Hardiknas 2026 Jadi Momentum Penguatan Pendidikan Inklusif di Lampung

Hardiknas 2026 Jadi Momentum Penguatan Pendidikan Inklusif di Lampung

    Mei 04, 2026   No comments

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memajukan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, melalui pelaksanaan Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Korpri, Senin (4/5/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran ASN, DPRD, TNI, Polri, guru, serta pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Lampung membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., yang menekankan bahwa peringatan Hardiknas Tahun 2026 menjadi momentum refleksi untuk meneguhkan kembali semangat pendidikan nasional.

Mendikdasmen menyampaikan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia, yang dilaksanakan dengan ketulusan, kasih sayang, serta berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, melalui konsep “Among” yang menekankan asah, asih, dan asuh.

Lebih lanjut, pendidikan juga dipandang sebagai upaya strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter, serta memperkuat peradaban.

Dalam mendukung visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, serta percepatan digitalisasi pembelajaran.

Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan didukung sarana yang memadai, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan capaian belajar peserta didik.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan.

Berbagai program telah dilaksanakan, seperti pemberian beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan, pelatihan kompetensi, hingga peningkatan tunjangan yang kini disalurkan secara langsung setiap bulan.

Penguatan karakter peserta didik juga menjadi perhatian utama melalui penciptaan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan.

Sekolah diharapkan menjadi ruang tumbuh yang tidak hanya mengembangkan aspek akademik, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual.

Di sisi lain, peningkatan kualitas pembelajaran terus didorong melalui gerakan literasi, numerasi, serta penguatan bidang sains dan teknologi.

Berbagai program evaluasi dan pengembangan bakat, seperti tes kemampuan akademik, lomba olahraga, dan seni, turut dihadirkan guna mengoptimalkan potensi peserta didik.

Pemerintah juga berkomitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata melalui berbagai layanan, seperti sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, hingga pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

"Keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga media. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,"ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Mendikdasmen mengajak semua pihak untuk terus memperkuat komitmen melalui pola pikir maju, mental tangguh, dan misi yang jelas, agar seluruh kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara optimal.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan bermutu menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat,” tutupnya.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Enam Pejabat Dilantik, Pemprov Lampung Dorong Birokrasi Adaptif dan Berdampak

Enam Pejabat Dilantik, Pemprov Lampung Dorong Birokrasi Adaptif dan Berdampak

    Mei 04, 2026   No comments

 

Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (4/5/2026).

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menetapkan rotasi enam pejabat eselon II.

Sesuai Keputusan Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026, ditetapkan tiga pejabat, yaitu :

Ir. Bani Ispriyanto, M.M. sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;

Ir. Liza Derni, M.M. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung;

Mirza Irawan Dwi Atmaja, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.

Sementara itu, sesuai Keputusan Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026, ditetapkan tiga pejabat lainnya, yaitu :

Desti Arisandi, S.P., M.M. sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;

Ir. Toni Ferdinand Syah, S.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;

Asrul Tristianto, S.T., M.T. sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah,  menegaskan bahwa peralihan jabatan merupakan bagian dari proses yang terukur dan akuntabel dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan setiap posisi diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang mumpuni dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Saya juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang sewaktu-waktu dapat dievaluasi. Oleh karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh loyalitas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo juga menyampaikan harapannya agar pelantikan ini tidak hanya dimaknai sebagai seremonial, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak.

Dengan pelantikan ini diharapkan kinerja pemerintahan di Provinsi Lampung semakin optimal dan mampu mendorong terwujudnya Lampung yang maju, berdaya saing. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung Dorong Sinergi Antar Partai Politik untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Gubernur Lampung Dorong Sinergi Antar Partai Politik untuk Perkuat Ketahanan Pangan

    Mei 03, 2026   No comments

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya sinergi antar partai politik dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri pelantikan jajaran pengurus DPW, DPD, dan DPC Partai Amanat Nasional (PAN) se-Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Sabtu (02/05/2026).

Gubernur menyambut positif komitmen Partai Politik yang menempatkan sektor pangan sebagai prioritas utama perjuangan politik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen partai politik menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan program strategis nasional di daerah.

Sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah sangat krusial mengingat Lampung adalah lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur penunjang sektor pertanian, termasuk perbaikan  jalan guna memperlancar distribusi hasil pertanian dan akses petani.

Menurutnya, kehadiran kader partai politik di tengah masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan secara lebih cepat dan efektif.

"Pemerintah Provinsi sedang fokus pada perbaikan 1.700 kilometer infrastruktur jalan untuk mendukung akses pertanian. Kehadiran kader partai di tengah masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan dengan lebih cepat," ujar Gubernur.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen PAN untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menilai kemandirian pangan merupakan kunci kesejahteraan rakyat yang selama ini masih menghadapi tantangan ketergantungan impor.

Zulhas juga menginstruksikan seluruh kader PAN di Lampung untuk aktif menjaga stabilitas harga gabah serta memastikan distribusi pupuk berjalan lancar bagi petani.

“Petani kita jangan lagi menjadi buruh di lahan sendiri. Pastikan program swasembada pangan Presiden Prabowo benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PAN Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Swasembada Pangan, Indonesia Kuat, Bantu Rakyat”.
Ketua DPW PAN Lampung, M. Hazizi, menambahkan bahwa seluruh struktur partai di Lampung telah solid dan siap bekerja secara taktis untuk mengawal pembangunan serta memberikan solusi konkret bagi masyarakat.

Melalui momentum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mempercepat terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bupati Pesisir Barat dan Edwarsyah Pernong Ngobrol Bahas Pembangunan Daerah

Bupati Pesisir Barat dan Edwarsyah Pernong Ngobrol Bahas Pembangunan Daerah

    Mei 02, 2026   No comments

Pesisir Barat – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara makan malam bersama antara Pun Edwarsyah Pernong dan Bupati Pesisir Barat, Lampung yang berlangsung di Krui Wave Cafe, Sabtu (02/05/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

Acara yang berlangsung santai namun penuh makna itu turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat serta pejabat daerah. Dalam kesempatan tersebut, kedua tokoh tampak berdiskusi hangat mengenai berbagai hal, mulai dari penguatan nilai adat dan budaya hingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pun Edwarsyah Pernong menegaskan pentingnya menjaga kearifan lokal sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah. Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan Pesisir Barat di berbagai sektor.

Sementara itu, Bupati Pesisir Barat menyampaikan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Momen seperti ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat,” ujar Bupati.

Acara makan malam tersebut ditutup dengan suasana penuh kehangatan serta harapan agar sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat di masa mendatang.(Aliyubsir)

Daya Beli Masyarakat Lampung Menguat, Pembelian Kendaraan Baru Naik 21 Persen

Daya Beli Masyarakat Lampung Menguat, Pembelian Kendaraan Baru Naik 21 Persen

    Mei 01, 2026   No comments

Bandar Lampung — Daya beli masyarakat Provinsi Lampung menunjukkan tren yang semakin positif pada triwulan I tahun 2026. Hal ini tercermin dari meningkatnya transaksi pembelian kendaraan bermotor baru selama periode Januari hingga Maret 2026.

Berdasarkan data perbandingan periode Januari–Maret 2025 dan Januari–Maret 2026, jumlah kendaraan baru di Lampung meningkat dari 32.858 unit menjadi 39.817 unit. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 6.959 unit atau tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari sisi volume kendaraan, tetapi juga dari nilai ekonominya. Pada triwulan I tahun 2026, nilai transaksi pembelian kendaraan bermotor baru di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari transaksi kendaraan roda dua dan roda empat, didekati dari komponen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Secara rinci, nilai transaksi kendaraan roda dua diperkirakan mencapai Rp1,03 triliun, sementara kendaraan roda empat memberikan kontribusi lebih besar, yaitu sekitar Rp1,49 triliun. Jika digabungkan, total nilai ekonomi dari transaksi kendaraan bermotor baru tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi sinyal kuat penguatan konsumsi masyarakat di Lampung di triwulan 1 tahun 2026.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Lampung terus membaik. Pembelian kendaraan bermotor sebagai barang tahan lama mencerminkan meningkatnya kemampuan finansial masyarakat, kemudahan akses pembiayaan, serta kepercayaan terhadap kondisi ekonomi daerah,” ujar Saipul.

