Gubernur Lampung Dorong Sinergi Antar Partai Politik untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Gubernur Lampung Dorong Sinergi Antar Partai Politik untuk Perkuat Ketahanan Pangan

    Mei 03, 2026   No comments

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya sinergi antar partai politik dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri pelantikan jajaran pengurus DPW, DPD, dan DPC Partai Amanat Nasional (PAN) se-Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Sabtu (02/05/2026).

Gubernur menyambut positif komitmen Partai Politik yang menempatkan sektor pangan sebagai prioritas utama perjuangan politik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen partai politik menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan program strategis nasional di daerah.

Sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah sangat krusial mengingat Lampung adalah lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur penunjang sektor pertanian, termasuk perbaikan  jalan guna memperlancar distribusi hasil pertanian dan akses petani.

Menurutnya, kehadiran kader partai politik di tengah masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan secara lebih cepat dan efektif.

"Pemerintah Provinsi sedang fokus pada perbaikan 1.700 kilometer infrastruktur jalan untuk mendukung akses pertanian. Kehadiran kader partai di tengah masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan dengan lebih cepat," ujar Gubernur.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen PAN untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menilai kemandirian pangan merupakan kunci kesejahteraan rakyat yang selama ini masih menghadapi tantangan ketergantungan impor.

Zulhas juga menginstruksikan seluruh kader PAN di Lampung untuk aktif menjaga stabilitas harga gabah serta memastikan distribusi pupuk berjalan lancar bagi petani.

“Petani kita jangan lagi menjadi buruh di lahan sendiri. Pastikan program swasembada pangan Presiden Prabowo benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PAN Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Swasembada Pangan, Indonesia Kuat, Bantu Rakyat”.
Ketua DPW PAN Lampung, M. Hazizi, menambahkan bahwa seluruh struktur partai di Lampung telah solid dan siap bekerja secara taktis untuk mengawal pembangunan serta memberikan solusi konkret bagi masyarakat.

Melalui momentum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mempercepat terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bupati Pesisir Barat dan Edwarsyah Pernong Ngobrol Bahas Pembangunan Daerah

Bupati Pesisir Barat dan Edwarsyah Pernong Ngobrol Bahas Pembangunan Daerah

    Mei 02, 2026   No comments

Pesisir Barat – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara makan malam bersama antara Pun Edwarsyah Pernong dan Bupati Pesisir Barat, Lampung yang berlangsung di Krui Wave Cafe, Sabtu (02/05/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

Acara yang berlangsung santai namun penuh makna itu turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat serta pejabat daerah. Dalam kesempatan tersebut, kedua tokoh tampak berdiskusi hangat mengenai berbagai hal, mulai dari penguatan nilai adat dan budaya hingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pun Edwarsyah Pernong menegaskan pentingnya menjaga kearifan lokal sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah. Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan Pesisir Barat di berbagai sektor.

Sementara itu, Bupati Pesisir Barat menyampaikan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Momen seperti ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat,” ujar Bupati.

Acara makan malam tersebut ditutup dengan suasana penuh kehangatan serta harapan agar sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat di masa mendatang.(Aliyubsir)

Daya Beli Masyarakat Lampung Menguat, Pembelian Kendaraan Baru Naik 21 Persen

Daya Beli Masyarakat Lampung Menguat, Pembelian Kendaraan Baru Naik 21 Persen

    Mei 01, 2026   No comments

Bandar Lampung — Daya beli masyarakat Provinsi Lampung menunjukkan tren yang semakin positif pada triwulan I tahun 2026. Hal ini tercermin dari meningkatnya transaksi pembelian kendaraan bermotor baru selama periode Januari hingga Maret 2026.

