Bupati Egi Tembus Forum Internasional Jepang, Serap Sistem Pengelolaan Sampah Kelas Dunia untuk Lampung Selatan

Bupati Egi Tembus Forum Internasional Jepang, Serap Sistem Pengelolaan Sampah Kelas Dunia untuk Lampung Selatan

    Januari 27, 2026   No comments

 LAMPUNG SELATAN- Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama mengikuti workshop internasional pengelolaan sampah dan lingkungan yang digelar Pemerintah Jepang di Tokyo pada 25-31 Januari 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat kebijakan lingkungan berkelanjutan sekaligus mentransformasi sistem pengelolaan sampah daerah berbasis ekonomi sirkular dan teknologi modern.

Workshop yang berada di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang tersebut mempertemukan pejabat tinggi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mempelajari langsung sistem nasional Jepang dalam pengelolaan limbah, daur ulang terpadu, serta tata kelola lingkungan berbasis kebijakan publik.

Dalam forum ini, sampah diposisikan bukan sekadar limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diolah kembali secara berkelanjutan.

Bupati Egi menjadi salah satu dari enam kepala daerah Indonesia yang diundang secara resmi dalam program tersebut. Selain dirinya, delegasi Indonesia juga diikuti oleh Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Yogyakarta, Wali Kota Bogor, Wali Kota Mojokerto, serta Bupati Toba.

Para peserta mengikuti rangkaian agenda strategis mulai dari diskusi kebijakan, pemaparan sistem pengelolaan sampah nasional Jepang, hingga kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan limbah dan pusat daur ulang.

Dalam keterangannya, Bupati Egi menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam workshop tersebut merupakan kesempatan penting untuk memahami secara langsung sistem pengelolaan dan daur ulang sampah yang telah berjalan efektif dan terintegrasi di Jepang.

“Hari ini saya berada di Tokyo, Jepang, dalam rangka kunjungan kerja untuk mempelajari langsung kondisi terkini pengelolaan dan daur ulang sampah di Jepang,” ujarnya melalui akun Instagram pribadinya, Senin (26/1/2026).

Ia menambahkan, pembelajaran tersebut menjadi modal strategis bagi daerah dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan.

“Ini hari pertama saya mengikuti workshop terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kita belajar banyak di Jepang, ternyata luar biasa. Jadi kalau Jepang saja bisa, Bismillah Indonesia juga bisa,” kata Bupati Egi.

Seluruh rangkaian kegiatan workshop difasilitasi oleh Pemerintah Jepang, mulai dari akomodasi, materi pembelajaran, hingga agenda kunjungan teknis ke fasilitas pengelolaan limbah. Program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, adaptif terhadap pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta tantangan perubahan iklim.

Keikutsertaan Bupati Lampung Selatan dalam forum internasional ini sekaligus menegaskan komitmen Lampung Selatan sebagai daerah yang aktif membangun kolaborasi global di bidang lingkungan, serta memperkuat arah kebijakan daerah menuju sistem pengelolaan sampah modern berbasis keberlanjutan dan ekonomi sirkular. (Kmf)

Pemda Pesisir Barat Bahas Perpanjangan Kerjasama dengan Dirjen Imigrasi

Pemda Pesisir Barat Bahas Perpanjangan Kerjasama dengan Dirjen Imigrasi

    Januari 27, 2026   No comments

Pesisir Barat - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat pembahasan perpanjangan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (27/01/2026).

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan terpusat di Ruang Alika, Lantai 2, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pesisir Barat.

Rapat diikuti oleh Asisten I Bidang Pemerintahan yang mewakili Pemerintah Daerah, serta OPD terkait yang hadir di lokasi, di antaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian serta Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).

Pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan, sekaligus merumuskan langkah strategis untuk perpanjangan perjanjian dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Melalui perpanjangan kerja sama ini, Pemkab Pesisir Barat berharap layanan keimigrasian bagi masyarakat dapat semakin mudah, cepat, dan terkoordinasi dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai instansi demi menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.

