Pemkab Pesisir Barat,meluncurkan program MBG BGN

Pemkab Pesisir Barat,meluncurkan program MBG BGN

    September 16, 2025   No comments

Pemkab Pesisir Barat (Pesibar), Lampung secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional (BGN) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kecamatan Pesisir Tengah, Senin, 15 September 2025.

Program ini diluncurkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Pesisir Barat.

Bupati Pesibar, Dedi Irawan yang dibacakan Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zukri Amin, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan program ini. 

"Dukungan dari jajaran pemerintah daerah, para tenaga pendidik, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga para orang tua adalah bukti nyata semangat kebersamaan dalam membangun generasi muda yang lebih baik,

Menurut Zukri Amin, program MBG merupakan hasil sinergi berbagai pihak, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. 

Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga semangat kolaborasi agar program ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak.

Zukri menambahkan bahwa ketersediaan makanan sehat dan bergizi bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. 

"Dengan adanya program ini, kita ingin memastikan tidak ada lagi anak yang belajar dalam kondisi lapar atau kurang gizi," tegasnya.

Pemerintah berharap program ini dapat memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, penuh energi, dan siap menyongsong masa depan. 

Oleh karena itu, Zukri Amin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung, mengawasi, dan memastikan makanan yang disajikan benar-benar berkualitas dan higienis.

"Mari kita kawal dan sukseskan program MBG ini agar berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pesisir Barat," tutup Zukri Amin. (Aliyubsir).

Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP PGRI 1 Palas Nilai Rp1,3 M Diduga Abaikan K3

Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP PGRI 1 Palas Nilai Rp1,3 M Diduga Abaikan K3

    September 16, 2025   No comments

PALAS - Proyek revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025, SMP PGRI 1 Palas, Palas, Lampung Selatan diduga tidak mentaati regulasi tentang ketentuan jasa kontruksi, Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). 

Diketahui dari papan informasi proyek yang terpanjang, kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025, sebesar Rp1,3 miliar lebih yang dikerjakan oleh panitia pembangunan satuan pendidik, dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. 

Di lapangan terlihat pekerja tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) saat menjalankan tugasnya di lokasi proyek, serta minimnya rambu-rambu dan himbauan keselamatan kerja di lokasi proyek. 

Suprapto, yang mengaku sebagai salah satu anggota komite yang juga ikut bekerja sebagai pengawas para tukang, saat dikonfirmasi di lokasi proyek mengatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah swakelola. 

"Kalau pekerjaan ini swakelola, yang melibatkan kepala sekolah dan komite, dan yang kerjanya juga memang kita sekitar sini. Dan untuk pengawasan para pekerja saya sendiri," ujarnya Selasa (16/9/2025). 

Disinggung terkait K3, Suprapto mengatakan bahwa, dirinya sudah sering kali mengingatkan kepada para pekerja agar selalu pakai K3. 

"Sudah seringkali saya ingatkan kepada mereka (pekerja) agar K3-nya dipakai tapi merekanya aja yang bandel enggak mau memakainya," ucap dia.

"Sebenarnya sudah ada. Sudah dikasih satu-satu, semuanya ada, cuma memang merekanya yang bandel bang,".

Sementara Kepala SMP PGRI 1 Palas, Gumilang Hadi belum berhasil dikonfirmasi meski sudah dihubungi di nomor telepon miliknya.(tim/ndi) 

Lampung Kembali Raih Predikat Provinsi Layak Anak

Lampung Kembali Raih Predikat Provinsi Layak Anak

    September 15, 2025   No comments

Bandar Lampung - Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura memimpin Apel Mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, bertempat di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Senin (15/09/2025).

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung kembali meraih penghargaan "Provinsi Layak Anak (PROVILA)" dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Ini merupakan kali ketiga bagi Lampung, bersama 12 provinsi lainnya.

Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan bukti sinergi luar biasa antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Gubernur menekankan bahwa penghargaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk terus melindungi, menjamin hak, dan memenuhi kebutuhan anak-anak di Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan keberhasilan ini sebagai motivasi dan kepedulian. Tujuannya agar Lampung tidak hanya mempertahankan predikat Provinsi Layak Anak, tetapi juga menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh anak.

"Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita jaga bersama hak-hak mereka yang meliputi Hak Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan, dan Partisipasi," ujar Gubernur.

Sebagai komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki layanan khusus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Pinggungan Sebuai.

PUSPAGA merupakan layanan berbasis masyarakat yang disediakan gratis sebagai wadah pembelajaran, edukasi, dan konseling bagi keluarga, yang ditangani oleh tenaga ahli seperti konselor dan psikolog.

Sementara itu, TPA Pinggungan Sebuai adalah tempat penitipan anak sekaligus taman asuh yang dirancang dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan mereka. Kedua fasilitas ini dapat diakses selama hari kerja di Gedung Pinggungan Sebuai, Jalan WR. Mongonsidi No. 69, Teluk Betung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Optimalkan Pengelolaan Masjid Raya Al-Bakrie

Pemprov Lampung Optimalkan Pengelolaan Masjid Raya Al-Bakrie

    September 15, 2025   No comments

Bandar Lampung — Masjid Raya Al-Bakrie adalah wujud nyata bagaimana kerja sama pemerintah provinsi dan kota mampu menghadirkan manfaat besar bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, Lampung bukan hanya memiliki masjid megah, tetapi juga ikon kebersamaan dan persatuan umat yang akan dikenang lintas generasi.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menjadikan Masjid Raya Al-Bakrie sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat Lampung. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Kerja Sekda, Senin (15/9/2025).

Dalam arahannya, Marindo menekankan bahwa Pemprov Lampung akan bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam menjaga keamanan, kebersihan, dan pemanfaatan masjid yang baru diresmikan pada 12 September 2025 lalu tersebut.

“Kita anggap Masjid Al-Bakrie sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kita. Kita harus all out turun langsung, memastikan semua pemanfaatan berjalan dengan baik,” tegas Marindo.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Lampung akan mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan dukungan anggaran dan tugas masing-masing. Langkah ini diambil karena Masjid Raya Al-Bakrie bukan hanya rumah ibadah, melainkan juga simbol kebanggaan masyarakat Lampung.

Lebih jauh, Marindo menyampaikan bahwa Pemprov akan mendorong pegawai negeri sipil untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid serta memanfaatkan ballroom masjid untuk kegiatan keagamaan dan pemerintahan. “Intinya, Pemprov hadir dalam tata kelola Masjid Raya Al-Bakrie,” ujarnya.

Selain itu, berbagai program sosial dan keagamaan seperti Jumat Bersih atau Minggu Bersih akan digelar secara rutin. Upaya ini bertujuan menjaga kenyamanan jamaah sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan Islami di Lampung. “Kami ingin masyarakat merasa nyaman, baik di pelataran maupun di dalam masjid,” tambahnya.

Dalam kesempatan wawancara dengan sejumlah media, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan masjid tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Di dalam kawasan masjid memang kewenangan Pemprov, tetapi soal penataan parkir, lalu lintas, hingga aktivitas sosial di sekitar kawasan, kami perlu berkoordinasi dengan Pemkot. Semua ini harus dikelola bersama agar Masjid Raya Al-Bakrie bisa menjadi pusat kegiatan umat sekaligus ikon baru Lampung,” jelas Ganjar.

Ganjar juga menambahkan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai pemeliharaan, keamanan prasarana, serta pengaturan jadwal ibadah dan kegiatan sosial-keagamaan akan diperkuat melalui perjanjian kerja sama resmi antara Pemprov dan Pemkot. “Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis pengelolaan Masjid Raya Al-Bakrie akan semakin maksimal dan bermanfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Gabah untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Gabah untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

    September 15, 2025   No comments

BANDARLAMPUNG---Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi pengawasan gabah pada Senin (15/9/2025). Rapat yang berlangsung di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan itu dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mulyadi Irsan, bersama sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan perwakilan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Lampung.

Dalam keterangannya usai rapat, Mulyadi menjelaskan pengawasan gabah merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Menurutnya, Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki target capaian gabah kering panen tahun ini sebesar 3,5 juta ton.

"Yang menjadi perhatian adalah pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengendalian terhadap inflasi. Inflasi daerah ini penting agar masyarakat bisa mengakses harga kebutuhan dasar, terutama beras," ujar Mulyadi.