Berdasarkan data perbandingan periode Januari–Maret 2025 dan Januari–Maret 2026, jumlah kendaraan baru di Lampung meningkat dari 32.858 unit menjadi 39.817 unit. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 6.959 unit atau tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari sisi volume kendaraan, tetapi juga dari nilai ekonominya. Pada triwulan I tahun 2026, nilai transaksi pembelian kendaraan bermotor baru di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari transaksi kendaraan roda dua dan roda empat, didekati dari komponen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Secara rinci, nilai transaksi kendaraan roda dua diperkirakan mencapai Rp1,03 triliun, sementara kendaraan roda empat memberikan kontribusi lebih besar, yaitu sekitar Rp1,49 triliun. Jika digabungkan, total nilai ekonomi dari transaksi kendaraan bermotor baru tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi sinyal kuat penguatan konsumsi masyarakat di Lampung di triwulan 1 tahun 2026.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Lampung terus membaik. Pembelian kendaraan bermotor sebagai barang tahan lama mencerminkan meningkatnya kemampuan finansial masyarakat, kemudahan akses pembiayaan, serta kepercayaan terhadap kondisi ekonomi daerah,” ujar Saipul.

Ia juga menambahkan bahwa transaksi kendaraan bermotor memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah.

“Perputaran uang yang mencapai sekitar Rp2,5 triliun turut menggerakkan berbagai sektor, seperti pembiayaan, asuransi, dealer kendaraan, bengkel, hingga perdagangan suku cadang. Selain itu, hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama,” tambahnya.

Dengan demikian, peningkatan pembelian kendaraan baru pada triwulan I 2026 tidak hanya mencerminkan naiknya kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung.

Momentum ini diharapkan terus terjaga melalui peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan administrasi, penguatan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang adaptif guna menjaga optimisme dan daya beli masyarakat. (**).

Wakil Bupati Pesisir Barat Resmikan Gedung UPTD Puskesmas Pulau Pisang

Wakil Bupati Pesisir Barat Resmikan Gedung UPTD Puskesmas Pulau Pisang

    April 29, 2026   No comments

PESISIR BARAT,- Wakil Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung,  Irawan Topani,  meresmikan Gedung UPTD Puskesmas Kecamatan Pulau Pisang, Rabu (28/04/2026).

Peresmian ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Pulau Pisang.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati membacakan pesan Bupati Pesisir Barat yang menegaskan bahwa pembangunan gedung tersebut bukan sekadar menghadirkan fasilitas fisik, melainkan wujud nyata kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, layak, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat, khususnya warga Pulau Pisang.

“Gedung ini dibangun untuk melayani masyarakat. Di dalamnya harus tumbuh semangat pengabdian, ketulusan, dan kepedulian dari para tenaga kesehatan. Setiap masyarakat yang datang tidak hanya memperoleh pelayanan medis, tetapi juga merasakan kehangatan melalui senyum, salam, dan sapa,” ujar Wakil Bupati.

Ia menambahkan, pelayanan kesehatan terbaik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan obat maupun peralatan medis, tetapi juga oleh ketulusan hati dalam melayani. Dengan hadirnya gedung baru ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin optimal, nyaman, lengkap, dan humanis.

Wakil Bupati juga berpesan kepada seluruh jajaran UPTD Puskesmas Pulau Pisang agar memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan harus diberikan dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi etika profesi, serta menjadikan setiap tugas pengabdian sebagai bentuk ibadah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, lanjutnya, akan terus berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, mendapatkan akses pelayanan dasar yang setara, terutama di sektor kesehatan.

Selain itu, masyarakat juga diajak untuk bersama-sama menjaga dan merawat gedung puskesmas tersebut dengan rasa memiliki, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan hingga generasi mendatang.

Peresmian Gedung UPTD Puskesmas Kecamatan Pulau Pisang ditandai dengan pengguntingan pita sebagai simbol resmi mulai beroperasinya fasilitas layanan masyarakat.(aliyubsir)

Sekdaprov Lampung Terima Audensi Ombudsman RI

Sekdaprov Lampung Terima Audensi Ombudsman RI

    April 29, 2026   No comments

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima audiensi Ombudsman RI bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Marindo menegaskan pentingnya penguatan pelayanan administrasi di seluruh OPD agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menaati seluruh ketentuan dan mekanisme pengawasan dalam pelayanan publik.

