Hilirisasi Ayam Terintegrasi Dimulai, Lampung Targetkan Nilai Tambah Peternakan

Hilirisasi Ayam Terintegrasi Dimulai, Lampung Targetkan Nilai Tambah Peternakan

    Februari 06, 2026   No comments

Lampung Selatan ---- Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, melakukan Groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Tahun 2026 di Kebun Kedaton Trikora PTPN I Regional 7, Jati Agung, Jumat (6/2/2026).

​Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang berkualitas dan terjangkau. Lampung terpilih menjadi salah satu dari enam provinsi tahap pertama (Fase I) di Indonesia yang melaksanakan proyek hilirisasi terintegrasi ini.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, ​Gubernur menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan pangan dan gizi sebagai prioritas nasional.

"Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu program utamanya adalah program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil," ujar Gubernur.

​Gubernur menjelaskan bahwa proyek di Lampung mencakup empat infrastruktur kunci, yakni pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) berkapasitas 2.000 ekor, fasilitas parent stock dan hatchery, pabrik pakan ternak tahap kedua, serta pabrik tepung telur tahap kedua.

​Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan transformasi pengiriman komoditas unggas agar tidak lagi bergantung pada penjualan ayam hidup.

"Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agar ayam yang keluar dari Lampung tidak lagi dalam bentuk ayam hidup, tetapi sudah dipotong atau diolah. Dengan cara ini, maka nilai tambahnya akan semakin lebih besar dan manfaat ekonominya lebih terasa bagi masyarakat," tegasnya.

​Data tahun 2025 mencatat potensi unggas Lampung yang sangat besar, dengan pengiriman daging mencapai 19 juta kilogram dan 16 juta ekor ayam hidup. Melalui pembangunan RPHU dan fasilitas cold storage, potensi ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Guna memastikan kelancaran distribusi, Pemprov Lampung juga telah menggandeng BUMD Dharma Jaya milik Pemprov DKI Jakarta sebagai mitra pemasaran.

​Menutup sambutannya, Gubernur mengingatkan agar program yang dibiayai dana pusat ini dijalankan dengan penuh integritas dan transparansi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peternak hingga akademisi, untuk bersinergi menjadikan Lampung sebagai contoh sukses hilirisasi peternakan nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, Teddy Yunirman Danas, menegaskan bahwa proyek ini merupakan langkah bersejarah bagi industri peternakan di Lampung. Pembangunan ini mencakup tiga infrastruktur utama yang akan membentuk ekosistem peternakan modern yang efisien dan kompetitif.

​"Di lokasi ini (Kedaton) akan dibangun Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan Cold Storage di atas lahan seluas 5 hektar. Selain itu, kami juga menyiapkan lahan di Kebun Bergen untuk fasilitas Parent Stock dengan kapasitas 10 juta DOC per tahun, serta pembangunan pabrik pakan. Ini adalah ekosistem lengkap dari hulu ke hilir," ujar Teddy.

​Teddy kemudian menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini memiliki nilai strategis dalam mendukung program prioritas nasional, yaitu penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan adanya fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang memadai, distribusi protein hewani bagi masyarakat dapat lebih terjamin kualitas dan ketersediaannya.

Danantara Indonesia, melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, secara resmi memulai groundbreaking hilirisasi pengembangan industri ayam terintegrasi di enam provinsi di Indonesia.

Keenam provinsi tersebut adalah Jawa Timur (Kabupaten Malang), Gorontalo (Kabupaten Gorontalo Utara), Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Sulawesi Selatan (Kabupaten Bone), Kalimantan Timur (Kabupaten Penajam Paser), dan Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Sumbawa).

​Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, Regional Head PTPN I Regional 7, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Dukung Instruksi Presiden, Pemprov Lampung Laksanakan KORVE di Teluk Betung Timur

Dukung Instruksi Presiden, Pemprov Lampung Laksanakan KORVE di Teluk Betung Timur

    Februari 06, 2026   No comments

 Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan KORVE Gerakan Bersih-bersih Serentak di sepanjang jalan menuju Pulau Pasaran hingga kawasan Pulau Pasaran, Jumat (06/02/2026).

Kegiatan diawali dengan apel bersama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta jajaran Forkopimda hadir dalam apel tersebut. Usai apel, seluruh unsur yang hadir, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, turun langsung dan terlibat aktif dalam kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat.

Aksi gotong royong ini didukung oleh masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga para pemangku kepentingan yang bersama-sama membersihkan sampah di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, kegiatan KORVE merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang juga diperkuat dengan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaksanaan KORVE.

"Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, atas arahan Bapak Gubernur Lampung, melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan KORVE atau gerakan bersih-bersih secara gotong royong di lingkungan sekitar," ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menumbuhkan budaya bersih di tengah masyarakat.