Bupati Pesisir Barat dan PT ASDP Tinjau Pelabuhan Teluk Stabas Krui

Bupati Pesisir Barat dan PT ASDP Tinjau Pelabuhan Teluk Stabas Krui

    Januari 26, 2026   No comments

PESISIR BARAT - Dalam rangka upaya mempercepat akselerasi ekonomi kerakyatan melalui sektor transportasi laut, Bupati Pesisir Barat, Lampung, Dedi Irawan melakukan peninjauan lapangan secara mendalam di Pelabuhan Kuala Stabas, Senin (26/01/2026).

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan beserta perwakilan para kepala OPD terkait.

Kunjungan strategis ini juga melibatkan jajaran direksi dan tim teknis PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang dipimpin oleh Komisaris Pusat, Achmad Baidowi. Peninjauan dilakukan untuk memetakan potensi pengembangan infrastruktur Pelabuhan Kuala Stabas agar mampu menjadi penghubung penting antara Pesisir Barat dan wilayah strategis lainnya.

Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa optimalisasi Pelabuhan Kuala Stabas bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan langkah besar untuk menjadikan Pesisir Barat sebagai simpul logistik dan pariwisata di kawasan Pesisir Barat Sumatra.

“Kehadiran pihak ASDP hari ini adalah sinyal positif. Kita ingin memastikan bahwa Pelabuhan Kuala Stabas siap menjadi gerbang utama distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung mobilitas wisatawan yang ingin menikmati keindahan Krui,baik wisata laut dan alamnya tersebar di Kabupaten Pesibar," kata dia.(Aliyubsir). 

Kolaborasi, Petani Mitra Adhyaksa Kejati Lampung Hadirkan Ketahanan Pangan di Lampung Barat

Kolaborasi, Petani Mitra Adhyaksa Kejati Lampung Hadirkan Ketahanan Pangan di Lampung Barat

    Januari 26, 2026   No comments

Lampung Barat - Sinergi kembali ditunjukkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui program Petani Mitra Adhyaksa, berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat dan Pemerintah Daerah.,Kolaborasi ini sukses menghadirkan ketahanan pangan terbaharukan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung Barat.

Program Petani Mitra Adhyaksa tidak sekadar membuka lahan terlantar, tetapi mampu mengubah lahan tidur menjadi sumber pangan produktif. Melalui program ini, Kejati Lampung berhasil menghasilkan beras yang diperuntukkan bagi masyarakat Lampung Barat, sebagai wujud nyata kehadiran negara di sektor ketahanan pangan,ungkapnya

Sebagaimana diketahui, pada September 2025 lalu, dengan dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung,Danang Suryo Wibowo, bersama Kejari Lampung Barat dan Pemerintah Daerah, telah dilakukan pembukaan dan penanaman lahan seluas 1,5 hektare milik masyarakat yang telah terlantar selama lebih dari 30 tahun.

Hingga saat ini, total lahan yang berhasil dibuka dan dikelola melalui program tersebut tercatat mencapai sekitar 7 hektare.

Tak berhenti sampai di situ, hasil penanaman pada September 2025 tersebut kini telah membuahkan panen perdana sekitar 4 ton beras dari lahan 1,5 hektare yang ditanami. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa pengelolaan lahan terlantar secara kolaboratif mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat,
,Dalam waktu dekat, program Petani Mitra Adhyaksa Kejati Lampung kembali menargetkan penanaman lanjutan pada lahan yang telah berhasil dibuka, dengan luas sekitar 5 hektare, guna meningkatkan produktivitas serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat M. Zainur Rochman, melalui Kepala Seksi Intelijen Ferdy Andrian, menyampaikan bahwa program ini merupakan cerminan wajah baru Kejaksaan yang lebih humanis, solutif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Program Petani Mitra Adhyaksa ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga aktif mengambil peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Kami berharap program yang digagas Kejati Lampung ini dapat menjadi role model bagi daerah lain, bahkan hingga tingkat nasional, dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Kolaborasi antara Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat ini menjadi bukti bahwa sinergi lintas sektor mampu menghadirkan solusi berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari daerah. (Aliyubsir)

Di Bawah Kepemimpinan Egi-Syaiful, Lampung Selatan Tembus 12 Besar Nasional SDGs lewat I-SIM 2025

Di Bawah Kepemimpinan Egi-Syaiful, Lampung Selatan Tembus 12 Besar Nasional SDGs lewat I-SIM 2025

    Januari 25, 2026   No comments

Kalianda - Prestasi demi prestasi terus ditorehkan Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar.

