* _(reduce, reuse, recycle)_ melalui bank sampah, fasilitas pengomposan, dan TPS3R.

Setiap instansi dan fasilitas publik juga diwajibkan menyediakan tempat sampah terpilah, bahkan dapat dikembangkan hingga empat jenis termasuk sampah B3 rumah tangga.

Selain itu, penggunaan bahan yang sulit terurai seperti styrofoam juga dibatasi dalam kegiatan pemerintah daerah.

*Larangan dan Sanksi*

Perbup tersebut juga memuat sejumlah larangan bagi masyarakat maupun pelaku usaha, termasuk membuang sampah sembarangan di jalan, sungai, pantai, dan fasilitas umum.

Larangan lain mencakup pembakaran sampah sembarangan, pencampuran berbagai jenis sampah dalam satu wadah, serta pembuangan limbah berbahaya ke tempat sampah umum.

Bagi pelaku usaha, penggunaan kemasan yang sulit terurai seperti styrofoam juga dilarang, serta diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah di area usaha.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan khusus, hingga penghentian sementara aktivitas usaha.

*Penghargaan untuk Daerah Bersih*

Selain sanksi, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme penghargaan bagi instansi, desa, dunia usaha, maupun masyarakat yang berhasil menerapkan standar kebersihan tersebut dengan baik.

Bentuk penghargaan dapat berupa piagam dari bupati, publikasi resmi pemerintah daerah, hingga penetapan sebagai zona bersih dan nyaman.

Penghargaan tersebut akan diberikan minimal satu kali dalam setahun setelah melalui proses evaluasi oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Hendry mengatakan, penerbitan Perbup ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

“Harapannya, kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi budaya bersama masyarakat Lampung Selatan,” katanya. (KMF)

Dinas PUPR Pesisir Barat Akan Bangun Jembatan Penghubung Way Heni Menuju 4 Desa di Way Haru

Dinas PUPR Pesisir Barat Akan Bangun Jembatan Penghubung Way Heni Menuju 4 Desa di Way Haru

    Maret 14, 2026   No comments

Pesisir Barat -  Jembatan Way Pemerihan di Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat, Lampung yang roboh akibat diterjang banjir pada tahun lalu dipastikan akan segera dibangun kembali dalam waktu dekat.

Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung masyarakat dari wilayah Way Heni menuju 4 desa di Way Haru.

‎Kepastian pembangunan itu disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  Ramadhan Yusuf, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya,pembangunan Jembatan Way Pemerihan direncanakan akan mulai dilaksanakan pada awal tahun ini, Jumat (13/3/2026).
‎
‎Ramadhan Yusuf menjelaskan, saat ini proyek pembangunan jembatan tersebut masih  proses lelang. Tahapan yang sedang berjalan yakni proses lelang jasa konsultasi pengawasan, sementara lelang untuk pengerjaan fisik proyek sedang dalam tahap persiapan untuk ditayangkan.
‎
‎Menurutnya, pembangunan kembali jembatan tersebut sangat mendesak karena menjadi satu-satunya akses transportasi bagi masyarakat menuju wilayah Way Haru.
‎
"‎Pembangunan jembatan ini sangat urgent karena merupakan satu-satunya akses penghubung ke daerah Way Haru. Terlebih jika ada warga yang sakit, tentu sangat sulit untuk diseberangkan tanpa adanya jembatan," ungkapnya.
‎
‎Ia menambahkan, saat ini tidak ada lagi kendala berarti dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Kita pahami Bersama, bahwa daerah terisolir untuk menuju empat desa tersebut sangat sulit, dengan menggunakan transportasi ojek motor dan grobak sapi.

‎Pemerintah daerah juga telah memperoleh izin dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) untuk melaksanakan pembangunan jembatan.
‎Namun demikian, untuk pembangunan akses jalan menuju wilayah tersebut belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena masih menunggu proses perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak BBTNBBS.
‎
"Penandatanganan kesepakatan PKS direncanakan akan dilakukan setelah Lebaran,” katanya.
‎
‎Dalam kesepakatan tersebut, akses jalan yang akan dibangun diperkirakan memiliki panjang sekitar 10 kilometer dengan lebar sekitar dua meter

Ramadhan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini rencana pembangunan akses jalan serta empat unit jembatan tambahan di wilayah tersebut masih berada pada tahap perencanaan.(aliyubsir)

Safari Ramadan ke Kalianda, Jamintel Kejagung Dorong Transparansi Dana Desa Lewat Program Jaga Desa

Safari Ramadan ke Kalianda, Jamintel Kejagung Dorong Transparansi Dana Desa Lewat Program Jaga Desa

    Maret 13, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Kunjungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, ke Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Safari Ramadan menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengawasan penggunaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel.

Kegiatan yang digelar di Pendopo Agung Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, Jumat (13/3/2026), itu sekaligus menjadi ajang sosialisasi dan optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), sebuah inisiatif pendampingan dari kejaksaan untuk membantu desa mengelola keuangan secara tertib dan sesuai aturan.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Aditya Yusma Perdana, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan beserta jajaran.

Turut hadir juga unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga ketua dan bendahara BPD se-Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi atas kunjungan Jamintel Kejaksaan Agung beserta rombongan. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen beserta jajaran. Kehadiran ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan desa,” ujar Egi dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan desa, terutama dalam mengawasi jalannya kebijakan serta penggunaan dana desa melalui mekanisme musyawarah desa.

Menurut Egi, pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya berdampak pada tertibnya administrasi pemerintahan desa, tetapi juga mampu mendorong pengembangan potensi daerah, mulai dari sektor pertanian, perikanan hingga pariwisata yang dimiliki Lampung Selatan.

