Bupati Pesisir Barat Buka Bazar UMKM Ramadhan 1447 H

Bupati Pesisir Barat Buka Bazar UMKM Ramadhan 1447 H

    Maret 02, 2026   No comments

Pesisir Barat- Bupati Pesisir Barat, Lampung Dedi Irawan , membuka Bazar UMKM Ramadhan 1447 H Tahun 2026 sekaligus meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Depan Kantor Pemkab Pesisir Barat, Selasa (2/3/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung pelaku UMKM serta menjaga stabilitas harga bahan pokok selama bulan suci Ramadhan

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa bulan suci Ramadhan merupakan momentum istimewa yang tidak hanya mengajarkan umat untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kepekaan hati, memperkuat kepedulian sosial, serta mempererat tali silaturahmi.

“Ramadhan mengajarkan bahwa keberkahan tidak hanya diukur dari banyaknya rezeki, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat kita hadirkan untuk sesama,” ujar Bupati.

penyelenggaraan Bazar UMKM Ramadhan 1447 H dan Gerakan Pangan Murah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Selain mendukung pelaku UMKM lokal, kegiatan ini juga bertujuan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya saat kebutuhan pokok meningkat selama Ramadhan.

Melalui Bazar UMKM Ramadhan 1447 H, Pemkab Pesisir Barat membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menampilkan produk-produk unggulan daerah. UMKM dinilai sebagai tulang punggung perekonomian yang melahirkan produk kreatif sekaligus menjadi identitas daerah.

Sementara itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) hadir sebagai solusi konkret dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok.

Bupati juga berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang transaksi jual beli, tetapi menjadi ruang kebersamaan dalam suasana hangat, penuh persaudaraan, dan semangat gotong royong. Momentum ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya Pesisir Barat yang sejahtera, maju, madani, religius, dan wisata terdepan.

Kepada para pelaku UMKM, Bupati berpesan agar terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, menjaga kepercayaan konsumen, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, tegasnya, akan terus hadir mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan UMKM agar semakin berdaya saing,(Aliyubsir)

Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya

Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya

    Maret 02, 2026   No comments

LAMPUNG SELATAN- Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lampung Selatan yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi kini tidak lagi diperbolehkan menerima gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 700/585/IV.02/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit ketaatan pada satuan pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan untuk periode Januari-Agustus 2025.

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 2 huruf (d).

Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa guru yang dapat diberikan honor dari Dana BOS harus memenuhi syarat belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Dinas Pendidikan menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik pendanaan ganda (double funding) atau double dipping. Guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan menerima dana sertifikasi dari APBN sebesar Rp2 juta per bulan, tidak lagi diperkenankan menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana BOS.

Dengan demikian, Dana BOS dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional sekolah lainnya agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Jadi Temuan Pemeriksaan

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Marko Firzada, mengungkapkan, dalam hasil audit yang dilakukan periode Januari-Agustus 2025, pembayaran honor dari Dana BOS kepada guru yang sudah bersertifikasi dinyatakan sebagai temuan pemeriksaan.

Ia menegaskan, atas temuan tersebut, guru honorer bersertifikasi yang terlanjur menerima gaji dari Dana BOS pada periode tersebut diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Lampung Selatan yang untuk kemudian diteruskan Ke Rekening Kas Umum Negara. Mekanisme pengembalian dapat dilakukan secara bertahap.

"Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Sebelumnya, para guru telah menandatangani surat perjanjian dengan kepala sekolah yang menyatakan kesediaan mengembalikan honor dari Dana BOS apabila di kemudian hari menjadi temuan pemeriksaan,” kata Marko.

Siapa yang Wajib Mengembalikan?

Guru yang menjadi sasaran pengembalian adalah Guru Honorer BOS Tahun 2025 yang menerima dua sumber penghasilan sekaligus, yakni honor dari Dana BOS dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, guru honorer BOS Tahun 2025 yang belum memiliki sertifikasi tidak dikenakan kewajiban pengembalian karena hanya menerima satu sumber penghasilan, yakni dari Dana BOSP.

Kriteria Penerima Honor BOS

Berdasarkan petunjuk teknis BOSP, guru honorer yang dapat dibayarkan honornya melalui Dana BOS harus memenuhi kriteria:
- Berstatus Non-ASN
- Terdaftar di Dapodik
- Memiliki NUPTK
- Belum menerima tunjangan sertifikasi

Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, karena kebijakan ini merupakan perintah dari regulasi pemerintah pusat.