Terbaru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan nasional dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025, sekaligus menembus peringkat 12 besar nasional dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam ajang tersebut, Kabupaten Lampung Selatan meraih skor 41,80 dan dikategorikan sebagai “The Exciter”, sebuah predikat yang diberikan kepada daerah dengan kinerja progresif dan akseleratif dalam pencapaian indikator SDGs di tingkat pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.

Program I-SIM 2025 diikuti oleh 105 kabupaten dari total 415 kabupaten se-Indonesia. Kabupaten Lampung Selatan mencatatkan tingkat pengisian data indikator SDGs sebesar 100 persen, dengan mengusung program unggulan bertajuk “Tangguh Bersama Menuju Sejahtera” sebagai model pembangunan berkelanjutan daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs Indonesia, berkolaborasi dengan PT Surveyor Indonesia melalui program I-SIM for Cities. Program ini mengangkat tema “Inovasi Pangan dan Gizi: Peningkatan Kualitas SDM, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dan Penurunan Kemiskinan.”

Capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi Kabupaten Lampung Selatan, mengingat ini merupakan partisipasi perdana dalam ajang SDGs Action Awards, namun mampu langsung menembus jajaran peringkat atas nasional dan meraih kategori “The Exciter.”

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh elemen pemerintah daerah.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pencapaian indikator SDGs secara menyeluruh.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif. Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, dengan prinsip no one left behind,” ujar Bupati Egi, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, pencapaian SDGs tidak hanya diukur dari peringkat dan angka statistik, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

“Pembangunan berkelanjutan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekadar capaian administratif, tetapi hadir melalui program nyata yang meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Penghargaan I-SIM 2025 ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor di Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Kmf)

Terbaik se-Lampung, Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Lampung Selatan Raih Predikat “Sangat Baik”

Terbaik se-Lampung, Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Lampung Selatan Raih Predikat “Sangat Baik”

    Januari 24, 2026   No comments

Kalianda - Kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar kembali menorehkan capaian strategis dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025, sekaligus menempatkan Lampung Selatan sebagai kabupaten terbaik se-Provinsi Lampung dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Pemkab Lampung Selatan memperoleh skor 93,15 dengan predikat “Sangat Baik”. Capaian tersebut melampaui nilai Pemerintah Provinsi Lampung yang meraih predikat “Baik” dengan skor 80,33, sehingga mempertegas posisi Lampung Selatan sebagai daerah dengan kinerja tata kelola pengadaan terbaik di tingkat kabupaten se-Lampung.

Hasil penilaian itu tertuang dalam Surat Resmi LKPP RI Nomor 1550/D.2.1/01/2026 tertanggal 21 Januari 2026 tentang Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. ITKP sendiri merupakan bagian dari indikator Meso dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional.

Predikat “Sangat Baik” ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar dalam membangun tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, efektif, serta berlandaskan prinsip good governance, sekaligus mendukung peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah dan efisiensi pembangunan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Gunawan, menjelaskan bahwa ITKP merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB, serta menjadi bagian dari penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) area Pengadaan Barang/Jasa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Menurut Gunawan, skor ITKP Lampung Selatan sebesar 93,15 dengan predikat “Sangat Baik” diperoleh dari tiga indikator utama penilaian. Pertama, Pemanfaatan Sistem Pengadaan, meliputi SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing (Toko Daring), non e-Tendering, non e-Purchasing, hingga e-Kontrak, dengan skor 29,15 dari maksimal 30.

