Bupati Pesisir Barat Lepas Kebarangkatan Jamaah Calon Haji

Bupati Pesisir Barat Lepas Kebarangkatan Jamaah Calon Haji

    Mei 07, 2026   No comments

Pesisir Barat -  Bupati Pesisir Barat, Lampung, Dedi Irawan bersama Wakil Bupati Irawan Topani secara resmi melepas keberangkatan 76 jamaah haji asal Pesisir Barat Tahun 2026 di Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Kamis (07/05/2026) subuh.

Dedi Irawan menyampaikan, pelepasan jamaah haji merupakan momentum penuh berkah dan kebahagiaan, khususnya bagi keluarga yang mengantar sanak saudaranya menuju Tanah Suci untuk memenuhi panggilan Allah SWT.

“Keberangkatan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang Insya Allah akan membawa perubahan besar dalam kehidupan setiap jamaah. Menunaikan ibadah haji tentu menjadi impian seluruh umat muslim di dunia,” ujar Dedi Irawan.

Menurutnya, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan bagi umat muslim yang mampu secara fisik maupun finansial. Namun demikian, kesempatan untuk dapat berangkat ke Tanah Suci juga merupakan kehendak dan panggilan dari Allah SWT.

“Dapat menunaikan ibadah haji adalah nikmat luar biasa yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata,” lanjutnya.

Ia menegaskan perjalanan ibadah haji memiliki makna mendalam tentang kehidupan, mulai dari kesabaran, ketakwaan, hingga pentingnya kebersamaan dan persaudaraan antarumat muslim dari berbagai negara.

Ia berharap seluruh jamaah haji asal Pesisir Barat dapat menjaga kesehatan, menjaga niat yang tulus, serta mengikuti seluruh tuntunan ibadah sesuai ajaran Rasulullah SAW selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Kami seluruh masyarakat Pesibar mendoakan agar para jamaah haji senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Semoga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), tenaga medis, hingga Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) yang telah bekerja maksimal demi kelancaran dan kenyamanan jamaah asal Pesibar.

“Atas nama Pemkab dan masyarakat Pesibar, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas haji yang telah menjalankan tugas dengan baik demi kelancaran jamaah haji sehingga dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan lancar serta memperoleh haji yang mabrur,(Aliyubsir).

Ribuan Desa Terima Bantuan, Pemprov Lampung Dorong Pertumbuhan Ekonomi dari Desa

Ribuan Desa Terima Bantuan, Pemprov Lampung Dorong Pertumbuhan Ekonomi dari Desa

    Mei 06, 2026   No comments

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung. Ia menilai perbaikan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi desa menjadi kunci utama mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

“Ekonomi kita tumbuh, dan pertumbuhan itu ada di desa. Karena itu, seluruh kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Gubernur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga secara simbolis menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta per desa kepada 2.446 desa di seluruh Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah provinsi terhadap pembangunan desa.

Rahmat Mirzani menjelaskan, selama ini struktur ekonomi Lampung masih belum berpihak pada desa. Sebanyak 70 persen penduduk Lampung tinggal di desa, namun perputaran ekonomi justru lebih besar terjadi di wilayah perkotaan.

Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan dampak dari sistem ekonomi lama yang cenderung mendorong pertumbuhan dari atas ke bawah (trickle down effect), sehingga petani sebagai pelaku utama di desa hanya mendapatkan bagian kecil dari rantai nilai ekonomi.

Akibatnya, komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong kerap mengalami fluktuasi harga yang merugikan petani. Bahkan dalam beberapa periode, harga hasil panen tidak mampu menutup biaya produksi.

Gubernur menyebut kondisi ini berdampak luas, mulai dari rendahnya pendapatan petani, terbatasnya akses pendidikan, hingga rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang berada di peringkat 26 secara nasional.

Namun, ia optimistis kondisi tersebut mulai berubah seiring kebijakan nasional yang kini lebih berpihak kepada desa, termasuk melalui peningkatan harga komoditas pertanian.

Menurut Gubernur, dampak positif sudah mulai terlihat, antara lain meningkatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan di wilayah pedesaan, serta naiknya pembelian kendaraan hingga hampir 20 persen dalam tiga bulan terakhir.