“Kami menyatakan Pemkab Lampung Selatan siap bersinergi dengan Kejaksaan Agung melalui program Jaga Desa. Dengan pendampingan dari jajaran kejaksaan, diharapkan administrasi desa semakin tertib, pembangunan lebih terarah, serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” kata Egi.

Sementara itu, Reda Manthovani menjelaskan bahwa program Jaga Desa bertujuan membantu memonitor tata kelola keuangan desa agar berjalan secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, melalui aplikasi Jaga Desa, kejaksaan dapat memantau pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa.

“Dengan adanya aplikasi Jaga Desa ini, kami dapat memonitor pertanggungjawaban keuangan desa sehingga tata kelola keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Jika pengelolaan keuangan desa berjalan baik, maka pembangunan desa juga akan berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Reda juga menegaskan, pendampingan yang dilakukan kejaksaan melalui program tersebut bukan untuk melakukan kriminalisasi terhadap kepala desa maupun perangkat desa.

“Kami hadir bukan untuk melakukan kriminalisasi, tetapi untuk membantu menjaga tata kelola desa agar berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kejaksaan semakin kuat dalam mendukung pembangunan desa sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Kmf-Is)

Wali Kota Bandar Lampung Bagikan Beras pada Ojol

Wali Kota Bandar Lampung Bagikan Beras pada Ojol

    Maret 12, 2026   No comments

Sebagai bentuk kepedulian di bulan suci Ramadhan Pemerintah Kota Bandar Lampung membagikan bantuan beras kepada Para Ojek Online (Ojol) di Kota Bandar Lampung, Rabu (11/3/2026).

Pembagian bantuan beras diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana di Aula Gedung Semergou kepada Pengemudi Ojol di Kota Bandar Lampung.

Dalam Sambutan Wali Kota Bandar Lampung mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk apresiasi Para Pengemudi Ojol yang telah bekerja dan memberikan Pelayanan terbaik kepada para Customernya serta bentuk Perhatian Pemerintah.

"Ini merupakan bentuk keberkahan bulan suci Ramadhan, kita panggil sodara-sodara kita yang ojek online (ojol), dan kita berikan bantuan beras 10 kg serta sejumlah ojol juga kita berangkatkan umroh", ujar Wali Kota Hj. Eva Dwiana.

Walikota Eva juga berpesan kepada Para Pengemudi Ojol di Kota Bandar Lampung untuk tetap tertib berlalu lintas dan selalu berikan pelayanan yang terbaik buat customer.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung juga akan memberikan bantuan koperasi 200 juta untuk kebutuhan sosial para pengemudi ojol di Kota Bandar Lampung.()

Dishub Pesisir Barat Tinjau Kesiapan Armada Bus Angkutan Mudik Lebaran

Dishub Pesisir Barat Tinjau Kesiapan Armada Bus Angkutan Mudik Lebaran

    Maret 12, 2026   No comments

Pesisir Barat - Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjelang arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah / 2026 M.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Ramp Check) terhadap armada transportasi bus, Rabu (11/03/2026).

Kegiatan inspeksi mendadak tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Heny Yulistiani, yang melakukan pengecekan langsung di Pool PO Medina Karya Utama (MKU) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah. Perusahaan transportasi tersebut menjadi salah satu penyedia layanan bus yang melayani masyarakat, khususnya pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran.

Ramp check dilakukan untuk memastikan setiap armada yang akan beroperasi selama masa mudik benar-benar memenuhi standar kelayakan jalan sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.

Dalam kegiatan tersebut, Heny Yulistiani didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Pesisir Barat Ariswandi, bersama jajaran Dinas Perhubungan, instansi terkait, serta perwakilan dari Satuan Lalu Lintas Polres Pesisir Barat.

Heny menegaskan bahwa keselamatan penumpang merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Ia juga meninjau langsung berbagai aspek teknis kendaraan, mulai dari sistem pengereman, kondisi ban, lampu kendaraan, hingga ketersediaan perlengkapan keselamatan di dalam bus.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang mudik dari maupun menuju Pesisir Barat merasa aman dan nyaman. Tidak boleh ada toleransi bagi kendaraan yang tidak layak jalan. Lebaran adalah momen bahagia, jangan sampai berubah menjadi duka akibat kelalaian teknis,” ujarnya.

Tim pemeriksa melakukan pengecekan menyeluruh terhadap sejumlah komponen penting kendaraan, di antaranya fungsi rem dan kemudi, kondisi ban yang tidak boleh gundul, kelengkapan lampu kendaraan, serta masa berlaku uji KIR setiap armada.

Selain kondisi kendaraan, kesehatan serta kesiapan pengemudi juga menjadi perhatian. Para sopir di himbau untuk memastikan kondisi tubuh tetap prima dan tidak memaksakan diri mengemudi saat lelah guna menghindari risiko kecelakaan di perjalanan.

Sementara itu, pihak pengelola PO Medina Karya Utama (MKU) menyambut baik kegiatan ramp check tersebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan penyedia jasa transportasi dalam meningkatkan keselamatan perjalanan bagi masyarakat.

Mereka juga menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai catatan yang ditemukan selama proses inspeksi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pemudik.

Menutup kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati mengimbau masyarakat pengguna transportasi bus agar tetap menjaga kesehatan serta selalu waspada selama perjalanan sehingga mudik Lebaran dapat berlangsung aman, tertib lancar.(aliyubsir)