Bagi guru yang ingin mengajukan keringanan pengembalian secara mencicil, dipersilakan berkonsultasi dengan Inspektorat Lampung Selatan.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. (Kmf-Is)

Bupati Pesisir Barat Terima Audiensi Putri Indonesia Lampung

Bupati Pesisir Barat Terima Audiensi Putri Indonesia Lampung

    Maret 01, 2026   No comments

Pesisir Barat— Bupati Pesisir Barat, Lampung, Dedi Irawan menerima audiensi Putri Indonesia Lampung, Sabtu (28/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat Rena Novasari serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Marnentinus.

Audiensi tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus memohon dukungan dan doa restu dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mengemban amanah sebagai duta daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Bupati Dedi Irawan menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih. Ia berharap, kehadiran Putri Indonesia Lampung dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Pesisir Barat untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah.

“Kami Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendukung penuh setiap putra-putri terbaik daerah yang berprestasi. Semoga dapat membawa nama baik Lampung dan menjadi teladan bagi generasi muda,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mempromosikan potensi daerah, baik di sektor pariwisata, budaya, maupun ekonomi kreatif, sehingga sinergi antara pemerintah dan duta daerah dapat semakin memperkuat promosi serta pembangunan Pesisir Barat.(aliyubsir)

Satpol PP Banten Dukung Gerakan Nasional Indonesia Asri Lewat Instruksi Gubernur

Satpol PP Banten Dukung Gerakan Nasional Indonesia Asri Lewat Instruksi Gubernur

    Februari 27, 2026   No comments

Serang - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Nana Suryana menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Nasional Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik dan Indah yang tengah digalakkan pemerintah.

Di Provinsi Banten, gerakan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Gerakan Banten Bersih di Kawasan Wisata, Sungai, Jalan Protokol, Kawasan Permukiman, dan Perkantoran pada Jumat (27/2).

Nana mengatakan pihaknya siap mengawal pelaksanaan instruksi gubernur tersebut, terutama dalam aspek penegakan ketertiban umum dan pengawasan di lapangan.

“Satpol PP Provinsi Banten siap mendukung penuh pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Gerakan Banten Bersih. Kami akan memperkuat pengawasan dan penegakan ketertiban di kawasan wisata, sungai, jalan protokol, permukiman, hingga perkantoran, agar terwujud lingkungan yang asri, aman, sehat, resik, dan indah di seluruh wilayah Banten,” kata Nana.

Ia menegaskan kebersihan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat. Kawasan wisata dan sungai, menurutnya, menjadi perhatian karena kerap menghadapi persoalan sampah dan penataan lingkungan.

Selain itu, jalan protokol, kawasan permukiman, dan perkantoran juga menjadi fokus dalam gerakan tersebut guna menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Melalui penguatan regulasi tersebut, Pemprov Banten berharap terbangun sinergi antara perangkat daerah, aparat penegak peraturan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Banten yang bersih dan indah.

Sekda Pesisir Barat Bersama Plt. Kadis Lingkungan Hidup Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah

Sekda Pesisir Barat Bersama Plt. Kadis Lingkungan Hidup Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah

    Februari 25, 2026   No comments

Sibernusantara.net– Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, didampingi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026. Di Jakarta ,25-26 Februari 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup,merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam penanganan darurat sampah nasional serta bagian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 l.yang mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah)”.

Rakornas tsb bertujuan mendorong percepatan penyelesaian permasalahan sampah secara sistematis dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan isu strategis nasional yang berdampak pada ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pariwisata, serta keberlanjutan lingkungan.
Ia mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berorientasi pada ekonomi sirkular.ungkapnya.

Selain itu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian,menyampaikan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengelolaan sampah. Ia meminta kepala daerah untuk memastikan tersedianya regulasi yang memadai, alokasi anggaran yang proporsional, serta pengawasan yang konsisten terhadap operasional pengelolaan sampah di daerah. Mendagri juga mendorong integrasi indikator kinerja pengelolaan sampah dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Menteri Pekerjaan Umum dalam paparannya bertema “Pembangunan dan Optimalisasi Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan” menegaskan pentingnya transformasi sistem TPA dari open dumping menuju sanitary landfill yang ramah lingkungan.

Disamping itu, pembangunan TPS3R dan fasilitas pengolahan sampah terpadu harus direncanakan berbasis kebutuhan daerah serta didukung oleh skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyoroti pentingnya peran desa sebagai garda terdepan dalam perubahan perilaku masyarakat. Ia mendorong optimalisasi dana desa untuk program pengelolaan sampah berbasis komunitas, pembentukan bank sampah, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomis.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN menyampaikan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar lingkungan. Edukasi sejak dini mengenai pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat harus dimulai dari rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam arahannya bertema “Target Reformasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Hulu ke Hilir” menegaskan bahwa reformasi pengelolaan sampah harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ia menyampaikan pentingnya pencapaian target pengurangan sampah di sumber, peningkatan persentase daur ulang, serta pengurangan ketergantungan pada TPA.