Kedua, Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui pemenuhan jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), dengan skor 24 dari maksimal 30.

Ketiga, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang meraih skor sempurna 40 dari maksimal 40, atau level kematangan 9 dari 9.

Gunawan juga mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari tren peningkatan kinerja yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

Pada 2021, ITKP Lampung Selatan masih berada di angka 19,68, meningkat menjadi 39,3 pada 2022 dan 47,75 pada 2023, seluruhnya dengan predikat “Kurang”.

“Pada 2024, skor melonjak signifikan menjadi 87,52 dengan predikat ‘Baik’, dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 93,15 dengan predikat ‘Sangat Baik’,” ujar Gunawan.

Atas capaian tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi berkala, penguatan sistem, inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM pengadaan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Kmf)

Presiden Prabowo Siap Hadir di HPN 2026

Presiden Prabowo Siap Hadir di HPN 2026

    Januari 23, 2026   No comments

JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026 di Provinsi Banten, dipastikan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kepastian tersebut terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kementerian Kebudayaan RI, yang berlangsung pada Jumat pagi (23/1/2026) di Jakarta.

Audiensi diterima oleh Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik. Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Jumat malam.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menjadwalkan kehadirannya pada HPN 2026 di Banten. Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga siap hadir sekaligus melakukan peletakan batu pertama Museum Siber SMSI,” ujar Muhammad Asrian Mirza.

Dalam rangkaian HPN 2026 yang diselenggarakan SMSI, konstituen Dewan Pers, juga akan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Museum Siber SMSI pada 8 Februari 2026 di Kota Serang. Pada kesempatan peletakan batu pertama museum tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon akan hadir.

Dalam audiensi di Kementerian Kebudayaan, tim SMSI Pusat yang hadir antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si (Dewan Penasihat), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), dr. Nishal (Direktur Media Crisis Center), serta Dyah Kristiningsih (Wakil Direktur Departemen Kesekretariatan dan Keuangan).

Ilona Juwita yang juga dikenal sebagai cucu tokoh seni budaya Pak Ogah, menyatakan kesiapannya mendampingi Menteri Kebudayaan dalam agenda peletakan batu pertama Museum Siber SMSI di Banten.

Ilona juga menyampaikan, bahwa Musium ini, merupakan musium media siber pertama yang akan di bangun di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut juga membahas penguatan aliansi strategis antara media siber dan negara dalam pembangunan peradaban berbasis kebudayaan.

Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap.

Media siber dipandang memiliki peran penting dalam merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai kebudayaan, termasuk memberi ruang bagi tradisi lokal, bahasa daerah, serta pengetahuan komunitas yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus utama pembangunan.

Pembangunan Museum Siber SMSI di Banten, kata Firdaus, diharapkan menjadi simbol kolaborasi negara dan media dalam menjaga memori, identitas, serta perjalanan pers dan kebudayaan Indonesia di era digital.

*Dari Cerita Rakyat ke Ruang Redaksi*

Sejarah Indonesia tidak terlepas dari kekuatan cerita dan tulisan.
Dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun hingga budaya menulis di media massa, kata-kata telah menjadi perekat nilai dan identitas bangsa.

Dalam perjalanan sejarah, wartawan tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi turut membangun kesadaran kolektif dan imajinasi kebangsaan.

Di era digital, peran itu berlanjut melalui media siber yang kini menjadi ruang kebudayaan baru.
Melalui jaringan media hingga ke daerah, SMSI berada pada posisi strategis untuk memastikan cerita Indonesia tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebhinekaan.

Menurut Ketua Umum SMSI Firdaus, audiensi dengan Kementerian Kebudayaan menegaskan kembali pentingnya peran pers dan wartawan sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa.

Di tengah tantangan zaman dan arus informasi yang cepat, wartawan dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga beretika, berakar, dan berpihak pada nilai kebudayaan.

Dari cerita rakyat hingga berita digital, pers tetap menjadi penjaga narasi Indonesia agar jati diri bangsa terus hidup dan berdaulat atas maknanya sendiri. (*)