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan administrasi agar tetap berjalan dengan baik dan benar.

Sementara itu, perwakilan Ombudsman RI, Fikri Yasin, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Ombudsman RI melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik terhadap delapan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Penilaian tersebut merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan yang sebelumnya telah dilakukan.

Ia menyebutkan, pada tahun 2025 terdapat penyempurnaan indikator penilaian, termasuk penambahan aspek kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan penyempurnaan layanan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan.

Fikri juga menekankan bahwa pencegahan maladministrasi merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Tidak terjadinya korupsi juga didukung dengan tidak adanya maladministrasi, karena praktik tersebut seringkali berawal dari penyimpangan administrasi,” ujarnya.

Adapun lokus penilaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga perangkat daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat nasional dengan nilai 88,48.

Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.

Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Lampung semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Optimalkan Kualitas Layanan Publik

Pemprov Lampung Optimalkan Kualitas Layanan Publik

    April 28, 2026   No comments

Lampung Raih Apresiasi Nasional atas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menerima apresiasi atas keberhasilan dalam penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) berkualitas di tingkat kabupaten/kota tahun 2025
dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.

Apresiasi diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Lampung Tahun 2026 di Hotel Radisson, Selasa (28/04/2026).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pembangunan keluarga perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan keluarga, kualitas pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Menurutnya, Keberhasilan pembangunan keluarga tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam pelaksanaannya secara bersama-sama.

"Keberhasilan pembangunan keluarga ditentukan oleh komitmen bersama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat," ujarnya.

Mengusung tema 'Transformasi Kemendukbangga/BKKBN untuk Mewujudkan Lampung Maju dan Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045',  Gubernur memandang bahwa tema ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Dalam perspektif kependudukan, Provinsi Lampung diproyeksikan akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2035, yang menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada September 2025 tercatat sebesar 9,66 persen, menurun dari 10,62 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada tahun 2025 mencapai 73,98, meningkat dari 73,13 pada tahun sebelumnya.

Gubernur juga memberikan tiga arahan strategis, yakni penguatan integrasi program pembangunan keluarga dalam perencanaan daerah, peningkatan sinergi lintas sektor hingga tingkat desa, serta penguatan pengelolaan data keluarga yang didukung sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN yang diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Wahyuniati, menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Ia menilai berbagai progres yang telah dicapai, khususnya dalam pendataan keluarga dan pelaksanaan program hingga tingkat desa, menjadi modal penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Selain Pemerintah Provinsi Lampung, apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur atas keberhasilan penyusunan dokumen PJPK berkualitas.

Pada kegiatan tersebut dilakukan  penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dengan OPD KB kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta penandatanganan perjanjian kerja sama Program Bangga Kencana dan Gerakan Indonesia Asri dalam upaya menciptakan lingkungan kerja dan publik yang berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemkab Pesisir Barat Rapat Pembahasan Pembangunan Jalan Bumi Melalui Dana TP

Pemkab Pesisir Barat Rapat Pembahasan Pembangunan Jalan Bumi Melalui Dana TP

    April 28, 2026   No comments

PESISIR BARAT,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat menggelar rapat pembahasan pelaksanaan pembangunan jalan Pekon Bumi Ratu - Sumber Agung di Kecamatan Ngambur yang merupakan tindak lanjut rencana pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Kementerian Transmigrasi melalui dana Tugas Pembantuan (TP), di Ruang Rapat Asisten Lantai 3 Ruang Batu Tihang, Selasa (28-04-2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Pesibar, Ir. Armand Achyuni, dan diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahan Asisten I Bidang Pemerintahan, Ir. Armand Achyuni menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pembangunan.

“Koordinasi yang baik sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyaraka setempat.

Selanjutnya, pembangunan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Kecamatan Ngambur serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di daerah," pungkasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalisasi pemanfaatan anggaran dan peningkatan efektivitas program, kita mengusulkan agar lokasi kegiatan rehabilitasi jalan dimaksud dapat direvisi atau dialihkan ke ruas jalan lain yang sangat mendesak. (,Aliyubsir).