"Hari ini kita lihat bersama, Bu Wali Kota Eva Dwiana dan Forkopimda Kota Bandar Lampung turun langsung membersihkan sampah, khususnya di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kelurahan Kota Karang, Pulau Pasaran. InsyaAllah ini dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan," lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

"Kita melakukan bersih-bersih bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa, baik dari Kota Bandar Lampung maupun dari provinsi," kata Eva Dwiana.

Ia berharap gerakan KORVE dapat terus digelorakan dan menjadi budaya di seluruh wilayah Lampung.

"Harapan kita bukan hanya Bandar Lampung saja, tetapi semua kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Ayo kita sama-sama bersih-bersih daerah kita masing-masing untuk mendukung Asta Cita dan arahan Bapak Gubernur Lampung. Kalau kita semua bersih, insyaAllah Provinsi Lampung akan semakin luar biasa," ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan jajaran Forkopimda juga meninjau langsung sentra pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran sebagai salah satu potensi unggulan ekonomi masyarakat pesisir. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Groundbreaking Hilirisasi Peternakan Ayam Terintegrasi Dimulai, Lampung Selatan Bidik Peran Strategis Nasional

Groundbreaking Hilirisasi Peternakan Ayam Terintegrasi Dimulai, Lampung Selatan Bidik Peran Strategis Nasional

    Februari 06, 2026   No comments

Jati Agung - Kabupaten Lampung Selatan kembali dipercaya sebagai salah satu lokasi program strategis nasional. Kepercayaan itu ditandai dengan dimulainya program hilirisasi industri ayam terintegrasi yang diproyeksikan menjadikan daerah ini sebagai motor penguatan hilirisasi peternakan ayam nasional sekaligus penyangga pasokan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI serta Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pembangunan resmi dimulai melalui kegiatan groundbreaking di Perkebunan PTPN I Region 7 Trikora, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Jumat (6/2/2026).

Groundbreaking dilaksanakan hanya sehari setelah audiensi antara Ditjen PKH Kementerian Pertanian RI dan Bupati Lampung Selatan pada Kamis (5/2/2026), menandakan percepatan implementasi program yang menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut.

Salah satu program utama yang akan dijalankan adalah skema “Ayam Merah Putih”, yakni model pengembangan peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Program ini mencakup penyediaan bibit ayam, pakan, kandang, hingga penguatan industri pengolahan, sehingga peternak tidak lagi bergantung pada penjualan ayam hidup, tetapi dapat memperoleh nilai tambah dari produk olahan.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengatakan pembangunan hilirisasi pangan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan groundbreaking dengan PTPN I dan Danantara terkait pembangunan hilirisasi pangan yang ada di Lampung Selatan,” ujar Egi.

Bupati Egi menjelaskan, kehadiran industri hilir yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas peternakan ayam serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.

“Kami optimistis ini akan mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan domino efek terhadap potensi yang ada di daerah sini,” lanjutnya.

Program hilirisasi tersebut dirancang untuk memperkuat rantai pasok sektor peternakan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi.

Dengan sistem terintegrasi, hasil peternakan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga menopang kebutuhan nasional.

Selain memperkuat ketahanan pangan, proyek ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta menumbuhkan sektor usaha pendukung di Lampung Selatan.

Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program strategis pemerintah pusat yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (ptm-Is)

Sekdakab Pesisir Barat Ikuti Rapat Koordinasi Virtual Dengan Kantor Staf Kepresidenan

Sekdakab Pesisir Barat Ikuti Rapat Koordinasi Virtual Dengan Kantor Staf Kepresidenan

    Februari 06, 2026   No comments

PESISIR BARAT - Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, mewakili Bupati Pesisir Barat, mengikuti rapat koordinasi bersama Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP RI) terkait progres pembangunan akses jalan menuju RSUD KH. Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat. Rapat tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Batu Gukhi, Jumat (6/2/2026).

Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Zukri Amin, M.P., Plt. Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), serta Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir Pesisir Barat.

Dalam penyampaiannya, Sekda Tedi Zadmiko menyampaikan rasa syukur atas hasil positif dari rapat koordinasi tersebut.

“Alhamdulillah, perjuangan kita membuahkan hasil dan mulai menemukan titik terang. Setelah rapat koordinasi ini, pembangunan akses jalan menuju RSUD KH. Muhammad Thohir insyaallah akan dibiayai langsung oleh PU Bina Marga Pusat. Ini merupakan buah dari koordinasi intensif serta doa seluruh masyarakat Pesisir Barat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa penanganan pembangunan jalan tersebut tidak lagi sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan akan diambil alih oleh anggaran PU Bina Marga Pusat.

Setelah melalui serangkaian pemaparan teknis, pihak pemerintah pusat menyetujui bahwa akses jalan menuju rumah sakit merupakan prioritas utama dan harus segera dilanjutkan pembangunannya.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan pembangunan akses jalan menuju RSUD KH. Muhammad Thohir dapat segera terealisasi dengan spesifikasi sesuai standar nasional, sehingga mampu menopang beban kendaraan berat serta menunjang mobilitas tinggi, khususnya untuk layanan kesehatan darurat.