Selain itu, jumlah pendaftar perguruan tinggi dari kalangan masyarakat desa juga meningkat sekitar 20 persen, menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan kesadaran pendidikan.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Gubernur, akan memperkuat kebijakan hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah tidak lagi keluar dari desa.

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah pemberian pupuk organik cair (POC) ke seluruh desa melalui program Desaku maju. Setiap unit POC mampu melayani hingga 400 hektare lahan dan diberikan secara gratis kepada petani.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan distribusi 500 unit dryer atau alat pengering hasil pertanian hingga tahun 2028. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual komoditas seperti padi dan jagung.

Dengan adanya fasilitas pengering, desa diharapkan mampu mengembangkan industri turunan seperti pakan ternak berbasis jagung dan singkong, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam mengelola potensi lokal dan memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia meminta APDESI Merah Putih menjadi organisasi yang mampu menjadi role model dalam inovasi dan pelayanan publik di tingkat desa.

Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Anwar Sadat dalam sambutannya menyatakan bahwa organisasi tersebut akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pembangunan desa dan memastikan kebijakan berjalan selaras hingga tingkat bawah.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis karena menjadi basis utama potensi sumber daya alam dan populasi, sehingga pembangunan nasional harus dimulai dari desa.

Sementara itu, Ketua DPD APDESI Merah Putih Provinsi Lampung Lekat Dullah Adiputra menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh program pemerintah provinsi serta menjaga sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia juga memastikan APDESI akan melakukan konsolidasi hingga tingkat kabupaten guna memastikan seluruh kebijakan berjalan satu komando dan tepat sasaran.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan penguatan sektor pertanian, peningkatan nilai tambah, serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan desa, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat secara signifikan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Sambut HUT REI ke-54, Momentum Perkuat Investasi Properti

Pemprov Lampung Sambut HUT REI ke-54, Momentum Perkuat Investasi Properti

    Mei 06, 2026   No comments

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Realestat Indonesia (REI) yang secara resmi diawali dengan kegiatan ramah tamah dan silaturahmi yang digelar di Mahan Agung, Selasa (05/05/2026),

Kegiatan ini merupakan pembuka dalam rangkaian agenda nasional HUT REI ke-54 yang akan berlangsung selama tiga hari yang digelar pada 5–7 Mei 2026 di Provinsi Lampung, mengusung tema 'Membangun Kebersamaan dan Solidaritas REI Menuju Bangkitnya Industri Properti' dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan REI yang menjadikan Lampung sebagai tuan rumah. Ia menilai REI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional, khususnya di sektor perumahan dan properti.

"REI bukan sekadar organisasi pengusaha, tetapi mitra pemerintah dalam membangun Indonesia. Selama 54 tahun, kontribusi REI sangat besar dalam membantu pemerintah dalam mengembangkan Nusantara ini. REI kedepan bagi saya di Provinsi Lampung adalah mitra kami kedepan dalam melakukan transformasi ekonomi," ujarnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa sektor properti memiliki dampak luas terhadap perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga pemerataan pembangunan. Ia menyebut setiap pembangunan satu unit rumah mampu membuka tiga hingga empat peluang kerja baru.

Menurutnya, program pembangunan perumahan, termasuk rumah subsidi, menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sejalan dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi kami, REI menjadi alat negara untuk mengimplementasikan asta cita yang ada di negara ini," lanjutnya.

Lebih lanjut, Rahmat Mirzani Djausal memaparkan potensi besar Provinsi Lampung yang tengah mengalami transformasi ekonomi. Selama ini, perekonomian Lampung bertumpu pada sektor pertanian seperti padi, jagung, dan singkong.

Dalam satu tahun terakhir di provinsi Lampung terjadi perbaikan signifikan, termasuk penurunan angka kemiskinan hingga sekitar satu persen atau setara dengan 100 ribu keluarga. Peningkatan harga komoditas pertanian dinilai menjadi salah satu faktor pendorong utama.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari meningkatnya daya beli masyarakat. Penjualan kendaraan bermotor di Lampung, misalnya, tercatat naik hingga 20–28 persen dalam beberapa bulan terakhir, serta peningkatan minat melanjutkan pendidikan tinggi yang mencapai sekitar 25 persen.