Ia menegaskan bahwa hilirisasi hasil pertanian harus dilakukan di daerah agar nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani. Dengan begitu, kesejahteraan petani meningkat, penyerapan tenaga kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat desa terdongkrak.

"Jika pengolahan dilakukan di Lampung, maka added value bisa diperoleh untuk mendukung kesejahteraan petani. Karena itu, hulu sampai hilir harus dijaga di daerah," kata Mulyadi.

Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen agar gabah tidak keluar dari Provinsi Lampung dalam bentuk bahan mentah. Untuk itu, jajaran Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Bulog diminta bersinergi melakukan pengawasan di lapangan.

"Beras ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Maka kita minta pengolahan dilakukan di Lampung, bukan di luar provinsi," ucapnya.

Mulyadi menambahkan, memang serapan Bulog Lampung terhadap gabah telah mencapai 111 persen atau sekitar 171 ribu ton. Meski demikian, gabah yang belum terserap akan tetap ditangani melalui kemitraan Bulog dengan pihak swasta dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram.

"Kita harapkan siapapun boleh membeli gabah asal pengolahannya dilakukan di Lampung. Dengan begitu, harga jual beras lebih ringan dibandingkan jika diproses di luar daerah," ujarnya.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan pengusaha penggilingan padi. Perwakilan Perpadi Lampung, Haris Dianto, menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah yang melarang gabah keluar dari Lampung sebelum digiling.

"Kalau gabah sampai keluar provinsi, harga otomatis lebih tinggi. Di luar Lampung harga bisa mencapai Rp7.400 hingga Rp7.700 per kilogram. Kalau bahan baku sudah tinggi, harga beras untuk masyarakat ikut naik," kata Haris.

Ia menilai pembatasan ini penting agar harga beras tetap terkendali. Menurutnya, meski petani terlihat diuntungkan dengan harga gabah tinggi, namun pada akhirnya mereka juga dirugikan ketika harus membeli beras dengan harga mahal.

"Petani tidak serta-merta senang kalau harga gabah tinggi. Kalau harga beras ikut naik, mereka juga kesulitan saat membeli. Karena itu, harus ada keseimbangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Haris menekankan pentingnya keberadaan penggilingan padi lokal dalam menjaga ketersediaan beras. Menurutnya, jika gabah tidak digiling di Lampung, maka berbagai produk turunan seperti dedak, katul, dan menir juga hilang manfaatnya bagi masyarakat setempat.

"Kalau hasil gilingannya di Lampung, semua ikut bermanfaat. Tenaga kerja Lampung terserap, produk sampingan bisa dipakai di sini. Sementara beras hasil gilingan boleh dipasarkan bebas, bahkan ke luar negeri," tutur Haris.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap stabilitas harga beras di Lampung tetap terjaga. Pengawasan gabah bukan hanya menyangkut kepentingan petani, tetapi juga masyarakat luas yang sangat bergantung pada akses harga beras terjangkau.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah yang tengah digencarkan pemerintah provinsi. Dampaknya diharapkan terasa langsung bagi masyarakat, baik dari sisi ketersediaan pangan maupun daya beli. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wabup Pesisir Barat Launching Program MBG si Pekon Punyadingan Bengkunat

Wabup Pesisir Barat Launching Program MBG si Pekon Punyadingan Bengkunat

    September 15, 2025   No comments

Pesisir Barat - Wakil Bupati, Lampung Irawan Topani secara langsungkan launching program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional (BGN), di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunat, Senin (15/9/2025).

Tampak hadir juga Ketua I Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Dea Derika Topani, S.H., M.Kn., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Dra. Henny Yulistiani, M.M., Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan Penyelenggara MBG, forkopimda, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya Wakil Bupati, Irawan Topani, mengapresiasi seluruh pihak yang ikut terlibat hingga terlaksananya program MBG. “Dukungan dari jajaran pemerintah daerah, para tenaga pendidik, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga para orang tua, adalah bukti nyata semangat kebersamaan dalam membangun generasi muda yang lebih baik,” ujar, Irawan Topani.

Menurut Wakil Bupati, Irawan Topani, kehadiran program MBG tidak terlepas dari peran semua unsur yang telah bersinergi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Tanpa komitmen dan dukungan bersama, tentu program penting tersebut tidak akan dapat berjalan dengan lancar. 