Kepastian keterlibatan pemerintah pusat dalam proyek strategis ini menjadi tonggak penting bagi peningkatan konektivitas di Kabupaten Pesisir Barat. RSUD KH. Muhammad Thohir, sebagai rumah sakit rujukan utama, kini semakin dekat untuk memiliki akses jalan yang layak, aman, dan representatif bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh proses administrasi dan teknis di lapangan, agar pelaksanaan pembangunan oleh pihak kementerian dapat segera dimulai dan berjalan tanpa hambatan. (Yasir)

Kolaborasi Pemkab Pesisir Barat dan Kepolisian Gelar Fun Walk dan Bersih Pantai

Kolaborasi Pemkab Pesisir Barat dan Kepolisian Gelar Fun Walk dan Bersih Pantai

    Februari 06, 2026   No comments

PESISIR BARAT - Wakil Bupati Pesisir Barat, Lampung, Irawan Topani, menghadiri kegiatan Fun Walk dan Bersih-Bersih Pantai (Coastal Clean Up) yang digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hingga kawasan Pantai Labuhan Jukung, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Polres Pesisir Barat sebagai bentuk sinergi pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan serta kelestarian lingkungan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana, Ketua Perwosi Pesisir Barat Dian Hardiyanti Dedi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sejumlah kepala OPD, staf ahli, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pesisir Barat, serta jajaran Polres Pesisir Barat.

 Irawan Topani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Pesisir Barat serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. 

Ia menegaskan bahwa aksi bersih-bersih pantai tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran dan mempererat kebersamaan, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk di pengir pantai 

"Pantai Labuhan Jukung merupakan salah satu aset wisata unggulan Kabupaten Pesisir Barat yang harus dijaga bersama agar tetap bersih, indah, dan berkelanjutan. Lingkungan pesisir yang terawat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat," ungkap dia. 

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir demi keberlanjutan alam dan kenyamanan generasi mendatang.

Kegiatan aksi bersih-bersih pantai yang melibatkan seluruh peserta sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga lingkungan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor di lingkungan Kabupaten Pesisir Barat. (Ali Yubsir). 

Hari Pers Nasional 2026, M Rian Ali Akbar : Semangat Wartawan Indonesia!

Hari Pers Nasional 2026, M Rian Ali Akbar : Semangat Wartawan Indonesia!

    Februari 05, 2026   No comments

Nasional – Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 09 Februari 2026, semangat baru ditiupkan kepada seluruh insan pers di penjuru Nusantara. Di tengah gempuran teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin mendominasi arus informasi, peran wartawan sebagai "penjaga gerbang kebenaran" justru dinilai semakin krusial.

Peringatan HPN tahun ini mengusung pesan kuat: Adaptasi, Integritas, dan Resiliensi. Pers Indonesia diharapkan tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga memimpin dalam mengarahkan opini publik yang sehat dan berbasis data.
Tantangan Baru, Semangat Lama
M. Rian Ali Akbar, SH., MH., CLPA, Ketua Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Serikat Media Siber Indonesia (LKBH SMSI) Pusat,  menilai bahwa Dunia media tahun 2026 memang menyuguhkan lanskap yang berbeda. Kecepatan informasi kini dihitung dalam hitungan milidetik. Namun, kecepatan bukanlah segalanya.
"Teknologi boleh berubah, namun nurani jurnalisme tetap menjadi kompas utama. Wartawan Indonesia harus tetap berani menyuarakan kebenaran di atas segala kepentingan," ujar Rian kepada media berita-public.com (Jumat, 06/02/26).
Rian juga memberikan semangat untuk para wartawan Indonesia.
"Dalam rangka Hari Pers Nasional, Salam hangat untuk Pers yang mandiri dan Ekspresif. Semangat para wartawan Indonesia," Tutupnya.

Selamat Hari Pers Nasional! Mari jadikan momentum 09 Februari 2026 ini sebagai titik balik untuk memperkuat kompetensi. Jangan takut pada perubahan teknologi, jadikan alat untuk memperkuat narasi dan memperluas jangkauan kebenaran.
Tinta mungkin digital, namun semangat harus tetap membara seperti saat pertama kali mesin cetak dijalankan. Teruslah berkarya, karena bangsa ini masih sangat membutuhkan dedikasi Anda.
Selamat Hari Pers Nasional 2026!
Hidup Pers Indonesia!. (Redaksi)

Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

    Februari 05, 2026   No comments

 Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap.

Keterlambatan yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan karena kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan ini. Namun realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam mengajukan berkas pencairan.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam  keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menerangkan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat nominal gaji sebagai dasar pembayaran.

Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, terutama tenaga guru, yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, Rini menegaskan kondisi tersebut tidak semestinya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji bersifat LS (Langsung). Artinya, pengajuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh PK selesai.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Di antaranya Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD saat ini masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, lalu menyampaikan SPM.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai.

Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan para pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. (Kmf)