Ia juga menambahkan bahwa transaksi kendaraan bermotor memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah.

“Perputaran uang yang mencapai sekitar Rp2,5 triliun turut menggerakkan berbagai sektor, seperti pembiayaan, asuransi, dealer kendaraan, bengkel, hingga perdagangan suku cadang. Selain itu, hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama,” tambahnya.

Dengan demikian, peningkatan pembelian kendaraan baru pada triwulan I 2026 tidak hanya mencerminkan naiknya kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung.

Momentum ini diharapkan terus terjaga melalui peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan administrasi, penguatan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang adaptif guna menjaga optimisme dan daya beli masyarakat. (**).

Wakil Bupati Pesisir Barat Resmikan Gedung UPTD Puskesmas Pulau Pisang

Wakil Bupati Pesisir Barat Resmikan Gedung UPTD Puskesmas Pulau Pisang

    April 29, 2026   No comments

PESISIR BARAT,- Wakil Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung,  Irawan Topani,  meresmikan Gedung UPTD Puskesmas Kecamatan Pulau Pisang, Rabu (28/04/2026).

Peresmian ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Pulau Pisang.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati membacakan pesan Bupati Pesisir Barat yang menegaskan bahwa pembangunan gedung tersebut bukan sekadar menghadirkan fasilitas fisik, melainkan wujud nyata kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, layak, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat, khususnya warga Pulau Pisang.

“Gedung ini dibangun untuk melayani masyarakat. Di dalamnya harus tumbuh semangat pengabdian, ketulusan, dan kepedulian dari para tenaga kesehatan. Setiap masyarakat yang datang tidak hanya memperoleh pelayanan medis, tetapi juga merasakan kehangatan melalui senyum, salam, dan sapa,” ujar Wakil Bupati.

Ia menambahkan, pelayanan kesehatan terbaik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan obat maupun peralatan medis, tetapi juga oleh ketulusan hati dalam melayani. Dengan hadirnya gedung baru ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin optimal, nyaman, lengkap, dan humanis.

Wakil Bupati juga berpesan kepada seluruh jajaran UPTD Puskesmas Pulau Pisang agar memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan harus diberikan dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi etika profesi, serta menjadikan setiap tugas pengabdian sebagai bentuk ibadah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, lanjutnya, akan terus berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, mendapatkan akses pelayanan dasar yang setara, terutama di sektor kesehatan.

Selain itu, masyarakat juga diajak untuk bersama-sama menjaga dan merawat gedung puskesmas tersebut dengan rasa memiliki, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan hingga generasi mendatang.

Peresmian Gedung UPTD Puskesmas Kecamatan Pulau Pisang ditandai dengan pengguntingan pita sebagai simbol resmi mulai beroperasinya fasilitas layanan masyarakat.(aliyubsir)

Sekdaprov Lampung Terima Audensi Ombudsman RI

Sekdaprov Lampung Terima Audensi Ombudsman RI

    April 29, 2026   No comments

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima audiensi Ombudsman RI bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Marindo menegaskan pentingnya penguatan pelayanan administrasi di seluruh OPD agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menaati seluruh ketentuan dan mekanisme pengawasan dalam pelayanan publik.

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan administrasi agar tetap berjalan dengan baik dan benar.

Sementara itu, perwakilan Ombudsman RI, Fikri Yasin, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Ombudsman RI melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik terhadap delapan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Penilaian tersebut merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan yang sebelumnya telah dilakukan.

Ia menyebutkan, pada tahun 2025 terdapat penyempurnaan indikator penilaian, termasuk penambahan aspek kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan penyempurnaan layanan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan.

Fikri juga menekankan bahwa pencegahan maladministrasi merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Tidak terjadinya korupsi juga didukung dengan tidak adanya maladministrasi, karena praktik tersebut seringkali berawal dari penyimpangan administrasi,” ujarnya.

Adapun lokus penilaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga perangkat daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat nasional dengan nilai 88,48.

Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.

Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Lampung semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).