Gubernur menegaskan, ke depan Lampung akan fokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan pariwisata, serta penguatan sektor pendidikan. Ia juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha properti untuk berinvestasi di Lampung.

"Pak Prabowo telah menetapkan Lampung menjadi pusat hilirisasi komoditas yang ada di Sumatera jadi, fokusnya pemerintah pusat melakukan hilirisasi komoditas di Provinsi Lampung. Ini akan mendorong tumbuhnya kawasan industri, pariwisata, dan tentunya kebutuhan properti. Kami juga akan memberikan berbagai insentif untuk menarik investasi," katanya.

Ia menambahkan, Lampung memiliki keunggulan strategis sebagai pintu gerbang ekspor di Sumatera dengan dukungan pelabuhan yang mampu melayani kapal besar. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan industri dan kawasan ekonomi baru.

Diakhir, Gubernur mengajak seluruh insan properti untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional.

"Teruslah membangun dengan hati, karena saya yakin setiap rumah yang Bapak Ibu bangun adalah tempat tumbuhnya harapan dan kebahagiaan bagi warga kita yang ada di negara ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan bahwa pelaksanaan HUT REI di Lampung memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Ia memperkirakan perputaran uang selama kegiatan mencapai puluhan miliar rupiah, seiring dengan kehadiran ratusan peserta dari seluruh Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri properti dalam mengatasi backlog perumahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Setiap investasi di sektor perumahan memberikan efek berganda yang besar terhadap ekonomi. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan REI menjadi kunci dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui momentum HUT ke-54 ini, diharapkan REI semakin memperkuat perannya sebagai motor penggerak industri properti nasional sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Dinas PMP Pesisir Barat Percepat Penyaluran Dana ADP Tahap I

Dinas PMP Pesisir Barat Percepat Penyaluran Dana ADP Tahap I

    Mei 05, 2026   No comments

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) terus mempercepat proses penyaluran anggaran tahap pertama tahun 2026. Hingga Senin, 4 Mei 2026, sebanyak 13 pekon telah disalurkan dan di-ACC untuk berbagai program keuangan desa.

Kepala Dinas PMP Pesisir Barat, Rochmad, menyampaikan bahwa pihaknya bergerak cepat dalam memfasilitasi seluruh pengajuan dari pekon. Setiap berkas yang masuk langsung diproses mulai dari verifikasi sampai terbit rekomendasi ke Badan Keuangan Daerah (BKAD) agar proses pencairan dapat segera dilakukan.

“Pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan maksimal. Semua berkas yang masuk kami respon cepat agar penyaluran anggaran, baik ADP kebutuhan siltap dan reguler serta Dana Desa tahap I, bisa segera terealisasi,” ujarnya.

Adapun pekon yang telah menerima pencairan ke rekening giro tercatat tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Lemong sebanyak 4 pekon, Pesisir Tengah 1 pekon, Way Krui 1 pekon, serta Krui Selatan 1 pekon. Total keseluruhan mencapai 7 pekon atau sekitar 6,02 persen.

Sementara itu, proses penyaluran yang telah direkomendasikan ke BKAD juga terus berjalan. Tercatat masing-masing 2 pekon di Kecamatan Lemong, 1 pekon di Pesisir Utara, 2 pekon di Krui Selatan, serta 2 pekon di Karya Penggawa, dengan total 7 pekon dalam tahap progres.

Selain itu, untuk Dana Desa (DD) Reguler Tahap I yang sudah direkomendasikan, terdapat 13 pekon atau sekitar 11,18 persen yang tengah dalam proses penyaluran. Pekon tersebut tersebar di Kecamatan Lemong (6 pekon), Pesisir Utara (1 pekon), Karya Penggawa (2 pekon), Way Krui (1 pekon), serta Krui Selatan (3 pekon).

Rochmad juga mengimbau kepada pekon yang belum mengajukan berkas agar segera menyelesaikan penyusunan dokumen pengajuan dana, untuk menguatkan proses tersebut agar setiap pekon senantiasa berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun Dinas PMP. Hal ini penting agar proses penyaluran dapat berjalan sesuai target dan tidak mengalami kendala.