“Karena itu, saya mengajak semua pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi, agar program MBG benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anak-anak kita," ungkapnya. 

Irawan Topani melanjutkan program MBG merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak. Ketersediaan makanan sehat dan bergizi bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul, berkarakter, serta berdaya saing tinggi. “

Dengan adanya program ini, kita ingin memastikan tidak ada lagi anak yang belajar dalam kondisi lapar, kurang gizi, atau kehilangan semangat karena keterbatasan. Sebaliknya, kita berharap mereka tumbuh sehat, cerdas, penuh energi, dan siap menyongsong masa depan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung, mengawasi, dan memastikan makanan yang disajikan benar-benar berkualitas, higienis, dan sesuai kebutuhan gizi anak-anak,” tegas Irawan Topani.

“Mari kita kawal dan sukseskan program MBG ini agar berjalan secara berkelanjutan, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pesibar. Saya percaya, dengan kerja keras, sinergi, dan komitmen yang kuat, apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi bekal berharga bagi masa depan Pesibar,” pungkas Wakil Bupati, (aliyubsir) 

Pemkab Pesisir Barat Gelar Sertijab PJ Inspektur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Pemkab Pesisir Barat Gelar Sertijab PJ Inspektur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

    September 12, 2025   No comments

Pesisir Barat –Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar acara pisah sambut dan serah terima jabatan (sertijab) Penjabat (PJ) Inspektur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) yang berlangsung di Halaman Pemkab Setempat (12/9/2025)

Dalam kesempatan ini, Hendri Dunan secara resmi menyerahkan jabatan PJ Inspektur kepada Unzir, serta jabatan Kepala Dinas PMP kepada Helmi Putra. Acara tersebut dihadiri oleh para kepala OPD, pejabat eselon, ASN, serta tamu undangan lainnya.

Mewakili Bupati Pesisir Barat, PJ Sekdakab Tedi Zadmiko dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas pengabdian Hendri Dunan selama menjabat dua posisi strategis tersebut. Ia juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Unzir dan Helmi Putra.

 

“Rotasi dan mutasi adalah bagian dari dinamika organisasi. Harapannya, pejabat yang baru mampu melanjutkan program-program strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya.

Hendri Dunan dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama masa tugasnya. Ia juga memohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama menjabat.

Sosok Hendri Dunan kini resmi menjabat sebagai Inspektur Kota Metro dikenal memiliki pengalaman lintas sektor. Di balik penugasan barunya, ia membawa bekal pengalaman panjang yang relevan dan strategis di pemerintahan daerah.

Latar belakangnya sebagai pejabat yang pernah menangani pengawasan dan pemberdayaan menjadikan dirinya figur yang siap mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Saya memiliki latar belakang dan pengalaman lintas bidang dalam pemerintahan daerah yang relevan dan strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Inspektur Kota Metro,”ungkap Hendri Dunan.

Saat menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Pesisir Barat, Hendri Dunan terlibat langsung dalam pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), audit internal, serta proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

Selain itu, ia juga terbiasa menangani laporan pengaduan masyarakat dan aktif mendorong peningkatan akuntabilitas melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Baginya, pengawasan yang efektif adalah kunci untuk memastikan anggaran dan program pemerintah menyentuh masyarakat secara tepat dan bebas dari penyimpangan.

Tak hanya dalam bidang pengawasan, Hendri juga pernah dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP). Dalam posisi tersebut, ia aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

“Pengalaman ini memperkuat pemahaman saya terhadap pentingnya pola pembangunan yang bersifat bottom-up, serta perlunya pengawasan efektif di tingkat kelurahan dan pekon,”jelasnya.

Gabungan pengalaman dalam pengawasan internal dan pemberdayaan masyarakat menjadikan Hendri Dunan sosok yang memahami permasalahan dari dua sisi: dari hulu hingga hilir. Ia menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan prinsip profesionalisme, independensi, dan integritas tinggi.

Kini, sebagai Inspektur Kota Metro, Hendri Dunan membawa semangat baru untuk mengawal reformasi birokrasi dan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Unzir sebagai PJ Inspektur yang baru, berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Di sisi lain, Helmi Putra menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemberdayaan pekon serta menjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat.(aliyubsir).