Pemerintah daerah diminta menyelaraskan perencanaan, penganggaran, serta indikator kinerja agar target nasional dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat sampah melalui penguatan kebijakan pengurangan sampah di sumbernya, peningkatan kapasitas daur ulang, pengawasan terhadap TPA open dumping, serta penegakan hukum bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan. (Yubsir)

Kapolres Pesisir Barat Pimpin Apel Siaga Kamtibmas 2026

Kapolres Pesisir Barat Pimpin Apel Siaga Kamtibmas 2026

    Februari 25, 2026   No comments

Pesisir Barat – Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif selama bulan suci Ramadhan, Polres Pesisir Barat menggelar apel siaga di halaman Mapolres, Rabu, 25/2/2026.

Dalam kegiatan Apel siaga yang dipimpin langsung Kapolres ini , diikuti oleh seluruh personel kepolisian Polres Pesisir Barat , TNI, dan instansi terkait yang lainnya. 

Dalam pelaksanaan apel tersebut kapolres pesisir barat AKBP Bestiana., membacakan amanat dari Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf,, kemudian menambahkan sedikit arahan kepada seluruh peserta upacara apel siaga bahwa  "Pelaksanaan kegiatan tersebut akan tercapai dengan baik jika kita saling bekerjasama dan sama-sama bekerja demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di kabupaten Pesisir Barat ini." ucap Kapolres.

Bulan Ramadhan merupakan momen istimewa bagi umat Muslim, sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas, "kami pihak polres pesisir barat akan meningkatkan patroli, pengamanan rumah ibadah, penertiban lalu lintas dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas,"  ucapnya

Selain itu, apel siaga ini juga menjadi langkah koordinasi antara kepolisian, aparat desa, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana damai serta memberikan imbauan agar warga tetap tertib, mematuhi aturan, dan mengedepankan toleransi. 

“Tidak hanya itu seluruh jajaran polres pesisir barat akan memberikan pengamanan yang lebih ketat selama Ramadhan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, aman, dan nyaman.”ungkapnya

Dengan adanya apel siaga Kamtibmas ini, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Pesisir Barat tetap terkendali, dan bulan Ramadhan dapat berlangsung penuh kedamaian sesuai harapan bersama." Pungkas Kapolres Pesisir Barat.(yubsir)

Tembus Rp3,040 Triliun! Investasi Lampung Selatan 2025 Over Target 115 Persen, Bukti Komitmen Bupati Radityo Egi Permudah Perizinan

Tembus Rp3,040 Triliun! Investasi Lampung Selatan 2025 Over Target 115 Persen, Bukti Komitmen Bupati Radityo Egi Permudah Perizinan

    Februari 24, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Realisasi investasi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir Triwulan IV 2025, nilai investasi tercatat mencapai Rp3,040 triliun atau 115 persen dari target Rp2,64 triliun.

Capaian tersebut menjadi bukti konkret komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan berusaha di Bumi Khagom Mufakat.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dilansir melalui laman resmi data.bkpm.go.id, target investasi 2025 Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan sebesar Rp2,64 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi Rp3,040 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan tren positif pertumbuhan investasi di daerah.

“Target investasi 2025 Rp2,64 triliun, realisasi tercapai Rp3,040 triliun atau over target 115 persen,” ujar Rio Gismara saat dikonfirmasi, Senin (23/2/2025).

Menurut Rio, komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama dalam menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan menjadi faktor utama meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di Lampung Selatan.

Ia menjelaskan, promosi investasi juga dilakukan secara aktif dengan strategi jemput bola, termasuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor nasional. Fokus utama diarahkan pada pengembangan Kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibu kota kabupaten yang akan dibangun menjadi kawasan pariwisata premium.

“Fokus di tahun 2026 tetap mengarah ke sektor pariwisata untuk mengembangkan Kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibukota serta membranding sebagai kawasan pariwisata premium,” kata Rio.

Secara sektoral, realisasi investasi 2025 didominasi sektor listrik, gas dan air, industri makanan, serta perdagangan dan reparasi. Selain itu, potensi industri pengolahan dan sektor hospitality juga terus dipromosikan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Dengan capaian tersebut, Lampung Selatan tercatat sebagai kabupaten dengan realisasi investasi tertinggi di Provinsi Lampung pada 2025, meski masih berada di bawah Kota Bandar Lampung yang membukukan nilai investasi sebesar Rp3,835 triliun.

Realisasi investasi tahun 2025 tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.209 orang. Peningkatan investasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan peningkatan kualitas investasi yang tidak semata berorientasi pada nilai nominal, tetapi juga pada dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor unggulan daerah, termasuk pengembangan agroeduwisata sebagai program prioritas kepala daerah. (MHR-IS)