“Kami harapkan kerja sama dari seluruh jajaran pemerintahan pekon, segerakan lengkapi kebutuhan berkas dan lakukan koordinasi dengan camat masing-masing. Pemerintah siap membantu agar proses ini berjalan lancar,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan akan terus mengawal percepatan penyaluran anggaran desa guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pekon.(aliyubsir).

BPS Lampung: Pengangguran Turun, Serapan Tenaga Kerja Meningkat pada Februari 2026

BPS Lampung: Pengangguran Turun, Serapan Tenaga Kerja Meningkat pada Februari 2026

    Mei 05, 2026   No comments

Bandar Lampung — Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung merilis kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung periode Februari 2026 dalam agenda Rilis Berita Resmi Statistik yang digelar di Aula Raden Imba Kusuma, Selasa (5/5/2026).

Kepala BPS Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan Lampung menunjukkan tren yang semakin membaik, ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran.

“Secara umum, terjadi penambahan jumlah penduduk bekerja serta penurunan pengangguran dibandingkan Februari tahun sebelumnya,” ujar Ahmad Riswan Nasution.

Sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026, jumlah penduduk bekerja di Lampung tercatat meningkat sekitar 34,53 ribu orang. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja sebesar 0,59 persen, meskipun peningkatan pada kelompok bukan angkatan kerja tercatat lebih tinggi, yakni 3,10 persen.

Dari sisi komposisi, jumlah penduduk bekerja meningkat 0,71 persen, sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 2,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BPS juga mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lampung pada Februari 2026 berada di angka 3,95 persen, atau setara sekitar 202,32 ribu orang. Angka ini menurun dibandingkan Februari 2025, menjadi sinyal positif bagi pasar kerja di daerah.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran perempuan mengalami penurunan dari 5,07 persen menjadi 4,79 persen, menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Namun, dinamika berbeda terlihat pada wilayah tempat tinggal. Tingkat pengangguran di perdesaan menurun dari 3,44 persen menjadi 2,87 persen, sementara di perkotaan justru mengalami kenaikan dari 5,21 persen menjadi 5,60 persen. Kondisi ini menjadi perhatian untuk dianalisis lebih lanjut oleh para pemangku kebijakan.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 44,03 persen, disusul sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan.

Berdasarkan status pekerjaan, jumlah pekerja dengan status karyawan/pegawai mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, jumlah penduduk yang berusaha sendiri juga meningkat, sementara pekerja keluarga tidak dibayar mengalami penurunan.

Kabar baik lainnya, proporsi pekerja formal terus meningkat. Pada Februari 2026, jumlah pekerja formal naik dari sekitar 1,43 juta orang menjadi 1,52 juta orang, sementara pekerja informal mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan perbaikan kualitas lapangan kerja di Lampung.

Dari sisi pendidikan, sekitar 8,90 persen penduduk bekerja merupakan lulusan pendidikan tinggi. Namun, lulusan SD ke bawah masih mendominasi dengan porsi 36,46 persen, yang menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, jika dilihat dari jam kerja, proporsi pekerja penuh (≥35 jam per minggu) mengalami peningkatan signifikan. Sebaliknya, kategori setengah pengangguran menurun, sedangkan pekerja paruh waktu mengalami sedikit peningkatan.

“Perbaikan struktur ketenagakerjaan ini diharapkan terus berlanjut melalui sinergi berbagai pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha, dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas,” pungkasnya.

Rilis ini sekaligus menegaskan bahwa kondisi ketenagakerjaan Lampung pada awal 2026 menunjukkan arah yang semakin positif, seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap terjaga. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Ekonomi Lampung Triwulan I 2026 Tumbuh 5,58 Persen, Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir

Ekonomi Lampung Triwulan I 2026 Tumbuh 5,58 Persen, Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir

    Mei 05, 2026   No comments

Bandar Lampung — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat kinerja ekonomi daerah Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tren positif.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi yang digelar di Aula Radin Imba Kusuma, Kantor BPS Lampung, Selasa (5/5/2026).

Secara tahunan (year-on-year), perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,58 persen, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari peningkatan aktivitas produksi domestik hingga mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

Dalam konteks regional, pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,58 persen menempatkan provinsi ini pada peringkat kedua di Sumatera, setelah Kepulauan Riau yang tumbuh sebesar 7,04 persen. Sementara dari sisi kontribusi terhadap perekonomian Sumatera, Lampung berada di posisi keempat dengan andil sekitar 9,72 persen, setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.

Dari sisi produksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi motor utama pertumbuhan. Peningkatan produksi terutama terjadi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, implementasi program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih turut memberikan stimulus terhadap dinamika ekonomi di awal tahun.

Mobilitas masyarakat juga menunjukkan tren peningkatan. Kunjungan wisatawan nusantara pada Triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 25,55 persen. Sejalan dengan itu, jumlah penumpang pada moda transportasi darat, laut, dan udara juga mengalami kenaikan signifikan.

Dari sisi pengeluaran, investasi yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara tahunan tumbuh 5,19 persen, meskipun secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar 28,43 persen. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor tercatat mengalami penurunan, baik secara kuartalan maupun tahunan.

Secara struktur ekonomi, tiga sektor utama penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sektor pertanian, dengan kontribusi struktur sebesar 23,14 persen, mampu menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan sumbangan mencapai 39,42 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,43 persen, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan dampak program nasional.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 13,84 persen, didorong oleh percepatan realisasi program-program pemerintah.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 64 persen, serta menyumbang 61,92 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, PMTB berkontribusi sebesar 24,69 persen terhadap pertumbuhan.

Meski secara tahunan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, secara triwulanan (quarter-to-quarter) ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 1,08 persen. Kondisi ini dinilai sebagai pola musiman yang lazim terjadi pada awal tahun, terutama akibat penurunan aktivitas pada sektor konstruksi, industri pengolahan, dan jasa terkait proyek.

Namun demikian, sejumlah sektor seperti pertanian, perdagangan, serta informasi dan komunikasi tetap tumbuh dan menjadi penopang stabilitas ekonomi daerah.

Capaian ini menegaskan bahwa perekonomian Lampung tetap tangguh dan kompetitif di tengah dinamika ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sekdaprov Lampung Canangkan Zona Integritas, Dorong Birokrasi Bersih dan Melayani

Sekdaprov Lampung Canangkan Zona Integritas, Dorong Birokrasi Bersih dan Melayani

    Mei 05, 2026   No comments

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjadi pembina apel pagi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta integritas oleh Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dan Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Riswandi, yang disaksikan oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana.

Seluruh peserta apel, yang terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta ASN dan PPPK di lingkungan BKD, turut mengikrarkan komitmen bersama pembangunan zona integritas.

Dalam ikrar tersebut, seluruh ASN BKD menyatakan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, menolak praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, serta berkualitas.

Dalam amanatnya, Marindo Kurniawan mengapresiasi inisiatif BKD dalam mengawali pembangunan zona integritas. Ia menegaskan bahwa pencanangan ini tidak boleh berhenti pada aspek seremonial semata, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek kerja.

“Zona integritas bukan sekadar ikrar atau simbol, tetapi harus dimaknai sebagai kebutuhan bersama. Ini tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Marindo.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital dalam manajemen kepegawaian. Menurutnya, seluruh layanan BKD, mulai dari kenaikan pangkat, rekrutmen, mutasi, hingga koordinasi dengan kabupaten/kota, harus berbasis sistem yang terintegrasi, terdokumentasi, dan transparan.

“Digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan pelayanan yang akuntabel dan mencegah potensi penyimpangan. Database kepegawaian harus terjaga dengan baik dan dapat diakses secara sistematis,” tambahnya.

Lebih lanjut, Marindo menyebut BKD sebagai “jantung” reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, BKD dituntut mampu membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas ASN.

“Jika BKD mampu menjaga integritas dan profesionalisme, maka kualitas ASN akan meningkat. Dampaknya, pelayanan publik semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Lampung akan semakin kuat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa selama ini proses-proses kepegawaian di lingkungan Pemprov Lampung, termasuk mutasi, pelantikan, dan pengangkatan pejabat, telah berjalan dengan baik dan transparan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan banner Zona Integritas yang dipasang di pintu masuk Kantor BKD Provinsi Lampung oleh Sekdaprov Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, dan Kepala BKD, yang diikuti seluruh pegawai sebagai simbol komitmen bersama.

Pencanangan ini diharapkan menjadi langkah nyata BKD Provinsi Lampung dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)